EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Akreditasi "Dewa" di Gerbang Pa PK TNI: Sebuah Miskoordinasi Regulasi?

On 12.41



Oleh : Benny, Ketua Asosiasi Planters Muda Indonesia Sumatera Selatan


Rekrutmen Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (Pa PK TNI) yang akan ditutup pendaftarannya pada 25 Oktober 2025 merupakan langkah yang sangat progresif. Pembukaan kesempatan karier di level perwira, khususnya bagi lulusan bidang pangan, menunjukkan keseriusan negara dalam menarik figur pemimpin berpendidikan tinggi untuk memastikan masa depan pangan yang baik dan berkelanjutan. Lulusan dengan 144 SKS atau lebih diyakini memiliki keterampilan manajerial yang mumpuni.

Namun, semangat baik ini terancam dibatasi oleh satu instrumen administrasi: persyaratan akreditasi minimal "B" / "Baik Sekali." Dalam praktiknya, kebijakan ini dipandang sebagai jurang pembatas dan berpotensi menciptakan kesenjangan regulasi yang tidak adil bagi calon-calon potensial terbaik bangsa.

Data Akreditasi Perguruan Tinggi (Sumber : https://www.banpt.or.id/data-akreditasi/distribusi-peringkat-akreditasi/)





Akreditasi: Menghalangi Potensi Terbaik Bangsa

Mengandalkan instrumen akreditasi sebagai passing grade berarti menutup mata terhadap kenyataan lapangan. Jika hanya berpegangan pada administrasi perguruan tinggi, tidak terhitung berapa banyak potensi putra-putri terbaik yang harus tereliminasi sebelum berjuang.

Penting untuk mendalami latar belakang calon pendaftar yang berasal dari kampus dengan akreditasi kurang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan geografis (hanya ada satu kampus yang bisa diakses), atau keterbatasan finansial yang menghalangi mereka mengakses kampus favorit (PTN) maupun beasiswa "pra-sejahtera" di PTS, adalah realitas yang tidak dapat diabaikan.

Mereka yang telah berjuang menempuh pendidikan tinggi sudah seyogianya diberikan kesempatan yang sama oleh bangsa ini. Negara tidak boleh meninggalkan mereka. Oleh karena itu, persoalan akreditasi ini mendesak untuk didudukkan bersama agar isu "Angka Partisipasi Kasar" diimbangi dengan keadilan kesempatan bagi anak bangsa.

Miskoordinasi Regulasi dan Seruan Keadilan Informasi

Persyaratan “Akreditasi universitas dan jurusan/program studi minimal 'B' / Baik Sekali (SAAT LULUS)” jelas mencerminkan miskoordinasi antar instrumen bangsa. Regulasi terbaru dari Kemendikbudristek telah menetapkan status akreditasi baru (“Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, atau Tidak Terakreditasi”), membuat penggunaan standar lama menjadi sumir.

Meskipun dapat dimaklumi bahwa persyaratan awal ini merupakan apresiasi bagi perguruan tinggi yang memenuhi standar, dengan adanya regulasi baru, penyesuaian segera harus dilakukan.

Selain itu, masalah distribusi informasi rekrutmen juga harus menjadi perhatian. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur informasi yang kompetitif. Diperlukan sinergi semua pemangku kepentingan (stakeholder) agar mereka hadir sebagai figur kunci (key figure) yang menjamin "keadilan informasi," memastikan setiap calon potensial mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftar.

Mutu Calon Harus Diuji, Akreditasi Bukanlah "Dewa"

Mutu seorang calon perwira tidak dapat serta merta dilihat dari akreditasi perguruan tingginya, karena akreditasi bukanlah "dewa." Di era digital, setiap individu memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pengetahuan baru, memperluas jejaring, dan meningkatkan kompetensi, melampaui batas institusi.

Akan jauh lebih adil (fair) jika yang diuji adalah kemampuan dan kompetensi aktual calon tersebut. Secara prinsip, amanat ketahanan pangan nasional membutuhkan sumber daya manusia terbaik. Maka, instrumen akreditasi tidak boleh lagi menjadi pembatas dalam menggaet putra-putri terbaik.

Penguatan rekrutmen melalui jaringan perguruan tinggi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam memajukan bangsa, dan model ini harus diterapkan secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada rekrutmen TNI.

TNI, Kemendikti, dan seluruh pemangku kepentingan harus segera merevisi persyaratan akreditasi dan menciptakan instrumen pengujian calon yang lebih baik yang berbasis pada kompetensi sehingga kader terbaik bangsa dapat berkarya tanpa halangan administrasi. Jangan biarkan akreditasi menjadi tembok yang memisahkan mereka yang berdedikasi dari kesempatan untuk mengabdi pada bangsa.


Korespondensi
Benny
itsibenny@gmail.com

Peringatan Hari Santri, Amsakar dan Li Claudia Kompak Pakai Baju ala Pesantren

On 14.08

Amsakar dan Li Claudia hadiri Hari Santri 22 Oktober 2025. Foto/Deo-Ricky


BATAM - Suasana hangat mewarnai peringatan Hari Santri Tingkat Kota Batam Tahun 2025 di Dataran Engku Putri, Rabu (22/10/2025). 

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tampil ala pesantren seperti mengenakan sarung, jas hitam dan peci, sementara Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, tampil anggun dalam balutan busana serba putih dengan kerudung.

Apel yang diikuti para santri se-Kota Batam dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut berlangsung khidmat. Tema Hari Santri tahun ini ialah “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.”

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad membacakan amanat Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Mengawali amanatnya, ia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucap Amsakar.

Ia menyampaikan, kehadiran pemerintah melalui Kementerian Agama di lokasi musibah menjadi bukti nyata bahwa negara peduli terhadap pesantren dan para santri. Tragedi tersebut, katanya, menjadi pengingat agar semua pihak lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan santri di masa mendatang.

Lebih lanjut, dalam amanat tersebut disebutkan bahwa penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada lahirnya Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari pada 1945. Fatwa itu menyerukan kewajiban berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian memicu perlawanan rakyat hingga peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya.

“Sekarang bangsa kita telah merdeka. Tak lagi terdengar dentuman meriam dan tembakan. Ini semua adalah nikmat agung dari Allah SWT, berkat darah para syuhada dan doa para ulama,” ujarnya.

Tahun 2025 menjadi momentum istimewa, karena menandai satu dekade peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan pada 2015. Dalam rentang waktu itu, pesantren telah membuktikan perannya sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

“Dari rahim pesantren lahir tokoh-tokoh bangsa pejuang kemerdekaan, pemimpin umat, hingga ilmuwan yang kini berkiprah di tingkat nasional dan internasional,” ujar Amsakar.

Amsakar juga menegaskan bahwa santri masa kini harus menjadi pelaku sejarah baru, bukan hanya penonton perubahan zaman. Santri diharapkan mampu menguasai ilmu agama sekaligus teknologi dan sains modern, serta membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin ke dunia global.

Dalam amanatnya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap pesantren melalui berbagai kebijakan, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para santri.

“Program tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan layanan kesehatan dan gizi gratis secara masif. Ini bentuk nyata negara hadir untuk pesantren,” Amsakar menyampaikan dalam amanat tersebut.

Sebagai penutup, Amsakar menyampaikan pesan agar seluruh santri terus berjuang menuntut ilmu dan menjaga akhlak.

“Jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawat tradisi pesantren, peluk inovasi zaman, dan bawalah semangat pesantren ke ruang publik. Dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis,” ujarnya.

Peringatan Hari Santri 2025 di Batam berlangsung penuh makna. Kehadiran ribuan santri, para tokoh agama, dan pimpinan daerah menjadi simbol semangat kebersamaan dalam mengawal Indonesia menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban.(adl)





Editor: teguh

DPRD Batam dan OPD Bahas Ranperda APBD 2026, Sinkronkan Program dengan Aspirasi Masyarakat

On 16.04

Komisi IV DPRD gelar RDPU bersama Organisasi Perangkat Daerah. Foto/Hasan


BATAM – Komisi-komisi di DPRD Kota Batam terus melakukan pembahasan secara marathon terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Salah satunya, Komisi IV DPRD Kota Batam yang menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Dandis Rajagukguk itu turut dihadiri anggota Komisi IV lainnya. Sejumlah OPD mitra hadir secara bergantian untuk memaparkan program kerja dan rencana anggaran, dimulai dari Dinas Pendidikan Kota Batam serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.

Dalam keterangannya, Dandis menegaskan bahwa pembahasan Ranperda APBD 2026 difokuskan pada sinkronisasi program kerja OPD dengan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD.

“Kita ingin menyelaraskan agar program tahun depan itu sesuai kebutuhan masyarakat. Mana program yang perlu dilanjutkan, mana program baru, dan bagaimana sinkronisasinya dengan KUA/PPAS dan dengan visi dan misi kepala daerah,” ujar Dandis.

Ia menambahkan, proses pembahasan akan terus berlanjut secara marathon dengan memanggil OPD mitra lainnya pada jadwal rapat berikutnya.

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.(rud)







Editor: teguh

Optimalkan Tata Kelola Kelembagaan, Kepala BP Batam Sambangi Kejati Kepri

On 10.25

SILATURAHMI, Kajat Kepri menerima kunker Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. Foto/Agam


TANJUNGPINANG - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, Selasa (21/10/2025). 


Kunjungan itu disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Kepri, J. Devy Sudarso di Ruang Kajati Kepri, Tanjungpinang.


Usai pertemuan, Amsakar Achmad menyebutkan kunjungannya bersama jajaran ingin meminta arahan dan petunjuk akan bagaimana upaya strategis lembaganya dalam mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan penerimaan negara.


“Bahasannya pada dua hal, yang pertama akan melanjutkan kerja sama perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, yaitu tata kelola secara umum,” sebut Amsakar. 


Ia kemudian menekankan, pihaknya meminta pandangan dan arahan Kajati Kepri soal tata kelola melalui skema OIP atau Operator Investasi Pemerintah.


“Ini tinggal tim internal yang akan mendalami kembali, dalam waktu dekat akan dilakukan presentasi kembali kepada Pak Kajati,” ungkap Amsakar.


Keberadaan OIP diketahui merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berorientasi jangka Panjang. 


OIP memastikan bahwa uang negara tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga dioptimalkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.


“Pak Kajati telah memberikan penekanan dan kita percaya dengan pertemuan ini akan ada kolaborasi yang lebih konstruktif lagi, karena spiritnya adalah membangun kemitraan dan sinergi.” pungkas Amsakar. 


Sementara, Kajati Kepri, J. Devy Sudarso menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih meningkatkan akselerasi dalam upaya memajukan Batam. 


“Kehadiran BP Batam untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Batam, diantaranya kami ingin memberikan pendapat hukum atau LO dalam hal sebagai operator investasi pemerintah. Kemudian, tata kelola dalam hal peningkatan PNBP, agar bisa ditingkatkan dan tata kelola investasi bisa berjalan baik,” ujar Devy.(gam)




Editor: teguh

2 Orang Tewas, Pesawat Cargo Air Hongkong Jatuh ke Laut Usai Mendarat Darurat

On 13.01

Cargo Air Hongkong nyemplung ke laut setelah mendarat darurat. Foto/Reuters (Tyrone Siu)


HONGKONG - Sebuah pesawat kargo tergelincir dari landasan pacu ketika mencoba mendarat di Bandara Internasional Hong Kong hingga jatuh ke laut pada Senin (20/10) dini hari waktu lokal.


Departemen Penerbangan Sipil Hong Kong (CAD) melaporkan dua orang tewas imbas insiden ini.

Pesawat Boeing yang dioperasikan dengan nomor penerbangan Emirates EK9788 itu keluar jalur sekitar pukul 03.50 waktu setempat usai terbang dari Dubai.

Sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat tersebut sebagian tenggelam di perairan dengan bagian ekor yang tampak patah.

Dikutip CNN, polisi menyebutkan dua korban tewas ini merupakan petugas darat bandara. Keduanya tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi di area landasan ikut jatuh ke laut saat pesawat keluar dari jalurnya.





Editor: Rozi

Di Depan Senator AS, Fary Francis Tegaskan Komitmen Prabowo Jadikan Batam Tujuan Investasi Dunia

On 15.31

Senator Amerika Serikat berdialog dengan Fary Djemy Francis. Foto/Egie


BATAM - Dalam pertemuan dengan Senator Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia.


Fary menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BP Batam berkomitmen kuat menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia. 


Upaya ini didukung dengan kebijakan nasional yang fokus pada penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan bagi investor asing.


“Batam will become a role model for economic growth. And also, President Prabowo direct to us how to simplify regulation and license,” ujar Fary di hadapan delegasi Arizona State Senate.


Data BP Batam mencatat, kinerja ekspor-impor Batam juga menunjukkan tren positif. Pada paruh pertama 2025, nilai ekspor Batam mencapai USD 9,6 miliar. Naik 27,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 


Sementara impor meningkat 29,8% menjadi USD 7,2 miliar, menandakan meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan.


Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang investasi, teknologi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor. (gie)




Editor: teguh

Cegah Praktik Korupsi Pegawai, Pemko Batam Gandeng KPK Evaluasi MCSP 2025

On 13.49

Wako Batam Amsakar Achmad memimpin rapat evaluasi MCSP. Foto/Rum


BATAM – Walikota Batam, Amsakar Achmad, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) Tahun 2025, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, beserta jajaran pejabat KPK. Dari Pemerintah Kota Batam, hadir Pj Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Yusfa Hendri, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

MCSP sendiri merupakan instrumen untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan melalui delapan area rawan korupsi. Adapun Delapan area penilaian MCSP Tahun 2025 meliputi: area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Wali Kota Amsakar menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan data dan dokumen yang diminta oleh KPK.
“Saya minta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pengiriman data dan segera melengkapi dokumen yang diperlukan,  tolong dikawal dengan baik dan jangan ada praktik-praktik yang tidak benar,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim KPK RI yang terus memberikan pendampingan dan asistensi kepada Pemerintah Kota Batam.

“Kami berterima kasih karena kawan-kawan dari KPK sudah membantu. Spirit kita sama, yaitu memperkuat tata kelola dan mencegah korupsi sejak dini,” ujar Amsakar.

Amsakar berharap, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan sinergi antara KPK dan Pemerintah Kota Batam.

“Dengan pemantauan berkelanjutan, setiap OPD diharapkan lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi risiko serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku,” tambahnya.

Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, dalam arahannya menjelaskan bahwa MCSP menjadi parameter penting dalam mengukur arah kebijakan pemberantasan korupsi.

"MCSP bukan sekadar laporan angka, tetapi sarana untuk memastikan sistem berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, meski masih ada beberapa dokumen yang dalam proses pemenuhan, secara umum Pemko Batam menunjukkan komitmen kuat terhadap perbaikan sistem tata kelola.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kota Batam.(ygi)




Editor: taher