[caption id="attachment_3478" align="alignright" width="290"]
BATAM - Kota Batam menduduki rangking pertama dalam hal kasus pencabulan yang terjadi di wilayah Kepri. Tercatat ada 111 kasus selama tahun 2014 dengan jumlah korban mencapai 217 orang. Sementara Kota Tanjungpinang berada di posisi kedua dengan 56 kasus dan korban sebanyak 65 orang.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau (Kepri), Eri Syahrial, usai dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Batam pada hari Rabu, (21/1/2015).
Dikatakan Eri bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak, belakangan ini marak terjadi di Kepri dan kota Batam merupakan kasus yang paling menonjol di antara 6 Kabupaten lainnya.
"Beberapa kasus yang terjadi diantaranya seperti kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak jumlah kasusnya sebanyak 44 dan jumlah korban sebanyak 74," beber Eri.
Selain itu masalah eksploitasi atau kekerasan anak karena faktor ekonomi ada kasus 38 dengan korban sebanyak 96 anak.
"Begitu juga untuk kasus hak asuh anak akibat dari penceraian ada sebanyak 46 perkara dan korban sebanyak 68 kasus," beber Eri Lalok sapaan akrabnya. (red/amok)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

