» » KMP Diobok-obok Pemerintah, Prabowo Serukan Boikot Pilkada dan Makzulkan Jokowi

KMP Diobok-obok Pemerintah, Prabowo Serukan Boikot Pilkada dan Makzulkan Jokowi

Selasa, 17 Maret 2015 20.25 WIB

 

[caption id="attachment_4823" align="alignright" width="290"]Prabowo berapi saat menyoroti kelakuan pemerintah Jokowi-JK. foto: net Prabowo berapi saat menyoroti kelakuan pemerintah Jokowi-JK. foto: net[/caption]

BOGOR - Pemerintah Jokowi-JK dan Partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus mengobok-obok kekompakan partai oposisi yang bergabung di Koalisi Merah Putih (KPM). Setelah PPP kini Partai Golkar yang coba dialihkan bergabung mendukung tirani rezim Jokowi.

 

Salah satunya soal keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui Golkar versi Munas Ancol adalah bentuk intervensi dan memecah belah KMP. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menggelar pertemuan di rumahnya di Hambalang, Bogor.

 

“Saudara-saudara, setelah memperhatikan dengan seksama kebijakan dari Pemerintah Jokowi, terutama politik intervensi dari Menkum HAM yang nyata-nyata berupaya memecah belah bangsa ini, maka kami berkumpul dan menyatakan sikap bersama presidium KMP,” tegas Prabowo.

 

Menurut Prabowo, pemerintahan Jokowi-JK sudah memaksakan kehendak guna memperoleh dukungan parlemen dengan cara memecah belah KMP dengan cara yang nista.

 

Prabowo juga menyebut Menkumham Yasonna H Laoly telah menghalalkan segala cara termasuk melawan Undang-undang.

 

Ia menyebut, ada standar ganda yang dipamerkan oleh Menkumham Laoly, yakni saat PPP Djan Faridz sudah menang di PTUN , namun hingga kini masih tidak dikeluarkan SK Pengesahannya.

 

“Sementara Golkar yang masih berkonflik malah justru dikeluarkan SK pengesahannya. Hal ini secara terang benderang Menkumham melawan UU Partai Politik,” tandas mantan Danjen Kopassus itu.

 

Prabowo juga mengajak KMP sepakat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada 2015. Ia menegaskan, Presidium KMP dengan dukungan 67% anggota parlemen menyatakan memboikot pelaksanaan Pilkada 2015.

 

“Kami tidak ikut bertanggungjawab atas proses Pilkada tersebut. Kami juga tidak mengakui hasil Pilkada 2015 hingga Menkumham mencabut kebijakan intervensi dalam proses dinamika politik di PPP dan Golkar,” tegasnya.

 

KMP, kata Prabowo, mendesak dilakukan hak angket atas kebijakan intervensi dan pecah belah oleh Menkumham Yasonna Laoly. Karena akibat intervensi tersebut, sesama saudara sebangsa berada di ambang perang saudara.

 

“Semua ini harus diakhiri atau Jokowi Presiden akan dimakzulkan,” tandas Prabowo.

sumber: www.siagaindonesia.com