JAKARTA - Sikap anti demokrasi atau otoriter terus dipertontonkan Jokowi kepada publik Tanah Air. Menyusul Refly Harun yang merupakan Komisaris Utama PT Jasa Marga dipecat semena-mena oleh Jokowi.
Pencopotan Refly Harun tersebut menuai sorotan tajam Pimpinan DPR RI. Dicurigai Refly dicopot karena sering melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
"Sangat disayangkan pencopotannya (Refly) karena sering mengkritik," ucap Wakil Ketua DPR, Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9).
Fadli sendiri mengenal Refly sosok yang dikenal kritis. Menurutnya, keputusan mencopot Refly membuktikan pejabat komisaris di setiap BUMN dipilih karena kedekatan dengan pemerintah, bukan potensinya.
"Ini juga yang membuat banyak BUMN merugi karena orang yang diletakkan di sana bukan orang profesional tapi orang yang bekerja untuk kepentingan politik jangka pendek semua," kritik Fadli.
Selain itu, lanjut Fadli, jika benar pencopotan Refly karena sikap kritisnya, ini jadi pembenaran bahwa pemerintah memang antikritik.
"Sekarang ini rezim anti kritik dan bahkan mengarah ke otoritarianisme," pungkasnya.
sumber: rmol
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

