EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Suzuki Tambah Warna New Carry Sejak GIIAS Surabaya 2025, Penuhi Kebutuhan Konsumen

On 13.31

Suzuki meluncurkan warna baru Prime Graphite Grey. Foto/SIS


SURABAYA – Bersamaan pembukaan GIIAS Surabaya 2025, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan penyegaran pada lini kendaraan komersial andalannya. Kali ini, Suzuki meluncurkan warna baru Prime Graphite Grey untuk New Carry yang resmi tersedia di seluruh jaringan penjualan Suzuki Indonesia mulai September 2025.


Penambahan sentuhan anyar ini berlaku untuk varian New Carry Pick Up AC/PS baik tipe flat deck maupun wide deck.

“Suzuki selalu berupaya mendengar kebutuhan konsumen, termasuk keinginan akan keberagaman warna pada New Carry. Kami memahami bahwa setiap pengusaha memiliki karakter dan identitas usahanya masing-masing. Karena itu, Suzuki menambahkan warna Prime Graphite Grey pada New Carry Pick Up untuk memberikan opsi baru. Lewat cara ini, konsumen dapat memilih kendaraan niaga yang lebih sesuai dengan citra bisnis mereka,” ujar Randy R. Murdoko, Dept. Head 4W Sales PT SIS.

Warna baru Prime Graphite Grey hadir melengkapi pilihan sebelumnya yaitu White, Metallic Silky Silver, dan Real Black. Kehadirannya ditujukan untuk menjawab permintaan konsumen yang semakin beragam, khususnya para pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan tidak hanya fungsional, tetapi juga merepresentasikan karakter bisnis mereka. 

Harga jual New Carry Pick Up Prime Graphite Grey juga tidak berbeda dengan varian warna lainnya, yakni mulai Rp178.700.000 (on the road DKI Jakarta). Dengan nilai tersebut, konsumen akan mendapatkan kendaraan dengan spesifikasi tangguh, efisien, dan ekonomis. Dari sisi kemampuan, kendaraan niaga ringan ini tetap unggul dengan daya angkut mencapai 1 ton, mesin bertenaga dan irit bahan bakar. Selain itu, reputasi dari segi durabilitas juga sudah diakui oleh berbagai kalangan pengusaha di Indonesia.

Selama hampir mencapai lima dekade, New Carry telah menjadi kendaraan penggerak ekonomi multi skala sekaligus berhasil membawa kesuksesan bisnis di Indonesia. Lewat kesesuaiannya terhadap kebutuhan pelaku usaha, New Carry menyediakan ruang bagi pengguna untuk selalu ada cerita menarik yang dapat diukir.

Suzuki mempercayai lewat penambahan warna baru, pelanggan memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih kendaraan. Tampilan mobil dapat disesuaikan identitas merek usaha mereka, baik untuk distribusi logistik, operasional harian, maupun kegiatan niaga lainnya.

“Surabaya dan Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap penjualan New Carry sekaligus menjadi basis pengguna terbanyak di Indonesia. Karena itu, Suzuki memilih momentum GIIAS Surabaya 2025 untuk memperkenalkan warna baru. Kami ingin para pengusaha di wilayah ini merasakan perhatian spesial dari Suzuki serta mendapatkan pilihan kendaraan niaga yang semakin sesuai dengan kebutuhan usaha mereka,” tutup Randy.(thr)




Editor: taher

128 Badan Publik Ikuti Sosialisasi Taknis Monev Komisi Informasi Kepri

On 15.14

SOSIALISASI MONEV KI – Suasana sosialisasi daring terkait monitoring dan evaluasi (Monev) badan public di Provinsi Kepri oleh Komisi Informasi di Collaboration Room Diskominfo Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (26/8/2025).


TANJUNGPINANG – Sebanyak 128 badan public di seluruh Provinsi Kepri mengikuti sosialisasi teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik 2025 yang digelar oleh KI Kepri, Selasa (26/8/2025). Sosialisasi teknis ini merupakan persiapan bagi badan publik sebelum pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau Kuisioner Penilaian Mandiri yang akan berlangsung selama satu bulan ke depan.

Sosialisasi yang berlangsung secara zoom meeting yang berpusat di Collaboration Room Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri, Dompak ini, diikuti oleh administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Sosialisasi dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Kepri Arison, SH, MH. serta dipandu oleh Koordinator Monev 2025, Encik Afrizal selaku Komisioner KI bidang Kelembagaan serta Alfian Zainal, Komisioner KI bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). 

Arison saat mengatakan, Monev ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik dan Perki Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monev KIP. 

Pada tahun ini, KI Kepri mengundang  156 badan publik di seluruh Kepri untuk berpartisipasi dalam Monev ini.  Meskipun ada badan publik yang tidak hadir dakam sosialisasi, namun materi terkait pedoman teknis Monev ini tetap dikirmkan ke badan public terkait melalui PPID.

“Mengutip UU 14/2008, Badan Publik adalah seluruh lembaga yang pada pelaksanaan kegiatannya menggunakan anggaran negara, anggaran public atau bantuan luar negeri. Namun, tentu saja tidak semua yang kita undang. Hanya badan public yang sudah memiliki PPID,” kata Arison.

Arison berharap pelaksanaan Monev tahun ini lebih baik disbanding tahun sebelumnya. Ukurannya adalah, banyak badan public yang naik kelas disbanding tahun lalu. “Kalau dulu kurang atau tidak informasit, tahun ini meningkat, minimal menuju informatif. Bahkan, kalau dapat semuanya informatif. Hal ini akan berdampak pada hasil Monev Pemprov Kepri di tingkat nasional,” kata Arison.

Afrizal mengatakan, Monev terhadap badan public ini dibagi atas enam kelompok. Yakni, lembaga vertikal tingkat provinsi; lembaga vertikal tingkat kabupaten dan kota; pemerintahan kabupaten/kota; perangkat daerah tingkat provinsi; perguruan tinggi serta partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kepri.

Penilaian Monev terdiri atas dua tahap, dimulai dengan pengisian kuisioner SAQ yang setiap pertanyaannya memiliki nilai. Ada ratusan pertanyaan dalam SAQ yang dikelompokkan dalam enam aspek. Yakni, aspek kualitas informasi; jenis informasi; sarana dan prasarana; komitmen organisasi; digitalisasi dan pelayanan informasi. Setiap pertanyaan dalam SAQ dilengkapi oleh dokumen pendukung atau foto-foto.

Tahap selanjutnya, bagi badan public yang masuk dalam kategori informatif, akan diundang mengikuti tahap kedua, yakni visitasi atau presentasi. Tahap ini terdiri atas tiga aspek. Pertama, untuk menguji kesesuaian sarana prasarana badan publik dengan yang diisikan dalam SAQ, pemahaman PPID tentang tata kelola layanan informasi serta komitmen badan public terhadap KIP. 

“Tahap kedua ini untuk menentukan rangking badan public,” kata Arison, “Tentu ada bonus nilai bagi kami jika yang hadir dalam menjelaskan tata kelola informasi ini adalah pimpinan tertinggi. Hal ini akan menggambarkan komitmen pimpinan lembaga terhadap keterbukaan informasi public.”

Meski demikian, kata Arison, rangking tersebut sifatnya hanyalah penyemangat bagi badan publik. Hal yang paling penting adalah, bagaimana badan public masuk dalam kategori informatif pada pengisian SAQ.  (*)




DPRD Batam Dukung Penuh Peluncuran Logo dan Maskot Pekan Olahraga Kota 2025

On 23.03

Sony Christanto didampingi Ketua Koni Kepri Usep serius peluncuran maskot dan logo Porkot. Foto/Rudi


BATAM - Anggota DPRD Kota Batam, Sony Christanto, turut menghadiri acara peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Kota (Porkot) Batam Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Senin (25/8/2025).


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri oleh jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam, perwakilan organisasi cabang olahraga, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Sony Christanto menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Porkot Batam ke-VI tahun 2025. Menurutnya, kehadiran ajang olahraga bergengsi ini menjadi momen penting bagi dunia olahraga Batam, mengingat perhelatan serupa terakhir kali digelar sekitar tujuh tahun lalu.

“Porkot Batam 2025 adalah momentum kebangkitan olahraga di Kota Batam. Setelah sekian lama vakum, kini semangat itu kembali dihidupkan,” ujarnya.

Sony menilai Porkot tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet berbakat yang berpotensi mengharumkan nama Batam di level yang lebih tinggi. Ia berharap Porkot tahun ini dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga, sekaligus memotivasi lahirnya talenta baru dari generasi muda.

Selain menyoroti pentingnya kompetisi, Sony juga mengapresiasi desain logo dan maskot Porkot Batam 2025 yang dinilainya memiliki filosofi mendalam. Menurutnya, karya tersebut tidak sekadar menjadi simbol perhelatan olahraga, tetapi juga merepresentasikan semangat juang dan kebersamaan seluruh masyarakat Batam untuk menggelorakan kembali gairah olahraga.

“Logo dan maskot ini mengandung makna semangat yang membara dan energi positif untuk memajukan dunia olahraga di Batam,” ungkapnya.(ter)





Editor: taher

Jaga Kualitas Air Baku Waduk Muka Kuning, BP Batam Tutup Akses ke Telaga Bidadari

On 11.55

Ditpam BP Batam menutup lolasi jalan menuju Telaga Bidadari. Foto/Dipa Nusantara


BATAM - BP Batam melalui Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan menutup akses masuk ke Telaga Bidadari dari arah Tembesi Buton, Kamis (21/8/2025).


Langkah ini bertujuan untuk melindungi Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Muka Kuning dari aktivitas warga yang berpotensi menurunkan kualitas air baku. Mengingat, waduk ini merupakan salah satu sumber utama air bersih bagi masyarakat Batam.


Kepala Seksi Pengamanan Objek Vital Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam, Genduk Afreni, menegaskan bahwa Telaga Bidadari bukanlah kawasan wisata, melainkan bagian penting dari DTA yang fungsinya harus dijaga bersama.


Upaya ini, lanjut Genduk, sekaligus menindaklanjuti arahan Kepala BP Batam dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di sekitar waduk.


“Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak masuk dan beraktivitas ke Telaga Bidadari. Kami tegaskan bahwa kawasan ini bukan tempat wisata, melainkan bagian dari DTA Mukakuning,” ujar Genduk.


Ia berharap, seluruh masyarakat maupun komunitas pencinta alam dan wisata dapat memahami langkah penutupan ini.


Apalagi sejak lama, BP Batam secara aktif mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas air baku di area tangkapan air (DTA).


Bahkan, penegakan aturan terhadap bangunan liar di sekitar waduk juga terus berjalan guna memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat dan industri di Batam.


“Kebersihan dan upaya lain yang bertujuan melindungi ekosistem waduk mesti kita dukung. Tujuannya agar kualitas pasokan air bersih ke masyarakat Batam bisa terpenuhi,” pesannya. (ter)




Editor: taher

Hadiri Pelantikan PII, BP Batam Dukung Upaya Perkuat Peran Insinyur Lokal

On 12.00

Alexander Zulkarnain. Foto/Dipa Nusantara


BATAM - BP Batam melalui Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain, menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Kota Batam periode 2025–2028 di Auditorium Politeknik Negeri Batam, Sabtu (23/8/2025).


Alexander yang hadir mewakili Kepala BP Batam mengapresiasi peran PII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional maupun daerah.


Ia menekankan bahwa karya para insinyur berkontribusi besar terhadap transformasi Batam sebagai gerbang investasi dan pusat ekonomi hijau.


“Selamat kepada pengurus PII Cabang Batam. Transformasi Batam sebagai daerah strategis pengembangan teknologi digital dan pusat ekonomi hijau membutuhkan dukungan para insinyur,” ujarnya.


Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa BP Batam mendukung upaya PII dalam memperkuat peran insinyur lokal.


Selain sebagai organisasi profesi, kata Alexander, PII juga berperan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan Batam menuju Smart City.


“Batam memiliki posisi yang strategis sebagai gerbang investasi dan industri. Peran insinyur kita harapkan dapat membuat lompatan besar terhadap Kota Batam tercinta,” pungkasnya.


Turut hadir dalam kegiatan Anggota DPD RI, Ria Saptarika; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri, Guntur Sakti; Ketua Umum PII Batam, Junaidi dan pengurus PII pusat. (dpn)




Editor: taher

Terima Pengaduan Sopir Taksi Punggur, Komisi III DPRD Kota Batam Agendakan RDPU

On 12.08

Para sopir taksi Pelabuhan Domestik Punggur mengeluhkan nasib mereka ke wakil rakyat. Foto/Rudi 


BATAM – Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi ST, bersama anggota Komisi III, Ir Anang Adhan, menerima langsung pengaduan para pengemudi taksi konvensional Pelabuhan Domestik Telaga Punggur, Kamis (21/8/2025).


Dalam pertemuan tersebut, para sopir taksi menyampaikan keluhan terkait dugaan intimidasi serta pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi taksi online. Polemik ini disebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD serta instansi terkait agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah.

Rudi juga mengingatkan para pengemudi taksi konvensional untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan, mengingat Pelabuhan Punggur merupakan fasilitas umum yang setiap harinya digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan. “Masyarakat tentu menginginkan rasa aman dan nyaman saat berada di pelabuhan. Ini yang harus sama-sama kita jaga,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRD Batam akan mengupayakan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna memediasi kedua belah pihak. Rudi berharap forum tersebut dapat menjadi ruang dialog yang sehat.

“Kami ingin semua pihak berbicara dengan hati yang sejuk, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar untuk kepentingan bersama,” tambahnya.(rud)






Editor: taher

BP Batam Gelar FGD Monev Pengelolaan Pengaduan, Dorong Peningkatan Partisipasi Publik

On 17.32

Para peserta FGD foto bersama Alexander Zulkarnain. Foto/Agam


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan di IT Centre, Batam Centre, Rabu (20/8/2025).


Monev dibuka langsung Anggota/Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain dan diikuti 90 perserta dari unit kerja di BP Batam.


Monev ini turut menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB yaitu Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Insan Fahmi dan Analis Kebijakan Ahli Madya, Sudibyo Aji Wijaksono. 


Anggota/Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain mengatakan penyelenggaraan monev untuk mendapatkan wawasan dan masukan dalam meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan yang efektif. 


“Kita harus melihat bagaimana sistem pengaduan kita bisa ditingkatkan kualitasnya, sehingga semakin bisa dipercaya dan semakin bermanfaat bagi pengambilan keputusan BP Batam,” katanya.


Menurutnya, ada dua hal yang perlu lebih ditingkatkan bagi pengelola pengaduan. Pertama, anonimitas atau menjaga identitas pengadu sehingga masyarakat mau mengadu kepada Lembaga/intansi. Kedua, sistem monitoring laporan pengaduan, agar masyarakat bisa memantau perkembangan aduan.


“Menurut saya itu penting dari sebuah sistem pengaduan dan akan meningkatkan postur dan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat,” jelasnya. 


Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BP Batam, Endry Abzan menambahkan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditangani secara professional dan terintegrasi. Hal itu sebagaimana amanat UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Kebijakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).


"Sepanjang Semester I Tahun 2025, BP Batam mencatat sebanyak 40.892 aduan. Dari total itu sebanyak 40.277 aduan atau 98,49% jumlah pengaduan telah selesai ditindaklanjuti," ujarnya.


Lebih lanjut, disebutkan, BP Batam memiliki tiga mekanisme penanganan pengaduan melalui situs lapor.go.id atau SMS ke 1708, kotak pengaduan yang ditempatkan di semua unit layanan dan pengaduan langsung atau lainnya (Whatsapp, B-Care, Email CSIRT BP Batam, Customer Care, tawk.to, email, Kantor Pelayanan Pelanggan, Call Centre, Media Sosial, Kuisioner dan SAPA Batam).


Ia pun berharap pelaksanaan FGD monev ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kapasitas dan pemahaman unit kerja terkait bagaimana mengelola pengaduan secara responsive, transparan dan akuntabel.(gam)




Editor: taher