EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

BP Batam Dorong Efisiensi Pengawasan Lewat Dashboard Pengendalian Pengusahaan

On 21.40

Tim teknis BP Batam terus sempurnakan sistem dashboard pengawasan . Foto/Dipa


BANDUNG - Direktorat Pengendalian Pengusahaan BP Batam melaksanakan pembukaan Konsinyering Penggunaan Dashboard Pengendalian Pengusahaan (Dash B-I dan B-Legal) di Hotel Kimaya Braga, Bandung. 


Kegiatan ini dihelat selama dua hari, yakni Kamis-Jumat tanggal 13–14 November 2025, diikuti oleh para pimpinan hingga pegawai di lingkungan BP Batam.


Konsinyering ini digelar sebagai upaya memperkuat tata kelola pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan, terutama dalam pengelolaan dokumen perjanjian kerja sama dan pemantauan kinerja badan usaha.


Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Pengendalian Pengusahaan BP Batam, Asep Lili Holilulloh, menyampaikan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian memerlukan dukungan data yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses. 


Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian dari reformasi tata kelola yang perlu diterapkan secara menyeluruh di lingkungan BP Batam.


“Dashboard Pengendalian ini merupakan instrumen penting bagi kita semua. Tidak hanya untuk efisiensi penyimpanan dokumen dan data, tetapi juga untuk memastikan setiap perjanjian, program, dan kinerja badan usaha dapat dipantau secara tepat, terukur, dan akuntabel,” ujarnya.


Asep turut mengapresiasi kolaborasi lintas unit dalam penyempurnaan data, serta menekankan pentingnya konsistensi setiap PIC dalam memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi yang diinput sesuai ketentuan.


Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai latar belakang pengembangan Dashboard Monev Perjanjian Kerja Sama (B-Legal) dan Dashboard Monitoring Kinerja Badan Usaha (Dash B-I). 


Asep juga memaparkan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan perjanjian kerja sama, seperti:


1. Proses pengajuan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih dilakukan secara manual

2. ⁠Dokumen perjanjian yang tersebar dan belum terpusat

3. ⁠Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya monitoring PKS

4. ⁠Lamanya proses pencarian dokumen PKS dan dokumen pendukung.


“Melalui B-Legal, BP Batam berupaya memusatkan seluruh dokumen perjanjian kerja sama dalam satu platform yang mudah ditelusuri dan dapat dimanfaatkan untuk monitoring secara real-time,”


Sedangkan Dash B-I dikembangkan sebagai dashboard berbasis web yang mampu menampilkan kinerja badan usaha secara menyeluruh, mencakup aspek keuangan, produksi, aset, hingga indeks kepuasan pengguna layanan. 


Kehadiran platform ini diharapkan dapat menjadi alat bantu penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data.


Sepanjang kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam proses inventarisasi, penataan, verifikasi, dan penginputan dokumen perjanjian kerja sama beserta data pendukung lainnya. 


Melalui konsinyering ini, BP Batam berharap pemanfaatan Dashboard Pengendalian dapat berjalan secara optimal, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengusahaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.(dpn)





Editor: teguh

Kepala BP Batam Amsakar Tekankan Agar Tim Verifikator Perizinan Jaga Integritas

On 16.12

Duet Amsakar-Li Claudia beri masukan pada tim verifikasi perizinan. Foto/Agam


BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad melaksanakan tatap muka bersama Tim Verifikator Perizinan di Marketing Centre, Kamis (13/11/2025) sore. 


Amsakar Achmad hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan jajaran Deputi. 


Amsakar Achmad selaku pimpinan tertinggi dalam kesempatan tersebut memberikan arahan dan motivasi kepada tim untuk tetap menjaga integritas. 


Menurutnya, Tim ini menjadi garda terdepan sejak terbitnya PP 25 dan PP 28 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan BP Batam untuk menerbitkan perizinan meliputi PKKPRL, PPKH, Perizinan Lingkungan; Perizinan Berusaha; dan PB UMKU di wilayah KPBPB Batam.


Oleh karena itu, Ia menekankan dan meminta agar tim perizinan bekerja sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam memberikan pelayanan yang optimal.


“Saya ingin membangun spirit kolektivitas kita semua supaya bergerak tegak lurus dalam konteks melakukan yang terbaik bagi Batam karena saat ini kewenangan yang diberikan begitu luar biasa,” ujar Amsakar.


Ia pun berharap dengan BP Batam menjadi otoritas satu pintu bagi seluruh persetujuan investasi di KPBPB Batam atas kebijakan tersebut, dapat mendorong akselerasi pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kawasan strategis Batam serta mampu berkontribusi terhadap target ekonomi Indonesia 8 persen.   


“Kami ingin pelayanan perizinan berjalan baik dan cepat sesuai dengan simplifikasi yang telah disusun," harap Amsakar.(gam)





Editor: teguh

Panas Perselisihan Gaji Buruh PT VRS Mechanical Engineering, Ini Tanggapan Dewan Batam

On 13.37

Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk saat memimpin rapat mediasi perselisihan haji buruh. Foto/Hasan


BATAM – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait perselisihan gaji antara pekerja dan manajemen PT VRS Mechanical Engineering Batam.


Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk ST dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV. RDPU tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, UPT Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, manajemen PT Usda Seroja Shipyard & Shipping, manajemen PT VRS Mechanical Engineering Batam, serta perwakilan mantan pekerja Dedi Saputra dan kawan-kawan.

Suasana rapat sempat memanas ketika para pekerja menyoraki penjelasan pihak manajemen terkait pembayaran gaji yang belum diterima.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk berusaha menenangkan suasana dan menggali keterangan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai permasalahan yang terjadi.

Dandis juga menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut di Disnaker Kota Batam, termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial itu. Ia menegaskan bahwa Komisi IV berkomitmen menengahi permasalahan ini agar seluruh pihak—baik perusahaan maupun pekerja—dapat menerima hasilnya secara adil.

“Komisi IV berupaya memfasilitasi dan menjembatani agar penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah. Kami berharap semua pihak menghormati proses ini,” ujar Dandis.

Namun, hingga rapat berakhir, belum tercapai kesepakatan antara pihak manajemen dan mantan pekerja. Komisi IV pun menyampaikan akan melanjutkan upaya mediasi, termasuk dengan menjadwalkan pertemuan lanjutan dan kunjungan langsung ke perusahaan untuk melihat kondisi di lapangan serta memastikan penyelesaian berjalan sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.(rud)





Editor: teguh

Hadiri ALFI Conference and Exhibition 2025, BP Batam Dorong Penguatan Sektor Logistik

On 12.46

Pekabat dan pegawai BP Batam saat berfoto di depan booth pameran. Foto/Dipa


TANGSEL - BP Batam melalui Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, Irjen Pol. Ruslan Aspan, menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025 di ICE BSD Tangerang Selatan.


Kegiatan ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, asosiasi, investor guna mendorong transformasi sektor logistik dan rantai pasok nasional.


Ruslan menjelaskan bahwa ALFI Convex 2025 bertujuan untuk memperkuat ekosistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing global.


Melalui forum ini, BP Batam bersama pelaku industri membahas empat aspek penting sebagai arah strategis dalam mempercepat penguatan sektor logistik nasional, yaitu:

1. Penguatan infrastruktur backbone dan sarana penunjang logistik;

2. Integrasi dan digitalisasi layanan logistik;

3. Peningkatan kualitas SDM dan daya saing penyedia jasa logistik;

4. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan pelaku usaha.


“Sebagai negara maritim, kelancaran arus barang menjadi kunci daya saing. BP Batam pun berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur, digitalisasi layanan, dan pengembangan SDM agar sektor logistik bisa tumbuh efisien dan kompetitif,” ujar Ruslan.


Ia mengatakan, daya saing logistik memang perlu mendapat perhatian penuh. Di antaranya pembenahan infrastruktur dan sektor pendukung lainnya sebagai sarana dan prasarana logistik.


Percepatan transformasi logistik ini, lanjut Ruslan, akan memberi dampak signifikan terhadap pertum ekonomi Batam sebagai gerbang investasi nasional.


“Pemerintah juga perlu melibatkan banyak sektor termasuk pihak swasta. Jadikan momentum ini sebagai semangat gotong royong dalam mendorong daya saing industri,” tambahnya.


Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai forum seperti ALFI CONVEX menjadi wadah penting bagi dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Tujuannya untuk mengetahui kendala dan tantangan sektor logistik selama ini.


“Masih ada tantangan yang mesti kita benahi dan selesaikan. Perlu kerja nyata dan kerja sama lintas sektor serta komitmen bersama untuk menyelesaikannya,” tegas AHY.


Pemerintah juga telah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional. Rancangan regulasi ini mendorong keterpaduan antarinstansi dan mengefisienkan rantai pasok, terutama melalui tiga langkah utama. Peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi layanan logistik, dan pengembangan sumber daya manusia.


Upaya ini juga dapat menciptakan sistem logistik yang lebih cepat, murah, dan mudah.


“Sektor logistik adalah urat nadi perdagangan. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” jelas Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri. (dpn)





Editor: teguh

Kolaborasi Wamen UMKM, BP Batam, dan BRI Wujudkan Ekosistem UMKM Berdaya Saing

On 16.08

Fary Francis, Deputy Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam menerangkan kondisi UMKM. Foto/Tari


BATAM - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI bersama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) resmi menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem pengembangan UMKM di Kota Batam.


Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan pada Rabu (12/11/2025), yang dihadiri Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza dan Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis beserta jajaran.


Utamanya, langkah ini didukung dengan data Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, yang mencatat 75.575 unit UMKM aktif di Kota Batam hingga akhir 2024. 


Jumlah tersebut menegaskan potensi Batam sebagai pusat pertumbuhan UMKM, ditunjang posisi strategisnya sebagai kawasan industri, perdagangan, dan logistik internasional.


“UMKM merupakan pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Kota Batam,” ujar Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza. 


Ia menambahkan, program kolaboratif ini akan dijalankan melalui tiga pilar utama: Akses Permodalan Berkelanjutan, Peningkatan Kapasitas Usaha, serta Penguatan Peluang Investasi dan Kemitraan Industri yang akan difasilitasi oleh BP Batam.


“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan pelaku usaha di Batam mendapatkan kemudahan akses permodalan, pendampingan berkualitas, dan peluang pasar yang luas, termasuk melalui jejaring investasi di kawasan industri dan pariwisata Batam,” lanjutnya.


Sementara itu, Fary Francis menyambut positif inisiatif ini dan menegaskan komitmen BP Batam untuk menjadikan UMKM sebagai bagian integral dari ekosistem investasi di Batam.


“Kami memastikan setiap arus investasi yang masuk ke Batam dapat memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM,” ujarnya.


Untuk mendukung kegiatan tersebut, BP Batam juga tengah menyiapkan platform inventarisasi aset pengusahaan yang akan mempermudah pelaku UMKM dalam memanfaatkan aset-aset produktif milik BP Batam untuk kegiatan produksi, distribusi, maupun kolaborasi bisnis.


Dengan demikian, Fary berharap, kolaborasi ini dapat mendorong peningkatan ekspor Batam hingga 10 persen serta menjadi model kemitraan ideal dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing global, berbasis investasi, dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.(tar)




Editor: teguh

Sukses Walikota Cup 2025, DPRD Batam Dukung Penuh Askot PSSI Gelar Turnamen Sepakbola Cari Bibit Unggul Pesepakbola

On 18.02

Askot PSSI audiensi dengan DPRD Batam. Foto/Hasan


BATAM - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Batam, Rival Pribadi, SH menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Askot PSSI (Asosiasi Kota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Batam. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam, Selasa (11/10/2025).


Audiensi ini membahas berbagai agenda serta masukan terkait pengembangan olahraga sepakbola di Kota Batam, termasuk evaluasi pelaksanaan turnamen serta rencana penyelenggaraan kegiatan olahraga pada tahun mendatang.

Dalam keterangannya, Rival menyampaikan bahwa Askot PSSI secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan DPRD Kota Batam dalam penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Batam Cup 2025 yang berlangsung di Stadion Temenggung Abdul Jamal beberapa waktu lalu.

“Kita apresiasi semangat rekan–rekan pengurus Askot PSSI Kota Batam. Hasil evaluasi dari suksesnya penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Cup lalu semakin menyalakan semangat untuk menambah event turnamen,” ujar Rival.

Selain itu, sejumlah usulan disampaikan terkait rencana penyelenggaraan event turnamen rutin serta persiapannya pada tahun depan. Rival juga menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPRD dan pemerintah kota.

“Tentu masukan ini akan kami bawa ke pimpinan dan rekan–rekan DPRD serta pemerintah kota. Juga dibahas bagaimana penglibatan pihak swasta untuk ikut mengembangkan sepakbola di Kota Batam,” tutupnya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga untuk mendorong prestasi dan pembinaan sepakbola di Kota Batam.(rud)





Editor: teguh

Kepala BP Batam Paparkan Progres Investasi, Imbau Pelaku Usaha Taati Regulasi Pembangunan Daerah

On 12.34

Amsakar memaparkan investasi yang dicatan BP Bayam. Fotp/Dipa


BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan progres investasi saat menjamu beberapa perwakilan media, Senin (10/11/2025).


Pertemuan tersebut juga membuka ruang dialog interaktif antara BP Batam dan insan pers untuk membahas berbagai persoalan. Termasuk isu-isu strategis seputar iklim investasi dan penyempurnaan regulasi pembangunan di Batam.


Pada kesempatan ini, Amsakar juga menjelaskan bahwa tren investasi di Batam kian meningkat. Berdasarkan laporan pada Januari hingga Oktober (Triwulan III), nilai investasi tercatat mencapai Rp 54,7 triliun atau terealisasi 91 persen dari target Rp 60 triliun di tahun 2025.


Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) muncul sebagai penggerak utama. Meski di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) masih memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Batam.


“Bagi kami, tren investasi saat ini sudah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PMDN menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam negeri sudah punya kemampuan untuk berinvestasi di berbagai sektor. Dan ini patut kita apresiasi,” ujar Amsakar.


Melalui sinergi dengan insan pers, Amsakar yang hadir bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, berharap informasi pembangunan juga dapat tersampaikan secara transparan, akurat, dan berimbang kepada masyarakat.


Kolaborasi antara pemerintah dan media juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.


“Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan secara transparan dan berimbang. Kami ingin membangun ekosistem komunikasi yang terbuka agar masyarakat memahami arah kebijakan BP Batam,” tambah Amsakar.


Amsakar bersama Li Claudia juga mengimbau agar seluruh pelaku usaha dapat menaati regulasi pembangunan daerah. Salah satunya adalah dengan melengkapi pengurusan perizinan sebelum memulai kegiatan usaha.


Apabila melanggar, baik Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam tidak akan segan untuk memberikan sanksi dalam pelaksanaannya.


“Melalui momentum ini, BP Batam mengajak para pelaku usaha untuk tertib dalam memenuhi persyaratan perizinan. Konteksnya adalah agar pembangunan di Batam lebih terarah. Kami terus berupaya memastikan regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, tetapi justru mendorong tumbuhnya investasi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (dpn)





Editor: teguh