EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Gandeng BRIN, Badan Pengusahaan Batam Komitmen Jaga Ketahanan Sumber Daya Air

On 20.12

BRIN dan BP Batam jalin kerjasama/Agam


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga ketahanan sumber daya air dan mendorong pengembangan industri berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park di Gedung B.J. Habibie Jakarta belum lama ini.

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi upaya penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Batam ke depan, terutama dalam menjaga ketersediaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia usaha.

Menurutnya, sebagai kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, Batam membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam,” kata Sudirman.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, mengatakan ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga industri hijau.

“Kami berharap hasil riset dan inovasi BRIN dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam. Berbagai potensi yang ada harus diwujudkan menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri,” ujarnya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN, Asep Riswoko, menambahkan kolaborasi ini melibatkan tujuh riset dari lima pusat riset BRIN, serta tiga unit teknis dari BP Batam. Sebanyak, sepuluh aktivitas dari enam topik utama telah dirumuskan untuk dilaknakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, berdasarkan peta jalan yang telah disusun secara bertahap.

Seluruh aktivitas tersebut dirancang agar hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung untuk mendukung pengembangan kawasan Batam.

“Kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat peran riset bagi pembangunan kawasan strategis Batam,” katanya.

Sementara, Kepala BRIN, Arif Satria, menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri (valley of death).

“BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini mampu menarik investasi yang lebih besar ke Batam,” imbuh Arif.

Melalui kolaborasi ini, BP Batam meyakini hasil riset dan inovasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sumber daya air, mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.(gam)

Serikat Media Siber Indonesia Dukung ADI Perjuangkan Kelayakan Gaji Dosen

On 20.28

 


BATAM Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) saat ini tengah  memperjuangkan kesejahteraan dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen.

ADI mendesak MK menetapkan aturan agar gaji pokok dosen minimal dua kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, belum lama ini,  Senin (25/5/2026), Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Mohammed Ali Berawi mengungkapkan banyak dosen di Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi demikian menurut Ali,  berdampak langsung pada kemampuan dosen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ditegaskan Ali, bagaimana dosen dapat menjalankan tugas akademik secara optimal jika pada saat yang sama masih harus memikirkan kebutuhan dasar keluarganya.

Untuk itu, ADI meminta negara lebih berpihak pada kesejahteraan dosen melalui reformasi pendidikan tinggi.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), konstituen Dewan Pers, turut menyatakan dukungannya terhadap usulan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dalam memperjuangkan standar gaji para dosen di tanah air.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus dalam keterangannya pada awak media menyebut, sudah selayaknya para pengajar di universitas (dosen) mendapatkan kenaikan  gaji/upah.  

"Bukan hanya tentang  peningkatan kesejahteraan, hal ini menyangkut masa depan pendidikan di Indonesia," ujar Firdaus, Jumat (29/5/2026).

Firdaus menyebut, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara paling buncit dalam standar upah para dosen.

"Rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya berkisar Rp 3,36 juta per bulan, jauh dari layak dibandingkan negara-negara tetangga yang memberikan standar gaji yang layak untuk dosen. Untuk itu, SMSI mendukung perjuangan kawan-kawan ADI dalam memperjuangkan standar gaji yang layak bagi para dosen di MK. Nah hal ini juga tentunya akan berdampak pada sumberdaya SMSI dimasa akan datang," pungkas Firdaus.(*)

Apresiasi Kerja Sama Lintas Negara, Persim Malaysia Anugerahkan Plakat untuk SMSI Kepri

On 16.36

Delegasi SMSI Kepri terima plakat dari TMIYC Johor. 


JOHOR BAHRU – Delegasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan dari Pertubuhan Kebajikan Sinar Insan Islam Malaysia (Persim) dalam acara buka puasa bersama yang digelar di Dewan Kenanga, Majlis Bandaraya TMIYC Iskandar Puteri, Johor Bahru, Sabtu (7/3/2026).


Penghargaan berupa plakat tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Persim Malaysia, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, kepada perwakilan SMSI Kepri yang diwakili Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman bersama Ketua SMSI Batam. 


Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin selama beberapa tahun antara Persim Malaysia dan SMSI Kepri.


Acara buka puasa bersama itu dihadiri sekitar 1.200 warga Malaysia dari berbagai latar belakang suku dan komunitas. 


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Sigit, serta sejumlah delegasi dari Indonesia.


Suasana kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya yang menyemarakkan momen Ramadhan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat Malaysia dan Indonesia.


Selain sebagai ajang silaturahmi, Persim juga menyalurkan bantuan sosial berupa Duit Raya dan infak Ramadhan kepada lebih dari 100 anak yatim dan penghuni panti asuhan dari berbagai wilayah di Negeri Johor.


Presiden Persim, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah berdiri sekitar 15 tahun lalu dengan tujuan memperkuat kegiatan kebajikan masyarakat.


“Persim menjadi wadah untuk memperkukuh kebajikan, menyatukan NGO serta mengangkat peranan belia dan seni budaya Melayu, terutama dalam semangat Ramadhan,” ujarnya.


Sementara itu, Adun Kota Iskandar, Tuan Haji Pandak bin Haji Ahmad, yang hadir sebagai tamu kehormatan memberikan apresiasi terhadap peran Persim dalam mempererat persatuan masyarakat.


Menurutnya, Persim telah menjadi ruang silaturahmi bagi berbagai suku bangsa untuk bersama-sama berkontribusi dalam kegiatan sosial demi kepentingan rakyat.


Menanggapi penghargaan tersebut, Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman menyampaikan rasa terima kasih kepada Persim Malaysia atas apresiasi yang diberikan kepada SMSI Kepri.


Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama antara organisasi masyarakat di Malaysia dengan insan pers di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.


“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi kami di SMSI Kepri. Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, terutama dalam membangun kerja sama di bidang sosial, budaya, dan informasi antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Allib.


Ia juga berharap silaturahmi antara SMSI Kepri dan Persim Malaysia dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.(*)




Ediuor: alfi

Gerhana Bulan Total Terjadi Jelang Berbuka Puasa, Ini Tuntunan Rasulullah

On 15.33

Ilustrasi/foto istimewa


BATAM - Menurut data resmi dari BMKG, Gerhana Bulan Total (GBT) pada 3 Maret 2026 akan dimulai dengan fase sebagian sekitar pukul 16.49 WIB.


Sementara fase totalnya dimulai pukul 18.03.56 WIB dan mencapai puncak pada:

• 18.33.39 WIB
• 19.33.39 WITA
• 20.33.39 WIT

Karena terjadi saat Ramadan, momen ini jadi lebih istimewa. Umat Islam bisa mengisi waktu menjelang atau setelah berbuka dengan ibadah yang dianjurkan Rasulullah SAW.

Kenapa Shalat Gerhana Bulan Penting Dilaksanakan? Karena ini sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW.

Ketika Nabi melihat gerhana, beliau segera shalat berjamaah di masjid. Bahkan bacaan dan rukunya sangat panjang.

Ini menunjukkan bahwa Shalat Gerhana Bulan bukan ibadah sepele. Ia adalah bentuk keseriusan dalam merespons tanda kebesaran Allah.

Gerhana Bulan Total pada 3 Maret 2026 bukan cuma fenomena langka. Ini juga momen spiritual yang kuat.

Shalat Gerhana Bulan mengajarkan kita untuk: Lebih peka terhadap tanda kebesaran Allah dan memperbanyak doa. Apalagi terjadi di bulan Ramadan. Pahalanya insyaAllah berlipat.

Jadi, jangan cuma sibuk foto gerhana. Sempatkan juga untuk shalat, berdoa, dan mendekatkan diri pada Allah SWT.(tgh)




Editor: alfi

Wartawan Bersatu, Tegaskan Komitmen Pers Merdeka dan Media Berkelanjutan

On 23.10

Ketua Umum SMSI, Firdaus (batik lukis warna dasar hijau) saat dinner di KP3B Gubernur Jawa  



SERANG – Dewan Pers bersama berbagai organisasi pers nasional menyuarakan komitmen bersama melalui pembacaan Deklarasi Pers Nasional 2026. 


Deklarasi ini menegaskan tuntutan agar negara memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik serta memastikan keadilan ekonomi bagi industri media di tengah dominasi platform digital dan kecerdasan buatan (AI).


Deklarasi yang mengusung tema “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, 


Totok Suryanto, dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Provinsi Banten, Minggu (8/2/2026).


Melalui deklarasi itu, insan pers menegaskan kembali peran strategis pers nasional sebagai pilar demokrasi yang berfungsi menegakkan supremasi hukum, menjunjung Hak Asasi Manusia, menghormati kebhinekaan, serta menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya kepada publik.


Totok Suryanto menyampaikan bahwa pers Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, tekanan terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga persoalan keselamatan dan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.


“Pers nasional menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan pemberian saran terhadap kepentingan umum. Pers juga bertugas mengembangkan pendapat publik berdasarkan informasi yang tepat dan bertanggung jawab, sekaligus memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” ujar Totok saat membacakan isi deklarasi.


Ia menambahkan, dalam menjalankan peran tersebut, pers nasional kerap berhadapan dengan problem strategis yang membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari negara, khususnya dalam menjaga independensi dan keberlangsungan media.


Melalui Deklarasi Pers Nasional 2026, insan pers menegaskan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional dengan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 


Deklarasi ini juga secara tegas menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik dan mendesak penegakan hukum yang adil atas setiap bentuk kekerasan, intimidasi, maupun ancaman terhadap wartawan.


Selain itu, pers nasional mendorong pemerintah memberikan dukungan nyata bagi keberlanjutan industri media. 


Dukungan tersebut mencakup penyediaan infrastruktur digital, insentif fiskal dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers atau BEJO’s (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri).


Deklarasi tersebut juga mendesak pemerintah memastikan perusahaan platform digital menjalankan kewajibannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan regulasi tersebut ke tingkat undang-undang.


Pers nasional turut meminta pemerintah dan DPR RI agar menetapkan karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 


Platform teknologi digital, termasuk platform berbasis kecerdasan buatan, juga didesak memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas pemanfaatan karya jurnalistik, serta mencantumkan sumber media secara jelas dan mudah ditelusuri.


Dalam aspek persaingan usaha, deklarasi ini mendorong pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah praktik monopoli platform digital dalam ekosistem media. 


Pers juga menilai pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan berkeadilan, termasuk usulan moratorium sementara dan terukur terhadap penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama proses revisi berlangsung.


Deklarasi Pers Nasional 2026 menjadi penegasan sikap kolektif insan pers Indonesia untuk terus menjaga kualitas jurnalisme, kemandirian media, serta keberlangsungan demokrasi di era digital yang terus berkembang.


Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Serikat Perusahaan Pers (SPS).(*)






Editor: teguh

BP Batam Serahkan Status Penggunaan BMN Tanah Lanud Hang Nadim kepada TNI AU

On 18.15

 

Alexander Zulkarnain dan Marsekal Muda TNI, Muzafar tandatangani BAST. Foto/Egi

JAKARTA - Badan Pengusahaan (BP) Batam, melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BP Batam ke TNI Angkatan Udara, di Kantor Makodau I Jakarta, Kamis (5/2/2026).


Penandatanganan BAST BMN ini, dilakukan oleh Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain bersama Panglima Komando Daerah TNI AU I (Pangkodau I), Marsekal Muda TNI, Muzafar.


Alexander Zulkarnain menjelaskan, adapun BMN yang diserahkan berupa aset tanah di kawasan Lanud Hang Nadim, lengkap dengan Arsip Data Komputer (ADK). Sehingga kedepannya, TNI Angkatan Udara hanya tinggal melengkapi administrasi di Aplikasi SAKTI dan menganggarkan pembangunan.


"Dengan penandatanganan hari ini, alih lahan ini sudah sah milik TNI Angkatan Udara khususnya di Lanud Hang Nadim. Sehingga sudah bisa diusulkan penganggarannya untuk pembangunan kedepannya" ujarnya.


Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangkodau I dan Lanud Hang Nadim serta seluruh pihak terkait atas kerja sama yang terjalin. Ia menegaskan pentingnya penguatan pertahanan, terlebih di tengah meningkatnya investasi dan bertambahnya fasilitas di wilayah Batam pada tahun ini. 


Ia juga berharap, agar rencana pembangunan dapat segera terealisasi. "Kami senang hati melaksanakan alih status penggunaan BMN tersebut, karena dapat bermanfaat bagi rekan-rekan di TNI Angkatan Udara," tutup Alexander Zulkarnain.


Sementara itu, Panglima Komando Daerah TNI AU I (Pangkodau I), Marsekal Muda TNI, Muzafar menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pihak terkait atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik.


Sehingga proses alih status penggunaan BMN dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Alih status ini juga merupakan langkah strategis dalam penataan dan penguatan struktur organisasi TNI Angkatan Udara agar semakin efektif, adaptif, dan profesional dalam menjawab tantangan tugas ke depan. Sekaligus juga sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset negara.


"Alih status penggunaan BMN berupa tanah dan bangunan di Lanud Hang Nadim, diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kesiapan operasional serta pembinaan satuan TNI Angkatan Udara" ujarnya.


Muzafar juga menekankan bahwa dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, tanggung jawab pengelolaan, pengawasan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara secara resmi menjadi kewenangan TNI Angkatan Udara.


"Diharapkan BMN ini dapat dikelola secara tepat guna, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AU dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah udara nasional," tutupnya. (egi)



Editor: teguh

Hadiri Peringatan HPN 2026, SMSI Kepri Disambut SMSI Pusat di Bandara Soekarno-Hatta

On 13.55

Ketua SMSI Kepri dipakaikan blankon Baduy Banten. Foto/Zabur


TANGERANG – Rombongan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pengurus SMSI Provinsi Kepri dan SMSI Kota Batam tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan langsung disambut oleh Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dari SMSI Pusat.


Sebanyak 20 orang rombongan SMSI Kepri hadir untuk mengikuti rangkaian peringatan HPN 2026 yang dipusatkan di Kota Serang, Provinsi Banten. 


Rombongan diberangkatkan dalam dua gelombang melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam, masing-masing pada 5 Februari 2026 dan 7 Februari 2026. Untuk rombongan SMSI Kabupaten Bintan berangkat pada 8 Februari  2026.


Penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut menjadi simbol kehangatan serta soliditas organisasi antara SMSI Pusat dan SMSI daerah dalam menyukseskan peringatan Hari Pers Nasional 2026.


Ketua Panitia HPN 2026 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Indra Helmi, mengatakan penyambutan dari panitia pusat memberikan motivasi tersendiri bagi rombongan SMSI Kepri.


“Penyambutan ini mencerminkan kuatnya sinergi antara SMSI pusat dan daerah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian HPN 2026,” ujar Indra Helmi, yang juga sebagai Ketua SMSI Kota Batam.


Selama berada di Banten, rombongan SMSI Kepri mengikuti berbagai agenda HPN 2026. 


Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.


Selain menghadiri puncak acara, rombongan SMSI Kepri juga berpartisipasi dalam Ekspedisi SMSI Sejarah Baduy di Kabupaten Lebak, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI 2026 di Kota Cilegon dengan tema “Media Baru, Menuju Pers Sehat dan Kedaulatan Digital”, serta Sosialisasi Pendataan Media Massa oleh Dewan Pers.


Agenda lainnya meliputi Peletakan Batu Pertama Museum dan Monumen Media Siber Indonesia, serta Dialog Kebudayaan SMSI bersama Menteri Kebudayaan, yang menegaskan peran pers dalam pelestarian budaya nasional.


Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Riau, Rinaldi Samjaya, menilai penyambutan rombongan SMSI Kepri sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjadi gambaran soliditas SMSI secara nasional.


“Momentum HPN 2026 ini memperkuat kolaborasi SMSI pusat dan daerah dalam menjaga marwah pers serta mendorong terwujudnya kedaulatan digital,” kata Rinaldi.


Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, diikuti oleh insan pers dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai agenda strategis yang melibatkan unsur pers, pemerintah, dan pemangku kepentingan nasional.(bur)





Editor: teguh