EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Pelabuhan Bongkar Muat Milik BP Batam Sarang Koruptor

 

Bareskrim Polri Diminta Turun ke Lokasi

 

[caption id="attachment_6701" align="alignleft" width="290"]Pelabuhan Batuampar terlihat sangat memprihatinkan dan penuh praktik pungli. foto: ginting/amok Pelabuhan Batuampar terlihat sangat memprihatinkan dan penuh praktik pungli. foto: ginting/amok[/caption]

BATAM - Pelabuhan barang Batuampar milik BP Batam diduga salah satu sarang para koruptor mengeruk untung sebesar-besarnya.

 

Para pengguna pelabuhan terutama kalangan pengusaha di Batam, mengaku kesal dengan pelayanan pelabuhan tersebut. Pasalnya, selain lambat juga banyak terdapat pungli yang dilakukan oleh oknum pelabuhan utamanya dari BP Batam.

 

Ar, salah seorang pengguna jasa pelabuhan, mengakui buruknya layanan pelabuhan Batuampar yang selalu lambat dalam bongkar muat barang.

 

Dia menyebut untuk menunggu bongkar muat dari kapal yang sudah sandar, memakan waktu hingga berhari-hari. Hal tersebut tentu saja berdampak pada omset perusahaannya.

 

"Kalau seperti sekarang tingkah oknum petugas pelabuhan BP Batam, mana bisa kita bersaing sama negara luar. Mentalnya duit melulu baru barang kita dikerjakan," keluh Ar kepada AMOK Group, Rabu (9/9/2015).

 

Masih kata dia, petugas pelabuhan terkesan pilih kasih kepada pengusaha tertentu. Disinyalir karena mereka telah mendapatkan setoran sehingga barang yang ada langsung cepat dibongkar muat, sesaat merapat di dermaga pelabuhan.

 

"Bareskrim Polri maunya turun ke Pelabuhan Batuampar seperti di Pelindo II Tanjungpriok. Biar dibongkar bobroknya petugas di pelabuhan punya otorita (BP Batam, red) ini," kecamnya.

 

Kondisi ini tentu sangat tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan oleh Direktur PTSP BP Batam Dwi Djoko Wiwoho belum lama ini. Menurut dia pelabuhan sudah dilengkapi dengan pengerek (crane) modern jenis rail mounted crane (RMG) agar mempercepat proses bongkar muat.

 

Selain itu pelabuhan Batuampar juga dilengkapi fasilitas pergudangan peti kemas seluas dua hektar. Dengan total investasi mencapai Rp 7 triliun.

 

“Kemana itu uang untuk membangun proyek-proyek sebesar itu, kalau kenyataannya di lapangan tetap lambat dan banyak punglinya,” pungkasnya. (red/amok)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *