Hal ini disampaikan Rudi menjelaskan tentang rencana masuknya perusahaan pengolah limbah plastik menjadi bijih plastik.
“Kita bukan menolak investasi, tapi kami harus selamatkan rakyat 15 tahun ke depan. Kita akan terima investasi tapi tak boleh semata-mata dari sisi uangnya saja. Tapi efek perusahaan ini harus kita pikirkan,” kata Rudi di Sekupang, belum lama ini.
Ia menjelaskan alasan pertama penolakan adalah bahan baku yang berasal dari luar negeri. Artinya perusahaan akan impor plastik bekas dari luar negeri sebagai bahan baku industri. Sementara sumber plastik tidak diketahui penggunaan sebelumnya.
“Bahannya plastik bekas. Bisa bekas bungkus daging, obat rumah sakit, bahan kimia, bisa semua. Itu yang diolah jadi bijih plastik. Itu yang dimasukkan dari luar. Kita tak tahu bekas apa saja. Tapi kalau bahan baku plastiknya dari dalam, saya sepakat. Karena akan membersihkan kota kita,” kata dia.
Alasan kedua adalah proses pembakaran yang tidak sempurna. Artinya dari setiap proses pembakaran, tersisa sekitar 30 persen dari bahan baku. Dan sisa ini akan kembali menjadi limbah yang menambah tumpukan sampah di Kota Batam.
“Informasinya ada sisa 30 persen, ini jadi limbah. Ini yang harus kita tanya ke investor. Apa dibawa ke negara asalnya lagi? Itu mereka tak bisa jawab,” ujar Rudi.
Menyikapi itu Anggota DPRD Batam meminta Pemko Batam bijak terhadap perusahaan yang bergerak di bidang plastik. Mereka menilai investasi harus tetap dijaga guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam.
Terkait masalah perizinan sudah pasti ada kajian dari pusat sehingga terlalu jauh bila dihubungkan dengan dampak lingkungan.
"Sikap kami tetap mendukung investasi di Batam. Sebab ke depan akan mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja," kata Wakil Ketua DPRD Batam Helmy Hemilton. (tya)
