kepriupdate.com - situs berita terupdate di kepri

Badan Pengusahaan Batam Mendapat Penghargaan BMN Awards 2020

By Redaksi On 12.52

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam meraih penghargaan BMN Awards 2020 dari Menteri Keuangan RI dalam ajang BMN Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020, Selasa, 22 September 2020, di Jakarta.

Sejalan dengan isu yang relevan saat ini, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penghargaan yang diraih oleh BP Batam tersebut, yaitu Pengelolaan BMN Terbaik untuk kategori Sertipikasi BMN.

BP Batam termasuk dalam kelompok 1 bersama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Badan Intelijen Negara (BIN).

BP Batam meraih peringkat Kedua untuk Kategori Sertipikasi BMN. Sementara, peringkat pertama diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan peringkat ketiga diraih oleh Badan Intelijen Negara.

Pada tahun ini, BP Batam juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan penghargaan BMN Awards 2020 ini dilakukan secara daring yang dihadiri oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan ini Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

“Saya sangat menghargai dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menteri Keuangan.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengapresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja dalam mengelola BMN. “Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja terbaiknya di dalam mengelola barang milik negara ini. Kita, Kementerian/Lembaga Negara akan diharapkan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan barang milik negara,” jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menegaskan, penatausahaan BMN merupakan sikap yang tidak terpisah dari rasa mengelola keuangan negara. “Dengan kondisi saat ini, peran nyata Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah adalah sangat penting dan kita harus mengupayakan agar BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam kondisi penanganan Covid saat ini, kita melihat banyak Barang Milik Negara yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan seperti yang dilakukan di Pulau Galang, Wisma Atlet dan Asrama Haji Pondok Gede,” terang Menkeu.

BMN Awards atau Anugerah Pengelolaan BMN merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, usai mengikuti rakernas mengatakan, pihaknya merasa bersyukur atas pencapaian BP Batam pada tahun 2020 ini yang telah memperoleh dua penghargaan tinggi dari BPK dan Kementerian Keuangan RI. Purwiyanto mendorong jajarannya untuk berinovasi dan melakukan terobosan dengan berlandaskan pada budaya kerja atau SPIRIT BP Batam.

“Kami mengapresiasi penghargaan dan pencapaian tersebut. Ini menandakan bahwa penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan BMN di BP Batam dilakukan secara serius dan ada peningkatan, dan ini harus kita pertahankan. Kami berharap juga agar ke depan pengelolaan BMN atau aset milik negara di BP Batam ini dapat dikelola lebih optimal. Oleh karena itu perlu ada terobosan dan inovasi dari unit kerja yang menanganinya,” kata Wakil Kepala BP Batam.

Sementara itu, Kepala Biro Umum, Budi Susilo, mengatakan, BP Batam menerima penghargaan untuk kategori Sertipikasi BMN untuk pertama kalinya. Ia mengatakan target di tahun 2019 sebenarnya BP Batam menyelesaikan 20 persil sertipikat, namun kita dapat menyelesaikan lebih dari targetnya sebanyak 43 persil sertipikat yang telah kita siapkan.

“Penghargaan ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak terkait, baik dari Biro Umum, Direktorat Pengelolaan Lahan, Direktorat Infrastruktur Kawasan, dan juga pengurusan ini kita lakukan ke BPN serta berkerja sama dengan KPKNL. Semoga ke depannya kita dapat bekerja lebih baik lagi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan,” kata Budi Susilo.

Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan pengelolaan BMN (BMN Awards) kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki kinerja terbaik dalam tiga kelompok pada lima kategori, yakni Kategori Utilisasi BMN, Kualitas pelaporan BMN, Sertipikasi BMN, Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (continuous improvement) dan Kategori Kerja Sama Tata Kelola Antarkementerian/Lembaga (peer collaboration). (cc)

Pencabutan Nomor Urut Pilwako Batam: Rudi-Amsakar 2, Lukita-Basit 1

By Redaksi On 11.02

BATAM - Dua kontestan Pilwako Batam pagi ini melakukan pencabutan nomor urut yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Batam, Kamis (24/9/2020).

Pasangan Petahana Rudi-Amsakar (Ramah) mendapat kesempatan pertama mencabut nomor. Pada kesempatan ini Rudi berhasil mengambil nomor urut 2, sedangkan pasangan Lukita-Basit nomor urut 1.

Sehari sebelumnya Rabu, 23 September 2020, KPU Kota Batam telah melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.

Kegiatan itu dituangkan dalan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 168/PL.02.2-BA/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Rudi-Amsakar dan Lukita-Basit.

Sementara usai pencabutan nomor urut ini, kedua calon wali kota dan wakil wali kota Batam tersebut akan memasuki masa kampanye 26 September hingga 6 Desember mendatang. Pencoblosan sendiri berlangsung 9 Desember 2020.

Perkuat Imunitas Hadapi Corona, Anggota Ditpam BP Batam Jalani Kesamaptaan Jasmani

By Redaksi On 09.09

BATAM - Dalam rangka menjaga kesehatan tubuh dan kesiapan dalam menghadapi pandemi Covid-19, Direktorat Pengamanan Aset BP Batam melaksanakan Kesamaptaan Jasmani, pada Rabu (23/9/2020) pagi di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak Senin lalu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sebelum kegiatan kesamaptaan jasmani dilakukan, sedikitnya 300 pegawai Ditpam BP Batam telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSBP Batam.

“Rangkaian kegiatan kesamaptaan terdiri dari olah tubuh, seperti lari keliling lapangan bola dalam waktu 12 menit, shuttle run, push up, dan diakhiri dengan sit up. Karena aktifitas Ditpam banyak di lapangan, apalagi kondisi pandemi seperti ini, kami lakukan kesamaptaan agar bisa meningkatkan imun rekan-rekan Ditpam,” kata Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Mochammad Badrus.

Ia melanjutkan, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, dan direncanakan menjadi agenda rutin Direktorat Pengamanan Aset BP Batam.

Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan olahraga bersama dengan seluruh pegawai Ditpam BP Batam.

“Kami juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Ditpam BP Batam untuk menjajal bakat di bidang olahraga lainnya, salah satunya adalah bola voli. Alhamdulillah skill-nya terasah karena sering diikutsertakan dalam beberapa turnamen-turnamen di Kota Batam,” ujar Badrus.

Ia berharap melalui kesamaptaan jasmani ini, tingkat kekuatan fisik para pegawai Ditpam BP Batam dapat terukur dan mampu mendeteksi dini kondisi tubuh pegawai yang kurang prima. (rud)

Begini Seruan Dewan Pers Agar Pilkada 2020 Berlangsung Sehat dan Bebas Hoax

By Redaksi On 13.48

BATAM - Dewan Pers bersama DJIKP Kominfo menggelar webinar "Literasi Pemberitaan dan Mencegah Berita Hoaks di Pilkada 2020", Kepulauan Riau, Rabu (23/9/2020). Kegiatan tersebut diikuti 151 media di Kepri, Bawaslu Kepri, Organisasi Pers serta Organisasi Perempuan.

Jamalul Insan, Anggota Dewan Pers periode 2019-2022, mengatakan untuk mensukseskan Pilkada serentak 2020 bebas hoax dan terhindar dari Pandemi Covid-19, pihaknya mengimbau kepada seluruh media di Kepri, para kontestan pilkada serta masyarakat untuk mematuhi semua aturan kerja dan protokol kesehatan.

"Mari untuk teman-teman pers tetap harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan PILKADA. Pers harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial secara profesional," ujar Jamalul.

Selain itu ia juga mengimbau Pers bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dan transparan. Pers harus tegas menjaga pagar api dengan memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis.

"Pers harus memahami, memperhitungkan dan mencegah risiko buruk yang bisa ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak profesional dan tidak menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dan yang tak kalah pentingnya Pers wajib memberitakan pesan Pendidikan/Edukasi Politik tentang Pilkada dan rekam jejak para calon dalam pilkada," bebernya.

Dewan Pers juga menyerukan agar para kontestan Pilkada harus menghormati independensi pers. Menghindari tindakan kekerasan dan anarkhis, jika merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dan menempuh penyelesaian sesuai UU yang berlaku.

"Peserta pemilu harus menggunakan pers untuk berkampanye secara cerdas dan bermartabat," tutur Jamalul.

Mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dimaksudkan untuk menjamin fungsi pers untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, lanjut Jamalul, sehingga masyarakat harus bersikap kritis dan ikut memantau pers.

"Kepada masyakarat yang merasa dirugikan sebaiknya mengadukan dugaan pelanggaran pemberitaan/penyiaran kepada Dewan Pers/KPI dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah pers. Bila pers nyebar hoax dihukum saja dengan tidak membaca atau membuka link beritanya baik disebarkan di medsos atau platform lainnya," pungkasnya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Prof. DR. Widodo Muktiyo menyampaikan bahwa saat ini ancaman terbesar di Indonesia adalah penyebaran konten negatif melalui internet, semua steakholder membuat berbagai program untuk menggunakan internet secara bijak, dan pentingnya kolaborasi Pemerintah untuk meminimalisirkan penyebaran konten ilegal atau negatif dengan penigkatan Manajemen konten dan Literasi Digital.

Tahap penanganan pelaporan aduan konten internet negatif melalui tahap pelaporan, verifikasi, dan persetujuan, "kemudian jalur pelaporan konten di website aduankonten.id, aduankonten@gmail.kominfo.go.id, lapor.go.id," ujar Widodo.

Selain itu, Widodo menjelaskan mengenai penanganan konten Internet negatif melalui implementasi UU no. 19 /2016 tentang ITE diantaranya dari Hulu melalui Literasi melaui konten dan pemanfaatan Digital, Dari Hilir pemutusan akses melalui blokir dan penegakan hukum.

Kordinator Deviasi (Kordiv) SDM Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi mengatakan bahwa kesiapan Bawaslu Kepri meliputi penambahan dan realokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, membentuk kader pengawasan partisipasi, kerjasama dengan lembaga pengawas Daerah, kolaborasi dengan multipihak, pengembangan Desa APU, dan Penggunaan IT sebagai basis pengawasan.

Kebutuhan alat pelindung diri bagi jajaran pengawas pemilihan tahun 2020, yakni Rapid Test, Masker, Pelindung Wajah, Sarung Tangan, Hand Sanitizer, Jas Hazmat, dan Penambahan Data Tahan Tubuh.

"Total data pemilihan sementara untuk Provinsi Kepri sebesar 1.163.557 orang, jumlah TPS sebesar 4.054, Panwascam sebesar 228 orang, dan PKD sebesar 417 orang," pungkasnya.

(vid)

BP Batam Serahkan Dokumen Alokasi Lahan untuk Masyarakat di Kecamatan Sagulung

By Redaksi On 12.03

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengelolaan Lahan menyerahkan dokumen alokasi lahan kepada lebih dari 900 warga Kelurahan Sei Binti dan Kelurahan Sagulung Kota, pada Senin (21/9/2020) sore, bertempat di Pasar BCC Dapur 12, Sagulung, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya, telah melakukan penyerahan dokumen alokasi lahan sebagai bagian dari penyelesaian legalitas dokumen lahan yang sempat tertunda, yang mana baru bisa diselesaikan kurang lebih 3.400 dokumen lahan selama enam bulan terakhir.

Kepala BP Batam, juga mengemukakan, penyelesaian dokumen legalitas kepemilikan masyarakat harus menjadi perhatian bagi BP Batam.

Dalam penyerahan tersebut, dokumen yang diserahkan antara lain Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan (SPPL), Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (SKPL), dan Gambar Peta Lahan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, selain menyerahkan dokumen, pada kesempatan tersebut, Direktorat Pengelolaan Lahan juga melakukan sosialisasi pengurusan dokumen lahan kepada warga, sekaligus mengimbau masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang dapat merugikan warga. Sosialisasi ini dilakukan langsung oleh Kepala Sub Direktorat Pengadaan dan Pengalokasian Lahan, Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam, Denny Tondano.

“Sosialisasi dilakukan agar masyarakat semakin paham dan untuk mencegah adanya oknum yang memberikan dokumen palsu dan menawarkan lokasi-lokasi kavling ilegal kepada warga, agar terhindar dari penipuan di kemudian hari,” kata Dendi.

Kegiatan ini disambut antusias warga yang telah melakukan pengurusan dokumen sejak lama. Selain itu, warga juga berkesempatan untuk menyampaikan beberapa keluhan saat melakukan pengurusan dokumen lahan yang tertunda.

“Keluhan dan masukan warga akan kami jadikan sebagai koreksi dari pelayanan kita ke depannya. Karena memang volume dokumen yang sedang diproses juga tinggi, sehingga tim lahan yang mengurus cukup mengalami kesulitan,” ujar Dendi.

Dendi Gustinandar, mengatakan, ke depannya Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam berencana akan membagikan dokumen lahan kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan lainnya di Batam berkordinasi dengan kelurahan setempat.

Namun, Dendi mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak dalam penyerahan dokumen lahan ini.

“Mengingat sekarang dalam masa pandemi Covid-19, kami harapkan semua dapat mengikuti protokol kesehatan. Jika jumlah warganya sedikit, metode penyerahannya berbeda, tidak akan kami himpun, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Mungkin nanti, masing-masing bisa mengambil di kantor saja,” jelas Dendi.

Secara teknis, Kepala Sub Direktorat Pengadaan dan Pangalokasian Lahan BP Batam, Denny Tondano, menjelaskan, proses untuk mendapatkan dokumen pengalokasian lahan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dari penyerahan surat kavling, kemudian akan dilakukan verifikasi dokumen dan bangunan oleh petugas lahan, membayar faktur Uang Wajib Tahunan (UWT), kemudian petugas akan mengurus Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL).

“Prosesnya sebenarnya cukup singkat. Hanya saja kendala di lapangan memang lumayan kompleks, seperti pengecekan kavling milik warga yang membutuhkan waktu di lapangan. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen juga bertambah,” kata Denny.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, BP Batam akan terus berupaya agar semua pelayanan pengurusan dokumen lahan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, sesuai arahan Kepala BP Batam bahwa penyelesaian dokumen legalitas kepemilikan masyarakat harus menjadi perhatian. (rud)

DPR Ketok Rp 2 Triliun Pagu Anggaran Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun 2021

By Redaksi On 12.00

BATAM - Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI dan Nomor B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 sebesar Rp2.014.200.000.000,-.

Hal ini diputuskan oleh Komisi VI DPR RI setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 bersama BP Batam yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Faisol Riza, pada Selasa (22/9/2020) siang, bertempat di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.

Pada RDP RKA tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidjo Koentjoro, memaparkan Penyesuaian RKA BP Batam Tahun 2021 berdasarkan hasil persetujuan Banggar DPR RI.

Kepala BP Batam mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap semua proses penganggaran dan pembangunan yang dilaksanakan oleh BP Batam.

Kepala BP Batam, mengatakan, dalam tahun 2021, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi.

“Sejalan dengan salah satu fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dalam Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan empat sektor prioritas, yaitu industri manufaktur, industri jasa, pengembangan logistik, dan pariwisata,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Adapun 4 sektor prioritas tersebut, antara lain

1) Industri manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti industri kedirgantaraan, smartphone dan shipyard, pengembangan informasi dan komunikasi;

2) Industri jasa, seperti maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat dan kapal shipbuilding dan shipyard, pengembangan jasa kesehatan dan pendidikan internasional, serta financial services, khususnya digital finance;

3) Kegiatan logistik, seperti transhipment e-commerce, warehouse dan infrastructure link; dan

4) Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).

Kepala BP Batam mengatakan, sebelumnya, dalam RDP pada 2 September 2020 lalu, pagu alokasi yang telah diusulkan dan kemudian telah disetujui Komisi VI adalah Rp1.789,66 miliar, atau lebih rendah Rp224,54 miliar dari pagu anggarannya yang telah mencapai Rp2.014,20 miliar.

“Usulan tersebut kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 akan berdampak negatif terhadap potensi PNBP yang akan dipungut oleh BP Batam dalam tahun 2021, sehingga lebih rendah Rp224,54 miliar menjadi Rp1.445,66 miliar,” kata Muhammad Rudi.

Namun dalam perkembangan terkini, proyeksi PNBP sebesar Rp1.670,20 miliar akan dapat dicapai sejalan dengan adanya kenaikan potensi PNBP dari pengelolaan air bersih dan dari pengelolaan lahan.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pagu alokasi anggaran BP Batam tahun 2021 tetap sama dengan pagu anggarannya, yaitu sebesar Rp2.014,20 miliar,” kata Kepala BP Batam.

Pagu Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program BP Batam, yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp816,74 miliar atau 40,55 persen, dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.197,46 miliar atau 59,45 persen.

Turut hadir dalam RDP tersebut, para anggota Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kurnia Toha, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bambang Prasetya dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang, Iskandar Zulkarnaen. (cc)

Dua Tim Bola Voli BP Batam Ikut Berlaga dalam Turnamen Gubernur Kepri Cup 2020

By Redaksi On 15.48

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menurunkan tim voli unggulan untuk berlaga dalam Turnamen Gubernur Kepri Cup 2020 yang dilaksanakan di Lapangan Bola Voli Tanjung Uma, Batam.

Dari 16 tim yang bertanding, 2 tim putra di antaranya adalah Tim BP Batam A dan Tim BP Batam B, yang terdiri dari para pegawai Direktorat Pengamanan Aset BP Batam. Mereka bertanding untuk tampil sebagai juara.

Kepala Seksi Pengamanan Aset dan Instalasi Ditpam BP Batam, selaku Ketua Tim, Endro Susanto, mengatakan, meski para kontingen yang bertanding berasal dari masyarakat umum, ia optimis, Tm Voli BP Batam di bawah pembinaan Direktur Pengamanan Aset BP Batam, akan menjadi juara dalam turnamen voli tersebut.

“Untuk tingkat Kota Batam, kami optimis karena pola permainan lawan sudah kami baca,” ujar Endro saat mendampingi timnya bertanding Senin kemarin sore (21/9/2020).

Dari kedua tim yang bertanding kemarin sore, Tim BP Batam B berhasil melaju ke babak final dengan skor 3-1 atas Tim BP Batam A.

Kemenangan Tim BP Batam B mengantarkan mereka untuk berhadapan dengan Tim Voli Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) yang akan dilangsungkan pada Hari Sabtu (27/9/2020) mendatang di lokasi yang sama pada pukul 18.30 WIB.

“Tim BP Batam A nantinya akan bertanding dengan Tim Voli TNI-POLRI untuk memperebutkan juara 3. Mudah-mudahan kedua tim bermain dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang baik,” harap Endro.

Selain berlaga di Turnamen Gubernur Kepri Cup, Tim Voli BP Batam juga akan bertanding di Turnamen B’right Batec 2020 pada Rabu (23/9/2020) mendatang.

Prayuli Irianti, selaku pelatih, mengatakan, dari 16 tim putra yang akan bertanding, BP Batam kembali mengirimkan 2 tim putra, di mana salah satunya adalah tim kategori veteran yang terdiri dari karyawan berusia di atas 40 tahun.

“Tim putri tidak diturunkan karena kuotanya sudah penuh, jadi kami memaksimalkan performa 2 tim putra yang akan bertanding,” ujar Prayuli.

Lebih lanjut, Prayuli, mengatakan, latihan untuk bertanding di kedua turnamen ini disiapkan secara khusus, dengan frekuensi latihan 3 kali dalam seminggu, yaitu pada Senin, Rabu dan Jumat bertempat di lapangan voli Perumahan Citra Batam, Batam Center.

“Latihannya dimulai pada pukul 19.00 WIB. Dan sesekali kita latihan di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal. Selain tim putra, kami juga melatih tim putri yang terdiri dari keluarga pegawai BP Batam. Kalau ada masyarakat umum yang ingin bergabung dan ikut latihan, kami persilakan,” tutup Prayuli. (rud)

DPRD Batam Dukung Penuh Ranperda Perubahan Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

By Redaksi On 20.31

BATAM - DPRD Kota Batam telah rampung dan mendukung penuh Raperda Perubahan Perda Kota Batam Nmor o10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Atas dukungan itu Pemerintah Kota Batam memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan.

Hal itu disampaikan oleh Waki Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam. Dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Wali Kota Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi tehadap Ranperda Perubahan Perda Kota Batam No 10 Tahun 2016.

“Menanggapi yang disampaikan oleh anggota DPRD, kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan,” kata Amsakar, Senin (21/9).

Diantaranya yang disampaikan oleh Tohap Erikson Pasaribu dari Fraksi PDI Perjuangan. Pihaknya sepakat bahwa Raperda Perubahan Perda Kota Batam No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus segera dieksekusi oleh eksekutif dan legislatif daerah.

Tujuannya adalah guna menguatkan tugas pemerintah daerag dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesaruan bangsa dan politik. Karena hal ini merupakan amanat dari Peraturan Dalam Negeri No 11 Tahun 2019.

“Begitu juga dengan fraksi Partai NasDem, Partai Golkar dan Partai Demokrat yang pada dasarnya telah setuju agar Ranperda tersebut segerda ditindak lanjuti ke tahap pembahasan pansus. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih,” katanya.

Kemudian, menanggapai fraksi Partai Gerindra dijelaskannya bahwa Pemko Batam sependapat terhadap saran yang diberikan fraksi Gerindra. Terkait dengan evaluasi penataan dan perubahan typologi organisasi perangkat daerah yang juga harus mempertimbangkan beban kerja OPD, luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan anggaran.

Amsakar juga memberikan apresasi atas semua masukan dari fraksi lainnya di DPRD Batam. Diantaranya fraksi PKS, PAN, Hanura, Persatuan dan Kebangkitan Bangsa serta Demokrat – PSI

“Kami berharap Ranperda ini dapat disetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan pansus. Sehingga segera bisa disepakati bersama menjadi Perda,” jelasnya./rl

Wawako : Batam Akan Jadi Kota Metropolitan Yang Tak Melupakan Nilai-nilai Agama

By Redaksi On 08.39

BATAM - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengapresiasi Majelis Taklim Kita-kita yang aktif menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Batam. Dengan banyaknya kegiatan keagamaan tersebut, dinilai menjadi implementasi Batam Bandar Dunia Madani.

“Batam boleh modern, Batam harus maju, Batam akan jadi kota metropolitan. Tapi, jangan lupa kita gairahkan kagiatan-kegiatan keagamaan sebagai penerapan Batam Bandar Dunia Madani,” ujar Amsakar saat menghadiri pelantikan pengurus Majelis Taklim Kita-kita di Golden Prawn, Sabtu (19/9/2020).

Ia menyampaikan terima kasih dengan upaya Majelis Taklim Kita-kita yang terus eksis membina dan mengajak warga Batam dalam menuntut ilmu agama. Majelis yang beranggotakan para perempuan itu, Amsakar meminta para ibu-ibu untuk makin aktif dan mengajak yang lain bergabung dalam mejelis taklim.

“Saya mengapresiasi Majelis Taklim Kita-kita, saya melihat ada kegairahan dalam menjalankan spiritual di Batam. Di tengah kemajuan Batam, kita tak melupakan agama,” ujarnya.

Sementara itu, Pembina Majelis Taklim Kita-kita, Muhammad Candra, juga mengapresiasi peran Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan, kata dia, masjid terbesar di Sumatera dibangun di Batam.

“Ini sejalan dengan tujuan kita, komitmen Islam tujuannya Allah,” kata dia.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Batam, Marlin Agustina Rudi. Di kesempatan itu, Marlin menyampaikan selamat kepada Ketua Majelis Taklim Kita-kita yang baru, Rosmini yang dilantik dalam kegiatan itu.

“Semoga kita bisa berkolaborasi dan bisa membantu program pemerintah supaya bisa terlaksana hingga ke tingkat kelurahan,” ujarnya./ rl

Banyak Mudhorat, PBNU Desak Komisi Pemilihan Umum Tunda Pilkada Serentak 2020

By Redaksi On 19.10

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta KPU, pemerintah, dan DPR RI untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 demi menjaga kesehatan rakyat.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dikutip antaranews Jakarta, Ahad.

Pelaksanaan pilkada meskipun dengan protokol kesehatan yang diperketat, dinilai sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.

NU juga meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Selain itu, NU perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan mudarat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Pernyataan sikap itu mencermati perkembangan penanggulangan pandemi COVID-19.

Upaya pengetatan PSBB, kata dia, perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.

Namun, karena penularan COVID-19 telah mencapai tingkat darurat, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.

Sementara itu, di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik.

Agenda politik berupa Pilkada Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, kata dia, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa.

Meskipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

Fakta menunjukkan sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit COVID-19.

Berdalih Terpapar Virus Corona, China Blacklist Seafood Asal Indonesia

By Redaksi On 20.44

JAKARTA - China kian menancapkan kuku-kuku kekuasaannya terhadap negeri ini. Setelah mengeruk kekayaan alam kini negara komunis itu juga melarang produk makanan laut (seafood) dari sebuah perusahaan asal Indonesia, alasannya mengandung virus corona.

Menurut keterangan di situs web Bea Cukai China, produk seafood yang di-black list oleh Beijing itu diketahui dari PT Putri Indah. Otoritas tersebut menemukan partikel virus corona tertentu yang menempel pada kemasan ikan hairtail beku.

Perusahaan yang terkena black list oleh China itu dilaporkan berbasis di suatu tempat di Sumatra Utara. Namun, perusahaan tersebut tidak membalas permintaan komentar baik pesan singkat maupun panggilan telepon dari media.

Mengutip laporan Bloomberg, Sabtu (19/9/2020), pihak berwenang China telah mengarahkan penyelidikan terhadap produk impor seafood, daging, kemasan, dan bahkan wadah karena dicurigai menjadi sumber potensial virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 sejak Juni setelah mereka berulang kali menemukan jejak patogen tertentu yang diketahui.

Meski begitu, menurut Bea Cukai China awal bulan ini, hanya ada sekitar enam dari total 500.000 sampel yang kembali dengan hasil positif virus corona. Negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu sebelumnya telah melarang impor dari produk berbeda yang mencakup daging beku, sayap ayam Brazil, dan bahkan udang Ekuador setelah dites positif Covid-19.

Meskipun Food and Drug Administration (FDA) atau Administrasi Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) telah mengklaim bahwa sebenarnya tidak ada bukti Covid-19 dapat ditularkan melalui makanan atau kemasan makanan tertentu, para peneliti China menyatakan masih menemukan virus corona pada salmon dingin tertentu yang kemungkinan benar-benar menular selama lebih dari seminggu.

sumber: sindonews.com

Lantik 58 Pejabat, Kepala BP Batam Muhammad Rudi Harap Ada Inovasi Baru

By Redaksi On 19.07

BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, melantik 58 pejabat tingkat II, III, IV dan Unit Usaha di lingkungan BP Batam, Jumat (18/9/2020) pagi, di Balairungsari, BP Batam, Batam Centre.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 188 dan Nomor 189 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III, IV dan Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan, dalam rotasi jabatan ini agar tidak berhenti untuk berinovasi demi kebaikan organisasi. Menurutnya, bila tidak ada inovasi, maka tidak ada perubahan seperti yang dicita-citakan oleh Presiden RI, para menteri dan seluruh karyawan di BP Batam.

“Kerja tidak boleh hanya normatif, hanya melihat tugas saja. Tapi mari ciptakan hal-hal terbaik untuk BP Batam. Saya memberi kesempatan kepada Saudara-saudara yang memiliki minat, niat, dan kemampuan, tanpa membeda-bedakan faktor usia dan pangkat. Apabila kami rasa mampu, maka akan dipromosikan sesuai dengan kesepakatan dari seluruh pimpinan BP Batam,” ungkap Muhammad Rudi.

Lebih lanjut, Muhammad Rudi, mengatakan, pelantikan ini juga dilakukan sebagai langkah baru untuk mengembalikan kejayaan BP Batam seperti sebelumnya. Hal tersebut akan terbangun bila para pemangku jabatan yang telah dilantik dapat melaksanaan cita-cita tersebut.

“Saya titip kepada Bapak dan Ibu, jabatan sudah di tangan dan tugas sudah di depan mata. Tinggal dilaksanakan saja. Jika kita sepakat untuk melaksanakannya dengan baik, saya yakin, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat akan selesai dan yang diinginkan pimpinan akan tercapai,” ujar Muhammad Rudi.

Ia juga mengingatkan kembali pesan yang disampaikan Presiden RI kepada BP Batam, agar BP Batam mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Pulau Batam. Ia berharap dengan pelantikan hari ini, niat baik untuk membangun Batam menjadi lebih baik dapat tercapai.

Adapun pejabat tingkat II yang dilantik, antara lain

1. Purnomo Andiantono, dilantik sebagai Kepala Kantor Perwakilan BP Batam Jakarta, yang sebelumnya menjabat Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.

2. Harlas Buana, dipromosikan sebagai Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, sebelumnya Harlas Buana menjabat sebagai Manajer Operasional Bandara Hang Nadim Batam.

3. Konstantin Siboro, dilantik sebagai Kepala Satuan Pemeriksa Intern.

4. dr. Afdhalun Hakim, dilantik sebagai Direktur Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam.

5. Budi Susilo, dipromosikan sebagai Kepala Biro Umum, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Sistem Informasi SDM, Biro SDM dan Organisasi.

6. Fesly Abadi Paranaon, dipromosikan sebaga Kepala Pusat Program Perencanaan Strategis. Fesly sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdit. Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara, Direktorat Infrastruktur Kawasan. (rud)

Oknum Pangkalan Gas 3Kg Ogah Jual ke Warga, IRT di Sagulung Menjerit

By Redaksi On 18.15

BATAM - Di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan akibat minimnya lapangan kerja dan pengaruh Covid-19, ada oknum pangkalan gas 3 kilogram cari untung di luar kewajaran. Salah satunya di perumahan Cipta Asri Tembesi Sagulung Batam.

Oknum tersebut menurut warga lebih senang menjual gas melon kepada pengecer di luar kawasan perumahan mereka. Tak heran banyak warga yang terdampak akibat langkanya gas.

"Pangkalan ogah jual ke warga dan lebih suka jual sama orang luar. Mungkin harganya jauh lebih mahal bisa untung banyak dia (pangkalan, red)," kata seorang warga Cipta Asri yang minta namanya disembunyikan.

Modus tersebut ada benarnya. Pasalnya, banyak warga kesulitan mencari gas melon untuk kebutuhan memasak.

"Tadi saya kepangkalan, gak taunya sudah habis entah kemana. Padahal kan kita warga sini, pakai ktp kalau mau beli gas," keluh Waktek.

Kondisi tersebut memaksa wanita paruh baya tersebut mencari gas melon hingga ke warung di simpang Barelang. Di lokasi ini cukup banyak dijumpai penjual gas melon eceran.

Namun ironisnya harga yang diperoleh dua kali lipat lebih mahal dari harga di pangkalan. Satu tabungnya mencapai Rp30 ribu.

"Mau gimana lagi, kita butuh, terpaksa dibeli juga walau berat hati," katanya.

Warga berharap kepada pemerintah daerah dan Pertamina untuk menindak para pengusaha gas melon nakal tersebut. "Sebaiknya langsung dicabut izinnya, udah sering kali seperti ini," pintanya. (tia)

Bersempena Hari Perhubungan Nasional, Pemko Batam Bagikan 6 Ribu Masker di Jalan

By Redaksi On 15.06

BATAM - Dinas Perhubungan Kota Batam membagikan 6.000 masker kepada pengendara di enam lokasi persimpangan, Kamis (17/9). Selain masker, tim Dishub Batam juga membagikan 1.200 cairan sanitasi tangan atau hand sanitizer.

Pembagian masker dan hand sanitizer ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional 2020.

“Selamat Hari Perhubungan Nasional. Pada peringatan Harhubnas tahun ini kita membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat khususnya pengguna jalan. Harapannya masyarakat bisa patuh protokol kesehatan yang di antaranya adalah memakai masker dan mencuci tangan,” tutur Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi.

Lokasi pembagiannya yaitu simpang Basecamp Batuaji, simpang Sei Harapan Sekupang, Simpang Gelael-Rosedale Batam Centre. Kemudian simpang Kepri Mall atau Simpang Kabil, simpang Seraya, dan simpang Martabak Har Nagoya.

“Di setiap titik kita bagikan 1.000 masker dan 200 hand sanitizer,” ujarnya.

Sebelum turun membagikan masker dan hand sanitizer, seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan melaksanakan olahraga pagi. Bertempat di halaman Kantor Dishub Batam, para personel Dishub zumba bersama.

“Selain wajib menjalankan protokol kesehatan, olahraga juga menjadi salah satu hal yang dianjurkan di masa pandemi. Tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh kita,” kata dia.

Harhubnas 2020 ini mengangkat tema “Wujudkan Asa, Majukan Indonesia”. Tema ini memiliki makna filosofis antara lain bangsa Indonesia tidak berdiam menghadapi pandemi covid-19. Namun bangkit dengan adaptasi kebiasaan baru. Termasuk di sektor transportasi yang melakukan perubahan regulasi agar tetap bisa memberikan pelayanan yang selamat, aman, nyaman, serta sehat.

Gubernur Isdianto Motivasi Pengsaha Pariwisata Cari Terobosan Baru di Masa Pandemik

By Redaksi On 20.27

DOMPAK - Gubernur Kepri, H. Isdianto meminta kepada seluruh stakeholder yang bergerak di bidang pariwisata untuk bersama-sama mencari strategi baru menghidupkan kembali sektor pariwisata Kepri di masa pandemi Covid-19. Selain aplikasi “Travel Kepri” terobosan bidang pariwisata lainnya terus ditunggu.

“Provinsi Kepri kita pernah menjadi menyumbang kunjungan terbanyak nomor dua setelah Bali dari sektor pariwisata. Namun wabah Covid-19 kemudian melumpuhkan pariwisata kita. Tapi kondisi ini jangan membuat kita patah semangat. Para penggiat wisata bersama pemerintah harus mencari strategi baru agar pariwisata kita tetap bergerak di tengah pandemi,” ungkap Isdianto.

Isdianto menyampaikan harapan tersebut saat Acara Sosialisasi Informasi dan Penginputan Travel Guide Kepri yakni Aplikasi “Kepri Travel”, Kamis (17/9) di Hotel Swiss Bell, Batam. Turus hadir dalam kesempatan tersebut Asisten II Ekonomi Pembangunan Kepri Syamsul Bahrum, Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri Heri Moekhrizal, Kepala Dinas Kominfo Kepri Zulhendri.

Menurut Isdianto, masa pandemi bukan untuk berdiam diri dan menunggu sampai wabah selesai. Namun, sebaliknya, harus menangkap momentum wabah Covid-19 ini dengan membuat terobosan-terobosan baru untuk sektor pariwisata. Seluruh stakeholder pariwisata harus meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan pariwisata di Kepri.

“Tujuannya tak lain untuk mengevaluasi dan menata ulang pariwisata yang berkelanjutan dan berkembang. Aplikasi ini semoga bisa menjadi pintu pembukaan untuk pariwisata Kepri kembalu bergerak,” tambahnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar menyebutkan tujuan acara tersebut dibuat agar dunia pariwisata Kepri dapat beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru dalam masa pandemi virus Covid-19. Sehingga kegiatan sektor wisata tidak berhenti tetapi tetap bergerak di tengah wabah.

“Salah satu terobosan yang kita buat saat ini adalah membuat aplikasi “Kepri Travel”. Melalui pengembangan aplilasi ini diharapkan mampu menyediaman layanan informasi yang tepat, lengkap dan akurat sehingga memudahkan kunjungan wisatawan ke Kepri,” jelas Buralimar.

Tidak itu saja, target lainnya, lanjut Buralimar yakni mensinergikan semua sumber daya pariwisata di Kepri sehingga mampu memahami serta mengaplikasikan secara ketat protokol kesehatan Covid-19 di sektor pariwisata saat pandemi covid-19 ini sehingga sektor pariwisata bisa terus bergerak meski di tengah wabah Covid-19.

Beri Arahan untuk IRTQ, Rudi Bicara Peran Agama Wujudkan Batam Madani dan Modern

By Redaksi On 18.01

BATAM - Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan arahan pada pengukuhan pengurus Ikatan Rumah Tahfiz Quran (IRTQ) Kota Batam Masa Bhakti 2020-2023 yang digelar di lantai 4 Kantor wali Kota Batam, Rabu (16/9/2020).

"Proses demi proses pembangunan Batam, tak lupa (penyertaan peran) agama harus nomor satu. Kalau tidak, sewaktu-waktu akan bermasalah bagi Batam," kata Rudi.

Terlebih, lanjut dia, perkembangan teknologi kini sangat pesat. Menurut dia seiring perkembangan teknologi tersebut ilmu agama juga harus kuat. Hal ini sejalan dengan visi batam sebagai bandar dunia madani yang modern.

"Keduanya (agama dan teknologi) merupakan hal yang penting," imbuhnya.

Salah satu penguatan peran agama yakni terbentuknya IRTQ tersebut. Rudi berharap, kehadiran IRTQ semakin mengkoordinir rumah-rumah tahfiz di Batam yang berdasarkan data Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Batam sebantyak 67 rumah tahfiz.

"Ke depan organisasi ini harus punya perencanaan yang baik. Sebab jika tak terencana, hasilnya tidak baik," imbuhnya.

Rudi menyoroti perihal dokumen penyerta seluruh rumah tahfiz di Batam. Ia meminta jika ada yang masih belum lengkap legalitasnya agar dapat diselesaikan dan jika menemui kendala, Rudi menaympaikan pihaknya siap membantu.

"Perwakilan rumah tahfiz yang hadir hari ini jika ada kendala terkait dokumen-dokumen bicarakan. Saya meminta Assisten 1 Pemko Batam Yusfa Hendri menyelesaikan ini, kumpulkan kembali pihak 67 rumah tahfiz ini dan bicarakan apa saja kendalanya agar dapat segera diselesaikan," ucapnya.

Pengurus IRTQ yang diketuai Muhammad Tahir tersebut dikukuhkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain Umar. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam Usman Ahmad yang berkesemaptan mendoakan Batam dan pemimpin Batam agar diberi kemudahan menjalankan amanah umat atau masyarakat demi Batam lebih baik.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain Umar menyampaikan Batam merupakan pelopr hadirnya IRTQ. Menurut dia, baik tingkat provinsi maupun nasional lembaga tersebut belum ada.

"Semoga ini cikla bakal hadirnya IRTQ tingkat nasional maupun provinsi. Hal ini sebagai terjadi pada lembaga Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) yang justru bermula di Batam dan terbentuk di daerah lain dan nasional," imbuhnya.

Ia menyebutkan, geliat belajar dan mencintai alquran sangat masif di Batam. Hal ini ditandai dengan terbentuknya hingga 67 rumah tahfiz, dengan jumlah tersebut kehadiran lembaga yang mempersatukan cukup diperlukan.

"Semoga dengan semakin kita mempelajari, membaca dan mengamalkannya akan menjadi cahaya bagi Batam. Sejalan dengan visi yang awalnya ditanamkan oleh mantan walikota kita terdahulu, Bapak Nyat Kadir yakni Batam Bandar Dunia Madani," ujarnya.

Ia berharap gerakan baik di Batam selalu mendapat perlindugan dari Allah SWT. Sehingga visi Bandar Dunia Madani sekaligus modern terwujud.

"Mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT. Perhatian bapak walikota Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Amsakar Achmad sangat luar biasa. Terima kasih atas dukungan pemko Batam selama ini," papar dia.

Ketua IRTQ Batam Muhammad Tahir menyebutkan, walau IRTQ merupakan lembaga paling baru terbentuk. Namun pihaknya berkomitmen ikut aktif memberi sumbangsih bagi Batam.

"Meskipun 'anak baru lahir', kami akan turut berkontribusi. Mudahan kehadiran kami menggenapi kehadiran lembaga yang sudah ada, PMB, IPIM dan lain-lain. Dan mendukung program pemerintah wujudkan Batam yang madani," ujar dia.

Ia berharap dan mengajak semua pihak untuk bahu membahu membangun Batam yang lebih baik sesuai dengan tugas masing-masing. Menurut dia dalam berbuat baik perlu perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik. "Sebagaimana Ali Bin Abi Thalib katakan, kebaikan yang tidak terkoordinir dengan baik, akan dikalahkan kejahatan yang terorganisir," imbuhnya.

Kepala BP Sambut Baik Rencana Pengusaha Singapura Ekspansi di Kota Batam

By Redaksi On 21.52

BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, memaparkan perkembangan investasi dan peluang investasi di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dalam sebuah Web Seminar (webinar) yang diselenggarakan oleh Singapore Manufacturing Federation (SMF), KADIN Indonesia Komite Singapura, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, pada Selasa (15/9/2020).

Dalam pemaparannya, Muhammad Rudi juga menyambut dengan tangan terbuka kepada SMF Singapura yang berencana untuk melakukan ekspansi usaha di kota berjuluk Bandar Dunia Madani tersebut.

“Batam mendapat kehormatan sebagai salah satu tempat destinasi, khususnya bagi para anggota SMF yang mempunyai rencana membuka maupun relokasi usahanya. Dengan status seluruh Pulau Batam yang merupakan Free Trade Zone (FTZ) dan memiliki insentif investasi, pasti akan memudahkan SMF Singapura untuk berinvestasi di Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Dikatakan Muhammad Rudi, sebagai bentuk komitmen, BP Batam siap membantu mewujudkan investasi di Batam Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi juga memperkenalkan Michael Goutama sebagai Kepala Urusan Ekonomi Internasional BP Batam untuk Singapura, sebagai perwakilan BP Batam di negara Singapura.

“Silahkan Bapak/Ibu langsung menghubungi Dr. Michael apabila ada pertanyaan mengenai Batam dan seputar pelayanan BP Batam, baik peluang maupun kemudahan berusaha di Batam,” kata Muhammad Rudi.

Sementara itu, Presiden Singapore Manufacturing Federation (SMF), Douglas Foo, mengatakan, webinar ini merupakan wujud dari hubungan baik yang telah dibangun Singapura dan Indonesia. Sekaligus menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi untuk terus mencari cara untuk mengembangkan bisnis dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Saya berharap webinar hari ini akan memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada perusahaan tentang bagaimana kita dapat bekerja sama dalam perjalanan transformasi industri,” harap Douglas.

Seminar daring yang bertajuk “Industrial Transformation and Its Opportunity” ini, menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Didik Eko Pujianto, Presiden Singapore Manufacturing Federation (SMF), Douglas Foo, Ketua KADIN Indonesia Komite Singapura, Michael Goutama, dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang dihadiri para Deputi BP Batam dan staf. (rud)

Video Update: Tegas! Tidak Ada Alasan ATB Menolak Serahkan Aset ke BP Batam

By Redaksi On 15.45

BATAM - Polemik peralihan aset dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pasca-berakhirnya masa konsesi makin panas.

Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus menyebut BP Batam telah melelang aset yang belum menjadi miliknya.

ATB mengklaim aset yang dijadikan objek dalam pemilihan langsung masih belum menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Sementara itu Kepala BP Batam Muhammad Rudi menegaskan sesuai konsesi awal dengan ATB tahun 1995 silam, tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan aset kepada BP Batam.

BP Batam juga menyebut seluruh aktivitas distribusi air bersih harus tetap berjalan kendati ada gugatan dan mempersilakan ATB ke pengadilan. Berikut keterangan lengkapnya.