EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Pimpinan dan Anggota DPRD Batam Meriahkan Lomba Sampan Layar Gerindra Cup I 2025

On 21.53

Peserta lomba Sampan Layar, Speed Sport, dan Ketingting Sport dalam ajang Gerindra Cup I. Foto/Rud


BATAM - Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam berbaur dengan ribuan warga memadati Pulau Penawar Rindu, Belakang Padang, Minggu (10/8/2025), Mereka hadir untuk menyaksikan aksi seru lomba Sampan Layar, Speed Sport, dan Ketingting Sport dalam ajang Gerindra Cup I.


Pimpinan DPRD yang hadir antara lain; Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM. Sedangkan anggota Dewan lainnya terlihat Anwar Anas, Ir Anang Adhan, Setia Putra Tarigan, Haji Ahmad Surya SH, Banyu Ari Nopianto, Muhammad Rudi ST, Sony Christianto, dan Jimy Siburian.

Perlombaan ini dibuka langsung oleh Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, yang juga menjadi penggagas kegiatan. Ajang ini digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Batam dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Acara ini juga dihadiri Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

“Gerindra Cup I adalah bentuk komitmen kami menjaga kearifan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Jika sukses, ini akan menjadi event tahunan,” kata Sekretaris DPC Gerindra Batam sekaligus Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, yang juga Ketua Panitia Gerindra Cup I.

Aweng juga menegaskan, event yang digelar merupakan permainan tradisi khas masyarakat Kepri. Gerindra Cup I ini membuat HUT RI ke-80 semakin meriah terutama bagi masyarakat Belakangpadang dan Pulau-pulau sekitarnya.

Event ini diikuti peserta dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kategori perlombaan: Sampan Layar (kru 9 orang), Sampan Layar Mini (kru 7 dan 5 orang), Speed Sport (mesin 15 PK), Ketinting Sport.

Para pemenang akan memperebutkan Piala Bergilir Gerindra Cup, simbol supremasi lomba tradisional pesisir Kepri. Selain lomba utama, acara juga diwarnai hiburan rakyat yang melibatkan seniman dan pelaku UMKM lokal.

Selain sebagai tontonan menarik, Gerindra Cup I diharapkan mampu menghidupkan kembali tradisi maritim Melayu yang telah menjadi identitas masyarakat Kepri. Belakang Padang, yang dikenal sebagai “ Pulau Penawar Rindu”, pun kembali ramai dan menjadi pusat wisata budaya sehari penuh.

“Dengan dukungan masyarakat, Gerindra Cup I berpotensi menjadi ikon wisata tahunan yang menggabungkan semangat kemerdekaan, pelestarian budaya, dan geliat ekonomi pesisir,” tutup Aweng penuh semangat.(rud)

KI Kepri Putuskan Informasi Lahan di Batam Bersifat Terbuka

On 14.59

Komisi Informasi Kepri saat bersidang. Foto/SMSI


BATAM – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri memutuskan informasi terkait lahan di Kota Batam sebagai informasi terbuka. Keputusan tertuang dalam putusan persidangan sengketa informasi antara Raja Alip selaku Pemohon melawan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) selaku Termohon yang bertempat di Graha Kepri Batam, Kamis (7/8/2025).

Majelis KI yang dipimpin oleh Encik Afrizal dan didampingi oleh dua anggota majelis, Saut Maruli Samosir dan Alfian Zainal, mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta informasi seluruh pengalokasian lahan kepada BP Batam sebagai pemegang Hak Penguasaan Lahan (HPL) di Kota Batam. 

Meski demikian, Majelis KI hanya mengabulkan sebagian permintaan pemohon karena yang bersangkutan tidak memiliki alasan yang kuat untuk menguasai informasi rinci tentang alokasi lahan yang diminta. Selain itu, sengketa yang diajukan pemohon hanya bertujuan agar termohon memperbaiki tatakelola lahan agar lebih transparan dan pihak-pihak yang mendapatkan alokasi atau penunjukan lahan oleh BP Batam bisa lebih bertanggung jawab dalam pemanfaatan lahan.

“Majelis memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan izin penunjukan lahan melalui laman atau web resmi milik BP Batam secara umum dan terbatas, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi pihak-pihak yang mendapatkan izin pengalokasian lahan,” kata Encik.

BP Batam sebelumnya menyatakan bahwa informasi terkait lahan ini termasuk daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dengan alasan bahwa informasi pengalokasian lahan termasuk informasi/data pribadi yang tidak bisa dibuka untuk umum. 

Selain itu, Majelis KI juga memerintahkan BP Batam untuk mempertegas pengawasan terhadap pihak-pihak yang mendapat alokasi lahan dari BP Batam sesuai perjanjian. Yakni, terkait pemasangan plang informasi di setiap lahan yang sudah dialokasikan. 

Majelis KI berpendapat, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Juga untuk menghindari dampak-dampak lainnya jika lahan dibiarkan telantar. Misalnya, kebakaran, pembuangan sampah serta banjir yang merugikan masyarakat umum.

“Lahan  di Kota Batam adalah tanah negara sehingga pihak-pihak yang mendapatkan hak untuk memanfaatkan lahan juga memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, serta tanggung jawab hukum, termasuk Undang Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Encik.

Sengketa Register 002 tahun 2025 antara Raja Alip melawan BP Batam ini merupakan satu dari dua sengketa yang diputuskan oleh Majelis KI di hari yang sama. Pada sidang lainnya, Register 004/2025, antara Suherly Harahap melawan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Batam, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Dalam sengketa tersebut, Suherly selaku Pemohon juga meminta informasi rinci tentang HPL Kota Batam. Majelis KI yang dimpin oleh Alfian Zainal dengan majelis anggota Muhammad Djuhari dan  Saut Maruli Samosir menolak seluruh permintaan pemohon. Sebab, BPN/Kantor Pertanahan Kota Batam bukan Badan Publik pemilik informasi yang diminta oleh pemohon.

Untuk diketahui, hingga Agustus tahun 2025 ini, KI Kepri menerima lima permohonan sengketa informasi yang diajukan masyarakat terhadap Badan Publik. Tiga sengketa selesai dalam tahap mediasi sedangkan dua sengketa berlanjut pada sidang ajudikasi non litigasi.

Ajudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan di luar pengadilan, namun putusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. (*)

Rombongan DPRK Aceh Utara Lakukam Kunjungan Kerja di DPRD Batam

On 19.12

Budi Mardianto terima kunker DPRK Kabupaten Aceh Utara. Foto/Rud


BATAM - Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Kabupaten Aceh Utara, Kamis (7/8/2025). 

Rombongan DPRK Aceh Utara dipimpin langsung oleh Ketua DPRK, Arafat, SE., MM., didampingi Wakil Ketua, Haji Jirwani Ibnu, SE., beserta jajaran anggota.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan itu, Budi Mardiyanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan membuka ruang diskusi terbuka terkait pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD Kota Batam.

“Kami sangat menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari DPRK Aceh Utara. Semoga kunjungan ini menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif di daerah,” ujar Budi.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Batam yang menurutnya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memperkaya perspektif kami dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis DPRK, sekaligus mempererat hubungan antardaerah,” ungkap Arafat.

Diskusi antara kedua lembaga berlangsung interaktif, membahas berbagai isu strategis terkait penyusunan agenda legislasi, dinamika penganggaran daerah, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Sebagai penutup, kedua belah pihak melakukan pertukaran cinderamata sebagai simbol persahabatan dan penghargaan atas kunjungan tersebut.(rud)

Batam Tumbuh di Tengah Tekanan Global: Investasi Domestik Melonjak, Fondasi Ekonomi Makin Mandiri

On 19.08

Amsakar, Kepala BP/Walikota Batam. Foto/Dipa


BATAM - Ketika ketidakpastian global dan tekanan tarif internasional membayangi kawasan, Batam justru mencatat pertumbuhan investasi yang mencolok. Pada Triwulan II 2025, realisasi investasi mencapai Rp 9,6 triliun, naik 11 persen dibandingkan TW I dan tumbuh 97 persen dibandingkan TW II 2024.


Kinerja ini didorong lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp 3,88 triliun, atau 40,6 persen dari total investasi, dengan pertumbuhan 44 persen secara kuartalan dan 105 persen secara tahunan.


“Sejak awal kami memegang mandat Presiden, kami langsung bekerja memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan berdampak. Kenaikan signifikan ini menandakan kepercayaan pasar semakin kuat,” ujar Dr. Amsakar Achmad, Kepala BP Batam.


Peran pelaku usaha dalam negeri terus menguat. Sektor logistik, pengemasan, dan energi bersih yang sebelumnya didominasi investor asing kini mulai melibatkan lebih banyak pelaku nasional—baik perusahaan besar maupun usaha lokal yang terserap dalam rantai pasok.


“Kami menyaksikan perubahan struktur. PMDN tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi bagian inti dari sistem produksi di kawasan,” jelas Li Claudia Chandra, Wakil Kepala BP Batam.


Kebijakan tarif baru Amerika Serikat atas produk Asia Tenggara turut mempercepat relokasi dan restrukturisasi investasi global. Batam, dengan status Free Trade Zone dan ekosistem industri yang efisien, menjadi pilihan strategis.


“Kenaikan investasi domestik adalah sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun investasi yang sehat adalah yang ikut membuka ruang bagi keterlibatan usaha lokal dan memperluas manfaatnya ke masyarakat luas,” ujar Prof. Dr. Chablullah Wibisono.


*Realisasi Semester I 2025: Konsolidasi Menuju Target*


Secara komulatif, realisasi investasi Batam Semester I berdasarkan LKPM mencapai Rp 18,18 triliun, atau 49,15 persen dari target nasional Rp 36,99 triliun.


Sementara itu, menurut metodologi BP Batam—yakni gabungan seluruh investasi PMA dan PMDN dalam bentuk modal tetap dan modal lancar—total realisasi mencapai Rp 33,72 triliun, atau 56,2 persen dari target Rp 60 triliun, tumbuh 64,94 persen dibandingkan tahun lalu.


“Yang kami ukur adalah investasi nyata—mesin, bangunan, margin distribusi, jasa pemasangan dan biaya lain-lain yang diinvestasikan di Batam,” tegas Fary Djemy Francis, Deputi Kepala BP Batam Bidang Investasi dan Pengusahaan. (*)

BP Batam: IMOX 2025 Jadi Titik Temu Jejaring Global dan Investasi Maritim

On 13.29

Ariastuty Sirait memberi sambutan. Foto/Tari


BATAM - Kepala BP Batam yang diwakilkan oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait menghadiri seremoni Pembukaan 8th Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2025, Rabu (6/8/2025)


Ekshibisi maritim akbar ini dihelat di Lobby Radisson Golf & Convention Center Batam selama 3 hari, yakni pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2025, dengan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dan diprediksi akan menarik lebih dari 6.000 pengunjung mancanegara.


Menurut Kenny Yong, CEO PT. Fireworks Indonesia, IMOX tahun ini sedikit berbeda dari sebelumnya karena menempati dua lantai, dimana hal ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan peserta yang meningkat sekitar 30–40 persen dibanding tahun lalu.


Tentu saja hal tersebut disambut baik oleh Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk. Menurutnya, antusiasme tersebut menandakan keberhasilan Kota Batam dalam mempertahankan pesonanya sebagai destinasi investasi di Indonesia, khususnya sektor maritim.


“Industri kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, berkembang pesat setiap tahunnya. Sektor maritim merupakan komponen penting  mendorong ekspor non migas, penyediaan ribuan lapangan pekerjaan, dan tentunya mendukung pencapaian target investasi nasional,” ujar Jadi.


Senada dengan Jadi, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait menyampaikan, sesuai data yang telah  dihimpun oleh  Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, pada semester 1 tahun 2025 realisasi investasi Kota Batam mencapai Rp 38,15 triliun atau sekitar 63,58 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp 60 triliun.


“Hal ini dapat tercapai karena Kota Batam telah menyumbang lebih dari 60 persen  kapasitas produksi galangan kapal nasional, dimana sebanyak 135 shipyard ada di Kota Batam dan menjadikan Batam sebagai salah satu kontributor utama ekspor komponen serta jasa maritim ke kawasan Asia dan Timur Tengah,” jelasnya.


Tidak hanya itu, Presiden RI, Prabowo Subianto juga secara khusus menaruh perhatian ke Batam untuk menjadi mesin lokomotif perekonomian di Indonesia.


Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2025 dan PP nomor 28 tahun 2025 serta perubahan pada PP nomor 46 tahun 2021 mengenai luas wilayah kerja KPBPB Batam. 


Oleh karena itu, dalam sambutannya Ariastuty juga berharap pameran ini menjadi titik temu jejaring global agar terjalin kerja sama dan investasi baru yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri maritim Kota Batam, Provinsi Kepri, dan nasional


“Semoga ke depannya Kota Batam semakin mengukuhkan diri sebagai pilar industri maritim nasional dan pusat pengembangan industri alih kapal terkemuka di Indonesia," tutupnya.


Acara kemudian secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Prov. Kepri, Nyanyang Harris Pratamura dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke stan para peserta pameran.


Turut hadir dalam kegiatan, Anggota DPD RI, Ismeth Abdullah; Wakil Gubernur Prov. Kepri, Nyanyang Harris Pratamura; Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk; Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar; CEO Firework Group, Kenny Young; serta jajaran FKPD Kota Batam.(rud)