HEADLINE NEWS

EKONOMI

POLITIK

BATAM

BINTAN

DPW RGP Kepri Dikukuhkan

By On 22.21


BATAM - Segenap Relawan Ganti Presiden ( RGP ) Provinsi Kepulauan Riau yang diketuai oleh Rosi Zuraida, dengan sekretaris Adhe De Koto, merasa lega dan senang bercampur haru, karena  Pengukuhan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW RGP) berjalan lancar.

DPW - RGP tersebut dikukuhkan langsung oleh Neno Warisman, bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RGP Se Kepri. Pengukuhan tersebut di laksanakan di Kota Batam, pada Minggu13 Januari 2019. 

Dalam kesempatan itu, Rosi Zuraida mengatakan bahwa, tugas relawan merupakan kerja - kerja ikhlas  untuk mensukseskan Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.
Sedangkan selaku Sekretaris, Adhe De Koto sendiri menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan relawan RGP.

" Pengukuhan DPW RGP ini bersempena dengan kegiatan Safari Doa Bersama untuk NKRI. Sebelumnya, kami juga sudah melaksanakan TOT atau Training Of Traineer Relawan se - Kepri, yang telah kami  laksanakan di Gedung Muhammadiyah Tanjung Pinang," jelas Adhe. 

Ia menambahkan bahwa, TOT yang dilakukan oleh RGP sebagai pembelajaran bagi relawan RGP yang ikut dalam bersosialisasi dan pengawalan suara dalam pemilihan Presiden. Relawan ganti Presiden, yang di sebut dengan Mantri RGP, akan bekerja ikhlas dan terstruktur dalam mendata dan mengawal hasil pemilihan presiden dengan pelaporan.

Dimana sistim pelaporannya, terorganisir menggunakan aplikasi berbasis Android yang dinamakan " ergepe ". Pendaftaran relawan melalui aplikasi ini bersifat " downline ",dimana relawan yang mendaftar harus punya referensi dari " up line " sebagai relawan RGP.

" Kenapa begitu ? Hal ini untuk menyaring bahwa relawan RGP benar - benar orang yang loyal, dan orang yang terdata sebagai pemilih, juga pemerhati Pilpres." pungkasnya. (Ndoro ).

Pemilih Tambahan dan Khusus Didata Lebih Dini

By On 13.10

BATAM - Setelah menuntaskan penyusunan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-2), Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini fokus pada penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK). DPTb dan DPK ini ditargetkan bisa disusun H-60, lebih awal dari tahapan sebelumnya, H-30 sebelum pemungutan suara.

DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu tempat pemungutan suara (TPS) yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Keadaan tertentu tersebut meliputi menjalankan tugas saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang
mendampingi, serta penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi. Kemudian pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam, atau bekerja di luar domisilinya.

Untuk mengurus surat pindah memilih, pemilih bisa datang ke KPU kabupaten/kota atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) asal. Nantinya KPU kabupaten/kota atau PPS asal akan memberikan formulir A5, bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah memilih dan data pemilih di DPT asal akan dicoret atau dicatat pindah memilih pada kolom keterangan.

Selanjutnya pemilih tersebut akan dimasukkan dalam DPTb setelah melapor ke KPU kabupaten/kota atau PPS tempat tujuan memilih dengan menyertakan bukti formulir A5 dan menunjukkan KTP elektronik. Bagi yang tak dapat mengurus surat pindah memilih dari PPS atau KPU kabupaten/kota asal, pemilih dapat melapor kepada KPU kabupaten/kota tempat tujuan.

Jadi pemilih yang bisa pindah memilih ke TPS lain adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT. Pemilih yang ingin memastikan namanya sudah masuk dalam DPT bisa mengecek secara online di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau melihat pengumuman yang ditempel di kantor Lurah setempat. Di situs tersebut masyarakat juga bisa melihat nama seluruh pemilih di suatu TPS.

Sedangkan DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Target DPK adalah warga yang baru berusia 17 tahun pasca-penetapan DPTHP-2, pindah domisili dan dapat KTP elektronik baru, dan terlewat saat proses pendataan maupun pemutakhiran pemilih.

Mereka yang masuk DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik dan akan didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. Penggunaan hak pilih bagi pemilih yang masuk DPK dilakukan satu jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS, yakni dari jam 12.00 sampai 13.00.

Komisioner KPU Kota Batam, Zaki Setiawan menjelaskan sejumlah pertimbangan penyusunan DPTb dan DPK lebih dini. Di antaranya guna menyiapkan kebutuhan logistik pada pemungutan suara dan mengantisipasi pemilih yang tidak dapat terfasilitasi di TPS.

"Penyusunan DPTb dan DPK lebih awal sangat membantu dalam mengakomodir hak pilih warga, terutama daerah seperti Kota Batam dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Sehingga kemungkinan terjadinya ledakan DPK dan DPTb di TPS-TPS tertentu bisa diantisipasi lebih dini," ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Penetapan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Batam, yang berlangsung dari Kamis-Sabtu (10-12/1).

Peserta Rakor adalah Komisioner Divisi Perencanaan dan Data dan operator dari 34 KPU Provinsi se-Indonesia. Rakor untuk menghasilkan data pemilih berkualitas ini dibuka oleh Komisioner KPU RI Viryan dan ditutup oleh Ketua KPU RI Arief Budiman. Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan Rakor Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih bersama Bawaslu RI, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Komnas HAM, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, dan Ketua Pokja Pemilih Luar Negeri

Dalam arahannya sebagaimana dilansir situs KPU RI, Viryan mengajak agar seluruh jajaran KPU di daerah untuk meningkatkan semangat, soliditas, dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemilu. Mengingat makin ramainya tantangan dan rintangan yang dihadapi KPU, salah satunya terkait berita bohong (hoaks) pemilu yang isunya diarahkan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

"Mari kita jawab hoax pemilu dengan data resmi yang valid, dengan tetap riang gembira, tunjukkan kinerja terbaik selenggarakan tahapan pemilu," tutur Viryan.

KPU Batam Buka Pendaftaran Relawan Demokrasi

By On 12.55


BATAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam membuka kesempatan bagi warga Batam untuk bergabung dalam relawan demokrasi. Pendaftaran relawan demokrasi yang akan bertugas selama tiga bulan tersebut dibuka sampai 17 Januari 2019.

Pembentukan relawan demokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu juga untuk membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda dan demokratisasi serta meningkatkan partisipasi pemilih.

Sebagai salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih tidak sekadar terkait dengan kehadiran pemilih untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Namun juga keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 yang semakin kompleks. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS yang memerlukan kecermatan untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar.

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam cenderung menurun dalam tiga pemilu terakhir. Pada pemilu legislatif 2014, dari 715.544 pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) hanya 450.269 pemilih atau sekira 62,93% yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian di pilpres 2014 hanya 406.153 pemilih atau sekira 53,94% yang menggunakan hak pilih dari 752.903 pemilih di DPT. Sementara pada pilkada 2015 hanya 297.298 pemilih atau sekira 47,11% yang menggunakan hak pilih dari 631.457 pemilih di DPT.

Pada 2019 ini, jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) mencapai 650.876 dengan target partisipasi pemilih 77,5%. Pembentukan relawan demokrasi merupakan salah satu sarana bagi KPU Batam guna memenuhi target partisipasi pemilih tersebut.

"Dengan melibatkan peran serta masyarakat secara luas, kami berharap sosialisasi dan pendidikan pemilih bisa dilakukan lebih masif guna meningkatkan kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik di pemilu 2019," kata Komisioner KPU Batam Zaki Setiawan.

Relawan demokrasi yang akan menjadi mitra KPU ini beranggotakan 55 orang. Dalam pembentukan relawan demokrasi ini, KPU Batam akan melibatkan kelompok masyarakat dari 11 basis pemilih strategis. Ke-11 basis pemilih itu adalah basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet, dan relawan. Setiap basis pemilih, terdiri dari minimal empat orang relawan. Pelopor-pelopor demokrasi di setiap basis ini akan menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Adapun persyaratan calon relawan demokrasi, antara lain berusia lebih dari 17 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, berdomisili di wilayah setempat, non-partisan atau tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir, dan memiliki komitmen menjadi relawan pemilu. Kemudian terdaftar sebagai pemilih, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, bertanggungjawab dan berakhlak baik, bukan bagian dari penyelenggara pemilu, memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan, dan mampu membuat program kerja yang akan dilaksanakan.

Bagi relawan demokrasi berbasis pemilih warga internet, diutamakan mampu mengoperasikan, membuat content/desain/slogan/meme dan memiliki minimal tiga akun media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dengan minimal 2.000 follower atau friends. Sedangkan bagi relawan berbasis komunitas diutamakan ketua/anggota komunitas dan relawan berbasis disabilitas diutamakan ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas. Sementara untuk relawan berbasis keagamaan diutamakan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan non-PNS. Prioritas menjadi relawan demokrasi diberikan bagi peserta yang pernah mengikuti kursus kepemiluan di KPU Batam.

Mengintip Kehidupan ST AUS Tanjung Pinang

By On 20.59

Hotel Murah jadi Pilihan Anak Sekolah, Kemana Dinas Pendidikan? 



TANJUNG PINANG - Sungguh mengerikan. Hotel murah, ternyata telah menjadi tempat pilihan Short Time atau ST sebagian Anak Usia Sekolah ( AUS ) Kota Mengintip kehidupan ST AUS Tanjung Pinang Pinang, Kepulauan Riau. Apakah orang tua dari mereka itu tahu apa tidak apa yang dilakukan oleh anak - anak mereka di luar rumah, itu kita belumlah paham.

Sungguh menyedihkan dan sungguh memprihatinkan serta sungguh mengejutkan. Karena ini semua memang nyata adanya. Bukan sebuah cerita bohong atau hoax. Semua sungguh menjadi berita yang memilukan hati kita para orang tua. Dan sungguh patut di pertanyakan juga, dimana kah dinas pendidikan berada.

Dinas pendidikan bisa saja mengelak dengan kenyataan ini. Namun, apapun ceritanya, Dinas pendidikan itu menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian yang menimpa akhlak anak bangsa ini. 

Baik itu Dinas Pendidikan Provinsi, maupun Dinas Pendidikan Kota. Dinas Pendidikan bisa saja beralasan, bahwa kejadian tersebut adalah kejadian di luar jam sekolah. Namun dinas pendidikan juga merupakan pihak yang di harapkan untuk bisa berperan sebagai pembentuk karakter mulia para anak bangsa sebagai generasi penerus.

Disisi lain, kita menuntut Dinas Pendidikan untuk bisa mendidik anak - anak bangsa menjadi generasi yang berakhlak mulia, dan kita berharap kepada para orang tua untuk lebih bisa mengawasi pergaulan anak - anaknya di luar rumah, namun disisi lain, kita juga merasa sangat prihatin dengan apa yang telah terjadi pada kehidupan anak - anak bangsa di Tanjung Pinang ini.

Dimana di usianya yang masih remaja, masih sebagai AUS yang seharusnya hanya mengenal buku pelajaran sekolah, dan mengisi waktunya untuk belajar dengan tekun, namun ternyata mereka telah mengisi sela - sela waktunya dengan tidur berpasangan di kamar hotel, seperti yang telah terjadi pada mereka di akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019.
Sungguh mengerikan, bahkan, di duga kuat, semua itu nampak seperti sudah menjadi kebiasaan mereka. Semua itu, sungguhlah nampak dari gaya dan sikap mereka saat menuju dan memesan kamar hotel yang nampak sangat tidak canggung lagi.

Nampak dari jarak yang cukup dekat, empat pasang muda - mudi anak usia Sekolah Menengah, melenggang gembira menuju sebuah hotel  murah di kawasan Kota Tanjung Pinang. Dengan gaya saling bergelayutan mesra, mereka nampak begitu berani dalam memesan  Kamar.

Pesan kamar hotel dengan standar harga Rp160.000 per kamarnya. Mereka memesan kamar masing - masing, dan juga bayar masing - masing,  serta langsung menempati sesuai dengan nomor kamar masing - masing. Mereka adalah AUS berinisial M, I, S dan P bersama masing - masing pasangannya.

Tanpa keraguan menghinggapi perasaan hatinya, dan tanpa berpikir panjang entah dari mana uang di dapat, mereka nampak begitu senang melangkah menuju hotel murah pilihan mereka yang sudah pasti atas kesepakatan mereka juga, dengan lagak gaya seperti orang usia dewasa.

"Ada kamar ? " Tanya mereka kepada Reception Hotel hampir serempak.

"Ada," Jawab reception Hotel tanpa mempedulikan sesiapa pemesan kamar hotel yang tengah di jaganya.

"Oke. Kita masuk. Masuk kamar masing - masing ya. Bye - Bye. " Kata salah seorang anak yang nampak paling muda di antara mereka, dengan gaya tanpa dosa sambil menuju kamar hotel yang telah dipesannya.

Ketika hal ini akan di konfirmasi kan kepada pihak Dinas Pendidikan, baik Dinas Pendidikan Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, serta para pihak terkait, mereka semua belum bisa di temui hingga berita ini di tayangkan.
(Ndoro).

Dewan Itu Harus Pintar

By On 16.57




DEWAN itu harus pintar. Harus pintar dan profesional. Untuk apa menjadi anggota dewan kalau tidak pintar dan tidak profesional. Bisa jadi si dewan tadi, tidak akan terpilih lagi, apabila pihaknya mencalonkan diri kembali di periode berikutnya.

Untuk apa jadi dewan, kalau bisanya hanya datang, duduk , diam dan duit. Sungguh sangat merugikan rakyat yang sudah memilihnya, apabila sikap atau perilaku atau tingkah laku para dewan seperti tersebut di atas. Dan semua itu sungguhlah hal yang sangat tidak terpuji dari seorang dewan.

Jadi dewan itu harus pintar dan profesional. Dewan yang profesional itu adalah dewan yang ber PSK tinggi. Yakni, Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan.

Ketika seorang dewan berpengetahuan luas, maka si dewan akan bernilai tinggi di masyarakat. Dan apabila dewan itu bisa bersikap bijaksana, maka si dewan juga akan bernilai tinggi. Dan ketika seorang dewan berketerampilan banyak maka sudah pasti si dewan juga akan bernilai tinggi di hadapan masyarakat.

Ketika seorang dewan sudah bernilai tinggi PSK nya, maka si dewan akan di anggap pintar dan profesional.

Namun sebaliknya ketika seorang dewan tidak berpengetahuan luas tentang suatu hal , maka rakyat langsung akan memandang bahwa si dewannya itu tidak lah pintar.

Dan ketika seorang dewan tidak bersikap bijaksana dalam menyikapi sesuatu yang terjadi di masyarakat, maka si dewan akan di anggap sebagai dewan yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.

Begitu juga dengan dewan yang tidak punya ketrampilan apapun, maka masyarakat langsung akan menilai bahwa si dewannya, tidak bisa di andalkan.

Dan ini semua, akan berakibat merugikan bagi dewan yang bersangkutan. Tidak di pilih kembali di periode berikutnya adalah salah satu hal yang merugikan bagi seorang anggota dewan, dan ataupun calon anggota dewan. Tidak usah di sangkal kalau masalah yang satu ini.

Selain daripada itu, ada satu hal lagi yang sangat  penting untuk di miliki oleh seorang dewan atau calon dewan. Dan hal ini harus juga menjadi perhatian bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya nanti.

Kemana suara ini akan kita larikan atau akan kita jatuhkan ?

Seorang anggota dewan itu harus agamis. Ketika seorang dewan tidak agamis, maka apa yang akan terjadi. Bisa saja si dewan tadi, akan membuat kebijakan - kebijakan yang jauh dari agama. Dan hal ini  sangat lah fatal akibatnya, sangat merugikan masyarakat luas.

Oleh karena itu, marilah kita pilih caleg yang agamis, pintar dan profesional.

penulis : Ndoro


Ekonomi Rakyat Makin Anjlok, Jokowi Sibuk Pencitraan

By On 07.24

Jalan tol Palindra ambles meski baru diresmikan Jokowi.

JAKARTA - Pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa Jokowi hanya meneruskan rencana pembangunan era Presiden SBY menegaskan kalau model pembangunan ekonomi rezim Joko Widodo dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan terkesan dilakukan demi kepentingan pemilu saja.

Begitu kata  Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya 35, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (9/1).

Dia kemudian menguraikan agenda pembangunan ekonomi Jokowi yang dikebut dan semua akan diresmikan di tahun politik.

"Supaya bisa menjadi upacara peresmian, maka dipaksa selesai lebih cepat, dipaksakan pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan," jelas mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Tak hanya dilakukan dengan pendekatan pragmatis, pembangunan ekonomi di era Jokowi juga meminggirkan pendekatan teknokratik.

Sudirman menjelaskan bahwa fundamental ekonomi suatu negara dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Karenanya, butuh kajian ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia dalam jangka waktu ke depan.

"Industrialisasi itu tidak mungkin dikelola secara short term, berganti-ganti pemimpin itu tidak mungkin. Saya bayangkan bila membangun food security atau kedaulatan pangan kemudian energi dan manufaktur tidak dikembalikan kepada teknokrat tadi, maka kita akan terus berjalan di tempat," jelasnya.

Untuk itu, sambung Sudirman, saat memimpin Indonesia periode 2019-2024 nanti, Prabowo-Sandi akan fokus mengembalikan model pembangunan ekonomi dengan pendekatan strategis dan teknokratik. Dengan begitu politisasi yang berlebihan terhadap agenda ekonomi negara diharapkan bisa berkurang.

"Pesan dari ekonomi Prabowo-Sandi adalah menumbuhkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan yang kedua bagi masyarakat di kalangan bawah yang penting adalah harga stabil. Prabowo-Sandi akan fokus pada dua hal itu," pungkasnya.


sumber : rmol

Demokrat Tuding Harry Tanoe Serang SBY

By On 07.42

foto tempo

JAKARTA - Jelang pemilu 2019 suhu politik kian panas. Salah satunya perseteruan bos Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perseteruan itu dengan kecurigaan Arya Sinulingga terhadap manuver Andi Arief ada peran Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai kritik dari petinggi Partai Demokrat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik, membalikkan manuver Arya Sinulingga ada peran bos MNC Group Harry Tanoesoedibjo. Sebab, Arya sendiri merupakan anak buah Harry Tanoe.

"Saya curiga Harry Tanoe ada di balik manuver ini. Kita akan selidiki," ungkap Rachland, Senin (7/1).

Arya Sinulingga sebelumnya mengomentari soal pelaporan dirinya oleh Andi Arief ke polisi. Dia mencurigai peran SBY dalam aksi pelaporan Andi.

Menurut Rachland, Harry Tanoe ditengarai ingin membuktikkan kesetiaanya terhadap petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi sebuah kasus yang tengah membelitnya.

"Harry Tanoe mau nyatakan kesetiaan pada Jokowi agar kasusnya stop seluruhnya?" tegas Rachland.

Rachland pun mengimbau Harry Tanoe agar berhati-hati, sebab atas kesalahannya menyuruh anak buahnya serang SBY bakal berakibat fatal.

"Harry Tanoe harus berhati-hati. Selisih suara antara Jokowi dan Prabowo makin menipis. Dan kampanye masih beberapa bulan ke depan. Kesalahan mengelola posisi dengan menyuruh anak buahnya menyerang SBY akan berakibat fatal bagi Harry Tanoe lima tahun selanjutnya," demikian Rachland.

sumber: rmol

Jokowi Takut Paparkan Visi Misi?

By On 11.53



JAKARTA - KPU resmi membatalkan pemaparan visi misi pasangan calon presiden. Batalnya itu diduga sebagai bentuk nyata dari ketakutan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Syafti Hidayat, KPU tidak boleh membatalkan agenda pemaparan visi misi pasangan capres dengan alasan apapun.

"Pemaparan harus dilanjutkan. Kalau ada capres dan cawapres yang tak datang itu urusan lain," kata Uchok, Sabtu (5/1).

Pasalnya, kata Uchok, pemaparan visi misi sesungguhnya untuk pendidikan politik bagi rakyat. Dengan mengetahui dan memahami visi misi calon pemimpinnya, rakyat tidak akan seperti membeli kucing dalam karung. Pemaparan visi misi semestinya dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui siaran televisi.

"Ini akan memajukan kesadaran politik rakyat dan akan memajukan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Uchok pun menduga sikap Tim Kampenye Nasional merupakan representasi dari ketakutan Jokowi-Ma'ruf dalam menyampaikan visi dan misi untuk Pilpres 2019.

"Kalau ada capres yang takut menyampaikan visi misi lebih baik mundur saja. Tahun 2024 bisa mencalonkan lagi setelah percaya diri atau kibarkan bendera putih," tegasnya.

Ironisnya lagi KPU juga akan menyerahkan daftar pertanyaan pada capres cawapres seminggu sebelum debat Capres.

sumber : rmol

Menyesal Jadi Saksi Kasus Ahok, Ma’ruf Amin Lukai Hati Umat Islam

By On 07.24


JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif, Ma'ruf Amin yang mengaku terpaksa menjadi saksi memberatkan bagi Basuki T. Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama dinilai melukai hati kaum muslim Indonesia dan dunia.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mempertanyakan sikap Cawapres nomor urut 01 tersebut.

Menurutnya, jika mengaku menyesal, sama saja Kiai Ma'ruf memposisikan Ahok sebagai korban politik.

"Sangat disayangkan pengakuan Ma'ruf tersebut, semakin memperkuat bahwa kebenaran Ahok bahwa kasus Al-Maidah dipolitisasi untuk kepentingan politik," kata Pangi, Jumat (4/1).

Ditekankannya, sikap Kiai Ma'ruf ini justru merusak citranya yang selama ini dianggap sosok yang ikhlas membela umat dan agama.

"Hilang sudah reputasi dan citra kiai besar Ma'ruf, bahwa waktu itu beliau tidak murni dan ikhlas, namun banyak kepentingan. Kiai mempermalukan dirinya sendiri bahwa beliau tidak ikhlas dan murni membela kepentingan umat dan agama, tapi lebih banyak kepentingan politiknya. Sehingga harus menyesal," tutup Pangi.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan Ma'ruf Amin mengaku menyesal sudah menjadi saksi memberatkan bagi Ahok yang tengah didakwa melanggar pasal penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2017 lalu.



sumber : rmol

All New Ertiga Raih Predikat Mobil dengan Kabin Ternyaman 2018

By On 14.26


BATAM - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menutup tahun 2018 dengan catatan manis, yaitu dengan meraih penghargaan “Best Cabin Insulation” untuk All New Ertiga pada ajang Indonesian Car of The Year (ICOTY) 2018. Kendaraan yang diluncurkan pada April 2018 lalu ini sukses mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk dalam ajang ICOTY 2018.

Rudy Wijaya, Branch Manager Suzuki Indomobil Batam, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan ini, “Terima kasih kami ucapkan kepada dewan juri ICOTY 2018 yang telah memberi kepercayaan kepada All New Ertiga sebagai Best Cabin Insulation. Hal ini memacu kami untuk terus menciptakan produk-produk yang memberi kenyamanan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia.”

ICOTY merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Majalah Mobil Motor kepada mobil yang dipasarkan APM di Indonesia. Tahun ini, ICOTY telah memasuki tahun ke-17 penyelenggaraannya. Melalui ajang ini, Majalah Mobil Motor berharap dapat memberikan informasi yang tepat dan menawarkan pilihan cermat bagi calon pembeli.

Penghargaan Best Cabin Insulation dinobatkan kepada All New Ertiga karena memiliki kabin yang nyaman dan senyap. Tampil dengan aksen wooden panel yang tersemat pada head unit memberi kesan mewah sekaligus elegan pada dashboard. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan berkendara, All New Ertiga dilengkapi dengan berbagai fitur fungsional, seperti ventilated cup holder, USB charging port, double blower, dan fitur lainnya semakin mendukung untuk meraih penghargaan Best Cabin Insulation.

“All New Ertiga dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman berbeda selama berkendara. Kami berharap dengan adanya penghargaan ini bisa menjadi nilai tambah bagi calon konsumen saat memilih All New Ertiga sebagai mobil pilihan keluarga,” tutup Rudy.

Hingga pertengahan tahun, tren penjualan mobil segmen low multi purpose vehicle (MPV) di Batam masih kompetitif. Salah satunya dicatatkan oleh Suzuki Indomobil Batam lewat Ertiga. Mengutip data internal Suzuki Indomobil Batam, penjualan All New Ertiga dari pertama kali launching di Batam pada tahun 2012 lalu hingga sekarang tercatat sebanyak 4.000 unit.***

Jurnalis Batam Berduka di Awal Tahun Baru 2019

By On 15.30


BATAM - Kabar duka menyelimuti jurnalis Kota Batam dan Kepulauan Riau di hari pertama Tahun Baru 2019. Wartawan senior  Rumbadi Dalle atau akrab disapa babeh wafat di RS Elizabeth Batam, Selasa (1/1/2019).

Pria yang kini jadi wakil dekan fakultas hukum Unrika tersebut sebelum meninggal sempat dirawat di UGD. Namun ajal lebih dulu menjemputnya.

"Kenapa secepat ini abangku pergi?. Tanggal 19 Desember abang datang untuk menemui ibu Indri dan pak pri... lalu  saya bawa menemui mereka dan kemudian saya bawa air mineral (aqua) empat botol. Ternyata hari terahir bertemu abang.... selamat jalan abangku yang baik hati 😭😭😭. Tuhan telah memanggilmu ketempat ke surga tempat per istirahatan yang terahir. 😭😭😭." tulis Amran, wartawan media online.

Ucapan duka cita juga diutarakan Aris, kontributor Antara Kepri. " Innalillahi wainailahi rojiun 😭😭😭. Semoga amal dan ibadah pak Rumbadi diterima serta di tempatkan di tempat terbaik oleh Allah SWT. Amiiiinnnnn."

Jenazah Babeh rencananya akan dibawa ke rumah duka sore ini di Bengkong Baru Blok A No. 49, dibelakang Sun Bread Bengkong.

Selamat jalan Babeh. Semoga kontribusi dirimu pada insan pers Batam dan Kepri selama ini jadi penolongmu di alam kubur dan akhirat kelak, aaamiiin Allahumma Aamiin.

Jelang Pergantian Tahun Batam Diguyur Hujan Deras

By On 14.56


BATAM - Memasuki malam pergantian tahun, Kota Batam diguyur hujan deras sejak Senin (31/12) siang.

Cuaca hujan deras ini terjadi di hampir seluruh wilayah Batam bahkan Kepulauan Riau.

Intensitas hujan cukup deras menyebabkan beberapa ruas jalan terendam banjir. Seperti di jalan trans Barelang. Ketinggian banjir mencapai 30 cm hingga selutut orang dewasa.

Akibat banjir di lokasi, membuat jalan macet. Pengendara motor banyak tak berani melintas khawatir mogok.

BMKG Hang Nadim Batam  mengimbau
warga waspada menyusul hujan deras juga disertai halilintar dan angin kencang.

Bagi warga pemilik kendaraan diimbau tidak memarkirkan kendaraan di bawah pohon. Potensi pohon tumbang cukup berbahaya bagi keselamatan.

Reporter : David
Editor : Lukman


Menhub Budi Karya Terciduk Ojol

By On 06.52


JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya melakukan kampanye terselubung pada acara "Grab Karnaval" yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran pada Sabtu (22/12) pekan lalu.

Rekaman video Budi Karya melanggar aturan karena diduga melakukan kampanye di acara itu viral. Cerita bermula saat mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol itu berinteraksi dengan sejumlah pengemudi Grab Bike.

Dalam video itu Budi nampak berada di atas panggung dengan mengenakan jaket hijau Grab. Dia kemudian memanggil seorang pengemudi ojek online untuk maju dan mendekat. Setelah mendekat dan mencium tangan Budi Karya, pengemudi tersebut diminta mempromosikan Jokowi.

"Satu lagi ini yang ngocol ini. Kamu promosiin Grab, promosiin Indonesia, sama promosiin Pak Jokowi," ucap Budi Karya.

Memenuhi permintaan Budi, si pengemudi menjawab, "Naik Grab pakai Ovo banyak diskonnya. Dua ribu sembilan belas tetap Jokowi."

Ucapan Budi Karya antara lain dipermasalahkan Perkumpulan Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOSI).

Diberitakan salah satu portal nasional, Ketua MOSI Danny Stephanus mengatakan sedang mempelajari dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Budi Karya sebelum memutuskan untuk menyampaikan laporan ke Bawaslu.

sumber : rmol

Nasib Buruh Kian Melarat Dipimpin Jokowi

By On 17.59


JAKARTA - Nasib buruh selama masa kepemimpinan Jokowi benar-benar hancur dan melarat. Tidak tanggung selama berkuasa Jokowi sama sekali tidak berpihak pada buruh.

Bahkan telah terjadi empat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Demikian dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Menurut Said, empat gelombang PHK tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2015-2018.

"Gelombang pertama 2015 sekitar 50 ribu orang lebih. Itu meliputi sektor garmen, makanan dan minuman. Puluhan ribu," ungkap Said.

Gelombang PHK kedua, kata Said, terjadi pada Januari sampai April 2016 yang menimpa industri otomotif, elektronik, keramik dan lain-lain akibat perusahaannya tutup. Pihaknya mencatat saat itu terjadi PHK sebanyak 100 ribu orang lebih.

"Panasonic tiga perusahaan tutup, Philips, Toshiba dan sektor industri otomotif lain. Sekarang sudah nggak ada lagi Toshiba di Indonesia. Kemudian pengurangan karyawan besar-besaran di Yamaha Motor, pabrik mobil Ford juga melakukan penutupan perusahaan. Datanya clear. Pemerintah nggak mencatat itu," urainya.

Gelombang ketiga, lanjut Said, yakni sekitar tahun 2016-2017 yaitu di industri retail, keramik, pertambangan, serta farmasi.

"Antara lain Seven Eleven, industri pertambangan di Serang Indoferro 1.000 orang, Indocook, kemudian di Gresik ada juga, Freeport sampai hari ini 8 ribu orang, dan lain-lain," tandasnya.

Adapun gelombang keempat, tambah Said, terjadi pada tahun 2018. Dimana terjadi PHK besar-besaran di sektor garmen, tekstil, sebagian industri baja, dan industri semen yang juga melakukan pengurangan karyawan.

"Gelombang keempat ini catatan kami itu 2019 masih akan berlanjut. Terutama di industri baja, semen, tambang, elektronik dan komponennya, otomotif roda dua yang penjualannya turun, tekstil, dan retail. Bahkan catatan kami Giant sudah menutup 19 retail toko-tokonya. 1.500 orang di PHK. Jadi pemerintah ini jangan main-main," pungkasnya.


sumber : rmol

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *