EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Tok! DPRD Kota Batam Sahkan Perda APBD 2026 Senilai Rp 4,2 Triliun Lebih

On 08.31

Pimpinan DPRD dan Walikota Batam menandatangani pengesahan Ranperda menjadi Perda APBD 2026 usai Rapat Paripurna. Foto/Hasan


BATAM - DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp 4,299 triliun lebih.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, serta Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Wali Kota Batam sekaligus Ex Officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta para kepala OPD Pemko Batam dan pejabat BP Batam.

Muhammad Mustofa selaku juru bicara Banggar menjelaskan bahwa pada awal pengajuan, rancangan APBD Kota Batam Tahun 2026 ditargetkan sebesar: Rp 4.738.304.249.000. Namun, selama masa pembahasan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan mengirimkan surat resmi Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025, yang berisi kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan Kota Batam termasuk daerah yang mengalami pengurangan dana transfer, dengan total sebesar: Rp 438.388.010.375.

“Pengurangan TKD ini berupa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Karena pemotongan terjadi di tengah proses pembahasan APBD, Banggar dan TAPD harus melakukan penyesuaian ulang secara cermat agar tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah,” ungkap Mustofa, Kamis (20/11/2025).

Banggar juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi, agar struktur pendapatan daerah tetap kuat meski transfer pusat berkurang. Disampaikan juga oleh Mustofa, setelah melalui pembahasan intensif antara Banggar, TAPD, dan seluruh OPD, maka disepakati postur APBD sebagai berikut:

Dimulai Pendapatan Daerah dari semula Rp 4.622.804.249.000 menjadi Rp 4.184.416.238.625, dengan komponen PAD sebesar Rp 2,58 triliun lebih, terdiri dari Pajak Daerah Rp 2,099 triliun, Retribusi Rp 305,19 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 11 miliar, PAD Lain yang Sah: Rp 166,11 miliar dan Pendapatan Transfer Rp 2,04 triliun lebih — termasuk penurunan signifikan dari transfer pusat.

Sedangkan dari segi Belanja Daerah semula Rp 4.738.304.249.000 menjadi Rp 4.299.916.238.625. Adapun rinciannya mencakup: Belanja Operasi Rp 3,437 triliun, Belanja Modal Rp 843 miliar dan Belanja Tak Terduga Rp 19,24 miliar. Pada belanja modal, salah satu porsi terbesar dialokasikan untuk: Pembangunan gedung dan bangunan, Jalan, jaringan, irigasi, Peralatan dan mesin pendukung operasional OPD.

Banggar juga memaparkan besaran mandatory spending, antara lain: Fungsi Pendidikan 29,37% (di atas ketentuan minimal 20%), Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 33,29% (masih di bawah ketentuan 40%), Belanja Pegawai 38,22% (di atas batas maksimal 30%), dan Belanja Infrastruktur Kelurahan 1,38% (target minimal 5% setelah dikurangi DAK).

Banggar menegaskan bahwa APBD telah disusun berimbang dengan memanfaatkan pembiayaan daerah termasuk SILPA.

Setelah laporan selesai dibacakan, Ketua DPRD Kamaluddin menanyakan kepada seluruh anggota dewan apakah Ranperda APBD Tahun 2026 dapat disetujui menjadi Perda. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan “setuju” sehingga Kamaluddin langsung mengetuk palu satu kali sebagai tanda pengesahan.

Usai pengesahan, Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Amsakar Achmad untuk memberikan tanggapan resmi atas disetujuinya Perda APBD 2026. Amsakar pun naik ke podium dan menyampaikan apresiasi sekaligus penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam menindaklanjuti implementasi APBD yang telah disahkan.

“Bahwa pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dilakukan secara mendalam sehingga pemerintah daerah menyetujui pengesahan Ranperda APBD menjadi Perda, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja,” ungkap Amsakar.

Wali Kota juga menyampaikan sejumlah catatan penting kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia meminta SKPD mempercepat pelaksanaan APBD 2026 agar seluruh program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa percepatan eksekusi program akan mempercepat manfaatnya bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Menanggapi berbagai saran dan masukan selama pembahasan, pemerintah meminta SKPD penghasil pendapatan untuk segera menyusun strategi pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) sesuai potensi masing-masing perangkat daerah. Hal ini dinilai penting agar target pendapatan yang telah tertuang dalam APBD 2026 dapat direalisasikan optimal.

Wali Kota juga mengapresiasi Badan Anggaran DPRD Batam yang telah mendukung pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan perundang-undangan. Beberapa komponen yang telah memenuhi ketentuan antara lain; Belanja pendidikan sebesar 29,37% (melampaui ketentuan minimal 20%), Belanja pendidikan dan pelatihan ASN sebesar 0,21% (melampaui ketentuan 0,16%), dan Belanja kegiatan dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar 78,94% (melampaui ketentuan 70%).

Meski demikian, masih terdapat beberapa pos mandatory spending yang belum terpenuhi. Di antaranya: Belanja infrastruktur pelayanan publik yang baru mencapai 33,29%, di bawah ketentuan minimal 40% dan Belanja pegawai sebesar 38,22%, yang melebihi batas maksimal 30%.

“Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk memenuhi kekurangan tersebut paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan berlaku,” tegas Amsakar.

Usai tanggapan, Wali Kota dan Ketua DPRD menandatangani lembaran pengesahan Ranperda berkenaan. Dalam penutupnya, Kamaluddin meminta Pemko segera melaporkan Ranperda tersebut ke Gubenur untuk dievaluasi.(rud)





Editor: teguh

DPRD Batam Dukung Pengembangan MRO Lion Air di Kawasan Bandara Hang Nadim

On 19.12

Kamaluddin dan Rusdi Kirana tampak serius menyanyikan Indonesia Raya. Foto/Hasan


BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri peresmian Hanggar F milik Batam Aero Teknik (BAT), fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di bawah Lion Air Group di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Rabu (19/11/2025). Hanggar terbaru ini ketujuh yang dimiliki BAT sejak mulai beroperasi di Batam.


Peresmian berlangsung dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran pimpinan Lion Air Group. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menandai komitmen bersama dalam mendorong perkembangan industri dirgantara di Kota Batam.

Kamaluddin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi Lion Air Group berinvestasi di Batam. Menurutnya, keberadaan fasilitas MRO BAT bukan hanya memperkuat posisi Batam sebagai pusat industri dirgantara nasional, tetapi juga memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja.

“Kita sangat apresiasi dan terima kasih atas komitmen Lion Air merealisasikan investasinya di Batam. Selain memperkuat posisi Batam pada sektor investasi dirgantara, juga yang terpenting besarnya penyerapan tenaga kerja,” ujar Kamaluddin.

Ia menambahkan, dengan sinergi antarpemangku kepentingan serta dukungan pemerintah pusat, iklim investasi di Batam diyakini akan terus tumbuh di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, President Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi, menegaskan bahwa Hanggar F menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri perawatan pesawat di Indonesia. Hanggar ini dilengkapi fasilitas modern berstandar internasional dan telah memperoleh sertifikasi dari sejumlah regulator penerbangan mancanegara.

“Hanggar ketujuh ini sangat sophisticated, standarnya internasional, dan beberapa regulator asing sudah memberikan sertifikasi untuk BAT,” ungkap Daniel dalam sambutannya.

Dengan beroperasinya Hanggar F, Lion Air Group berharap dapat meningkatkan kapasitas perawatan pesawat sekaligus memperkuat peran Batam sebagai hub industri aviasi di kawasan Asia Tenggara.(rud)





Editor: teguh

Jaga Alam dan Investasi di KPBPB, BP Batam Kuatkan Komitmen Bersama 21 FKPD Unsur Pengamanan

On 16.49

Nota kesepakatan bersama jaga alam dan iklim investasi di KPBPB Batam. Foto/Nova


BATAM - BP Batam menggelar Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama 21 FKPD dalam rangka mengukuhkan sinergitas dan soliditas unsur pengamanan dalam menjaga investasi dan wilayah KPBPB Batam.


Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra memimpin penandatanganan Komitmen Bersama, diikuti dengan 21 Komandan Utama FKPD terkait dengan pengamanan.


Komitmen Bersama dibuat dalam rangka pengamanan Kawasan yang lebih efektif dengan pola koordinasi lintas instansi yang cepat dan konsisten. 


Hal ini diharapkan dapat menguatkan pencegahan aktivitas illegal, penanganan konflik yang antisipatif, edukatif dan menimbulkan efek jera bagi para perambah liar, pencemaran, dan aktivitas illegal guna menjaga Kawasan hutan Batam sebagai aset strategis negara.


Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengapresiasi atas langkah dan upaya bersama Tim Terpadu yang diinisiasi oleh Direktorat Pengamanan  Aset BP Batam dalam melakukan pengamanan aktivitas dan kegiatan illegal di Kota Batam.


“Era tata kelola pemerintahan sekarang adalah era yang mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan sinergi dan kolaborasi bagaimana agar program Pembangunan bisa terlaksana. Saya berterima kasih atas keberhasilan seluruh stakeholders yang hadir, maka Batam menjadi aman dan kondusif," kata Amsakar di Grand Mercure Hotel Batam, Selasa (18/11/2025).


Namun demikian ia menitipkan pesan kepada seluruh FKPD yang hadir bahwa sinergi ini tidak berhenti begitu saja. Batam sebagai pusat industri dan investasi dengan target capaian ekonomi di atas 2% dari pertumbuhan nasional, memiliki segudang potensi yang luar biasa. 


Bersamaan dengan hal tersebut, Batam memiliki tantangan dalam ancaman perambahan hutan, pencemaran lingkungan, dan aktivitas illegal lainnya. 


Amsakar berharap penandatanganan komitmen bersama ini, dapat meningkatkan sinergi dan soliditas dalam mengamankan Kawasan KPBPB Batam.


“Hari ini menjadi komitmen dan penanda pengamanan kawasan yang lebih efektif dan soliditas yang makin erat antar sectoral sehingga dapat meningkatkan respons cepat terhadap potensi dan gangguan keamanan.” Imbuh Amsakar.


Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa komitmen hari ini merupakan upaya tegas BP Batam dalam menyusun langkah aksi bersama untuk pengamanan Kawasan KPBPB Batam yang aman, kondusif dan inklusif.


“Kami telah banyak turun ke lapangan dan melihat secara langsung potensi gangguan keamanan dan aktivitas illegal. Hal ini menjadi perhatian serius bagi BP Batam dalam rangka upaya bersama menjaga keamanan wilayah dan menjaga kelestarian alam kita agar tetap seimbang.”


Lebih lanjut Li Claudia juga berpesan kepada masyarakat agar bersama mencintai Kota Batam dengan memanfaatkan alam secara benar dan bijak. 


“Mari bersama kita jaga hutan dan alam kita. Kawasan Hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap untuk menjaga ketersediaan alam, air dan udara. Aktivitas illegal dapat meningkatan Risiko Bencana Alam Erosi dan sedimentasi Banjir dan tanah longsor.” Pungkas Li Claudia Chandra.


Kegiatan turut menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, Detasemen Polisi Militer I/6 Batam Kepri, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri.


Penandatanganan Komitmen Bersama diikuti oleh 23 Komandan Utama FKPD, sebagai berikut :


1. Kepala BP Batam

2. Wakil Kepala BP Batam

3. Kapolda Provinsi Kepri

4. Komandan Kodaeral IV

5. Direktur Pengamanan Aset

6. Dansat Brimobda Polda Kepri

7. Direktur Reserse Kriminal Khusus

8. Direktur Samapta Polda Kepri

9. Kapolresta Barelang

10. Dandim 0316/Batam

11. Danlanud Hang Nadim Batam

12. Kasatpol PP

13. Kepala Pangkalan PSDKP Batam

14. Kepala Pangkalan Bakamla Batam

15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

16. Kepala BKSDA Batam

17. Kepala DLHK Provinsi Kepri

18. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri

19. Denpom I/6 Batam

20. Dendom AL

21. Dansatpom AU

22. Danyon Infanteri 136 Raider/TS

23. Danyon Marinir 10 Sby (nva)





Editor: teguh

Aksi Pegawai Bersihkan Waduk Duriangkang, BP Batam Ajak Warga Jaga Sumber Air Kota

On 16.19

Pegawai BP Batam berjibaku membersihkan Waduk Duriangkang dari gulma eceng gondok. Foto/Dipa


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha SPAM dan Fasling kembali melakukan aksi pembersihan gulma yang menutupi permukaan Waduk Duriangkang, Selasa (18/11/2025).


Selain membersihkan gulma seperti eceng gondok dan putri malu, aksi ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian waduk.


Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa kegiatan bersih-bersih ini sekaligus menjadi bentuk komitmen BP Batam untuk merawat ekosistem waduk.


Apalagi Waduk Duriangkang merupakan waduk terbesar di Batam dan berperan strategis dalam sistem penyediaan air. Namun, pertumbuhan gulma di sana kerap menutupi permukaan waduk sehingga berpotensi menghambat sirkulasi air dan menurunkan kualitasnya.


“Kami mengajak seluruh komponen daerah dan masyarakat untuk bekerja sama merawat waduk-waduk yang ada sebagai sumber air bersih,” jelas Ariastuty.


Ia menambahkan bahwa upaya menjaga waduk bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjamin ketahanan air kota di masa kini dan masa depan. Edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan upaya ini.


Selain di Waduk Duriangkang, lanjut Ariastuty, aksi serupa juga telah terlaksana di dua waduk lainnya yaitu di Tembesi dan Rempang.


Mengingat, waduk menjadi aset vital yang menjadi sumber utama distribusi air bersih di Kota Batam.


Sehingga, kegiatan pembersihan rutin menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan waduk tetap terjaga secara ekologis.


“Penting bagi kita untuk menjaga waduk dan daerah tangkapan air sekitarnya. Tujuannya agar seluruh pasokan air baku di Batam tetap stabil dan memenuhi standar kualitas,” pungkasnya. (dpn)





Editor: teguh

Suzuki Indonesia Ekspor Fronx dan Satria, Perkuat Pusat Produksi di Asia Tenggara

On 12.37

Peluncuran perdana ekspor unit Suzuki Fronx dan Satria dari pabrik Suzuki Indonesia Cikarang. Foto/SIM


CIKARANG - PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) resmi menandai babak sejarah baru dengan memulai ekspor perdana dua model secara sekaligus, Suzuki Fronx dan Suzuki Satria. Seremoni yang digelar di fasilitas Plant Cikarang berperan mempertegas posisi Suzuki Indonesia selaku basis produksi serta ekspor kedua model tersebut untuk wilayah Asia Tenggara. Momen strategis ini penting sebagai pembuktian kapabilitas Suzuki beserta ekosistem rantai pasok pendukung pada kancah industri otomotif nasional maupun global.


President Director PT Suzuki Indomobil Motor - PT Suzuki Indomobil Sales, Minoru Amano, mengemukakan pencapaian dibalik peresmian tersebut. “Ekspor perdana Fronx dan Satria adalah bentuk nyata dari kesiapan Indonesia untuk bersaing pada pasar Internasional. Kami memproduksi kendaraan berstandar global serta mampu menyesuaikan dengan regulasi negara tujuan. Langkah maju ini menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu basis produksi strategis Suzuki di Asia Tenggara.”

Komitmen strategis tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah melalui kehadiran Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisol Riza. Keterlibatan Pemerintah pada seremoni turut menegaskan sinergi kuat antara regulator dan pelaku industri. Dengan memperkuat ekspor, Suzuki menunjukkan kapabilitas beserta daya saing yang lebih handal ditengah kompetisi merek serta bisnis otomotif dalam negeri.

Sebagai kontributor ekspor sektor manufaktur (non-migas), Suzuki memproyeksikan pendapatan dari kedua produknya sanggup memberikan injeksi positif bagi devisa negara. Jenama asal Jepang yang telah lama membangun industri di Indonesia ini menargetkan bisa mengapalkan Fronx sejumlah 30.000 unit serta Satria sebanyak 150.000 unit. Angka tersebut dihitung mewakili target volume kumulatif pengiriman ke luar negeri sampai dengan tahun 2027.

Proyeksi kuantitas tersebut juga menempatkan masing-masing produk sebagai model strategis. Menurut kalkulasi internal, Fronx digadang akan berkontribusi sekitar 30% terhadap ekspor mobil Suzuki hingga 2027. Sedangkan Satria disinyalir mampu mencapai kontribusi lebih kurang 60% dari keseluruhan ekspor sepeda motor Suzuki dengan durasi yang sama.

Pada tahap awal, kawasan Asia Tenggara akan menjadi destinasi utama ekspor Fronx dan Satria. Suzuki memilih Fronx untuk menjawab tren SUV global yang saat ini bertumbuh. Sedangkan Satria dapat memenuhi hasrat publik sejumlah negara terhadap sepeda motor performa tinggi.

Ekspor, sebagai salah satu aktivitas bisnis Suzuki juga menjadi simbolisasi membanggakan atas kerja keras dan dedikasi proses produksi hingga menghasilkan produk berkualitas. Dibalik wujud kendaraan yang terlihat, Suzuki mampu mengupayakan rata-rata kandungan komponen dalam negeri lebih kurang 63% untuk Fronx, serta lebih kurang 82% bagi Satria. Kondisi tersebut sekaligus menyimpan makna yaitu kesiapan mitra rantai pasok lokal dari segi kualitas maupun kuantitas.

Minoru Amano menegaskan kembali komitmen investasi dan ekspor Suzuki. "Setiap unit yang kami kirimkan ke pasar mancanegara adalah representasi kompetensi industri serta kepercayaan terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia. Ekspor ini tidak hanya memperluas jejak bisnis global Suzuki, tetapi juga memberikan multiplikasi manfaat ekonomi bagi ekosistem pemasok lokal, sumber daya manusia, hingga perekonomian nasional. Kami akan terus memperkuat sekaligus mengamankan posisi sentral Indonesia di panggung otomotif dunia," tutupnya.

Kiprah Ekspor Suzuki Indonesia

Selain mengekspor Fronx dan Satria terbaru, Suzuki juga telah menjalankan bisnis tersebut sejak tahun 1993 silam. Sejarah ekspor dimulai dengan pengiriman model ekspor perdana yaitu Carry Futura serta RC100. Konsistensi Suzuki pada kegiatan usaha ini merupakan bukti keseriusan perusahaan secara jangka panjang.
Upaya pemenuhan kebutuhan kendaraan ke luar negeri tertuang dalam target jumlah ekspor. Pada tahun 2025 sendiri, Suzuki menargetkan dapat mengirim sekitar 40.000 unit mobil dan 30.000 unit sepeda motor. Kendaraan tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu Completely Built Up (CBU) serta Completely Knock Down (CKD).

Sejak tahun 1993, Suzuki telah berhasil mengekspor lebih dari 0,8 juta mobil dan 1,5 juta sepeda motor. Masifnya volume tersebut tersebar ke lebih dari 100 negara destinasi ekspor, meliputi region Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Oseania, Afrika hingga Eropa. Hampir seluruh model mobil maupun sepeda motor yang pernah dan masih diproduksi oleh Suzuki Indonesia turut diandalkan untuk memenuhi permintaan global.

Kesiapan Ekosistem Industri Suzuki Indonesia sebagai Penyokong Ekspor

Kebutuhan terhadap kestabilan pasokan kendaraan yang akan diekspor telah dihitung matang oleh Suzuki lewat pengoperasian fasilitas produksi dengan sistem maupun teknologi mutakhir. Saat ini, Suzuki memfokuskan manufaktur mobil penumpang melalui Plant Cikarang, sedangkan mobil niaga di Plant Tambun 2. Secara terpisah, pembuatan sepeda motor dilakukan pada Plant Tambun 1. Seluruhnya beroperasi secara aktif pada wilayah Bekasi, Jawa Barat. 

Guna mengaktualisasikan keberlanjutan industri yang komprehensif, Suzuki tercatat telah menanamkan investasi lebih dari 22 triliun rupiah sejak awal berdiri. Secara bertahap, Suzuki terus meningkatkan kelengkapan fasilitas agar semakin mupuni. Sejak beberapa tahun terakhir, Suzuki telah mampu melakukan proses produksi secara lengkap, yaitu mulai dari pressing, welding, painting, assembling, hingga final inspection. Secara bersamaan, Suzuki juga membuat mesin, transmisi, dan kursi sendiri melalui fasilitas powertrain serta seat.

Rangkaian industri Suzuki mampu berjalan lancar berkat ekosistem utama yang telah mendukung, seperti keberadaan lebih dari 800 mitra pemasok. Sisi membanggakan dari rekanan tersebut diketahui perusaahaan lokal didominasi oleh investor domestik hingga 55%. Lebih spesifik lagi, 32% di dalamnya masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam menghadirkan produk anyar seperti Fronx, Suzuki mengambil langkah penting dengan menambah peralatan manufaktur yang lebih modern. Model ini dibuat dengan robot-robot canggih, serta melewati fase pengetesan untuk teknologi terbaru seperti Advanced Driving Assistance System. Ditambah 3D scanning guna memastikan kepresisisan body kendaraan selalu konsisten sesuai standar.

Kinerja Suzuki selain pada proses produksi, juga diwujudkan melalui perolehan status Authorized Economic Operator (AEO). Sertifikasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tersebut mengisyaratkan bahwa Suzuki merupakan perusahaan yang patuh dan kooperatif dengan regulasi yang berlaku.(thr)






Editor: teguh

Inovasi Dalam Pelayananan Land Management System, BP Batam Raih Penghargaan Bhumandala Ariti

On 10.10

Alexander Zulkarnain mewakili Kepala BP Batam saat menerima penghargaan. Foto/Eggi


JAKARTA - BP Batam menerima penghargaan Bhumandala Ariti dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk kategori Kementerian/Lembaga, atas inovasi Land Managemen System (LMS) BP Batam, Selasa (18/11/2025).


LMS merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan oleh BP Batam dalam memudahkan proses pengurusan dan perizinan pertanahan di kawasan Batam.


Penghargaan atas inovasi LMS ini diterima oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad yang diwakili oleh Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, pada gelaran Anugerah Bhumandala Award 2025 di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI.


Ditemui usai menerima penghargaan, Alexander Zulkarnain mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan di BP Batam. 


"Alhamdulillah, tahun ini kami mendapat penghargaan Bhumandala Ariti," ujar Alexander Zulkarnain.


"LMS ini kami harapkan tidak hanya menang dalam award, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga dapat menjadi semangat BP Batam dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi," kata Alexander.


Land Management System (LMS) merupakan inovasi pelayanan dalam pengurusan perizinan pertanahan. Dengan adanya layanan LMS ini, para pemohon perizinan pertanahan dapat mengurus segala administrasi dengan lebih mudah dan efisien.


Melalui layanan ini, pemohon perizinan dapat mengakses informasi terkait regulasi, persyaratan, dan prosedur pengurusan perizinan tanah secara cepat dan transparan.


Pemohon hanya perlu mengisi formulir secara daring dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu, permohonan akan diproses secara elektronik, sehingga meminimalisir adanya kesalahan atau kekeliruan dalam proses pengurusan perizinan.


LMS ini juga memiliki peran penting dalam memudahkan investasi di Batam. Dalam sektor pertanahan, investasi sangatlah vital untuk mengembangkan sebuah kawasan. 


Dengan adanya LMS, proses perizinan pertanahan menjadi lebih efisien dan cepat, sehingga pelaku investasi yang masuk dapat dengan mudah memulai sebuah proyek tanpa terkendala oleh birokrasi yang panjang dan rumit. (ggi)




Editor: teguh

Mohammad Rakhmat Ditunjuk Plt Ketua SMSI Tanjungpinang Gantikan Almarhum Rahmad

On 22.53

Ketua SMSI Kepri serahkan SK Plt Ketua SMSI Tanjungpinang dan Natuna. Foto/Deka


BATAM - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau resmi menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua untuk SMSI Kota Tanjungpinang dan SMSI Kabupaten Natuna. 


Keputusan ini diambil menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan periode 2021–2024 pada 2 Februari 2024 dan kekosongan pimpinan di Tanjungpinang pasca wafatnya Plt sebelumnya, Rahmat Putra Nasution, pada 3 November 2025.


Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Riau, Rinaldi Samjaya, menyampaikan bahwa penunjukan Plt ini dilakukan berdasarkan beberapa landasan penting.


“Keputusan ini mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) SMSI serta hasil rapat Pengurus SMSI Kepri pada 12 November 2025. Penetapan Pelaksana Tugas menjadi langkah strategis untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dan program kerja tidak terhambat,” ungkapnya.


Dalam keputusan tersebut, SMSI Kepri menunjuk, Mohammad Rakhmat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua SMSI Kota Tanjungpinang dan Doni Papilius sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua SMSI Kabupaten Natuna.


Keduanya diberikan mandat penuh untuk memimpin jalannya organisasi hingga terbentuk kepengurusan definitif.


Usai menerima SK, Plt Ketua SMSI Kota Tanjungpinang, Mohammad Rakhmat menyampaikan komitmennya untuk menjaga soliditas dan melanjutkan program-program SMSI di Tanjungpinang.


“Saya berterima kasih atas amanah yang diberikan. InsyaAllah, saya akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin, menjaga komunikasi dengan seluruh anggota dan memastikan program SMSI berjalan sesuai AD/ART. Kita bersama ingin SMSI Tanjungpinang tetap aktif, solid, dan bermanfaat bagi dunia pers,” ujarnya.


Sementara itu, Plt Ketua SMSI Kabupaten Natuna, Doni Papilius, juga menyatakan kesiapannya menjalankan amanah organisasi.


“Saya siap mengemban tugas ini dan bekerja sama dengan seluruh pengurus serta anggota SMSI Natuna. Fokus kami ke depan adalah memperkuat struktur, memperluas sinergi, dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi media siber di daerah,” kata Doni.


Kedua Plt Ketua akan menjalankan tugas selama enam bulan sejak SK ditetapkan. Masa jabatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan dan dinamika organisasi.


Prosesi penyerahan Surat Keputusan diserahkan langsung Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya di Sekretariat SMSI Kepri yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Komplek Ruko Pasir Mas, Nongsa, Kota Batam. 


Penyerahan SK itu juga disaksikan Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kepri, Anwar Saleh Harahap, Ketua Penjaringan dan Seleksi Plt Ketua SMSI Kabupaten dan Kota, Indra Helmi, Sekretaris SMSI Kepri Zabur Anjasfianto dan anggota SMSI Kepri Deka Hartati.(zbr)




Editor: teguh