EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Amsakar Dampingi Menteri Transmigrasi RI Serahkan 94 SHM ke Warga Rempang

On 18.50

Mentrans Iftitah Sulaiman serahkan sertifikat rumah pada warga di Tanjung Banon. Foto/Dipa


BATAM - Sebanyak 94 Kepala Keluarga (KK) terdampak proyek Rempang Eco-City menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) dari  Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, di Tanjung Banon, Selasa (12/8/2025).


Penyerahan ini menambah total warga Rempang Eco-City penerima SHM menjadi 162 KK.


Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang turut mendampingi penyerahan SHM, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi warga di hunian baru Tanjung Banon.


Ia berharap pemukiman baru di daerah Tanjung Banon itu dapat menjadi kawasan terintegrasi dengan fasilitas yang lengkap.


“SHM ini adalah janji negara terhadap warga dan Alhamdulillah sudah terealisasi. Kami bahagia karena seluruh warga sudah semakin kompak dan solid,” ujar Amsakar dalam sambutannya.


Amsakar juga menerangkan bahwa penyerahan SHM ini sekaligus memberikan harapan baru bagi warga Rempang yang sejak lama telah berpindah ke hunian baru di Tanjung Banon.


“Sarana dan prasarana akan terus dilengkapi, sehingga kawasan ini bisa tumbuh sebagai kawasan transmigrasi modern dan menjadi percontohan nasional sebagaimana harapan Pak Menteri,” tambah Amsakar.


Senada, Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Rempang Eco-City menjadi atensi serius pemerintah.


Ia berharap kawasan ini tidak hanya menghadirkan hunian layak, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan kemanfaatan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.


“Pembangunan kawasan ini juga akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peneliti dari perguruan tinggi ternama. Hadirnya investasi harus sejalan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Rempang,” jelas Iftitah. (Dip)

RSBP Batam Gelar Pelatihan dan Simulasi BHD Kepada Non Tenaga Kesehatan

On 17.40

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia dan jajarannya mempraktikkan simulasi bantuan hidup dasar kepada para peserta latihan. Foto/Agam


SEKUPANG - Memperingati Hari Bakti Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam ke 42 tahun, Badan Usaha RSBP Batam menggelar Pelatihan dan Simulasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk Non Tenaga Kesehatan (Nakes) di Aula RSBP, Sekupang, Selasa, (12/8/2025).


Pelatihan ini bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Kepri dan bertujuan untuk edukasi dan keterampilan kepada masyarakat tentang pertolongan pertama pada kondisi darurat, terutama henti jantung.



Mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra membuka kegiatan pelatihan ini. Turut mendampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.


Pelatihan ini menghadirkan narasumber ahli yaitu Dokter Spesialis Jantung, dr. Afdhalun A. Hakim dan sebanyak 70 orang peserta dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas wilayah Sekupang, Basarnas, Bakamla, Bea dan Cukai, Tenaga kebersihan RSBP Batam, PBK dan Ditpam BP Batam. 



Li Claudia Chandra dalam kesempatan pertama mengapresisiasi atas dedikasi tenaga medis dan non medis RSBP Batam dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Menurutnya, rumah sakit bukan hanya tempat pelayanan tapi juga tempat harapan, tempat dimana nyawa diselamatkan dan kehidupan diberi semangat baru.


“Kinerja dan dedikasi para dokter, perawat, dan seluruh tim di RSBP Batam selama ini sungguh patut diapresiasi,” ujarnya disambut tepuk tangan seluruh perserta.


Ia meyakini RSBP Batam akan memperkuat posisi Batam sebagai destinasi unggulan layanan kesehatan dengan dukungan tenaga dan fasilitas medis berstandar internasional.


“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan fasilitas dan mutu layanan rumah sakit. Semoga RSBP Batam semakin profesional, humanis dan menjadi rumah sakit rujukan yang membanggakan. Tidak hanya untuk masyarakat Kota Batam, tapi untuk masyarakat di daerah lainnya di Kepulauan Riau,” serunya.


“Dirgahayu RSBP Batam, mari kita terus bergerak bersama membangun Batam yang sehat, kuat, dan penuh harapan,” serunya lagi mengakhiri.


Sementara, Ketua Panitia Hari Bakti RSBP Batam sekaligus Direktur Badan Usaha RSBP Batam, Kolonel Laut (K) dr. Tanto Budiharto mengharapkan pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada peserta dalam pertolongan pertama pada situasi darurat medis, seperti teknik Resusitasi Jantung Paru yang melibatkan kompresi dada, penanganan saluran napas yang tersumbat, dan penggunaan Automated External Defibrilator.


“Pelatihan dan simulasi BHD ini bukan hanya bagian dari peringatan ulang tahun RSBP Batam, namun juga bentuk tanggung jawab sosial institusi dalam meningkatkan keselamatan masyarakat dan peran nyata dalam menciptakan lingkungan yang sigap, sehat, dan peduli sesama,” pungkasnya.


Diketahui, bulan Bakti RSBP Batam diisi dengan beragam rangkaian kegiatan sosial meliputi donor darah, pelatihan BHD dan syukuran hari bakti pada 15 Agustus mendatang. (gam)

Jelang HUT RI 80, DPRD Batam Beri Semangat Tim Kirab Bendera Merah Putih

On 12.57

Tim kirab merah putih salam komando bersama pimpinan DPRD Batam. Foto/Rud


BATAM – Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Jelvin Tan, SH, MH, turut menghadiri rangkaian kegiatan penyerahan Bendera Merah Putih dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kepada Tim Kirab di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Minggu (10/8/2025) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Jelvin juga hadir pada prosesi penyerahan bendera dari Tim Kirab kepada Kapolda Kepri di Dataran Engku Putri, beberapa jam kemudian, bendera Sang Merah Putih tersebut akan dikibarkan pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus mendatang. 

Menariknya, bendera diarak oleh Tim Kirab dengan berjalan kaki sebagai simbol semangat perjuangan dan persatuan bangsa.

Jelvin menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan memuji dedikasi Tim Kirab.

“Ini adalah momen berharga yang harus kita syukuri. Sebagai anak bangsa, kita memiliki kewajiban untuk mensyukuri kemerdekaan dan mewarisi semangat juang para pahlawan,” ujarnya.

Ia menegaskan, semangat yang ditunjukkan Tim Kirab menjadi inspirasi untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata demi kemajuan bangsa.(rud)

Pimpinan dan Anggota DPRD Batam Meriahkan Lomba Sampan Layar Gerindra Cup I 2025

On 21.53

Peserta lomba Sampan Layar, Speed Sport, dan Ketingting Sport dalam ajang Gerindra Cup I. Foto/Rud


BATAM - Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam berbaur dengan ribuan warga memadati Pulau Penawar Rindu, Belakang Padang, Minggu (10/8/2025), Mereka hadir untuk menyaksikan aksi seru lomba Sampan Layar, Speed Sport, dan Ketingting Sport dalam ajang Gerindra Cup I.


Pimpinan DPRD yang hadir antara lain; Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM. Sedangkan anggota Dewan lainnya terlihat Anwar Anas, Ir Anang Adhan, Setia Putra Tarigan, Haji Ahmad Surya SH, Banyu Ari Nopianto, Muhammad Rudi ST, Sony Christianto, dan Jimy Siburian.

Perlombaan ini dibuka langsung oleh Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, yang juga menjadi penggagas kegiatan. Ajang ini digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Batam dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Acara ini juga dihadiri Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

“Gerindra Cup I adalah bentuk komitmen kami menjaga kearifan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Jika sukses, ini akan menjadi event tahunan,” kata Sekretaris DPC Gerindra Batam sekaligus Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, yang juga Ketua Panitia Gerindra Cup I.

Aweng juga menegaskan, event yang digelar merupakan permainan tradisi khas masyarakat Kepri. Gerindra Cup I ini membuat HUT RI ke-80 semakin meriah terutama bagi masyarakat Belakangpadang dan Pulau-pulau sekitarnya.

Event ini diikuti peserta dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kategori perlombaan: Sampan Layar (kru 9 orang), Sampan Layar Mini (kru 7 dan 5 orang), Speed Sport (mesin 15 PK), Ketinting Sport.

Para pemenang akan memperebutkan Piala Bergilir Gerindra Cup, simbol supremasi lomba tradisional pesisir Kepri. Selain lomba utama, acara juga diwarnai hiburan rakyat yang melibatkan seniman dan pelaku UMKM lokal.

Selain sebagai tontonan menarik, Gerindra Cup I diharapkan mampu menghidupkan kembali tradisi maritim Melayu yang telah menjadi identitas masyarakat Kepri. Belakang Padang, yang dikenal sebagai “ Pulau Penawar Rindu”, pun kembali ramai dan menjadi pusat wisata budaya sehari penuh.

“Dengan dukungan masyarakat, Gerindra Cup I berpotensi menjadi ikon wisata tahunan yang menggabungkan semangat kemerdekaan, pelestarian budaya, dan geliat ekonomi pesisir,” tutup Aweng penuh semangat.(rud)

KI Kepri Putuskan Informasi Lahan di Batam Bersifat Terbuka

On 14.59

Komisi Informasi Kepri saat bersidang. Foto/SMSI


BATAM – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri memutuskan informasi terkait lahan di Kota Batam sebagai informasi terbuka. Keputusan tertuang dalam putusan persidangan sengketa informasi antara Raja Alip selaku Pemohon melawan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) selaku Termohon yang bertempat di Graha Kepri Batam, Kamis (7/8/2025).

Majelis KI yang dipimpin oleh Encik Afrizal dan didampingi oleh dua anggota majelis, Saut Maruli Samosir dan Alfian Zainal, mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta informasi seluruh pengalokasian lahan kepada BP Batam sebagai pemegang Hak Penguasaan Lahan (HPL) di Kota Batam. 

Meski demikian, Majelis KI hanya mengabulkan sebagian permintaan pemohon karena yang bersangkutan tidak memiliki alasan yang kuat untuk menguasai informasi rinci tentang alokasi lahan yang diminta. Selain itu, sengketa yang diajukan pemohon hanya bertujuan agar termohon memperbaiki tatakelola lahan agar lebih transparan dan pihak-pihak yang mendapatkan alokasi atau penunjukan lahan oleh BP Batam bisa lebih bertanggung jawab dalam pemanfaatan lahan.

“Majelis memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan izin penunjukan lahan melalui laman atau web resmi milik BP Batam secara umum dan terbatas, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi pihak-pihak yang mendapatkan izin pengalokasian lahan,” kata Encik.

BP Batam sebelumnya menyatakan bahwa informasi terkait lahan ini termasuk daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dengan alasan bahwa informasi pengalokasian lahan termasuk informasi/data pribadi yang tidak bisa dibuka untuk umum. 

Selain itu, Majelis KI juga memerintahkan BP Batam untuk mempertegas pengawasan terhadap pihak-pihak yang mendapat alokasi lahan dari BP Batam sesuai perjanjian. Yakni, terkait pemasangan plang informasi di setiap lahan yang sudah dialokasikan. 

Majelis KI berpendapat, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Juga untuk menghindari dampak-dampak lainnya jika lahan dibiarkan telantar. Misalnya, kebakaran, pembuangan sampah serta banjir yang merugikan masyarakat umum.

“Lahan  di Kota Batam adalah tanah negara sehingga pihak-pihak yang mendapatkan hak untuk memanfaatkan lahan juga memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, serta tanggung jawab hukum, termasuk Undang Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Encik.

Sengketa Register 002 tahun 2025 antara Raja Alip melawan BP Batam ini merupakan satu dari dua sengketa yang diputuskan oleh Majelis KI di hari yang sama. Pada sidang lainnya, Register 004/2025, antara Suherly Harahap melawan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Batam, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Dalam sengketa tersebut, Suherly selaku Pemohon juga meminta informasi rinci tentang HPL Kota Batam. Majelis KI yang dimpin oleh Alfian Zainal dengan majelis anggota Muhammad Djuhari dan  Saut Maruli Samosir menolak seluruh permintaan pemohon. Sebab, BPN/Kantor Pertanahan Kota Batam bukan Badan Publik pemilik informasi yang diminta oleh pemohon.

Untuk diketahui, hingga Agustus tahun 2025 ini, KI Kepri menerima lima permohonan sengketa informasi yang diajukan masyarakat terhadap Badan Publik. Tiga sengketa selesai dalam tahap mediasi sedangkan dua sengketa berlanjut pada sidang ajudikasi non litigasi.

Ajudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan di luar pengadilan, namun putusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. (*)

Rombongan DPRK Aceh Utara Lakukam Kunjungan Kerja di DPRD Batam

On 19.12

Budi Mardianto terima kunker DPRK Kabupaten Aceh Utara. Foto/Rud


BATAM - Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Kabupaten Aceh Utara, Kamis (7/8/2025). 

Rombongan DPRK Aceh Utara dipimpin langsung oleh Ketua DPRK, Arafat, SE., MM., didampingi Wakil Ketua, Haji Jirwani Ibnu, SE., beserta jajaran anggota.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan itu, Budi Mardiyanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan membuka ruang diskusi terbuka terkait pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD Kota Batam.

“Kami sangat menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari DPRK Aceh Utara. Semoga kunjungan ini menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif di daerah,” ujar Budi.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Batam yang menurutnya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memperkaya perspektif kami dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis DPRK, sekaligus mempererat hubungan antardaerah,” ungkap Arafat.

Diskusi antara kedua lembaga berlangsung interaktif, membahas berbagai isu strategis terkait penyusunan agenda legislasi, dinamika penganggaran daerah, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Sebagai penutup, kedua belah pihak melakukan pertukaran cinderamata sebagai simbol persahabatan dan penghargaan atas kunjungan tersebut.(rud)

Batam Tumbuh di Tengah Tekanan Global: Investasi Domestik Melonjak, Fondasi Ekonomi Makin Mandiri

On 19.08

Amsakar, Kepala BP/Walikota Batam. Foto/Dipa


BATAM - Ketika ketidakpastian global dan tekanan tarif internasional membayangi kawasan, Batam justru mencatat pertumbuhan investasi yang mencolok. Pada Triwulan II 2025, realisasi investasi mencapai Rp 9,6 triliun, naik 11 persen dibandingkan TW I dan tumbuh 97 persen dibandingkan TW II 2024.


Kinerja ini didorong lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp 3,88 triliun, atau 40,6 persen dari total investasi, dengan pertumbuhan 44 persen secara kuartalan dan 105 persen secara tahunan.


“Sejak awal kami memegang mandat Presiden, kami langsung bekerja memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan berdampak. Kenaikan signifikan ini menandakan kepercayaan pasar semakin kuat,” ujar Dr. Amsakar Achmad, Kepala BP Batam.


Peran pelaku usaha dalam negeri terus menguat. Sektor logistik, pengemasan, dan energi bersih yang sebelumnya didominasi investor asing kini mulai melibatkan lebih banyak pelaku nasional—baik perusahaan besar maupun usaha lokal yang terserap dalam rantai pasok.


“Kami menyaksikan perubahan struktur. PMDN tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi bagian inti dari sistem produksi di kawasan,” jelas Li Claudia Chandra, Wakil Kepala BP Batam.


Kebijakan tarif baru Amerika Serikat atas produk Asia Tenggara turut mempercepat relokasi dan restrukturisasi investasi global. Batam, dengan status Free Trade Zone dan ekosistem industri yang efisien, menjadi pilihan strategis.


“Kenaikan investasi domestik adalah sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun investasi yang sehat adalah yang ikut membuka ruang bagi keterlibatan usaha lokal dan memperluas manfaatnya ke masyarakat luas,” ujar Prof. Dr. Chablullah Wibisono.


*Realisasi Semester I 2025: Konsolidasi Menuju Target*


Secara komulatif, realisasi investasi Batam Semester I berdasarkan LKPM mencapai Rp 18,18 triliun, atau 49,15 persen dari target nasional Rp 36,99 triliun.


Sementara itu, menurut metodologi BP Batam—yakni gabungan seluruh investasi PMA dan PMDN dalam bentuk modal tetap dan modal lancar—total realisasi mencapai Rp 33,72 triliun, atau 56,2 persen dari target Rp 60 triliun, tumbuh 64,94 persen dibandingkan tahun lalu.


“Yang kami ukur adalah investasi nyata—mesin, bangunan, margin distribusi, jasa pemasangan dan biaya lain-lain yang diinvestasikan di Batam,” tegas Fary Djemy Francis, Deputi Kepala BP Batam Bidang Investasi dan Pengusahaan. (*)