EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu Pengganti UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

By On 11.08

Ketum SMSI Firdausi memberi sambutan pada Rakernas di Ancol, Senin, 19 Februari 2024. Foto/Zabur


JAKARTA - Ini cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media start up dan media kecil yang dinaunginya.


Meskipun seringkali dianggap kecil dan hanya sebagai komoditas alias alat tawar-menawar, di era revolusi informasi ini, konsep besar dan kecil telah bergeser, media besar dan kecil sama-sama punya hak hidup. 


Sekarang ini terdapat perubahan perilaku. Masyarakat  menjadi yang memproduksi informasi, bahkan kemudian mengubah media menjadi konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa media yang tidak beradaptasi akan tertinggal. 


Dengan bergesernya peran media, kemudian diperparah dengan lahirnya konsep Perpres tentang Publisher Right yang menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers dan bisnis ribuan media start up. 


Perpres tersebut tampaknya lebih melindungi media arus utama dan para pemegang kepentingan besar, sehingga mengancam eksistensi media start up dan mengurangi esensi media sebagai pilar keempat.


"Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sakit karena persnya sakit. Penting adanya penataan ulang," demikian seperti terlontar dalam Rakernas SMSI di Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024) malam.


Pengurus SMSI yang dinobatkan MURI sebagai organisasi media siber terbesar di dunia ini berjuang untuk menghapuskan pasal verifikasi dalam Perpres, sementara ribuan anggotanya di daerah terus bertahan.


Forum rakernas yang diikuti seluruh pengurus pusat dan perwakilan 38 provinsi itu memandang Perpres Publisher Right berbanding terbalik dengan penerbitan perpu UU kedaulatan digital yang menjadi penting karena mencerminkan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengatur lingkungan digital yang terus berkembang pesat. 


UU kedaulatan digital dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dalam dunia digital, seperti keamanan data, privasi, kejahatan cyber, dan pengaturan konten online.


UU kedaulatan digital merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kedaulatan negara dalam ranah digital. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan penggunaan data, perlindungan privasi online, keamanan cyber, regulasi platform digital, serta pengelolaan konten digital yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.


Dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital, pemerintah dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan digital. Ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan bisnis.


Selain itu, UU kedaulatan digital juga dapat menjadi landasan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di era digital ini, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor dalam mengembangkan teknologi dan layanan digital.


UU kedaulatan digital relevan dengan persoalan yang dihadapi media start up terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak cipta, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.


Jika Perpres Publisher Right diberlakukan tanpa kerangka hukum yang kuat seperti UU kedaulatan digital, media start up rentan terhadap dampak negatif, termasuk

Pembatasan hak cipta.


Perpres Publisher Right memberikan keleluasan yang lebih besar kepada penerbit arus utama atas konten yang dihasilkan, mengurangi akses dan kemampuan media start up untuk menggunakan dan mendistribusikan konten secara bebas. 


UU kedaulatan digital dapat membantu memastikan bahwa hak cipta diatur dengan adil dan seimbang, melindungi kepentingan media start up.


Ketergantungan pada platform besar: Media start up mungkin terpaksa mengandalkan platform besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi distribusi konten online. 


UU kedaulatan digital dapat mengatur platform-platform ini untuk memastikan bahwa kepentingan media start up diakui dan dilindungi dalam lingkungan digital.


Pembatasan yang diakibatkan oleh Perpres Publisher Right dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis media start up, mengurangi pluralitas media dan keragaman opini dalam masyarakat. 


UU kedaulatan digital dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan media start up, sehingga memastikan keberlanjutan ekosistem media yang sehat dan beragam.


Dengan demikian, UU kedaulatan digital menjadi penting dalam melindungi kepentingan media start up dan memastikan keberlangsungan mereka dalam menghadapi tantangan dari regulasi seperti Perpres Publisher Right.


Pada bagian lain penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers penting untuk menata ulang kehidupan pers di Indonesia karena adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digital seperti sekarang ini. 


Selain itu, perpu ini penting, agar masyarakat pers, tidak tercerabut dari akar kemerdekaan pers akibat ulah "predator" media yang berwajah pers. 


Perlunya adaptasi kemerdekaan pers terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa hal ini harus dilakukan.


UU No. 40 tentang Pers yang telah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri pers di era digital. 


Dengan menerbitkan perpu sebagai penggantinya, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.


Selain itu UU pengganti ini memberi perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai aspek yang sangat penting dalam demokrasi. 


Dengan menata ulang kehidupan pers melalui perpu, pemerintah dapat memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan dilindungi, sambil tetap memperhatikan aspek-aspek lain seperti tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik.


Perpu baru juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi jurnalis dan media dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas profesi jurnalistik.


Dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih kondusif, perpu baru dapat memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan industri pers, termasuk media start up. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif bagi pelaku industri pers di Indonesia.


Dengan demikian, penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers dapat menjadi langkah penting dalam menata ulang kehidupan pers di Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, forum rapat kerja nasional SMSI yang memenuhi Aula Hotel Candi Bentar Ancol mengajukan permintaan kepada Presiden:


Pertama, membuat perpres baru atau memperbarui UU IT dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital.

Kedua, mengatur kembali kehidupan masyarakat pers dengan menerbitkan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers. (par)







Editor : Parna

Wabup Rodhial Huda Titipkan Tiga Pesan Penting Kepada Para Guru di Konkerkab III

By On 08.26

Wabup Natuna Rodhial Huda memotivasi para guru pada Konkerkab III PGRI. Foto/Rusdi


NATUNA - Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konferkab) ke-III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2024.


Dalam kegiatan tersebut Wabup Rodhial menitipkan tiga pesan kepada guru yang ada di Kabupaten Natuna.


Pertama, Rodhial meminta guru agar selalu memiliki mindset (pola pikir) positif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 


Menurut Rodhial, tingkah laku dan sikap para guru akan ditiru dan menjadi inspirasi para muridnya. Apalagi saat ini, masyarakat menjadikan guru sebagai ujung tombak pendidikan dan keberhasilan anak. 


"Maka kita sebagai guru harus selalu berprasangka positif. Ketika mindset kita positif, maka hasil kita dapat juga positif. Mungkin yang membuat anak susah diajar itu karena mindset kita. Kita pendidik harus optimis dulu, positif thinking dulu, jadi pergi mengajar kita penuh rasa gembira," terang Rodhial. 


Pesan yang kedua, Rodhial meminta agar setiap guru selalu berkata positif kepada anak didiknya.


 "Jangan keluar kata-kata negatif dari mulut guru untuk anak-anak," ujarnya. 


Pesan ketiga, Rodhial meminta para guru untuk selalu bersyukur. 

 

"Kalau bersyukur Allah akan tambah nikmat kita. Nikmat itu bukan cuma gaji, tapi rasa gembira dengan melihat anak didik kita. Kelihatannya itu sepele tapi berpengaruh penting," tuturnya. 


Rodhial juga meminta kepada para guru, agar tidak hanya baca tulis hitung yang menjadi pokok ajaran, melainkan juga ikut menumbuhkan rasa kepedulian anak didiknya kepada sesama. 


Sementara Ketua PGRI Kabupaten Natua, Syahidin dalam laporannya mengatakan kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten ke-3 ini diikuti oleh 15 pengurus cabang Natuna dan 2 cabang persiapan. 


Menurut Syahidin, dalam kegiatan ini PGRI Natuna akan menyusun program kerja selama setahun, yang bersinergi dengan program-program Pemda Natuna. 


"Kami harap peserta dapat mengikuti sesuai petunjuk yang kami buat, sehingga hasil dari konferensi ini nantinya akan membawa pendidikan di Natuna bisa berjalan semakin baik," tutupnya.(rus)






Editor : Rozi

Desain Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim Batam Dibahas Bersama Stake Holder

By On 08.21

Suasana Bandara Hang Nadim yang nyaman membuat masyarakat Batam selalu merindukannya. Foto/Agam


BATAM - Pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim Batam terus dimatangkan. Demi percepatan pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim, BP Batam menggelar rapat pembahasan desain interior bersama seluruh jajaran Forkopimda dan PT Bandara Internasional Batam (BIB) di Marketing Center BP Batam, Senin (19/2/2024).


Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, pengelolaan dan pengoperasian Bandara Hang Nadim Batam yang sebelumnya dikelola langsung oleh BP Batam telah diserahkan kepada PT Bandara Internasional Batam (PT BIB). Sebagaimana diketahui, PT BIB merupakan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I – Incheon Internasional Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk. ( Persero) [WIKA].


Konsorsium tersebut, merupakan pemenang lelang pengadaan Badan Usaha (KPBU) Bandara Hang Nadim Batam dengan masa pengelolaan 25 tahun.


Muhammad Rudi menjelaskan, dalam perjanjian pengelolaan itu, ada beberapa perjanjian yang telah disepakati antara BP Batam dengan PT BIB. Salah satunya adalah merenovasi terminal 1 serta pembangunan terminal 2 yang baru. Sehingga dalam pembangunan terminal 2 ini, harus ada persetujuan desain dari BP Batam sebagai pemilik bandara.


"Mudah-mudahan, desain yang disampaikan bisa kita setujui bersama. Sehingga pembangunan terminal 2 bisa segera kita eksekusi pada tahun ini juga," ujarnya.


Dalam rapat tersebut, ada sejumlah masukan yang disampaikan oleh BP Batam dan seluruh jajaran Forkopimda yang hadir. Salah satu masukan tesebut mengenai peralatan yang akan digunakan di terminal 2 nantinya. Peralatan yang digunakan harus menggunakan peralatan yang modern sebagai gambaran dari Bandara berkelas internasional.


Begitu juga dengan konsepnya yang mengusung design interior modern, clean dengan didukung design kearifan lokal serta eco green airport.


"Tentunya saya butuh masukan dari seluruh Forkopimda yang hadir, sehingga ada kesepakatan. Mudah-mudahan, setelah ada kesepakatan tidak ada lagi yang berubah dari desainnya," imbuh Muhammad Rudi.


Sementara itu, Direktur Utama PT BIB Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan, pembahasan kali ini difokuskan dalam pembahasan konsep desain interior. Sementara untuk desain eksterior sebelumnya telah disetujui bersama.


Ia melanjutkan, untuk pembangunan terminal 2 Bandara Hang Nadim ini melibatkan konsultan dari Korea Selatan. Dimana, dari pihak konsultan sendiri belum akan memulai pembangunan jika konsep desain belum disetujui secara keseluruhan. Baik itu desain interior maupun eksterior.


Ia menambahkan, mengenai dengan beberapa masukan yang disampaikan dalam rapat, pihaknya akan menyampaikan langsung kepada pihak konsultan.


"Mereka harus betul-betul detail. Karena ketika desain telah disetujui, tidak boleh ada lagi perubahan ditengah jalan. Jadi itulah yang mereka harapkan dari kita agar BP Batam dan BIB benar-benar bisa sepakat bahwa desainnya ini yang akan kita bangun, warnanya dan sebagainya," imbuhnya. (tgh)






Editor : Rozi

BP Batam Raih Predikat Sangat Baik Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

By On 19.04

Bundaran Bandara Hang Nadim yang dibangun BP Batam ini membuat laju lalu lintas semakon lancar dan nyaman. Foto/Agam


BATAM - Di bawah komando Muhammad Rudi, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kembali mengukir prestasi gemilang. Pada awal tahun 2024 ini, BP Batam meraih Predikat Sangat Baik dengan nilai 93,97 untuk penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2023. 


Penilaian ini diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Penilaian IPPN ini, dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan setiap Kementrian/Lembaga yang ditujukan adanya integrasi, sinkronisasi dan keterhubungan antar rencana secara berjenjang atau hierarki.


Hierarki tertinggi, yaitu tingkat nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya, melalui bukti tertulis yang termuat dalam dokumen rencana strategis Kementrian/Lembaga. 


Hasil penilaian ini tertuang dalam Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor:  01568/B/SES/PP.01/01/2024. Hal: Penyampaian Informasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), yang ditandatangani oleh Sektretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Teni Widuriyanti.


Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan rasa syukurnya, karena BP Batam meraih Predikat Sangat Baik dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Tentunya penghargaan ini akan menjadi motivasi ke depannya agar terus lebih baik.


"Alhamdulillah, BP Batam mendapatkan Predikat Sangat Baik atas penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2023. Tentunya penghargaan ini menjadi dorongan yang lebih baik bagi BP Batam kedepannya," ujar Muhammad Rudi.


Atas penghargaan ini, tentu saja Muhammad Rudi memberikan apresiasi kepada semua pegawai di lingkungan BP Batam. Penghargaan yang diterima kali ini, merupakan kebanggaan bagi BP Batam sebagai instansi yang telah memastikan kualitas perencanaan yang disusun, berbasiskan dampak (outcome) untuk kebermanfaatan terhadap masyarakat.


"Mana program yang prioritas harus kita dahulukan. Semua harus direncanakan secara terpusat dan strategis, agar pembangunan prioritas terakomodir semua, sesuai perencanaan anggaran," pesan Muhammad Rudi pada jajarannya.


Disamping itu, ia juga mengajak seluruh jajaranya yang hadir untuk dapat bekerja professional dengan loyalitas untuk untuk membangun Batam. Ia pun menitipkan agar proses pembangunan dan investasi di kota Batam agar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi investor.


"Investasi apapun tidak akan ada gunanya, kalau kita sendiri tidak membuat nyaman investasi yang ada didalamnya. Kalau kita tidak membangun Batam, orang enggan datang lagi. Saat Batam Maju, Kepri juga akan maju," pungkas pria yang juga menjabat Walikota Batam ini. 


Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 lalu sejumlah kegiatan telah diselesaikan oleh BP Batam. Seperti pembangunan pada konektivitas darat, diantaranya Jalan Koridor Utama Pelabuhan Batu Ampar-Bandara, mulai dari Ruas Jalan Yos Sudarso Seraya Atas hingga Simpang Laluan Madani, selanjutnya Simpang Laluan Madani hingga Simpang Bandara dan Simpang Batu Besar. Kemudian, telah selesai juga pembangunan Jalan Hang Jebat ruas dari Simpang Batu Besar-Simpang Turi.


Selanjutnya untuk konektivitas laut, BP Batam telah selesai pengadaan Container Crane; revitalisasi Dermaga Utara dan Selatan Pelabuhan Batu Ampar; penggantian Fender Pelabuhan Kabil, serta Penggantian Ponton Pelabuhan Punggur.


Terakhir pada konektivitas udara, telah diselesaikan pembangunan gedung VVIP dan Landscape Bandara Hang Nadim serta revitalisasi pipa Avtur dari Bundaran Punggur ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Bandara Hang Nadim. (fah)





Editor : Rozi

Bupati Natuna Sampaikan Kabar Baik, TPP Pegawai Akan Dibayarkan Penuh 12 Bulan

By On 11.40

Wan Siswandi saat menjadi inspektur upacara Pemkab Natuna menyampaikan kabar gembira bagi pegawai. Foto/Rusdi


NATUNA - Bupati Natuna, Siswandi, mengumumkan bahwa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Natuna akan dibayar penuh selama 12 bulan pada tahun 2024.


Hal itu, disampaikan oleh Siswandi saat memimpin apel 17 Hari Bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, di Halaman Kantor Bupati Natuna, pada Senin, 19 Februari 2024.


Keputusan ini diambil karena kondisi keuangan daerah dinilai dalam keadaan baik, berbeda dengan tahun sebelumnya di mana pembayaran TTP hanya dilakukan selama 8 atau 10 bulan.


Wan Siswandi juga menjelaskan bahwa pembayaran TTP selama 12 bulan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, sebagaimana informasi yang diterimanya dari Badan Keuangan Daerah Natuna.


“Kami berharap tidak akan ada masalah di masa mendatang dan pembayaran TTP dapat dilakukan tepat waktu,” ungkap Wan Siswandi.


Jika pembayaran TTP selama 12 bulan ini terlaksana, diprediksi akan meningkatkan perputaran ekonomi di masyarakat, terutama bagi para pedagang, karena daya beli pegawai Natuna diharapkan akan meningkat baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya.


Wan Siswandi berharap dengan pemberian TTP selama 12 bulan ini, diharapkan kinerja pegawai dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam hal pelayanan publik.


Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Natuna.(rus)






Editor : Rozi

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *