EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Optimalkan Tata Kelola Kelembagaan, Kepala BP Batam Sambangi Kejati Kepri

On 10.25

SILATURAHMI, Kajat Kepri menerima kunker Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. Foto/Agam


TANJUNGPINANG - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, Selasa (21/10/2025). 


Kunjungan itu disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Kepri, J. Devy Sudarso di Ruang Kajati Kepri, Tanjungpinang.


Usai pertemuan, Amsakar Achmad menyebutkan kunjungannya bersama jajaran ingin meminta arahan dan petunjuk akan bagaimana upaya strategis lembaganya dalam mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan penerimaan negara.


“Bahasannya pada dua hal, yang pertama akan melanjutkan kerja sama perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, yaitu tata kelola secara umum,” sebut Amsakar. 


Ia kemudian menekankan, pihaknya meminta pandangan dan arahan Kajati Kepri soal tata kelola melalui skema OIP atau Operator Investasi Pemerintah.


“Ini tinggal tim internal yang akan mendalami kembali, dalam waktu dekat akan dilakukan presentasi kembali kepada Pak Kajati,” ungkap Amsakar.


Keberadaan OIP diketahui merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berorientasi jangka Panjang. 


OIP memastikan bahwa uang negara tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga dioptimalkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.


“Pak Kajati telah memberikan penekanan dan kita percaya dengan pertemuan ini akan ada kolaborasi yang lebih konstruktif lagi, karena spiritnya adalah membangun kemitraan dan sinergi.” pungkas Amsakar. 


Sementara, Kajati Kepri, J. Devy Sudarso menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih meningkatkan akselerasi dalam upaya memajukan Batam. 


“Kehadiran BP Batam untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Batam, diantaranya kami ingin memberikan pendapat hukum atau LO dalam hal sebagai operator investasi pemerintah. Kemudian, tata kelola dalam hal peningkatan PNBP, agar bisa ditingkatkan dan tata kelola investasi bisa berjalan baik,” ujar Devy.(gam)




Editor: teguh

2 Orang Tewas, Pesawat Cargo Air Hongkong Jatuh ke Laut Usai Mendarat Darurat

On 13.01

Cargo Air Hongkong nyemplung ke laut setelah mendarat darurat. Foto/Reuters (Tyrone Siu)


HONGKONG - Sebuah pesawat kargo tergelincir dari landasan pacu ketika mencoba mendarat di Bandara Internasional Hong Kong hingga jatuh ke laut pada Senin (20/10) dini hari waktu lokal.


Departemen Penerbangan Sipil Hong Kong (CAD) melaporkan dua orang tewas imbas insiden ini.

Pesawat Boeing yang dioperasikan dengan nomor penerbangan Emirates EK9788 itu keluar jalur sekitar pukul 03.50 waktu setempat usai terbang dari Dubai.

Sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat tersebut sebagian tenggelam di perairan dengan bagian ekor yang tampak patah.

Dikutip CNN, polisi menyebutkan dua korban tewas ini merupakan petugas darat bandara. Keduanya tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi di area landasan ikut jatuh ke laut saat pesawat keluar dari jalurnya.





Editor: Rozi

Di Depan Senator AS, Fary Francis Tegaskan Komitmen Prabowo Jadikan Batam Tujuan Investasi Dunia

On 15.31

Senator Amerika Serikat berdialog dengan Fary Djemy Francis. Foto/Egie


BATAM - Dalam pertemuan dengan Senator Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia.


Fary menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BP Batam berkomitmen kuat menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia. 


Upaya ini didukung dengan kebijakan nasional yang fokus pada penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan bagi investor asing.


“Batam will become a role model for economic growth. And also, President Prabowo direct to us how to simplify regulation and license,” ujar Fary di hadapan delegasi Arizona State Senate.


Data BP Batam mencatat, kinerja ekspor-impor Batam juga menunjukkan tren positif. Pada paruh pertama 2025, nilai ekspor Batam mencapai USD 9,6 miliar. Naik 27,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 


Sementara impor meningkat 29,8% menjadi USD 7,2 miliar, menandakan meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan.


Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang investasi, teknologi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor. (gie)




Editor: teguh

Cegah Praktik Korupsi Pegawai, Pemko Batam Gandeng KPK Evaluasi MCSP 2025

On 13.49

Wako Batam Amsakar Achmad memimpin rapat evaluasi MCSP. Foto/Rum


BATAM – Walikota Batam, Amsakar Achmad, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) Tahun 2025, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, beserta jajaran pejabat KPK. Dari Pemerintah Kota Batam, hadir Pj Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Yusfa Hendri, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

MCSP sendiri merupakan instrumen untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan melalui delapan area rawan korupsi. Adapun Delapan area penilaian MCSP Tahun 2025 meliputi: area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Wali Kota Amsakar menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan data dan dokumen yang diminta oleh KPK.
“Saya minta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pengiriman data dan segera melengkapi dokumen yang diperlukan,  tolong dikawal dengan baik dan jangan ada praktik-praktik yang tidak benar,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim KPK RI yang terus memberikan pendampingan dan asistensi kepada Pemerintah Kota Batam.

“Kami berterima kasih karena kawan-kawan dari KPK sudah membantu. Spirit kita sama, yaitu memperkuat tata kelola dan mencegah korupsi sejak dini,” ujar Amsakar.

Amsakar berharap, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan sinergi antara KPK dan Pemerintah Kota Batam.

“Dengan pemantauan berkelanjutan, setiap OPD diharapkan lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi risiko serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku,” tambahnya.

Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, dalam arahannya menjelaskan bahwa MCSP menjadi parameter penting dalam mengukur arah kebijakan pemberantasan korupsi.

"MCSP bukan sekadar laporan angka, tetapi sarana untuk memastikan sistem berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, meski masih ada beberapa dokumen yang dalam proses pemenuhan, secara umum Pemko Batam menunjukkan komitmen kuat terhadap perbaikan sistem tata kelola.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kota Batam.(ygi)




Editor: taher

Pemko Tanjungpinang Dinilai Remehkan Insan Pers dan Organisasi Media

On 14.36

Rahmat Nasution, Ketua SMSI Tanjungpinang


TANJUNGPINANG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Otonom Tanjungpinang tahun 2025 menuai sorotan dari kalangan media. Sejumlah organisasi pers di daerah ini menilai Pemerintah Kota Tanjungpinang kurang melibatkan insan pers dan organisasi media dalam rangkaian kegiatan resmi peringatan tersebut.


Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tanjungpinang, Rahmat Nasution, menilai sikap pemerintah yang tidak mengundang atau melibatkan organisasi pers dalam momen penting ini menunjukkan lemahnya komunikasi publik serta kurangnya apresiasi terhadap peran strategis media dalam pembangunan daerah.


“Tanjungpinang ini tidak hanya kota administratif, tetapi juga pusat peradaban dan informasi. Pemerintah harus sadar bahwa keberadaan pers bukan pelengkap, melainkan mitra strategis yang berperan besar dalam menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Rahmat, Jumat (17/10/2025).


Ia menegaskan, peran pers dalam konteks otonomi daerah tidak bisa dianggap sepele. Sejak Tanjungpinang ditetapkan sebagai kota otonom pada 17 Oktober 2001, media telah menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan, menyuarakan aspirasi publik, dan menjaga transparansi penyelenggaraan pemerintahan.


“Selama dua dekade lebih, media lokal ikut membangun citra dan reputasi Tanjungpinang sebagai kota budaya dan pusat peradaban Melayu. Tapi ironis ketika pada usia ke-24 ini, justru peran media seperti dikesampingkan,” tambahnya.


Menurut Rahmat, SMSI memandang bahwa kemitraan antara pemerintah dan media merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat. Tanpa keterbukaan informasi dan kolaborasi dengan media, pemerintah akan kehilangan jembatan komunikasi yang efektif dengan masyarakat.


“Pers bukan lawan, tapi mitra strategis pemerintah. Di tangan media yang profesional dan beretika, program pembangunan akan tersampaikan dengan baik, dan masyarakat akan lebih percaya pada niat baik pemerintah. Tapi ketika akses media ditutup, ruang publik bisa dipenuhi prasangka dan spekulasi,” ujarnya menekankan.


Lebih lanjut, ia menilai, setiap momentum bersejarah seperti HUT Kota Otonom semestinya dijadikan ajang refleksi bersama tentang bagaimana kota ini dikelola, bagaimana masyarakatnya terlibat, dan bagaimana media turut mengabarkan kemajuan serta tantangan yang dihadapi.


“Kita tidak bicara soal undangan seremonial semata, tetapi tentang makna penghargaan terhadap peran informasi publik. Media punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat, tapi pemerintah juga punya tanggung jawab untuk membuka ruang dialog dengan media,” katanya.


Rahmat mengingatkan bahwa organisasi pers seperti SMSI, PWI, dan lain sebagainya adalah entitas yang sah dan diakui negara. Keberadaan mereka menjadi bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan pers sekaligus mendorong profesionalisme jurnalisme di daerah.


“Ketika pemerintah membangun gedung, jalan, dan infrastruktur, pers membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibangun tanpa komunikasi yang sehat antara media dan pemerintah. Kalau ruang itu tertutup, yang rugi bukan wartawan, tapi citra pemerintah sendiri,” tegasnya.


Ia berharap, ke depan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat lebih terbuka dan memperkuat sinergi dengan media sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.


“Tanjungpinang lahir dari sejarah panjang perjuangan, dari semangat Melayu yang terbuka dan bijaksana. Mari kita jaga warisan itu dengan membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan bekerja bersama untuk kemajuan kota ini,” pungkasnya.


Bagi kalangan pers, momen ulang tahun kota seharusnya tidak hanya menjadi panggung seremonial, tetapi juga ruang refleksi kolektif untuk meneguhkan kembali peran Tanjungpinang sebagai kota peradaban, pusat informasi, dan rumah bagi kebebasan berpendapat yang beretika, tutupnya. (mat)





Editor: teguh