EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Prihatin Eskalasi Politik Nasional, BP Batam dan Pemko Batam Batalkan Pesta Rakyat HUT RI ke-80

On 20.11

ASLI sampaikan pembatalan acara akibat demo ricuh nasional. Foto/Dipa


BATAM - BP Batam dan Pemerintah Kota Batam resmi membatalkan/menunda sampai waktu yang ditentukan penyelenggaraan “Pesta Rakyat Rangkaian Perayaan HUT RI ke-80” yang berlangsung di Dataran Engku Putri, Sabtu (30/8/2025).


Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa keputusan ini sebagai bentuk penghormatan dan empati terhadap kondisi nasional saat ini.


Lebih lanjut, Amsakar menyebut bahwa keputusan ini juga merupakan bentuk keprihatinan atas eskalasi politik yang terjadi di beberapa daerah.


“Kami bersama unsur Forkopimda sudah sepakat dengan ini. Semoga keputusan ini mampu menumbuhkan rasa empati kita terhadap eskalasi politik nasional,” ujar Amsakar bersama Li Claudia Chandra.


Amsakar juga memohon maaf kepada seluruh tamu undangan, panitia pelaksana dan masyarakat Batam atas keputusan ini. Ia berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut dan bersama-sama mendoakan kondisi bangsa segera kembali kondusif.


Di samping itu, Amsakar mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, dan situasi kondusif di Kota Batam.


Dengan harapan, seluruh elemen masyarakat dapat menjaga stabilitas daerah guna membangun Batam sebagai kota ramah investasi.


“Mari bersama-sama kita menjaga situasi kondusif Kota Batam tercinta dan mendoakan kebaikan bagi kondisi bangsa Indonesia,” harapnya. (dpn)




Editor: taher

BP Batam-Mayapada Lakukan Peletakan Batu Pertama RS Internasional MABIH di KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Sekupang

On 14.15

Jajaran direksi Mabih dan Kepala BP Batam lakukan seremonial batu pertama. Foto/Agam


BATAM – BP Batam mengapresiasi langkah cepat Mayapada Healthcare menyelenggarakan seremoni peletakan batu pertama rumah sakit berstandar internasional, Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, Sekupang.


Acara ini dipimpin oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Achmad, bersama Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang, dan Presiden Komisaris Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir.


Dimulainya pembangunan MABIH menandai langkah besar Indonesia dalam memperkuat ekosistem layanan kesehatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan di luar negeri.


*Kepala BP Batam Amsakar Achmad* memberikan apresiasi  pada seremoni peletakan batu pertama Mayapada Apollo Batam International Hospital.


"Kami menyambut baik, setelah ditetapkan KEK 2024, Mayapada melakukan langkah cepat pada 2025 ini sudah memulai groundbreaking. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden bagaimana Batam dapat berkontribusi signifikan dalam mendorong ekonomi dan menarik investasi." Kata Amsakar.


Ia mendukung percepatan pembangunan MABIH menjadi salah satu bagian dari partner yang akan berinvestasi di Batam dan menjadikan Batam sebagai Hub Kesehatan Internasional.


"Kehadiran Mayapada yang berstandar internasional, maka yang sebelumnya menyebrang keluar negeri untuk berobat, nanti cukup di sini. Bahkan kita optimis dapat menarik pasien luar negeri untuk berobat kesini. Mayapada akan jadi destinasi baru bagi wisata kesehatan Batam." Ujar Amsakar.


Ia juga berharap, MABIH dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Batam melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi ratusan tenaga professional dan peningkatan daya saing daerah.


MABIH akan dibangun di dalam Kawasan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Sekupang, lokasi tepatnya berada disamping taman wisata taman rusa. 


Lahir dari kolaborasi Mayapada Healthcare bersama Apollo Hospitals India, MABIH akan hadir dengan konsep green hospital yang didesain oleh HKS Singapore, Medical Planner; memiliki 11 lantai, 1 semi basement, dan berkapasitas 250 tempat tidur.


Dengan nilai investasi lebih dari 1 Trilliun Rupiah, MABIH ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi rumah sakit internasional swasta pertama di kawasan ekonomi khusus, menyusul Bali International Hospital milik pemerintah di KEK Sanur, Bali. 


*Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili oleh Rizal Edwin Manansang, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)* mengungkapkan bahwa hampir dua juta masyarakat Indonesia setiap tahunnya masih berobat ke luar negeri, dengan potensi kebocoran devisa mencapai Rp200 triliun.


 “Kehadiran rumah sakit berstandar internasional di dalam negeri akan menjadi solusi untuk mengurangi fenomena tersebut, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional." Kata Rizal Edwin Manasang.


KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam merupakan terobosan strategis pemerintah, melanjutkan KEK kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan di Sanur Bali, untuk menghadirkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional. 


"Dengan inisiatif ini, Batam dapat menghadirkan layanan kesehatan berkelas internasional bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional.” ujar Rizal. 


*MABIH Investasi 1 Trilliun, Kolaborasi Klinis Bersama Apollo Hospitals India*


Sementara itu, *Jonathan Tahir, Presiden Komisaris Mayapada Healthcare* menjelaskan bahwa pembangunan Mayapada Apollo Batam International Hospital bukan sekadar investasi di bidang kesehatan, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa. 


"Kami percaya setiap orang Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan berstandar internasional tanpa harus pergi jauh ke luar negeri." Kata Jonathan Tahir. 


"Kenapa di Batam, kami ingin menjawab tantangan dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto bahwa bagaimana kami swasta bisa berkontribusi bagi negeri menahan devisa keluar dimana banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri akan memilih berobat ke dalam negeri.” Kata Jonathan Optimis.


MABIH akan dilengkapi dengan peralatan medis mutakhir di setiap layanan unggulannya, menjadi solusi nyata untuk menekan arus pasien berobat ke luar negeri.


Mulai dari kardiovaskular, onkologi, neurologi, gastrohepatologi, hingga ortopedi, seluruh center of excellence dirancang untuk menangani kasus kompleks seperti transplantasi organ dan pengobatan kanker dengan pendekatan komprehensif dan berbasis teknologi terkini.


Teknologi-teknologi maju seperti pemantauan jantung berbasis AI, terapi sel dan genetik, pencitraan diagnostik presisi, hingga bedah robotik generasi terbaru akan menjadi bagian integral dari layanan. (gam)




Editor: taher

BP Batam Gelar Konsultasi Publik Rancangan Perubahan PP 46 Tahun 2007 Terkait Perluasan Wilayah

On 13.46

Para peserta sosialisasi tampak khusuk mendengar pemaparan BP Batam. Foto/Nova


BATAM - Badan Pengusahaan Batam menggelar acara Konsultasi Publik Rancangan Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.


Kegiatan digelar di Ruang Balairungsari pada Selasa siang (26/8/2025) dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Elen Setiadi melalui virtual zoom dan melibatkan seluruh partisipan publik.


Konsultasi Publik ini digelar guna menyerap aspirasi dan masukan berbagai pihak dalam rancangan perubahan PP 46 Tahun 2007. Dengan harapan perluasan wilayah mampu membuka peluang investasi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan internasional.


Hadir secara daring dan luring diantaranya perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jajaran dan pimpinan BP Batam, Forkopimda Kota Batam, akademisi, asosiasi dan perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepri serta Lembaga Adat Melayu Kepri.


Elen Setiadi dalam sambutannya mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada Batam agar dapat menjadi Kawasan andalan di Indonesia dalam pengembangan Kawasan ekonomi dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat.


 “Arahan Presiden tanggal 13 Maret dan 22 Mei 2025 agar BP Batam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, simplifikasi regulasi dan perizinan, penyelesaian lahan, optimalisasi sektor strategis dan destinasi pariwisata.” Kata Elen.


Pemerintah memberikan target perekonomian Batam dapat tumbuh 2% diatas nasional, yakni sebesar 10%. 


Sehingga, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan dengan penerbitan PP 25 Tahun 2025 dan PP 28 Tahun 2025 untuk mendorong peran KPBPB berperan lebih optimal sebagai pusat logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


“Berdasarkan arahan tersebut, kami telah mendiskusikan perubahan dalam PP 46 Tahun 2007, dengan pokok perubahan yakni perluasan wilayah KPBPB Batam yang sebelumnya 8 Pulau saat ini ditambah 14 pulau dan sebagian kecil wilayah perairan.” ujar Elen Setiadi.


Dengan perluasan tersebut, Elen menjelaskan diharapkan investasi yang tidak tertampung di Batam, bisa dioptimalkan ke wilayah sekitar yang juga memiliki fasilitas KPBPB dengan adanya perluasan ini.


“Wilayah baru akan diberikan fasilitas sama dengan wilayah FTZ Batam. Artinya akan ada Kawasan unggulan baru dengan adanya fasilitas dan kemudahan." Kata Elen.


Konsultasi publik dilanjutkan dengan Pemaparan Rancangan Perubahan PP 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disampaikan oleh Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad.


Sudirman Saad menegaskan dalam paparan dan sesi tanya jawab bahwa hak-hak terhadap swasta dan masyarakat sekitar akan dihormati dan diberikan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.


“hak warga yang belum punya hak milik, namun secara substantif telah berada disana, akan diprioritaskan.” Tutur Sudirman Saad.


Ia menambahkan, “Meskipun akan dikembangkan sebagai daerah investasi, masyarakat dapat hidup secara alamiah dan perlu diproteksi lingkungan di pesisir, serta wilayah tangkapan nelayan akan tetap dihormati.” terang Sudirman Saad.


Sementara bagi swasta yang telah ada di sana, Sudirman menjelaskan bahwa Hak Atas Tanah yang sudah ada sebelum masuk ke FTZ, akan diakui sampai selesai jangka waktunya. 


Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta dari berbagai lembaga dan asosiasi mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan maupun pertanyaan secara langsung.


Harapan utama publik adalah agar dalam Pembangunan Perluasan Wilayah tersebut, BP Batam dapat mengedepankan kehidupan masyarakat pesisir dan kampung tua, mengedepankan mediasi dengan pihak swasta yang telah ada di sana, serta memperhatikan keselamatan lingungan pesisir, hutan dan laut.


Masukan komprehensif dari konsultasi publik ini ditampung secara baik oleh BP Batam guna menyempurnakan Rancangan Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.


Revisi PP ini membawa beberapa tujuan utama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Batam agar lebih kompetitif, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, manufaktur, perdagangan internasional dan pariwisata, serta memberikan kepastian hukum melalui integrasi wilayah darat dan laut dalam satu kesatuan KPBPB Batam.(nva)




Editor: taher

Suzuki Tambah Warna New Carry Sejak GIIAS Surabaya 2025, Penuhi Kebutuhan Konsumen

On 13.31

Suzuki meluncurkan warna baru Prime Graphite Grey. Foto/SIS


SURABAYA – Bersamaan pembukaan GIIAS Surabaya 2025, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan penyegaran pada lini kendaraan komersial andalannya. Kali ini, Suzuki meluncurkan warna baru Prime Graphite Grey untuk New Carry yang resmi tersedia di seluruh jaringan penjualan Suzuki Indonesia mulai September 2025.


Penambahan sentuhan anyar ini berlaku untuk varian New Carry Pick Up AC/PS baik tipe flat deck maupun wide deck.

“Suzuki selalu berupaya mendengar kebutuhan konsumen, termasuk keinginan akan keberagaman warna pada New Carry. Kami memahami bahwa setiap pengusaha memiliki karakter dan identitas usahanya masing-masing. Karena itu, Suzuki menambahkan warna Prime Graphite Grey pada New Carry Pick Up untuk memberikan opsi baru. Lewat cara ini, konsumen dapat memilih kendaraan niaga yang lebih sesuai dengan citra bisnis mereka,” ujar Randy R. Murdoko, Dept. Head 4W Sales PT SIS.

Warna baru Prime Graphite Grey hadir melengkapi pilihan sebelumnya yaitu White, Metallic Silky Silver, dan Real Black. Kehadirannya ditujukan untuk menjawab permintaan konsumen yang semakin beragam, khususnya para pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan tidak hanya fungsional, tetapi juga merepresentasikan karakter bisnis mereka. 

Harga jual New Carry Pick Up Prime Graphite Grey juga tidak berbeda dengan varian warna lainnya, yakni mulai Rp178.700.000 (on the road DKI Jakarta). Dengan nilai tersebut, konsumen akan mendapatkan kendaraan dengan spesifikasi tangguh, efisien, dan ekonomis. Dari sisi kemampuan, kendaraan niaga ringan ini tetap unggul dengan daya angkut mencapai 1 ton, mesin bertenaga dan irit bahan bakar. Selain itu, reputasi dari segi durabilitas juga sudah diakui oleh berbagai kalangan pengusaha di Indonesia.

Selama hampir mencapai lima dekade, New Carry telah menjadi kendaraan penggerak ekonomi multi skala sekaligus berhasil membawa kesuksesan bisnis di Indonesia. Lewat kesesuaiannya terhadap kebutuhan pelaku usaha, New Carry menyediakan ruang bagi pengguna untuk selalu ada cerita menarik yang dapat diukir.

Suzuki mempercayai lewat penambahan warna baru, pelanggan memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih kendaraan. Tampilan mobil dapat disesuaikan identitas merek usaha mereka, baik untuk distribusi logistik, operasional harian, maupun kegiatan niaga lainnya.

“Surabaya dan Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap penjualan New Carry sekaligus menjadi basis pengguna terbanyak di Indonesia. Karena itu, Suzuki memilih momentum GIIAS Surabaya 2025 untuk memperkenalkan warna baru. Kami ingin para pengusaha di wilayah ini merasakan perhatian spesial dari Suzuki serta mendapatkan pilihan kendaraan niaga yang semakin sesuai dengan kebutuhan usaha mereka,” tutup Randy.(thr)




Editor: taher

128 Badan Publik Ikuti Sosialisasi Taknis Monev Komisi Informasi Kepri

On 15.14

SOSIALISASI MONEV KI – Suasana sosialisasi daring terkait monitoring dan evaluasi (Monev) badan public di Provinsi Kepri oleh Komisi Informasi di Collaboration Room Diskominfo Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (26/8/2025).


TANJUNGPINANG – Sebanyak 128 badan public di seluruh Provinsi Kepri mengikuti sosialisasi teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik 2025 yang digelar oleh KI Kepri, Selasa (26/8/2025). Sosialisasi teknis ini merupakan persiapan bagi badan publik sebelum pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau Kuisioner Penilaian Mandiri yang akan berlangsung selama satu bulan ke depan.

Sosialisasi yang berlangsung secara zoom meeting yang berpusat di Collaboration Room Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri, Dompak ini, diikuti oleh administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Sosialisasi dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Kepri Arison, SH, MH. serta dipandu oleh Koordinator Monev 2025, Encik Afrizal selaku Komisioner KI bidang Kelembagaan serta Alfian Zainal, Komisioner KI bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). 

Arison saat mengatakan, Monev ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik dan Perki Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monev KIP. 

Pada tahun ini, KI Kepri mengundang  156 badan publik di seluruh Kepri untuk berpartisipasi dalam Monev ini.  Meskipun ada badan publik yang tidak hadir dakam sosialisasi, namun materi terkait pedoman teknis Monev ini tetap dikirmkan ke badan public terkait melalui PPID.

“Mengutip UU 14/2008, Badan Publik adalah seluruh lembaga yang pada pelaksanaan kegiatannya menggunakan anggaran negara, anggaran public atau bantuan luar negeri. Namun, tentu saja tidak semua yang kita undang. Hanya badan public yang sudah memiliki PPID,” kata Arison.

Arison berharap pelaksanaan Monev tahun ini lebih baik disbanding tahun sebelumnya. Ukurannya adalah, banyak badan public yang naik kelas disbanding tahun lalu. “Kalau dulu kurang atau tidak informasit, tahun ini meningkat, minimal menuju informatif. Bahkan, kalau dapat semuanya informatif. Hal ini akan berdampak pada hasil Monev Pemprov Kepri di tingkat nasional,” kata Arison.

Afrizal mengatakan, Monev terhadap badan public ini dibagi atas enam kelompok. Yakni, lembaga vertikal tingkat provinsi; lembaga vertikal tingkat kabupaten dan kota; pemerintahan kabupaten/kota; perangkat daerah tingkat provinsi; perguruan tinggi serta partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kepri.

Penilaian Monev terdiri atas dua tahap, dimulai dengan pengisian kuisioner SAQ yang setiap pertanyaannya memiliki nilai. Ada ratusan pertanyaan dalam SAQ yang dikelompokkan dalam enam aspek. Yakni, aspek kualitas informasi; jenis informasi; sarana dan prasarana; komitmen organisasi; digitalisasi dan pelayanan informasi. Setiap pertanyaan dalam SAQ dilengkapi oleh dokumen pendukung atau foto-foto.

Tahap selanjutnya, bagi badan public yang masuk dalam kategori informatif, akan diundang mengikuti tahap kedua, yakni visitasi atau presentasi. Tahap ini terdiri atas tiga aspek. Pertama, untuk menguji kesesuaian sarana prasarana badan publik dengan yang diisikan dalam SAQ, pemahaman PPID tentang tata kelola layanan informasi serta komitmen badan public terhadap KIP. 

“Tahap kedua ini untuk menentukan rangking badan public,” kata Arison, “Tentu ada bonus nilai bagi kami jika yang hadir dalam menjelaskan tata kelola informasi ini adalah pimpinan tertinggi. Hal ini akan menggambarkan komitmen pimpinan lembaga terhadap keterbukaan informasi public.”

Meski demikian, kata Arison, rangking tersebut sifatnya hanyalah penyemangat bagi badan publik. Hal yang paling penting adalah, bagaimana badan public masuk dalam kategori informatif pada pengisian SAQ.  (*)




DPRD Batam Dukung Penuh Peluncuran Logo dan Maskot Pekan Olahraga Kota 2025

On 23.03

Sony Christanto didampingi Ketua Koni Kepri Usep serius peluncuran maskot dan logo Porkot. Foto/Rudi


BATAM - Anggota DPRD Kota Batam, Sony Christanto, turut menghadiri acara peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Kota (Porkot) Batam Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Senin (25/8/2025).


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri oleh jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam, perwakilan organisasi cabang olahraga, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Sony Christanto menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Porkot Batam ke-VI tahun 2025. Menurutnya, kehadiran ajang olahraga bergengsi ini menjadi momen penting bagi dunia olahraga Batam, mengingat perhelatan serupa terakhir kali digelar sekitar tujuh tahun lalu.

“Porkot Batam 2025 adalah momentum kebangkitan olahraga di Kota Batam. Setelah sekian lama vakum, kini semangat itu kembali dihidupkan,” ujarnya.

Sony menilai Porkot tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet berbakat yang berpotensi mengharumkan nama Batam di level yang lebih tinggi. Ia berharap Porkot tahun ini dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga, sekaligus memotivasi lahirnya talenta baru dari generasi muda.

Selain menyoroti pentingnya kompetisi, Sony juga mengapresiasi desain logo dan maskot Porkot Batam 2025 yang dinilainya memiliki filosofi mendalam. Menurutnya, karya tersebut tidak sekadar menjadi simbol perhelatan olahraga, tetapi juga merepresentasikan semangat juang dan kebersamaan seluruh masyarakat Batam untuk menggelorakan kembali gairah olahraga.

“Logo dan maskot ini mengandung makna semangat yang membara dan energi positif untuk memajukan dunia olahraga di Batam,” ungkapnya.(ter)





Editor: taher

Jaga Kualitas Air Baku Waduk Muka Kuning, BP Batam Tutup Akses ke Telaga Bidadari

On 11.55

Ditpam BP Batam menutup lolasi jalan menuju Telaga Bidadari. Foto/Dipa Nusantara


BATAM - BP Batam melalui Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan menutup akses masuk ke Telaga Bidadari dari arah Tembesi Buton, Kamis (21/8/2025).


Langkah ini bertujuan untuk melindungi Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Muka Kuning dari aktivitas warga yang berpotensi menurunkan kualitas air baku. Mengingat, waduk ini merupakan salah satu sumber utama air bersih bagi masyarakat Batam.


Kepala Seksi Pengamanan Objek Vital Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam, Genduk Afreni, menegaskan bahwa Telaga Bidadari bukanlah kawasan wisata, melainkan bagian penting dari DTA yang fungsinya harus dijaga bersama.


Upaya ini, lanjut Genduk, sekaligus menindaklanjuti arahan Kepala BP Batam dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di sekitar waduk.


“Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak masuk dan beraktivitas ke Telaga Bidadari. Kami tegaskan bahwa kawasan ini bukan tempat wisata, melainkan bagian dari DTA Mukakuning,” ujar Genduk.


Ia berharap, seluruh masyarakat maupun komunitas pencinta alam dan wisata dapat memahami langkah penutupan ini.


Apalagi sejak lama, BP Batam secara aktif mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas air baku di area tangkapan air (DTA).


Bahkan, penegakan aturan terhadap bangunan liar di sekitar waduk juga terus berjalan guna memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat dan industri di Batam.


“Kebersihan dan upaya lain yang bertujuan melindungi ekosistem waduk mesti kita dukung. Tujuannya agar kualitas pasokan air bersih ke masyarakat Batam bisa terpenuhi,” pesannya. (ter)




Editor: taher