EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Diplomasi Industri Maritim Badan Pengusahaan Batam Tembus Eropa

On 00.01

 Delegasi yang dipimpin oleh Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, didampingi Direktur Investasi BP Batam Dendi Gustinandar, Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni, serta Ketua Kadin Kepulauan Riau. / NVA


ROTERDAM - Batam sebagai kawasan yang berada di jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka kembali menjadi pusat perhatian pelaku industri maritim dunia, di tengah meningkatnya kompetisi global untuk mengamankan posisi dalam rantai pasok internasional.


Memanfaatkan momentum tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat diplomasi industri melalui rangkaian engagement intensif dengan pelaku maritim dan logistik Eropa di sela forum Euromaritime 2026 di Marseille, Prancis.


Delegasi yang dipimpin oleh Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, didampingi Direktur Investasi BP Batam Dendi Gustinandar, Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni, serta Ketua Kadin Kepulauan Riau, menjalankan pendekatan promosi yang berorientasi pada eksekusi investasi, bukan sekadar pengenalan potensi. Melalui fasilitasi langsung berbasis solusi, BP Batam mendorong dialog investasi bergerak menuju tindak lanjut konkret.


Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Marseille, Dian Kusumaningsih, yang menegaskan dukungan diplomatik terhadap langkah BP Batam dalam memperluas jejaring investasi Indonesia di Eropa. Dalam pertemuan tersebut, BP Batam memaparkan perkembangan ekonomi Batam, status Free Trade Zone, serta transformasi kawasan menuju platform eksekusi industri maritim yang terintegrasi dengan dinamika perdagangan global.


“Di sela Euromaritime 2026, BP Batam secara aktif melakukan puluhan pertemuan bilateral dengan perusahaan pelayaran global, manufaktur komponen kapal, penyedia teknologi pelabuhan, operator logistik energi, konsultan desain perkapalan, hingga penyedia solusi industri maritim dari berbagai negara Eropa.” Ujar Fary Djemy Francis.


Pendekatan ini mencerminkan perubahan strategi BP Batam dari promosi berbasis narasi menuju fasilitasi investasi berbasis penyelesaian konkret hambatan di lapangan.


Salah satu engagement utama dilakukan bersama Ludovic Renou, Senior Vice President Global Commercial Agencies Network CMA CGM, yang membawahi jaringan komersial global perusahaan di lebih dari 180 negara. 


Diskusi membahas perkembangan industri dan logistik Batam, penguatan layanan direct call, serta peluang Batam dalam konteks pergeseran pusat pertumbuhan perdagangan menuju Asia. Pihak CMA CGM menyampaikan ketertarikan terhadap perkembangan Batam dan menyatakan rencana untuk mengirimkan delegasi guna melakukan pendalaman peluang secara langsung.


Delegasi BP Batam juga memperluas jejaring melalui pertemuan dengan Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIAMP), membuka ruang kolaborasi dengan ekosistem industri maritim Eropa Selatan. Agenda kemudian berlanjut di Belanda melalui dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA), yang menyoroti peran diaspora bisnis sebagai penghubung strategis dalam membuka pipeline investasi lintas negara.


Sebagai bagian dari penguatan diplomasi ekonomi, BP Batam melakukan audiensi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, H.E. Laurentius Amrih Jinangkung, yang menyampaikan dukungan terhadap upaya BP Batam dalam meningkatkan engagement dengan investor Eropa dan mendorong percepatan tindak lanjut konkret dari peluang investasi yang telah teridentifikasi.


Rangkaian agenda ditutup dengan kunjungan benchmarking ke Port of Rotterdam Authority, salah satu pelabuhan paling maju di dunia, di mana kedua pihak bertukar pandangan mengenai transformasi pelabuhan modern menjadi ekosistem komersial bernilai tambah tinggi yang terintegrasi dengan sektor industri dan energi. 


Port of Rotterdam melihat Batam sebagai kawasan dengan potensi strategis di Selat Malaka, didukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan indikator kepelabuhanan yang menunjukkan tren positif.


Fary Djemy Francis menegaskan bahwa strategi BP Batam kini berfokus pada eksekusi dan kepastian investasi. “Dalam lanskap global yang semakin kompetitif, investor membutuhkan kepastian dan respons cepat. Pendekatan fasilitasi aktif memungkinkan Batam tidak hanya hadir dalam peta investasi global, tetapi menjadi lokasi implementasi nyata,” ujarnya.(nva)




Editor: teguh

Wartawan Bersatu, Tegaskan Komitmen Pers Merdeka dan Media Berkelanjutan

On 23.10

Ketua Umum SMSI, Firdaus (batik lukis warna dasar hijau) saat dinner di KP3B Gubernur Jawa  



SERANG – Dewan Pers bersama berbagai organisasi pers nasional menyuarakan komitmen bersama melalui pembacaan Deklarasi Pers Nasional 2026. 


Deklarasi ini menegaskan tuntutan agar negara memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik serta memastikan keadilan ekonomi bagi industri media di tengah dominasi platform digital dan kecerdasan buatan (AI).


Deklarasi yang mengusung tema “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, 


Totok Suryanto, dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Provinsi Banten, Minggu (8/2/2026).


Melalui deklarasi itu, insan pers menegaskan kembali peran strategis pers nasional sebagai pilar demokrasi yang berfungsi menegakkan supremasi hukum, menjunjung Hak Asasi Manusia, menghormati kebhinekaan, serta menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya kepada publik.


Totok Suryanto menyampaikan bahwa pers Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, tekanan terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga persoalan keselamatan dan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.


“Pers nasional menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan pemberian saran terhadap kepentingan umum. Pers juga bertugas mengembangkan pendapat publik berdasarkan informasi yang tepat dan bertanggung jawab, sekaligus memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” ujar Totok saat membacakan isi deklarasi.


Ia menambahkan, dalam menjalankan peran tersebut, pers nasional kerap berhadapan dengan problem strategis yang membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari negara, khususnya dalam menjaga independensi dan keberlangsungan media.


Melalui Deklarasi Pers Nasional 2026, insan pers menegaskan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional dengan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 


Deklarasi ini juga secara tegas menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik dan mendesak penegakan hukum yang adil atas setiap bentuk kekerasan, intimidasi, maupun ancaman terhadap wartawan.


Selain itu, pers nasional mendorong pemerintah memberikan dukungan nyata bagi keberlanjutan industri media. 


Dukungan tersebut mencakup penyediaan infrastruktur digital, insentif fiskal dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers atau BEJO’s (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri).


Deklarasi tersebut juga mendesak pemerintah memastikan perusahaan platform digital menjalankan kewajibannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan regulasi tersebut ke tingkat undang-undang.


Pers nasional turut meminta pemerintah dan DPR RI agar menetapkan karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 


Platform teknologi digital, termasuk platform berbasis kecerdasan buatan, juga didesak memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas pemanfaatan karya jurnalistik, serta mencantumkan sumber media secara jelas dan mudah ditelusuri.


Dalam aspek persaingan usaha, deklarasi ini mendorong pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah praktik monopoli platform digital dalam ekosistem media. 


Pers juga menilai pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan berkeadilan, termasuk usulan moratorium sementara dan terukur terhadap penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama proses revisi berlangsung.


Deklarasi Pers Nasional 2026 menjadi penegasan sikap kolektif insan pers Indonesia untuk terus menjaga kualitas jurnalisme, kemandirian media, serta keberlangsungan demokrasi di era digital yang terus berkembang.


Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Serikat Perusahaan Pers (SPS).(*)






Editor: teguh

Peringati HPN 2026, SMSI Kabupaten Natuna dan Lintas Organisasi Gelar Baksos

On 14.25

Ketua SMSI Natuna serahkan sembako sempena HPN 2026. FotoSMSI


NATUNA - Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Natuna bersama lintas organisasi pers, yakni PWI, PJN, dan IWO Indonesia, menggelar kegiatan bakti sosial di Kota Tua Penagi, Kecamatan Bunguran Timur.


Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penyerahan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan serta bantuan satu tong cat untuk Masjid Al-Mukarromah di Kota Tua Penagi sebagai bentuk kepedulian insan pers terhadap lingkungan dan rumah ibadah.


Ketua SMSI Natuna, Doni Papilius, menyampaikan bahwa momentum HPN tidak hanya dimaknai sebagai peringatan bagi insan pers, tetapi juga sebagai ajang memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat.


“Di momen HPN tahun ini, SMSI Natuna berkolaborasi dengan lintas organisasi pers untuk melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian sembako serta bantuan cat untuk rumah ibadah. Ini adalah bentuk kepedulian dan pengabdian insan pers kepada masyarakat,” ujar Doni.


Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata serta mempererat hubungan antara insan pers dan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Tua Penagi.


“Semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat, meringankan beban masyarakat, dan menjadi pengingat bahwa pers hadir tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga bagian dari masyarakat itu sendiri,” tambahnya.


Kegiatan bakti sosial ini juga menjadi simbol sinergi dan soliditas antarorganisasi pers di Natuna dalam menyambut Hari Pers Nasional 2026, sekaligus menegaskan peran pers sebagai mitra sosial dalam pembangunan dan kemanusiaan.


Sementara itu, Sekda Natuna Boy Wijanarko yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan,  kegiatan sosial tersebut menjadi wujud nyata kepedulian insan pers terhadap masyarakat serta memperkuat kolaborasi positif antara media dan pemerintah daerah.


“HPN ini bukan hanya momen untuk merayakan profesi wartawan, tapi juga momentum untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Kami pemerintah daerah sangat mengapresiasi peran media yang tidak hanya memberitakan, tapi juga berbuat langsung untuk masyarakat,” ujar Boy Wijanarko.


Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan HPN 2026 yang puncaknya akan berlangsung di Provinsi Banten pada 9 Februari mendatang. 


Gaung HPN tentunya tidak hanya terfokus di nasional saja namun tersebar diseluruh penjuru Indonesia. 


Di Natuna, insan pers berinisiatif menyemarakkan peringatan dengan aksi sosial di lingkungan Masjid Al-Mukaromah Penagi.


Sekda Boy berharap semangat kolaborasi antara pemerintah dan insan pers terus terjaga dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


“Sinergi antara media dan pemerintah sangat penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pers juga berperan besar dalam menciptakan opini publik yang positif dan edukatif,” tambahnya.


Melalui kegiatan seperti ini, lanjut Boy, insan pers diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun Natuna yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.


Kegiatan turut dihadiri Sekda Natuna Boy Wijanarko, Wakapolres Natuna Kompol Paten Tarigan, Wakil Ketua II DPRD Natuna Wan Aris Munandar, Kasi Intel Kajari Natuna Tulus Yunus serta rekan media di Natuna.





Editor: teguh

Kementerian Kesehatan Dukung Pengembangan Layanan Prioritas di RSBP Batam

On 14.44

RSBP Batam dan Kemenkes tindaklanjuti nota kesepahaman. Foto/Tari


JAKARTA - Manajemen Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) bersama Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Jakarta.


Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut Nota Kesepahaman BP Batam dan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022, sekaligus bagian dari langkah memperkuat posisi RSBP Batam dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.


Audiensi dipimpin Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait. Ia hadir bersama Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP; Wakil Direktur Keuangan dan Umum, Evi Elfiana Br. Bangun; Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, dr. Muhammad Yanto; Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Feri Nawa Pamungkas, serta jajaran manajemen dan staf teknis.


Menurut Ariastuty, audiensi tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat transformasi layanan RSBP Batam.


“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan RSBP Batam berkembang sebagai rumah sakit pendidikan dan rujukan yang mampu mendukung program prioritas kesehatan nasional,” ujar Ariastuty.


Dalam pertemuan tersebut, BP Batam dan RSBP Batam mengajukan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) prioritas kepada Kementerian Kesehatan. 


Usulan tersebut mencakup penguatan RSBP Batam sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit pengampu, serta pengembangan layanan prioritas nasional Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).


Transformasi tersebut sejalan dengan pengembangan peran RSBP Batam yang tidak lagi hanya sebagai rumah sakit penunjang investasi, tetapi juga sebagai rumah sakit pendidikan, termasuk penyelenggaraan program fellowship.


Selain itu, RSBP Batam juga menyampaikan kesiapannya untuk menghadapi akreditasi Paripurna yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana layanan unggulan, termasuk di bidang kardiovaskular.


RSBP Batam juga memaparkan rencana pengembangan layanan lainnya, dimana salah satunya merupakan layanan hiperbarik yang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengusulan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.


“Pengembangan RSBP Batam kami arahkan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung daya saing Batam sebagai pusat layanan kesehatan di Indonesia,” pungkasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan menyoroti pentingnya pemerataan layanan penyakit jantung di luar Pulau Jawa.


“Penguatan layanan jantung di daerah merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Benyamin.


Terkait rencana pengembangan layanan jantung di RSBP Batam, Benyamin menyatakan dukungan secara prinsip. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki RSBP Batam menjadi salah satu modal penting.


“Penguatan fasilitas kesehatan idealnya diberikan kepada rumah sakit yang telah siap dari sisi tenaga medis dan tata kelola layanan,” katanya.


Dalam konteks regional, Wakil Menteri Kesehatan menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai tujuan layanan kesehatan dan wisata medis di Kepulauan Riau, di tengah pertumbuhan rumah sakit yang cukup pesat.


Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar pengembangan layanan kesehatan berjalan seimbang dan berkelanjutan.


Sebagai tindak lanjut audiensi, BP Batam dan RSBP Batam akan menyiapkan usulan teknis lanjutan kepada Kementerian Kesehatan RI serta menjadwalkan pertemuan berikutnya guna mempercepat realisasi kerja sama strategis yang telah dibahas.(tar)




Editor: teguh

BP Batam Serahkan Status Penggunaan BMN Tanah Lanud Hang Nadim kepada TNI AU

On 18.15

 

Alexander Zulkarnain dan Marsekal Muda TNI, Muzafar tandatangani BAST. Foto/Egi

JAKARTA - Badan Pengusahaan (BP) Batam, melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BP Batam ke TNI Angkatan Udara, di Kantor Makodau I Jakarta, Kamis (5/2/2026).


Penandatanganan BAST BMN ini, dilakukan oleh Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain bersama Panglima Komando Daerah TNI AU I (Pangkodau I), Marsekal Muda TNI, Muzafar.


Alexander Zulkarnain menjelaskan, adapun BMN yang diserahkan berupa aset tanah di kawasan Lanud Hang Nadim, lengkap dengan Arsip Data Komputer (ADK). Sehingga kedepannya, TNI Angkatan Udara hanya tinggal melengkapi administrasi di Aplikasi SAKTI dan menganggarkan pembangunan.


"Dengan penandatanganan hari ini, alih lahan ini sudah sah milik TNI Angkatan Udara khususnya di Lanud Hang Nadim. Sehingga sudah bisa diusulkan penganggarannya untuk pembangunan kedepannya" ujarnya.


Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangkodau I dan Lanud Hang Nadim serta seluruh pihak terkait atas kerja sama yang terjalin. Ia menegaskan pentingnya penguatan pertahanan, terlebih di tengah meningkatnya investasi dan bertambahnya fasilitas di wilayah Batam pada tahun ini. 


Ia juga berharap, agar rencana pembangunan dapat segera terealisasi. "Kami senang hati melaksanakan alih status penggunaan BMN tersebut, karena dapat bermanfaat bagi rekan-rekan di TNI Angkatan Udara," tutup Alexander Zulkarnain.


Sementara itu, Panglima Komando Daerah TNI AU I (Pangkodau I), Marsekal Muda TNI, Muzafar menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pihak terkait atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik.


Sehingga proses alih status penggunaan BMN dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Alih status ini juga merupakan langkah strategis dalam penataan dan penguatan struktur organisasi TNI Angkatan Udara agar semakin efektif, adaptif, dan profesional dalam menjawab tantangan tugas ke depan. Sekaligus juga sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset negara.


"Alih status penggunaan BMN berupa tanah dan bangunan di Lanud Hang Nadim, diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kesiapan operasional serta pembinaan satuan TNI Angkatan Udara" ujarnya.


Muzafar juga menekankan bahwa dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, tanggung jawab pengelolaan, pengawasan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara secara resmi menjadi kewenangan TNI Angkatan Udara.


"Diharapkan BMN ini dapat dikelola secara tepat guna, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AU dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah udara nasional," tutupnya. (egi)



Editor: teguh