[caption id="attachment_4624" align="alignleft" width="290"]
BATAM - Modus menggarong uang rakyat semakin hari kian halus di republik. Salah satunya berdalih arahan presiden RI tentang pelaksanaan proyek pembangunan di daerah-daerah.
Arahan yang disampailkan Joko Widodo antara lain tentang bagaimana supaya daya serap daerah ini terus meningkat. Karena rata-rata nasional, penyerapan anggaran baru di atas 20 persen.
Ketika itu Jokowi menyindir melambannya ekonomi nasional akibat daya serap APBD yang sedikit, karena para pejabat khawatir dijadikan tersangka saat melaksanakan proyek pembangunan bersumber dari APBD maupun APBN.
Belum lama ini Walikota Batam Ahmad Dahlan mengundang Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang untuk membahas arahan Presiden Jokowi. Dahlan menyebut bahwa lambatnya penyerapan APBD akibat SKPD takut dijadikan tersangka.
“Tindaklanjut arahan Presiden, Kapolri, Kajagung, dan Gubernur seluruh Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan hal yang sama. Saya, Kajari, dan Kapolres yang diwakili Wakapolres memberikan penjelasan kepada SKPD pelaksana,” kata Ahmad Dahlan usai pertemuan di aula Lantai IV Kantor Walikota Batam, Selasa (22/9/2015) lalu.
Nah, pertanyaan besarnya apakah atas dasar arahan presiden RI korupsi berjemaah bisa bebas dari proses penegakan hukum, bila jaksa dan polisi sudah diajak berkompromi sebelum proyek digulirkan.
"Tengok saja nanti, ujung-ujungnya arahan itu cuma modus korupsi duit rakyat. Cuma kamuflase saja arahan itu agar ada celah pemimpin sekarang bisa menggarong duit negara secara berjemaah untuk partai politiknya, untuk kelompoknya dan tentunya untuk pribadinya," ucap Hasan, warga Batam Centre kepada kepriupdate.com, Kamis (24/9/2015). (red/man)
BATAM
NASIONAL
EKONOMI
POLITIK
KARIMUN
