EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Walikota Batam Amsakar Turut Melepas 450 Prajurit Yonif 136/Tuah Sakti Jaga Perbatasan RI-PNG

On 14.27

Salam komando serta pemberian selamat bertugas dilakukan Wako Batam Amsakar kepada prajurit. Foto/Rum


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melepas pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–PNG Kewilayahan Yonif 136/Tuah Sakti di Pelabuhan Batu Ampar, Senin (17/11/2025).


Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat patriotisme, dipimpin Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Rudi Hermawan.

Sebanyak 450 prajurit Yonif 136/Tuah Sakti diberangkatkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI–PNG di Provinsi Papua. Sebelum menuju Puncak Jaya, mereka akan menjalani pelatihan pratugas selama satu bulan di Pusat Pendidikan dan Latihan Infanteri, Jawa Barat.

Rombongan prajurit diberangkatkan ke Bandung menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), sebelum melanjutkan perjalanan menuju wilayah penugasan.

Amsakar menyampaikan rasa bangga serta penghargaan atas dedikasi para prajurit yang akan menjalankan amanah negara tersebut.

“Kami bangga dengan kesiapan dan semangat pengabdian prajurit Yonif 136/Tuah Sakti. Tugas yang diemban adalah tugas mulia dalam menjaga kedaulatan negara,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan pentingnya tugas Satgas Pamtas dalam menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia.

“Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara,” ucapnya memberi semangat kepada seluruh personel.

Upacara pemberangkatan ini sekaligus menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Batam dan masyarakat terhadap pengamanan wilayah perbatasan. (ysn)



Editor: teguh

BP Batam Dorong Efisiensi Pengawasan Lewat Dashboard Pengendalian Pengusahaan

On 21.40

Tim teknis BP Batam terus sempurnakan sistem dashboard pengawasan . Foto/Dipa


BANDUNG - Direktorat Pengendalian Pengusahaan BP Batam melaksanakan pembukaan Konsinyering Penggunaan Dashboard Pengendalian Pengusahaan (Dash B-I dan B-Legal) di Hotel Kimaya Braga, Bandung. 


Kegiatan ini dihelat selama dua hari, yakni Kamis-Jumat tanggal 13–14 November 2025, diikuti oleh para pimpinan hingga pegawai di lingkungan BP Batam.


Konsinyering ini digelar sebagai upaya memperkuat tata kelola pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan, terutama dalam pengelolaan dokumen perjanjian kerja sama dan pemantauan kinerja badan usaha.


Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Pengendalian Pengusahaan BP Batam, Asep Lili Holilulloh, menyampaikan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian memerlukan dukungan data yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses. 


Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian dari reformasi tata kelola yang perlu diterapkan secara menyeluruh di lingkungan BP Batam.


“Dashboard Pengendalian ini merupakan instrumen penting bagi kita semua. Tidak hanya untuk efisiensi penyimpanan dokumen dan data, tetapi juga untuk memastikan setiap perjanjian, program, dan kinerja badan usaha dapat dipantau secara tepat, terukur, dan akuntabel,” ujarnya.


Asep turut mengapresiasi kolaborasi lintas unit dalam penyempurnaan data, serta menekankan pentingnya konsistensi setiap PIC dalam memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi yang diinput sesuai ketentuan.


Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai latar belakang pengembangan Dashboard Monev Perjanjian Kerja Sama (B-Legal) dan Dashboard Monitoring Kinerja Badan Usaha (Dash B-I). 


Asep juga memaparkan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan perjanjian kerja sama, seperti:


1. Proses pengajuan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih dilakukan secara manual

2. ⁠Dokumen perjanjian yang tersebar dan belum terpusat

3. ⁠Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya monitoring PKS

4. ⁠Lamanya proses pencarian dokumen PKS dan dokumen pendukung.


“Melalui B-Legal, BP Batam berupaya memusatkan seluruh dokumen perjanjian kerja sama dalam satu platform yang mudah ditelusuri dan dapat dimanfaatkan untuk monitoring secara real-time,”


Sedangkan Dash B-I dikembangkan sebagai dashboard berbasis web yang mampu menampilkan kinerja badan usaha secara menyeluruh, mencakup aspek keuangan, produksi, aset, hingga indeks kepuasan pengguna layanan. 


Kehadiran platform ini diharapkan dapat menjadi alat bantu penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data.


Sepanjang kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam proses inventarisasi, penataan, verifikasi, dan penginputan dokumen perjanjian kerja sama beserta data pendukung lainnya. 


Melalui konsinyering ini, BP Batam berharap pemanfaatan Dashboard Pengendalian dapat berjalan secara optimal, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengusahaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.(dpn)





Editor: teguh

Kepala BP Batam Amsakar Tekankan Agar Tim Verifikator Perizinan Jaga Integritas

On 16.12

Duet Amsakar-Li Claudia beri masukan pada tim verifikasi perizinan. Foto/Agam


BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad melaksanakan tatap muka bersama Tim Verifikator Perizinan di Marketing Centre, Kamis (13/11/2025) sore. 


Amsakar Achmad hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan jajaran Deputi. 


Amsakar Achmad selaku pimpinan tertinggi dalam kesempatan tersebut memberikan arahan dan motivasi kepada tim untuk tetap menjaga integritas. 


Menurutnya, Tim ini menjadi garda terdepan sejak terbitnya PP 25 dan PP 28 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan BP Batam untuk menerbitkan perizinan meliputi PKKPRL, PPKH, Perizinan Lingkungan; Perizinan Berusaha; dan PB UMKU di wilayah KPBPB Batam.


Oleh karena itu, Ia menekankan dan meminta agar tim perizinan bekerja sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam memberikan pelayanan yang optimal.


“Saya ingin membangun spirit kolektivitas kita semua supaya bergerak tegak lurus dalam konteks melakukan yang terbaik bagi Batam karena saat ini kewenangan yang diberikan begitu luar biasa,” ujar Amsakar.


Ia pun berharap dengan BP Batam menjadi otoritas satu pintu bagi seluruh persetujuan investasi di KPBPB Batam atas kebijakan tersebut, dapat mendorong akselerasi pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kawasan strategis Batam serta mampu berkontribusi terhadap target ekonomi Indonesia 8 persen.   


“Kami ingin pelayanan perizinan berjalan baik dan cepat sesuai dengan simplifikasi yang telah disusun," harap Amsakar.(gam)





Editor: teguh

Panas Perselisihan Gaji Buruh PT VRS Mechanical Engineering, Ini Tanggapan Dewan Batam

On 13.37

Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk saat memimpin rapat mediasi perselisihan haji buruh. Foto/Hasan


BATAM – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait perselisihan gaji antara pekerja dan manajemen PT VRS Mechanical Engineering Batam.


Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk ST dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV. RDPU tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, UPT Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, manajemen PT Usda Seroja Shipyard & Shipping, manajemen PT VRS Mechanical Engineering Batam, serta perwakilan mantan pekerja Dedi Saputra dan kawan-kawan.

Suasana rapat sempat memanas ketika para pekerja menyoraki penjelasan pihak manajemen terkait pembayaran gaji yang belum diterima.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk berusaha menenangkan suasana dan menggali keterangan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai permasalahan yang terjadi.

Dandis juga menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut di Disnaker Kota Batam, termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial itu. Ia menegaskan bahwa Komisi IV berkomitmen menengahi permasalahan ini agar seluruh pihak—baik perusahaan maupun pekerja—dapat menerima hasilnya secara adil.

“Komisi IV berupaya memfasilitasi dan menjembatani agar penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah. Kami berharap semua pihak menghormati proses ini,” ujar Dandis.

Namun, hingga rapat berakhir, belum tercapai kesepakatan antara pihak manajemen dan mantan pekerja. Komisi IV pun menyampaikan akan melanjutkan upaya mediasi, termasuk dengan menjadwalkan pertemuan lanjutan dan kunjungan langsung ke perusahaan untuk melihat kondisi di lapangan serta memastikan penyelesaian berjalan sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.(rud)





Editor: teguh

Hadiri ALFI Conference and Exhibition 2025, BP Batam Dorong Penguatan Sektor Logistik

On 12.46

Pekabat dan pegawai BP Batam saat berfoto di depan booth pameran. Foto/Dipa


TANGSEL - BP Batam melalui Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, Irjen Pol. Ruslan Aspan, menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025 di ICE BSD Tangerang Selatan.


Kegiatan ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, asosiasi, investor guna mendorong transformasi sektor logistik dan rantai pasok nasional.


Ruslan menjelaskan bahwa ALFI Convex 2025 bertujuan untuk memperkuat ekosistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing global.


Melalui forum ini, BP Batam bersama pelaku industri membahas empat aspek penting sebagai arah strategis dalam mempercepat penguatan sektor logistik nasional, yaitu:

1. Penguatan infrastruktur backbone dan sarana penunjang logistik;

2. Integrasi dan digitalisasi layanan logistik;

3. Peningkatan kualitas SDM dan daya saing penyedia jasa logistik;

4. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan pelaku usaha.


“Sebagai negara maritim, kelancaran arus barang menjadi kunci daya saing. BP Batam pun berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur, digitalisasi layanan, dan pengembangan SDM agar sektor logistik bisa tumbuh efisien dan kompetitif,” ujar Ruslan.


Ia mengatakan, daya saing logistik memang perlu mendapat perhatian penuh. Di antaranya pembenahan infrastruktur dan sektor pendukung lainnya sebagai sarana dan prasarana logistik.


Percepatan transformasi logistik ini, lanjut Ruslan, akan memberi dampak signifikan terhadap pertum ekonomi Batam sebagai gerbang investasi nasional.


“Pemerintah juga perlu melibatkan banyak sektor termasuk pihak swasta. Jadikan momentum ini sebagai semangat gotong royong dalam mendorong daya saing industri,” tambahnya.


Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai forum seperti ALFI CONVEX menjadi wadah penting bagi dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Tujuannya untuk mengetahui kendala dan tantangan sektor logistik selama ini.


“Masih ada tantangan yang mesti kita benahi dan selesaikan. Perlu kerja nyata dan kerja sama lintas sektor serta komitmen bersama untuk menyelesaikannya,” tegas AHY.


Pemerintah juga telah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional. Rancangan regulasi ini mendorong keterpaduan antarinstansi dan mengefisienkan rantai pasok, terutama melalui tiga langkah utama. Peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi layanan logistik, dan pengembangan sumber daya manusia.


Upaya ini juga dapat menciptakan sistem logistik yang lebih cepat, murah, dan mudah.


“Sektor logistik adalah urat nadi perdagangan. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” jelas Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri. (dpn)





Editor: teguh