[caption id="attachment_3505" align="alignright" width="290"]
JAKARTA - Langkah polri menangkap komisioner KPK terkait kasus "basi" Pilkada Kota Waringin Barat sebagai upaya menjegal KPK dalam memberantas korupsi. Presiden Jokowi pun dipertanyakan sebagai pemberantasan korupsi di ujung tanduk.
Ativitis antikorupsi secara spontanitas melawan. Mereka mendatangi gedung KPK, Jumat (23/1) siang, guna memberi dukungan kepada komisioner pemberantas korupsi yang ditangkap oleh polisi terkait balas dendam Polri akibat pimpinannya Komjen Bambang Gunawan dijadikan tersangka rekening gendut.
Seniman Butet, tokoh agama katolik Frans Magnis, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, ratusan antivis ICW, kontras dan ratusan penggiat antikorupsi lainnya menyatakan sikap melawan bentuk kriminalisasi polri terhadap KPK.
Menurut mereka penangkapan komisioner KPK Bambang Widjojanto sebagai bentuk pelemahan institusi antirasuah yang saat ini terbukti kredibilitas dan kinerjanya. Mereka tak akan tinggal diam dan menyerukan seluruh masyarakat melawan upaya koruptor untuk menjatuhkan KPK.
"Penangkapan Bambang Widjojanto sangat kita sesalkan, presiden harus turun tangan cepat," kata Denny.
Sementara itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin berpendapat penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) oleh polisi ada nuansa dendam. Dia mengaku prihatin permusuhan dua lembaga penegak hukum tersebut.
"Susah untuk tidak dilihat ada nuansa dendam," kata Din Syamsuddin menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedong Wilis, Kepatihan Yogyakarta, Jumat (23/1/2015).
Kemudian, lanjut dia, hal ini ditambah mengenai pencalonan Abraham Samad menjadi calon wapres dari PDIP. "Ini jadi liar semua. Ini ego-ego dari politisi. Sebagai tokoh agama hanya bisa menyampaikan pesan moral saja. Nggak lebih dari itu," katanya.
Din menambahkan dirinya mengaku secara terus terang tidak bisa menyembunyikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan kehidupan kebangsaan saat ini dengan menampilkan saling serang diantara beberapa kelompok bahkan antar lembaga negara. Mereka saling cari-cari kesalahan seperti KPK, Polri kemudian ada unsur PDIP.
"Ini bagi saya itu tidak positif. Sungguh merupakan hal yang tidak positif," katanya.
sumber: metrotv, detik.com
