JAKARTA - Massa dari berbagai ormas mendesak KPK menindaklajuti kasus dugaan korupsi yang membelit Joko Widodo atau Jokowi, presiden versi KPU.
Seperti diketahui Jokowi mengkorupsi duit APBD Solo Jawa Tengah sebesar Rp12,4 miliar, Tarnsjakarta Rp1,5 triliun. Parahnya lagi mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga tak memberitahu ke KPK terkait dananya yang disimpan di rekening bank asing sebesar 8 juta dollar AS.
"Ternyata KPK tidak serius menuntaskan kasus dugaan korupsi Joko Widodo sebagai calon presiden terpilih yang juga Gubernur DKI Jakarta itu. Padahal, berbagai kasus dugaan korupsi itu sudah terang-benderang, tapi KPK bungkam. Seperti kasus rekening Jokowi di 20 bank asing senilai USD 8 juta yang tidak dilaporkan ke KPK dan KPU, dugaan korupsi APBD Solo Rp 12,4 Miliar, dan kasus Trans Jakarta Rp 1,5 Triliun," tegas Yakob Arupalaka Koordinator aksi dari relawan FKPPI dan Progres 98 di depan Gedung KPK Jakarta, Senin (18/8/2014).
Selama ini kata Yakob, Progres 98 sudah melaporkan secara resmi dan beberapa kali teman-teman datang (unjuk rasa).
"Maka dari itu, kita dari seluruh elemen dan seluruh ormas akan bergerak lagi, kalau laporan-laporan ini tidak ditindaklanjuti. Karena semua orang itu punya kedudukan hukum yang sama," tegas Yakob di saat berunjuk rasa di Gedung KPK Jakarta, Senin (18/8/2014).
Sekitar 500-an massa progres 98 dan FKPPI tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian di depan Gedung KPK dan sebagian lain di teras Gedung KPK. Mereka berunjuk rasa dengan membawa atribut bendera, poster dan sticker berukuran besar. Sticker itu bertuliskan beberapa kasus Jokowi dengan judul 'Kenapa Mega - Jokowi Kebal Hukum?'.
Menanggapi aksi ini, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengaku akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. "Kita akan tidak lanjuti laporan tersebut, apabila ada unsur tindak pidana korupsinya," kata Johan.(net)
