EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Bupati Lakukan Penyerahan Penghargaan Kepada Dinas dan Badan

By On 17.53

Bupati Natuna dan para pejabat Dinas dan Badan foto bersama usai penyerahan piagam. Foto/Rusdi


NATUNA - Pemerintah Daerah kabupaten Natuna melaksanakan apel 17 hari bulan Februari tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Natuna.


Apel dipimpin secara langsung oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi dan diikuti oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.


Apel juga disejalankan dengan Penyerahan Piagam Penghargaan Nominasi Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan penyerahan piagam penghargaan pencapaian 100 % OPD dalam penyampaian SPT Tahunan PPh.


Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna meraih dua Penghargaan sekaligus yakni pertama Penghargaan atas Penyampaian LHKPN tercepat ke dua dan penghargaan atas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi kepada Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Natuna Ikhwan Solihin.


Dalam amanatnya, Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna dan seluruh masyarakat Natuna khususnya yang telah mensukseskan Pemilu dengan aman, damai dan kondusif. 


Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ranai yang telah membangun koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, sehingga penyampaian SPT Tahunan Pajak 2023 dapat terealisasi sesuai jadwal.


Selain itu, Wan Siswandi juga memerintahkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk segera merealisasikan seluruh program pelaksanaan kegiatan yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Natuna, Tahun Anggaran 2024.


"Kita berharap seluruh program kerja dapat terlaksana tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku, serta disesuaikan dengan juknis, tujuan, sekaligus diselenggarakan secara professional, proporsional dan transparan," imbuhnya.



Apel dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari kepala DJP Natuna kepada Bupati Natuna, semua Dinas dan Badan di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna atas pencapayan 100% tercepat kedua laporan LHKPN tahun  laporan 2023.(rus)






Editor : Lukman

Badan Pengusahaan Batam Pastikan Kemudahan Pengurusan UWT

By On 17.44

Masyarakat terlihat antusias membayar dan konsultasi UWTO. Foto/Agam


BATAM - BP Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kembali menghadirkan kegiatan BP Batam Layanan Keliling (BLINK) yang berlokasi di Perumahan Muka Kuning Indah, Selasa (20/4/2024).


Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dan pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT).


Selain itu, program BLINK juga memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam hal pengurusan perizinan pertanahan.


"BP Batam bersyukur, upaya 'jemput bola' ini mendapat sambutan positif dari masyarakat," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.


Ariastuty menjelaskan, kegiatan BLINK yang hadir di tengah masyarakat Muka Kuning tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari ke depan.


Terhitung sejak tanggal 20 sampai 22 Februari 2024 nanti. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 27 hingga 29 Februari 2024 mendatang.


"Kami mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mendatangi posko," tambah Ariastuty.


Untuk diketahui, selain program BLINK, BP Batam juga memiliki aplikasi berbasis daring (online) melalui _Land Management System_ (LMS) dengan alamat website https://lms.bpbatam.go.id yang dapat mempermudah kepengurusan lahan. (fah)






Editor : Lukman

Ketua DPRD Batam Apresiasi Respon Pemko Terkait Penyesuaian Waktu Drop Off Parkir

By On 14.49

 

Cak Nur dan Salim berdiskusi soal parkir yang dinilai memberatkan masyarakat Batam. Foto/Waldi

BATAM - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH MH mengapresiasi langkah Pemko Batam yang mengakomodir aspirasi masyarakat terkait parparkiran. 


Seperti diketahui Dinas Perhubungan Kota Batam baru saja mengeluarkan surat edaran yang salah satu poin kebijakan barunya adalah mengembalikan aturan drop off yang dipungut  parkir dari lima menit menjadi 15 menit.


Dengan surat edaran ini, kendaraan yang masuk ke kawasan parkir khusus seperti mall, pelabuhan dan bandara, baru dapat dikenakan parkir setelah 15 menit berada di dalam kawasan. Pemilik kendaraan tidak lagi langsung dipungut parkir saat baru lima menit dalam kawasan seperti tercantum dalam peraturan walikota.


"Ketentuan drop off ini banyak diprotes warga. Kita apresiasi, Pemko melalui Dinas Perhubungan mengakomodir permintaan masyarakat yang disampaikan lewat DPRD, agar kembali ke ketentuan drop off yang lama dimana waktunya 15 menit," ungkap pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut.


Dia pun berharap polemik terkait parkir ini dapat terus didiskusikan dalam hal penerapannya agar tidak ada kesan memberatkan masyarakat namun di satu sisi Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan untuk membiayai pembangunan. Namun Cak Nur menegaskan bila terjadi pertentangan antara kepentingan masyarakat dan keinginan pemerintah, maka pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagaimana istilah hukum, salus populi suprema lex esto (keselamatan/kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi).


Sebelumnya Cak Nur selaku Ketua DPRD Kota Batam juga telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 022/170/II/2024 agar Dinas Perhubungan menunda penerapan tarif baru retribusi parkir. Rekomendasi itu berisi sejumlah persyaratan agar Dinas Perhubungan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung perparkiran serta rencana aksinya.


"Di lapangan kita bisa lihat, kalau memang banyak yang komplain berarti belum siap diterapkan," tegas Cak Nur waktu itu.(tgh)







Editor : Lukman

SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu Pengganti UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

By On 11.08

Ketum SMSI Firdausi memberi sambutan pada Rakernas di Ancol, Senin, 19 Februari 2024. Foto/Zabur


JAKARTA - Ini cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media start up dan media kecil yang dinaunginya.


Meskipun seringkali dianggap kecil dan hanya sebagai komoditas alias alat tawar-menawar, di era revolusi informasi ini, konsep besar dan kecil telah bergeser, media besar dan kecil sama-sama punya hak hidup. 


Sekarang ini terdapat perubahan perilaku. Masyarakat  menjadi yang memproduksi informasi, bahkan kemudian mengubah media menjadi konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa media yang tidak beradaptasi akan tertinggal. 


Dengan bergesernya peran media, kemudian diperparah dengan lahirnya konsep Perpres tentang Publisher Right yang menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers dan bisnis ribuan media start up. 


Perpres tersebut tampaknya lebih melindungi media arus utama dan para pemegang kepentingan besar, sehingga mengancam eksistensi media start up dan mengurangi esensi media sebagai pilar keempat.


"Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sakit karena persnya sakit. Penting adanya penataan ulang," demikian seperti terlontar dalam Rakernas SMSI di Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024) malam.


Pengurus SMSI yang dinobatkan MURI sebagai organisasi media siber terbesar di dunia ini berjuang untuk menghapuskan pasal verifikasi dalam Perpres, sementara ribuan anggotanya di daerah terus bertahan.


Forum rakernas yang diikuti seluruh pengurus pusat dan perwakilan 38 provinsi itu memandang Perpres Publisher Right berbanding terbalik dengan penerbitan perpu UU kedaulatan digital yang menjadi penting karena mencerminkan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengatur lingkungan digital yang terus berkembang pesat. 


UU kedaulatan digital dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dalam dunia digital, seperti keamanan data, privasi, kejahatan cyber, dan pengaturan konten online.


UU kedaulatan digital merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kedaulatan negara dalam ranah digital. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan penggunaan data, perlindungan privasi online, keamanan cyber, regulasi platform digital, serta pengelolaan konten digital yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.


Dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital, pemerintah dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan digital. Ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan bisnis.


Selain itu, UU kedaulatan digital juga dapat menjadi landasan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di era digital ini, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor dalam mengembangkan teknologi dan layanan digital.


UU kedaulatan digital relevan dengan persoalan yang dihadapi media start up terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak cipta, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.


Jika Perpres Publisher Right diberlakukan tanpa kerangka hukum yang kuat seperti UU kedaulatan digital, media start up rentan terhadap dampak negatif, termasuk

Pembatasan hak cipta.


Perpres Publisher Right memberikan keleluasan yang lebih besar kepada penerbit arus utama atas konten yang dihasilkan, mengurangi akses dan kemampuan media start up untuk menggunakan dan mendistribusikan konten secara bebas. 


UU kedaulatan digital dapat membantu memastikan bahwa hak cipta diatur dengan adil dan seimbang, melindungi kepentingan media start up.


Ketergantungan pada platform besar: Media start up mungkin terpaksa mengandalkan platform besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi distribusi konten online. 


UU kedaulatan digital dapat mengatur platform-platform ini untuk memastikan bahwa kepentingan media start up diakui dan dilindungi dalam lingkungan digital.


Pembatasan yang diakibatkan oleh Perpres Publisher Right dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis media start up, mengurangi pluralitas media dan keragaman opini dalam masyarakat. 


UU kedaulatan digital dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan media start up, sehingga memastikan keberlanjutan ekosistem media yang sehat dan beragam.


Dengan demikian, UU kedaulatan digital menjadi penting dalam melindungi kepentingan media start up dan memastikan keberlangsungan mereka dalam menghadapi tantangan dari regulasi seperti Perpres Publisher Right.


Pada bagian lain penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers penting untuk menata ulang kehidupan pers di Indonesia karena adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digital seperti sekarang ini. 


Selain itu, perpu ini penting, agar masyarakat pers, tidak tercerabut dari akar kemerdekaan pers akibat ulah "predator" media yang berwajah pers. 


Perlunya adaptasi kemerdekaan pers terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa hal ini harus dilakukan.


UU No. 40 tentang Pers yang telah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri pers di era digital. 


Dengan menerbitkan perpu sebagai penggantinya, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.


Selain itu UU pengganti ini memberi perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai aspek yang sangat penting dalam demokrasi. 


Dengan menata ulang kehidupan pers melalui perpu, pemerintah dapat memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan dilindungi, sambil tetap memperhatikan aspek-aspek lain seperti tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik.


Perpu baru juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi jurnalis dan media dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas profesi jurnalistik.


Dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih kondusif, perpu baru dapat memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan industri pers, termasuk media start up. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif bagi pelaku industri pers di Indonesia.


Dengan demikian, penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers dapat menjadi langkah penting dalam menata ulang kehidupan pers di Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, forum rapat kerja nasional SMSI yang memenuhi Aula Hotel Candi Bentar Ancol mengajukan permintaan kepada Presiden:


Pertama, membuat perpres baru atau memperbarui UU IT dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital.

Kedua, mengatur kembali kehidupan masyarakat pers dengan menerbitkan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers. (par)







Editor : Parna

Wabup Rodhial Huda Titipkan Tiga Pesan Penting Kepada Para Guru di Konkerkab III

By On 08.26

Wabup Natuna Rodhial Huda memotivasi para guru pada Konkerkab III PGRI. Foto/Rusdi


NATUNA - Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konferkab) ke-III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2024.


Dalam kegiatan tersebut Wabup Rodhial menitipkan tiga pesan kepada guru yang ada di Kabupaten Natuna.


Pertama, Rodhial meminta guru agar selalu memiliki mindset (pola pikir) positif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 


Menurut Rodhial, tingkah laku dan sikap para guru akan ditiru dan menjadi inspirasi para muridnya. Apalagi saat ini, masyarakat menjadikan guru sebagai ujung tombak pendidikan dan keberhasilan anak. 


"Maka kita sebagai guru harus selalu berprasangka positif. Ketika mindset kita positif, maka hasil kita dapat juga positif. Mungkin yang membuat anak susah diajar itu karena mindset kita. Kita pendidik harus optimis dulu, positif thinking dulu, jadi pergi mengajar kita penuh rasa gembira," terang Rodhial. 


Pesan yang kedua, Rodhial meminta agar setiap guru selalu berkata positif kepada anak didiknya.


 "Jangan keluar kata-kata negatif dari mulut guru untuk anak-anak," ujarnya. 


Pesan ketiga, Rodhial meminta para guru untuk selalu bersyukur. 

 

"Kalau bersyukur Allah akan tambah nikmat kita. Nikmat itu bukan cuma gaji, tapi rasa gembira dengan melihat anak didik kita. Kelihatannya itu sepele tapi berpengaruh penting," tuturnya. 


Rodhial juga meminta kepada para guru, agar tidak hanya baca tulis hitung yang menjadi pokok ajaran, melainkan juga ikut menumbuhkan rasa kepedulian anak didiknya kepada sesama. 


Sementara Ketua PGRI Kabupaten Natua, Syahidin dalam laporannya mengatakan kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten ke-3 ini diikuti oleh 15 pengurus cabang Natuna dan 2 cabang persiapan. 


Menurut Syahidin, dalam kegiatan ini PGRI Natuna akan menyusun program kerja selama setahun, yang bersinergi dengan program-program Pemda Natuna. 


"Kami harap peserta dapat mengikuti sesuai petunjuk yang kami buat, sehingga hasil dari konferensi ini nantinya akan membawa pendidikan di Natuna bisa berjalan semakin baik," tutupnya.(rus)






Editor : Rozi

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *