EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

KI Kepri Putuskan Informasi Lahan di Batam Bersifat Terbuka

On 14.59

Komisi Informasi Kepri saat bersidang. Foto/SMSI


BATAM – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri memutuskan informasi terkait lahan di Kota Batam sebagai informasi terbuka. Keputusan tertuang dalam putusan persidangan sengketa informasi antara Raja Alip selaku Pemohon melawan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) selaku Termohon yang bertempat di Graha Kepri Batam, Kamis (7/8/2025).

Majelis KI yang dipimpin oleh Encik Afrizal dan didampingi oleh dua anggota majelis, Saut Maruli Samosir dan Alfian Zainal, mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta informasi seluruh pengalokasian lahan kepada BP Batam sebagai pemegang Hak Penguasaan Lahan (HPL) di Kota Batam. 

Meski demikian, Majelis KI hanya mengabulkan sebagian permintaan pemohon karena yang bersangkutan tidak memiliki alasan yang kuat untuk menguasai informasi rinci tentang alokasi lahan yang diminta. Selain itu, sengketa yang diajukan pemohon hanya bertujuan agar termohon memperbaiki tatakelola lahan agar lebih transparan dan pihak-pihak yang mendapatkan alokasi atau penunjukan lahan oleh BP Batam bisa lebih bertanggung jawab dalam pemanfaatan lahan.

“Majelis memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan izin penunjukan lahan melalui laman atau web resmi milik BP Batam secara umum dan terbatas, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi pihak-pihak yang mendapatkan izin pengalokasian lahan,” kata Encik.

BP Batam sebelumnya menyatakan bahwa informasi terkait lahan ini termasuk daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dengan alasan bahwa informasi pengalokasian lahan termasuk informasi/data pribadi yang tidak bisa dibuka untuk umum. 

Selain itu, Majelis KI juga memerintahkan BP Batam untuk mempertegas pengawasan terhadap pihak-pihak yang mendapat alokasi lahan dari BP Batam sesuai perjanjian. Yakni, terkait pemasangan plang informasi di setiap lahan yang sudah dialokasikan. 

Majelis KI berpendapat, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Juga untuk menghindari dampak-dampak lainnya jika lahan dibiarkan telantar. Misalnya, kebakaran, pembuangan sampah serta banjir yang merugikan masyarakat umum.

“Lahan  di Kota Batam adalah tanah negara sehingga pihak-pihak yang mendapatkan hak untuk memanfaatkan lahan juga memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, serta tanggung jawab hukum, termasuk Undang Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Encik.

Sengketa Register 002 tahun 2025 antara Raja Alip melawan BP Batam ini merupakan satu dari dua sengketa yang diputuskan oleh Majelis KI di hari yang sama. Pada sidang lainnya, Register 004/2025, antara Suherly Harahap melawan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Batam, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Dalam sengketa tersebut, Suherly selaku Pemohon juga meminta informasi rinci tentang HPL Kota Batam. Majelis KI yang dimpin oleh Alfian Zainal dengan majelis anggota Muhammad Djuhari dan  Saut Maruli Samosir menolak seluruh permintaan pemohon. Sebab, BPN/Kantor Pertanahan Kota Batam bukan Badan Publik pemilik informasi yang diminta oleh pemohon.

Untuk diketahui, hingga Agustus tahun 2025 ini, KI Kepri menerima lima permohonan sengketa informasi yang diajukan masyarakat terhadap Badan Publik. Tiga sengketa selesai dalam tahap mediasi sedangkan dua sengketa berlanjut pada sidang ajudikasi non litigasi.

Ajudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan di luar pengadilan, namun putusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. (*)

Rombongan DPRK Aceh Utara Lakukam Kunjungan Kerja di DPRD Batam

On 19.12

Budi Mardianto terima kunker DPRK Kabupaten Aceh Utara. Foto/Rud


BATAM - Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Kabupaten Aceh Utara, Kamis (7/8/2025). 

Rombongan DPRK Aceh Utara dipimpin langsung oleh Ketua DPRK, Arafat, SE., MM., didampingi Wakil Ketua, Haji Jirwani Ibnu, SE., beserta jajaran anggota.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan itu, Budi Mardiyanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan membuka ruang diskusi terbuka terkait pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD Kota Batam.

“Kami sangat menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari DPRK Aceh Utara. Semoga kunjungan ini menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif di daerah,” ujar Budi.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Batam yang menurutnya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memperkaya perspektif kami dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis DPRK, sekaligus mempererat hubungan antardaerah,” ungkap Arafat.

Diskusi antara kedua lembaga berlangsung interaktif, membahas berbagai isu strategis terkait penyusunan agenda legislasi, dinamika penganggaran daerah, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Sebagai penutup, kedua belah pihak melakukan pertukaran cinderamata sebagai simbol persahabatan dan penghargaan atas kunjungan tersebut.(rud)

Batam Tumbuh di Tengah Tekanan Global: Investasi Domestik Melonjak, Fondasi Ekonomi Makin Mandiri

On 19.08

Amsakar, Kepala BP/Walikota Batam. Foto/Dipa


BATAM - Ketika ketidakpastian global dan tekanan tarif internasional membayangi kawasan, Batam justru mencatat pertumbuhan investasi yang mencolok. Pada Triwulan II 2025, realisasi investasi mencapai Rp 9,6 triliun, naik 11 persen dibandingkan TW I dan tumbuh 97 persen dibandingkan TW II 2024.


Kinerja ini didorong lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp 3,88 triliun, atau 40,6 persen dari total investasi, dengan pertumbuhan 44 persen secara kuartalan dan 105 persen secara tahunan.


“Sejak awal kami memegang mandat Presiden, kami langsung bekerja memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan berdampak. Kenaikan signifikan ini menandakan kepercayaan pasar semakin kuat,” ujar Dr. Amsakar Achmad, Kepala BP Batam.


Peran pelaku usaha dalam negeri terus menguat. Sektor logistik, pengemasan, dan energi bersih yang sebelumnya didominasi investor asing kini mulai melibatkan lebih banyak pelaku nasional—baik perusahaan besar maupun usaha lokal yang terserap dalam rantai pasok.


“Kami menyaksikan perubahan struktur. PMDN tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi bagian inti dari sistem produksi di kawasan,” jelas Li Claudia Chandra, Wakil Kepala BP Batam.


Kebijakan tarif baru Amerika Serikat atas produk Asia Tenggara turut mempercepat relokasi dan restrukturisasi investasi global. Batam, dengan status Free Trade Zone dan ekosistem industri yang efisien, menjadi pilihan strategis.


“Kenaikan investasi domestik adalah sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun investasi yang sehat adalah yang ikut membuka ruang bagi keterlibatan usaha lokal dan memperluas manfaatnya ke masyarakat luas,” ujar Prof. Dr. Chablullah Wibisono.


*Realisasi Semester I 2025: Konsolidasi Menuju Target*


Secara komulatif, realisasi investasi Batam Semester I berdasarkan LKPM mencapai Rp 18,18 triliun, atau 49,15 persen dari target nasional Rp 36,99 triliun.


Sementara itu, menurut metodologi BP Batam—yakni gabungan seluruh investasi PMA dan PMDN dalam bentuk modal tetap dan modal lancar—total realisasi mencapai Rp 33,72 triliun, atau 56,2 persen dari target Rp 60 triliun, tumbuh 64,94 persen dibandingkan tahun lalu.


“Yang kami ukur adalah investasi nyata—mesin, bangunan, margin distribusi, jasa pemasangan dan biaya lain-lain yang diinvestasikan di Batam,” tegas Fary Djemy Francis, Deputi Kepala BP Batam Bidang Investasi dan Pengusahaan. (*)

BP Batam: IMOX 2025 Jadi Titik Temu Jejaring Global dan Investasi Maritim

On 13.29

Ariastuty Sirait memberi sambutan. Foto/Tari


BATAM - Kepala BP Batam yang diwakilkan oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait menghadiri seremoni Pembukaan 8th Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2025, Rabu (6/8/2025)


Ekshibisi maritim akbar ini dihelat di Lobby Radisson Golf & Convention Center Batam selama 3 hari, yakni pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2025, dengan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dan diprediksi akan menarik lebih dari 6.000 pengunjung mancanegara.


Menurut Kenny Yong, CEO PT. Fireworks Indonesia, IMOX tahun ini sedikit berbeda dari sebelumnya karena menempati dua lantai, dimana hal ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan peserta yang meningkat sekitar 30–40 persen dibanding tahun lalu.


Tentu saja hal tersebut disambut baik oleh Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk. Menurutnya, antusiasme tersebut menandakan keberhasilan Kota Batam dalam mempertahankan pesonanya sebagai destinasi investasi di Indonesia, khususnya sektor maritim.


“Industri kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, berkembang pesat setiap tahunnya. Sektor maritim merupakan komponen penting  mendorong ekspor non migas, penyediaan ribuan lapangan pekerjaan, dan tentunya mendukung pencapaian target investasi nasional,” ujar Jadi.


Senada dengan Jadi, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait menyampaikan, sesuai data yang telah  dihimpun oleh  Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, pada semester 1 tahun 2025 realisasi investasi Kota Batam mencapai Rp 38,15 triliun atau sekitar 63,58 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp 60 triliun.


“Hal ini dapat tercapai karena Kota Batam telah menyumbang lebih dari 60 persen  kapasitas produksi galangan kapal nasional, dimana sebanyak 135 shipyard ada di Kota Batam dan menjadikan Batam sebagai salah satu kontributor utama ekspor komponen serta jasa maritim ke kawasan Asia dan Timur Tengah,” jelasnya.


Tidak hanya itu, Presiden RI, Prabowo Subianto juga secara khusus menaruh perhatian ke Batam untuk menjadi mesin lokomotif perekonomian di Indonesia.


Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2025 dan PP nomor 28 tahun 2025 serta perubahan pada PP nomor 46 tahun 2021 mengenai luas wilayah kerja KPBPB Batam. 


Oleh karena itu, dalam sambutannya Ariastuty juga berharap pameran ini menjadi titik temu jejaring global agar terjalin kerja sama dan investasi baru yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri maritim Kota Batam, Provinsi Kepri, dan nasional


“Semoga ke depannya Kota Batam semakin mengukuhkan diri sebagai pilar industri maritim nasional dan pusat pengembangan industri alih kapal terkemuka di Indonesia," tutupnya.


Acara kemudian secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Prov. Kepri, Nyanyang Harris Pratamura dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke stan para peserta pameran.


Turut hadir dalam kegiatan, Anggota DPD RI, Ismeth Abdullah; Wakil Gubernur Prov. Kepri, Nyanyang Harris Pratamura; Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk; Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar; CEO Firework Group, Kenny Young; serta jajaran FKPD Kota Batam.(rud)

DPRD Batam Apresiasi KSOP Sediakan Life Jacket Station di Pelabuhan Pancung Sekupang

On 13.24

Peresmian life jacket station dihadiri unsur pimpinan DPRD Batam Rival Pribadi. Foto/Rud


BATAM – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Batam, Rival Pribadi SH, menghadiri peresmian life jacket station di Pelabuhan Boat Pancung, Sekupang. Kehadiran Rival mewakili unsur pimpinan legislatif sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan keselamatan transportasi laut antarpulau.


Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Yefri, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, sejumlah pejabat Pemko Batam, serta para pengemudi boat pancung yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Motor Sangkut (PPMS). Untuk diketahui, boat pancung Sekupang menyediakan jasa angkutan ke Pulau Belakangpadang dan pulau-pulau sekitarnya.

Dalam sambutannya, Rival Pribadi mengapresiasi inisiatif KSOP yang telah menyediakan life jacket atau baju pelampung bagi penumpang dan pengemudi boat pancung. Beliau menilai langkah ini menjadi terobosan penting dalam meningkatkan standar keselamatan pelayaran rakyat, khususnya bagi warga yang setiap hari menyeberang dari Sekupang menuju Belakangpadang dan pulau-pulau sekitarnya.

“Kami sangat berterima kasih dan apresiasi atas inisiasi KSOP ini. Tentunya kami di DPRD akan mendukung penuh, dan akan mendorong agar pada tahun anggaran mendatang pengadaan life jacket juga dapat diperluas bagi warga pesisir yang bergantung pada transportasi laut,” ujar Rival disambut tepukan para pengemudi boat pancung dan warga yang hadir, Rabu (6/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Rival bersama Yefri berkesempatan meninjau langsung fasilitas life jacket station yang didesain menyerupai gerai layanan mandiri. Mereka juga mencoba jaket pelampung yang tersedia sebagai simbol komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan pelayaran tradisional.

Dengan kehadiran life jacket station ini, diharapkan kualitas pelayanan transportasi laut rakyat semakin meningkat, tidak hanya dari sisi kenyamanan, tetapi juga keselamatan para pengguna jasa. KSOP Batam menyatakan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas inisiatif serupa di pelabuhan lainnya. 

“Burung kenek-kenek di atas atap, KSOP memang mantap,” demikian pantun ringkas Rival menutup sambutannya. (rud)

Ketua DPRD Batam Hadiri Pembukaan Pameran IMOX, Tegaskan Dukungan Terhadap Industri Maritim

On 12.09

Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin serius mendengar sambutan wagub Kepri. Foto/Rud


BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri pembukaan Pameran The 8th Indonesia Maritime Expo (IMOX) yang digelar di Hotel Radisson, Rabu (6/8/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dan diikuti oleh para pelaku usaha yang bergerak di sektor maritim, khususnya industri shipyard dan perkapalan di Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi pelaksanaan IMOX yang rutin digelar setiap tahun di Kota Batam. Beliau menilai, pameran ini menjadi salah satu wadah penting dalam mempertemukan pelaku industri, investor, serta pemerintah untuk membangun sinergi dalam pengembangan sektor maritim.

“DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota dan unsur Forkopimda senantiasa berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, terlebih bagi industri strategis seperti perkapalan dan maritim,” ujar Kamaluddin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa industri maritim merupakan salah satu sektor vital yang menopang pertumbuhan ekonomi Batam. Menurutnya, dukungan terhadap penguatan infrastruktur, investasi, dan regulasi yang ramah industri menjadi kunci agar sektor ini terus berkembang dan mampu bersaing di kancah global.

IMOX ke-8 ini menghadirkan berbagai produk, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang kemaritiman, serta menjadi ajang temu bisnis antara pelaku industri dari dalam dan luar negeri. Pameran ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan terbuka untuk umum. (rud)

BP Batam Gelar Bimtek SPIP Terintegrasi, Dorong Wujudkan Good Governance

On 21.27

Deputy Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain membuka Bimtek SPIP. Foto/Agam


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di IT Centre, Batam Centre, Selasa (5/8/2025). Bimtek dilaksanakan selama empat hari, 5-8 Agustus 2025. 


Bimtek ini dibuka langsung Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain dan diikuti 112 perserta dari asesor pusat dan asesor penilaian mandiri unit kerja di BP Batam. 


Bimtek ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Kawasan, Suko Sarjono; Auditor Ahli Madya, Budi Wiyono dan Auditor Ahli Muda, Andry Ritonga.


Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain mengatakan penyelenggaraan penilaian SPIP merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance melalui penyelenggaraan SPIP.


Ia menyebut nilai maturitas SPIP BP Batam tahun 2024 mencapai 3,292 atau telah memenuhi kakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level tiga dari lima tingkat maturitas.


Kendati demikian, pihaknya berkomitmen penuh untuk SPIP diimplementasikan dengan lebih baik dan untuk mencapai itu, katanya, perlu kesadaran seluruh pegawai BP Batam baik tingkat pimpinan dan staf bahwa internal control atau sistem pengendalian internal pemerintah itu adalah tanggung jawab bersama.


“Dengan peran dan kesadaran bersama, internal kontrol di BP Batam akan semakin baik dan semakin menjamin pencapaian tujuan strategis BP Batam kedepannya,” ujarnya.


Untuk itu, ia berharap melalui bimtek yang digelar dapat memberikan manfaat nyata bagi penigkatan komeptensi asesor dan kualitas penilaian serta peran aktif dari seluruh peserta dalam mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BP Batam.


“Saya harap juga nanti asesor-asesor yang dilatih saat ini bisa menyebarkan pengetahuannya, menyebarkan pemahamannya kepada seluruh insan BP Batam. Sehingga secara bersama-sama kualitas maturitas SPIP kita akan semakin meningkat,” harapnya.


Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Endry Abzan menambahkan penilaian maturitas SPIP dilaksanakan setiap tahun oleh BPKP. Penilaian SPIP, menurutnya, sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.


Disebutkan, penilaian SPIP merupakan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.


Adapun tingkat kematangan/maturitas SPIP memeiliki lima tingkatan maturitas, yaitu: belum ada (tidak ada level), rintisan (level 1), berkembang (level 2), terdefinisi (level 3), terkelola (level 4), dan terukur (level 5), yang dikategorikan telah mencapai tingkat optimum.


“Pelaksanakan bimtek selama empat hari ini untuk meningkatkan kompotensi Asesor Pusat, Asesor Penilaian Mandiri  dan Tim Penjamin Kualitas atas hasil penilaian di lingkungan BP Batam,” jelasnya.(gam)