EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Jaga Kualitas Air, BP Batam bersama Masyarakat Gotong Royong Bersihkan Waduk Duriangkan

On 13.32

Goro pembersihan waduk Duriangkang dari ecek gondok terus digesa guna jaga kualitas air. Foto/Agam


BATAM - Guna menjaga kelestarian daerah tangkapan air, BP Batam mengadakan kegiatan gotong royong di waduk Duriangkang.


Sebanyak ratusan voluntir dari pecinta lingkungan, Komunitas Batam Hikers, Persatuan Masyarakat Nelayan Air Tawar Duriangkang dan karyawan Agung Toyota membersihkan eceng gondok yang memenuhi waduk. 


Kegiatan ini turut dihadiri Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait bersama jajaran dari unit SPAM, Pengling, Ditpam dan Lahan serta Duta Investasi BP Batam.  


"Hari ini untuk kali kedua kita membersihkan waduk Duriangkang. BP Batam mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang bersama-sama ikut dalam kegiatan hari ini," kata Ariastuty, Sabtu (22/11/2025). 


Lebih lanjut, ia menyebutkan waduk menjadi aset vital yang menjadi sumber air bersih di Kota Batam. Sehingga, kegiatan pembersihan rutin menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan waduk tetap terjaga secara ekologis.


"Tentu hal ini kita lakukan agar waduk tetap terjaga dan terawat guna guna memastikan kualitas air di Kota Batam," ujarnya. 


Sementara, Alex selaku masyarakat menyebutkan dukungannya terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap agar kegiatan serupa rutin dilakukan.  


"Kami senang bisa membantu membersihkan waduk ini karena ini demi kita dan masyarakat Batam. Saya berharap kegiatan ini kedepan tetap berlangsung agar waduk kita bisa lebih bersih lagi," ucap Alex yang juga Ketua Komunitas Batam Hikers.


Dukungan dan partisipasi serupa juga datang dari pihak swasta, Turman Simangunsong selaku Supervisor Penjualan Agung Toyota area Batam Centre memberikan apresiasi kepada BP Batam atas aksi dalam melestarikan lingkungan. 


"Kegiatan ini sangat positif ya, dari kita untuk kita. Dengan kita berkontribusi maka kita juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar dan juga sosial," tuturnya. 


Melalui kegiatan sederhana ini, BP Batam ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan peduli akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan utamanya waduk sebagai sumber air bersih di Kota Batam.(gam)





Editor: teguh

Suzuki Indonesia Luncurkan Pembaruan Grand Vitara Terkini di Gaikindo Jakarat Auto Week 2025

On 23.52

Grand Vitara makin ganteng setelah minor change 2025. Foto/SIS


TANGERANG – Suzuki Indonesia kembali memperkuat segmen SUV dengan meluncurkan Grand Vitara minor change 2025 di booth Suzuki pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025. Pembaruan ringan berfokus pada kenyamanan sekaligus pengalaman berkendara yang lebih modern untuk menunjang keseimbangan gaya hidup.


Suzuki menghadirkan sejumlah sentuhan baru pada eksterior dan interior pada Grand Vitara terkini tanpa mengubah basis performa, platform, maupun fitur-fitur unggulan yang telah dikenal sebelumnya.

Dony Ismi Saputra, Deputy of Sales & Marketing Managing Director Suzuki Indonesia, menyampaikan, “Melalui peluncuran Grand Vitara minor change, kami berkomitmen untuk memberikan peningkatan nilai tambah yang telah disesuaikan dengan masukan dan kebutuhan pasar. Kami menyentuh aspek visual serta kenyamanan berkendara melalui fitur-fitur terbaru. Melalui pembaruan ini, pelanggan akan merasa lebih bangga kepada Grand Vitara yang dimilikinya.”

Grand Vitara minor change tetap diposisikan sebagai Modern Urban SUV yang efisien, nyaman, dan kaya akan teknologi. Wujud Suzuki dalam meningkatkan nilai tambah dari SUV urban yang modern ini, dapat ditemukan pada sektor luar maupun sisi dalam unit kendaraan.

Penyegaran Eksterior: Warna Baru & Velg Desain Terbaru

Pada sisi eksterior, Suzuki menghadirkan opsi warna terbaru Pearl Cave Black, memberikan kesan premium yang lebih tegas dan modern. Penyegaran visual ini juga diperkuat dengan New Design Wheels yang lebih dinamis, menonjolkan karakter SUV perkotaan berkarakter stylish serta berkepribadian kuat.

Upgrade Interior: Lebih Modern, Nyaman, Fungsional

Untuk meningkatkan kualitas pengalaman berkendara, Grand Vitara minor change dibekali sejumlah penyempurnaan interior, antara lain:

• 7-inch Digital TFT Color Multi-Information Display
Menyajikan tampilan informasi berkendara secara lebih modern, jelas, dan interaktif.
• Ventilated Seat with 3 Level Adjustment
Tubuh tetap terasa sejuk dan nyaman saat berkendara di hari yang cerah, dengan 3 level pengaturan yang dapat disesuaikan.
• Electronic Parking Brake (EPB) with Hold Function
Fitur praktis guna mempermudah pengendara dalam kondisi stop maupun saat ingin memarkirkan kendaraan.
• LED Interior Lamp
Memberikan pencahayaan kabin lebih terang sekaligus membantu visibilitas secara baik.

Tetap Mengusung DNA Grand Vitara: Dimensi Ideal, Mesin Efisien, Fitur Lengkap

Meski hadir dengan penyegaran baru, Grand Vitara minor change tetap mempertahankan kekuatan utama sebagai city cruiser modern yang terkenal andal.
Dimensi Kompak Serta Proporsional
• Panjang: 4.345 mm
• Lebar: 1.795 mm
• Tinggi: 1.645 mm
• Wheelbase: 2.600 mm

Dimensi ini memberikan tampilan gagah namun tetap mudah dikendalikan di jalanan perkotaan. 

Mesin K15C 1.500cc + Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS)
• Tenaga: 103,06 PS / 6.000 rpm
• Torsi: 136,8 Nm / 4.400 rpm
• Dilengkapi sistem Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS)
• Transmisi: 6-speed Automatic Transmission dengan paddle shift

Teknologi SHVS memanfaatkan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery untuk meningkatkan responsivitas sekaligus menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar.

Kenyamanan & Handling Stabil
• Ground clearance: 210 mm
• Suspensi depan: MacPherson Strut with Coil Spring
• Suspensi belakang: Torsion Beam

Kombinasi ini memberikan kenyamanan berkendara serta stabilitas di beragam kondisi jalan. 

Fitur Keselamatan Komprehensif
• 6 Airbag
• ESP, ABS, BA, dan EBD
• 360 View Camera 
• Hill Hold Control

Fitur Unik, Penunjang Gaya Hidup
• Panoramic Sunroof
• LED Projector Headlamp Autolight with Guide Me Light
• Cruise Control
• Head Up Display (HUD)
• Smartphone Wireless Charging
• Head Unit Touchscreen 9 inci dengan konektivitas smartphone

Semua fitur tersebut memperkuat posisi Grand Vitara sebagai SUV modern yang kaya teknologi serta nyaman digunakan sehari-hari.

Harga Resmi Grand Vitara minor change

Sebagai pemenuhan ketertarikan calon konsumen terhadap Grand Vitara terbaru, Suzuki memasarkannya dengan harga Rp416.000.000 untuk single tone color dan Rp419.000.000 untuk two tone color (keduanya On The Road DKI Jakarta). Harga ini sudah termasuk 8-year warranty untuk komponen pada bagian SHVS. Dukungan sebaran outlet penjualan serta Bengkel Resmi Suzuki di Indonesia, merupakan daya tarik serta kekuatan unggulan bagi keperluan mobilitas pengguna SUV. 

“Dengan hadirnya Grand Vitara minor change ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan pengalaman berkendara yang semakin fungsional yakni lebih nyaman, lebih modern, dan tetap efisien. Kami percaya penyegaran ini akan memperkuat posisi Grand Vitara sebagai SUV modern pilihan keluarga di Indonesia,” tutup Dony.(thr)





Editor : taher

Tok! DPRD Kota Batam Sahkan Perda APBD 2026 Senilai Rp 4,2 Triliun Lebih

On 08.31

Pimpinan DPRD dan Walikota Batam menandatangani pengesahan Ranperda menjadi Perda APBD 2026 usai Rapat Paripurna. Foto/Hasan


BATAM - DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp 4,299 triliun lebih.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, serta Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Wali Kota Batam sekaligus Ex Officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta para kepala OPD Pemko Batam dan pejabat BP Batam.

Muhammad Mustofa selaku juru bicara Banggar menjelaskan bahwa pada awal pengajuan, rancangan APBD Kota Batam Tahun 2026 ditargetkan sebesar: Rp 4.738.304.249.000. Namun, selama masa pembahasan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan mengirimkan surat resmi Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025, yang berisi kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan Kota Batam termasuk daerah yang mengalami pengurangan dana transfer, dengan total sebesar: Rp 438.388.010.375.

“Pengurangan TKD ini berupa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Karena pemotongan terjadi di tengah proses pembahasan APBD, Banggar dan TAPD harus melakukan penyesuaian ulang secara cermat agar tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah,” ungkap Mustofa, Kamis (20/11/2025).

Banggar juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi, agar struktur pendapatan daerah tetap kuat meski transfer pusat berkurang. Disampaikan juga oleh Mustofa, setelah melalui pembahasan intensif antara Banggar, TAPD, dan seluruh OPD, maka disepakati postur APBD sebagai berikut:

Dimulai Pendapatan Daerah dari semula Rp 4.622.804.249.000 menjadi Rp 4.184.416.238.625, dengan komponen PAD sebesar Rp 2,58 triliun lebih, terdiri dari Pajak Daerah Rp 2,099 triliun, Retribusi Rp 305,19 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 11 miliar, PAD Lain yang Sah: Rp 166,11 miliar dan Pendapatan Transfer Rp 2,04 triliun lebih — termasuk penurunan signifikan dari transfer pusat.

Sedangkan dari segi Belanja Daerah semula Rp 4.738.304.249.000 menjadi Rp 4.299.916.238.625. Adapun rinciannya mencakup: Belanja Operasi Rp 3,437 triliun, Belanja Modal Rp 843 miliar dan Belanja Tak Terduga Rp 19,24 miliar. Pada belanja modal, salah satu porsi terbesar dialokasikan untuk: Pembangunan gedung dan bangunan, Jalan, jaringan, irigasi, Peralatan dan mesin pendukung operasional OPD.

Banggar juga memaparkan besaran mandatory spending, antara lain: Fungsi Pendidikan 29,37% (di atas ketentuan minimal 20%), Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 33,29% (masih di bawah ketentuan 40%), Belanja Pegawai 38,22% (di atas batas maksimal 30%), dan Belanja Infrastruktur Kelurahan 1,38% (target minimal 5% setelah dikurangi DAK).

Banggar menegaskan bahwa APBD telah disusun berimbang dengan memanfaatkan pembiayaan daerah termasuk SILPA.

Setelah laporan selesai dibacakan, Ketua DPRD Kamaluddin menanyakan kepada seluruh anggota dewan apakah Ranperda APBD Tahun 2026 dapat disetujui menjadi Perda. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan “setuju” sehingga Kamaluddin langsung mengetuk palu satu kali sebagai tanda pengesahan.

Usai pengesahan, Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Amsakar Achmad untuk memberikan tanggapan resmi atas disetujuinya Perda APBD 2026. Amsakar pun naik ke podium dan menyampaikan apresiasi sekaligus penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam menindaklanjuti implementasi APBD yang telah disahkan.

“Bahwa pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dilakukan secara mendalam sehingga pemerintah daerah menyetujui pengesahan Ranperda APBD menjadi Perda, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja,” ungkap Amsakar.

Wali Kota juga menyampaikan sejumlah catatan penting kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia meminta SKPD mempercepat pelaksanaan APBD 2026 agar seluruh program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa percepatan eksekusi program akan mempercepat manfaatnya bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Menanggapi berbagai saran dan masukan selama pembahasan, pemerintah meminta SKPD penghasil pendapatan untuk segera menyusun strategi pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) sesuai potensi masing-masing perangkat daerah. Hal ini dinilai penting agar target pendapatan yang telah tertuang dalam APBD 2026 dapat direalisasikan optimal.

Wali Kota juga mengapresiasi Badan Anggaran DPRD Batam yang telah mendukung pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan perundang-undangan. Beberapa komponen yang telah memenuhi ketentuan antara lain; Belanja pendidikan sebesar 29,37% (melampaui ketentuan minimal 20%), Belanja pendidikan dan pelatihan ASN sebesar 0,21% (melampaui ketentuan 0,16%), dan Belanja kegiatan dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar 78,94% (melampaui ketentuan 70%).

Meski demikian, masih terdapat beberapa pos mandatory spending yang belum terpenuhi. Di antaranya: Belanja infrastruktur pelayanan publik yang baru mencapai 33,29%, di bawah ketentuan minimal 40% dan Belanja pegawai sebesar 38,22%, yang melebihi batas maksimal 30%.

“Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk memenuhi kekurangan tersebut paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan berlaku,” tegas Amsakar.

Usai tanggapan, Wali Kota dan Ketua DPRD menandatangani lembaran pengesahan Ranperda berkenaan. Dalam penutupnya, Kamaluddin meminta Pemko segera melaporkan Ranperda tersebut ke Gubenur untuk dievaluasi.(rud)





Editor: teguh

DPRD Batam Dukung Pengembangan MRO Lion Air di Kawasan Bandara Hang Nadim

On 19.12

Kamaluddin dan Rusdi Kirana tampak serius menyanyikan Indonesia Raya. Foto/Hasan


BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri peresmian Hanggar F milik Batam Aero Teknik (BAT), fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di bawah Lion Air Group di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Rabu (19/11/2025). Hanggar terbaru ini ketujuh yang dimiliki BAT sejak mulai beroperasi di Batam.


Peresmian berlangsung dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran pimpinan Lion Air Group. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menandai komitmen bersama dalam mendorong perkembangan industri dirgantara di Kota Batam.

Kamaluddin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi Lion Air Group berinvestasi di Batam. Menurutnya, keberadaan fasilitas MRO BAT bukan hanya memperkuat posisi Batam sebagai pusat industri dirgantara nasional, tetapi juga memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja.

“Kita sangat apresiasi dan terima kasih atas komitmen Lion Air merealisasikan investasinya di Batam. Selain memperkuat posisi Batam pada sektor investasi dirgantara, juga yang terpenting besarnya penyerapan tenaga kerja,” ujar Kamaluddin.

Ia menambahkan, dengan sinergi antarpemangku kepentingan serta dukungan pemerintah pusat, iklim investasi di Batam diyakini akan terus tumbuh di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, President Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi, menegaskan bahwa Hanggar F menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri perawatan pesawat di Indonesia. Hanggar ini dilengkapi fasilitas modern berstandar internasional dan telah memperoleh sertifikasi dari sejumlah regulator penerbangan mancanegara.

“Hanggar ketujuh ini sangat sophisticated, standarnya internasional, dan beberapa regulator asing sudah memberikan sertifikasi untuk BAT,” ungkap Daniel dalam sambutannya.

Dengan beroperasinya Hanggar F, Lion Air Group berharap dapat meningkatkan kapasitas perawatan pesawat sekaligus memperkuat peran Batam sebagai hub industri aviasi di kawasan Asia Tenggara.(rud)





Editor: teguh

Jaga Alam dan Investasi di KPBPB, BP Batam Kuatkan Komitmen Bersama 21 FKPD Unsur Pengamanan

On 16.49

Nota kesepakatan bersama jaga alam dan iklim investasi di KPBPB Batam. Foto/Nova


BATAM - BP Batam menggelar Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama 21 FKPD dalam rangka mengukuhkan sinergitas dan soliditas unsur pengamanan dalam menjaga investasi dan wilayah KPBPB Batam.


Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra memimpin penandatanganan Komitmen Bersama, diikuti dengan 21 Komandan Utama FKPD terkait dengan pengamanan.


Komitmen Bersama dibuat dalam rangka pengamanan Kawasan yang lebih efektif dengan pola koordinasi lintas instansi yang cepat dan konsisten. 


Hal ini diharapkan dapat menguatkan pencegahan aktivitas illegal, penanganan konflik yang antisipatif, edukatif dan menimbulkan efek jera bagi para perambah liar, pencemaran, dan aktivitas illegal guna menjaga Kawasan hutan Batam sebagai aset strategis negara.


Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengapresiasi atas langkah dan upaya bersama Tim Terpadu yang diinisiasi oleh Direktorat Pengamanan  Aset BP Batam dalam melakukan pengamanan aktivitas dan kegiatan illegal di Kota Batam.


“Era tata kelola pemerintahan sekarang adalah era yang mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan sinergi dan kolaborasi bagaimana agar program Pembangunan bisa terlaksana. Saya berterima kasih atas keberhasilan seluruh stakeholders yang hadir, maka Batam menjadi aman dan kondusif," kata Amsakar di Grand Mercure Hotel Batam, Selasa (18/11/2025).


Namun demikian ia menitipkan pesan kepada seluruh FKPD yang hadir bahwa sinergi ini tidak berhenti begitu saja. Batam sebagai pusat industri dan investasi dengan target capaian ekonomi di atas 2% dari pertumbuhan nasional, memiliki segudang potensi yang luar biasa. 


Bersamaan dengan hal tersebut, Batam memiliki tantangan dalam ancaman perambahan hutan, pencemaran lingkungan, dan aktivitas illegal lainnya. 


Amsakar berharap penandatanganan komitmen bersama ini, dapat meningkatkan sinergi dan soliditas dalam mengamankan Kawasan KPBPB Batam.


“Hari ini menjadi komitmen dan penanda pengamanan kawasan yang lebih efektif dan soliditas yang makin erat antar sectoral sehingga dapat meningkatkan respons cepat terhadap potensi dan gangguan keamanan.” Imbuh Amsakar.


Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa komitmen hari ini merupakan upaya tegas BP Batam dalam menyusun langkah aksi bersama untuk pengamanan Kawasan KPBPB Batam yang aman, kondusif dan inklusif.


“Kami telah banyak turun ke lapangan dan melihat secara langsung potensi gangguan keamanan dan aktivitas illegal. Hal ini menjadi perhatian serius bagi BP Batam dalam rangka upaya bersama menjaga keamanan wilayah dan menjaga kelestarian alam kita agar tetap seimbang.”


Lebih lanjut Li Claudia juga berpesan kepada masyarakat agar bersama mencintai Kota Batam dengan memanfaatkan alam secara benar dan bijak. 


“Mari bersama kita jaga hutan dan alam kita. Kawasan Hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap untuk menjaga ketersediaan alam, air dan udara. Aktivitas illegal dapat meningkatan Risiko Bencana Alam Erosi dan sedimentasi Banjir dan tanah longsor.” Pungkas Li Claudia Chandra.


Kegiatan turut menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, Detasemen Polisi Militer I/6 Batam Kepri, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri.


Penandatanganan Komitmen Bersama diikuti oleh 23 Komandan Utama FKPD, sebagai berikut :


1. Kepala BP Batam

2. Wakil Kepala BP Batam

3. Kapolda Provinsi Kepri

4. Komandan Kodaeral IV

5. Direktur Pengamanan Aset

6. Dansat Brimobda Polda Kepri

7. Direktur Reserse Kriminal Khusus

8. Direktur Samapta Polda Kepri

9. Kapolresta Barelang

10. Dandim 0316/Batam

11. Danlanud Hang Nadim Batam

12. Kasatpol PP

13. Kepala Pangkalan PSDKP Batam

14. Kepala Pangkalan Bakamla Batam

15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

16. Kepala BKSDA Batam

17. Kepala DLHK Provinsi Kepri

18. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri

19. Denpom I/6 Batam

20. Dendom AL

21. Dansatpom AU

22. Danyon Infanteri 136 Raider/TS

23. Danyon Marinir 10 Sby (nva)





Editor: teguh