BATAM - Walikota Batam Ahmad Dahlan menilai untuk mengembangkan kota ini maka pemerintah pusat harus menambah daya saing dan juga memberikan kemudahan berinvestasi. Selain itu pusat juga didesak menuntaskan dualisme kepemimpinan terkait masalah lahan.
Hal tersebut ditegaskan walikota usai menggelar pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di lantai 5 Pemko Batam, Kamis (25/2/2016).
"Batam tidak boleh disamakan dengan daerah lain, selain mendapatakan kemudahan juga harus dibarengi dengan pembatasan pembatasan," ucapnya.
Salah satu contoh yang dihadapi Batam terkait kebijakan pemerintah pusat yang tidak memberi batasan mengendalikan pertumbuhan laju kendaraan.
"Saat ini kemacetan menjadi masalah besar bagi Batam. Pemko tidak bisa berbuat apa-apa," keluh walikota dua priode ini.
Pemko Batam lanjut Dahlan siap dengan segala keputusan dan juga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat terkait masa depan Batam utamanya jadi tidaknya pengalihan FTZ pada KEK.
"Tadi kami juga beri masukan yang pokok ke wantimpres soal dualisme kepemimpinan terutama masalah lahan, semoga ini jadi pertimbangan presiden dalam mengambil keputusan," katanya.
Sementara itu Sri Adiningsih Ketua Wantimpres menyebutkan kedatangan mereka ke Batam untuk menggali masukan dari pemerintah dan kalangan pengusaha, terkait rencana pembubaran BP Batam dan penghapusan FTZ. (alfie)
