EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Mediasi Polemik Lahan Kaveling Batuaji Baru, Komisi I DPRD Batam Gelar RDPU

On 20.55

Warga Kaveling Batuaji Baru bersitegang dengan pengembang. Foto/Hasan


BATAM - Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait permasalahan lahan Kaveling Batuaji Baru, Rabu (14/1/2026) siang.


RDPU tersebut dipimpin oleh anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, SH, didampingi Ketua Komisi I Jelvin Tan, SH, MH, serta dihadiri sejumlah anggota Komisi I dan komisi lainnya.

Turut hadir dalam rapat ini pejabat dari Direktorat Lahan BP Batam, Satpol PP, Dinas Pertanahan, Camat Sagulung, Lurah Sei Langkai, pimpinan PT Mega Top Pratama, Ketua RW Perumahan Sagulung Raya, Ketua RW Perumahan Rolamro, serta perwakilan warga yang terdampak langsung oleh permasalahan lahan tersebut.

Dalam rapat, berbagai pihak menyampaikan pandangan dan penjelasan terkait status serta dinamika pemanfaatan lahan Kavling Batuaji Baru. Warga juga menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terkait kepastian hukum atas lahan yang telah ditempati.

Muhammad Fadhli dalam keterangannya menyampaikan harapannya agar RDPU ini dapat menjadi wadah untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak, khususnya bagi warga yang menempati lahan tersebut.

Ia menegaskan Komisi I DPRD Kota Batam berkomitmen untuk mengawal proses penyelesaian persoalan lahan agar dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(rud)






Editor: teguh

Tanggapi Keluhan Masyarakat, BP Batam Tinjau Distribusi Air Bersih di Wilayah Bengkong Harapan II

On 16.45

BP Batam menjelaskan masalah air bersih di Bengkong Harapan II. Foto/Cindy


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha (BU) SPAM, Fasilitas dan Lingkungan melaksanakan pertemuan silaturahmi serta peninjauan distribusi air bersih di wilayah Bengkong Harapan II. 


Bertempat di Kediaman Ketua RW VII, Bengkong Harapan II, pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur BU SPAM, Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana, Direktur Operasional ABH, Jefri Maulidani, perangkat RW dan RT dan tokoh masyarakat di RW VII Bengkong Harapan II.


Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait menyampaikan bahwa saat ini, BP Batam bersama ABH akan memperkuat jaringan interkoneksi di beberapa wilayah sebagai solusi jangka pendek. 


Sementara untuk jangka panjang, nantinya akan dilakukan interkoneksi yang menghubungkan dari tangki ozon bukit senyum ke sejumlah daerah, termasuk Bengkong.


“Kami berharap semoga upaya jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan saat ini, nantinya dapat memberikan solusi atas persoalan air khususnya di wilayah Bengkong Harapan II," ujarnya, Selasa (13/1/2026).


Ketua RW VII Bengkong Harapan II, Sularto menyampaikan terima kasih atas atensi BP Batam dan ABH yang hadir langsung untuk meninjau keluhan warga Bengkong Harapan II.


"Kami sangat berharap mudah-mudahan air dapat kembali mengalir normal," harapnya.


Hal senada juga disampaikan perwakilan RT dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini diharapkan adanya tindak lanjut dalam mengatasi persoalan distribusi air di wilayah mereka. (cny)





Editor: teguh

Perkuat Manajemen Talenta ASN, Wako Batam : Penempatan Pegawai Harus Berbasis Kompetensi

On 15.21

Wako Batam dan Wawako Li Claudia hadiri sosialisasi manajemen talenta. Foto/Ricky


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya percepatan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan manajemen talenta sebagai langkah strategis mendukung Asta Cita. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Manajemen Talenta, Selasa (13/1/2026).

Sosialisasi ini dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, sebagai upaya memperkuat penerapan sistem merit dalam tata kelola kepegawaian daerah. Turut hadir Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman, serta jajaran pejabat tinggi dari BKN Pusat dan Regional XII.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa manajemen talenta tidak boleh dipahami sekadar sebagai kegiatan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kapasitasnya. Menurutnya, penempatan pegawai yang tepat menjadi kunci percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Batam.

“Manajemen talenta adalah upaya membentuk ASN yang berintegritas dan berkapasitas. Penempatan pegawai harus berbasis profesionalisme agar kinerja organisasi meningkat dan pelayanan publik semakin optimal,” ujar Amsakar.

Ia juga menyoroti dinamika regulasi dan tantangan birokrasi yang menuntut kesamaan persepsi antara pimpinan daerah dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Keselarasan visi, kata Amsakar, diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat oleh kepentingan politik praktis.

“Pemerintahan harus berjalan dalam mazhab yang sama. Jika pimpinan dan jajarannya tidak searah, maka persoalan daerah akan sulit diselesaikan. Saya meminta seluruh ASN bersikap sportif, fokus pada kinerja, dan mendukung pencapaian visi-misi demi kepentingan masyarakat Batam,” tegasnya.

Meski demikian, Amsakar menyampaikan optimisme terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kota Batam yang tercermin dari capaian sejumlah indikator makro ekonomi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Batam berada pada kisaran 6,8 hingga 6,9 persen, mendekati target 7 persen. Realisasi investasi telah mencapai Rp54,74 triliun atau sekitar 91 persen dari target, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat sebesar 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan investasi, serta IPM yang tinggi menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan bahwa penerapan manajemen talenta di Kota Batam harus selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa sistem tersebut harus mampu menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang mampu mengeksekusi program prioritas kepala daerah secara cepat dan terukur.

“Kita perlu bergeser dari pola pikir politis menuju pendekatan teknokratik. ASN harus memiliki kontrak kinerja yang jelas, lengkap dengan target dan indikator capaian dalam periode tertentu. Ini bagian dari strategi percepatan Pro-ASN agar birokrasi benar-benar menjadi mesin pembangunan,” ujar Zudan. (dho)




Editor: teguh

BP Batam Serahkan SK Pegawai Tetap, Dorong Penguatan SDM Unggul

On 21.40

Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Li Claudia foto bersama ratusan pegawai usai terima SK tetap dan P2K. Foto/Dipa


BATAM - BP Batam secara resmi menyerahkan SK kepada 718 pegawai, terdiri dari 681 pegawai tetap dan 57 pegawai P2K, Senin (12/1/2026).


Berdasarkan Keputusan Kepala BP Batam Nomor 4 dan 5 Tahun 2026, penataan terhadap 718 pegawai ini bertujuan untuk memastikan setiap pegawai berada pada posisi yang tepat dan sesuai dengan kompetensi.


Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa proses ini menjadi bagian penting dalam membenahi sistem kepegawaian di lingkungan BP Batam.


Ia bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menilai bahwa pembenahan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.


“Sejarah hanya mencatat kerja-kerja luar biasa. Saya berharap 718 pegawai ini menjadi bagian dari sejarah kemajuan Batam,” pesan Amsakar.


Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menyampaikan bahwa upaya ini bukan hanya sekadar proses administrasi semata. Melainkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.


Penataan pegawai ini, lanjut Li Claudia, sekaligus mencerminkan keseriusan pimpinan BP Batam dalam memperkuat roda organisasi. Khususnya dalam menunjukkan unjuk kerja terbaik sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan dan pembangunan daerah.


“Jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memberikan dedikasi terbaik untuk BP Batam yang kita cintai. Saya berpesan agar setiap tugas dijalankan dengan profesionalisme dan integritas yang baik demi kemajuan Batam,” ujar Li Claudia.(dpn)





Editor: teguh

Pemko Batam Salurkan Bantuan Rp4,5 Miliar Lebih untuk Korban Banjir dan Galodo di Sumatera Barat

On 11.56

Sekdako Batam Firmansyah menyerahkan secara simbolis bantuan untuk korban banjir dan galodo. Foto/Ader


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Minggi (11/1/2026).


Total bantuan yang disalurkan untuk Sumatera Barat mencapai Rp4,5 miliar lebih. Dana tersebut terdiri atas Rp2,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 serta Rp2,06 miliar hasil donasi masyarakat Kota Batam. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas warga Batam terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Provinsi Sumatera Utara pada 8 Januari 2026, disusul penyaluran bantuan ke Provinsi Aceh pada 9 Januari 2026.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Batam dan masyarakatnya. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut menjadi bukti nyata kuatnya rasa persaudaraan antardaerah.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden kepada masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana, bahwa kami tidak sendiri. Hari ini hal itu terbukti, masyarakat Batam hadir menunjukkan rasa persaudaraan dan solidaritas kepada masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat untuk bangkit dan mempercepat pemulihan pascabencana. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan seluruh masyarakat Kota Batam. Salam dari kami untuk Batam,” katanya.

Penyerahan bantuan dari Pemerintah Kota Batam di Sumatera Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin dan Sekda Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Firmansyah menjelaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada prinsipnya berkenan menyerahkan bantuan tersebut secara langsung. Namun, adanya tugas kedinasan mendesak mengharuskan keduanya tetap berada di Batam.

“Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menyampaikan salam hormat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh masyarakat. Kami ditugaskan untuk menyerahkan bantuan ini secara langsung sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam,” ujar Firmansyah.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat Kota Batam yang harus disalurkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kehadiran unsur pemerintah daerah dalam penyerahan bantuan menjadi wujud keseriusan Pemko Batam dalam memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berwenang.

“Bantuan ini adalah wujud empati dan kebersamaan masyarakat Batam terhadap saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu percepatan pemulihan pascabencana,” kata Firmansyah.

Lebih lanjut disampaikan, hingga 31 Desember 2025, total dana kemanusiaan yang berhasil dihimpun Pemerintah Kota Batam mencapai Rp14.074.230.409. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Batam sebesar Rp7,5 miliar serta donasi masyarakat sebesar Rp6.574.230.409. Dana ini disalurkan ke tiga provinsi di Pulau Sumatera, dengan Sumatera Barat sebagai daerah terakhir penyaluran.

"Disamping donasi yang disampaikan Pemko Batam, masing masing paguyuban warga dan institusi juga melakukan penyerahan bantuan secara mandiri seperti PLN Batam menyalurkan donasi bencana sumatera sebesar 5,2 M dalam 2 tahap, 2,7 ditahap pertama dalam bentuk barang dan sebesar 2,5 M ditahap kedua dimana 1,5 M diantaranya disalurkan dalam bentuk tunai dan 1 M lainnya dalam bentuk barang," katanya.

Penyaluran bantuan secara langsung ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antardaerah, mempercepat proses pemulihan pascabencana, serta meneguhkan nilai persaudaraan dan gotong royong. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi melalui jalur resmi yang tersedia. (rud)




Editor: teguh