BATAM
“Kami harap agar PNS lebih sabar. Pemerintah tidak akan tinggal diam untuk dan tetap memperjuangkan pencairan dana JHT tersebut,” ujar Ardi kepada AMOK Group, Jumat (18/3/2016) siang di ruang kerjanya.
Ditegaskannya bahwa permasalahan ini adalah ranah hukum, Pemko Batam telah menyurati pihak BAJ melalui Jaksa Pengacara Negara.
“Kita tinggal menunggu eksekusi dari pihak BAJ,” jelasnya.
Ardi juga mengatakan telah menyampaikan persoalan pencairan dana BAJ ini kepada pimpinan SKPD untuk kemudian menjelaskan kepada PNS yang ada.
“Kita sudah rapat, dan memberitahukan kepada pimpinan-pimpinan SKPD masing-masing bahwa kita telah melakukan korespondensi dengan BAJ melalui pengacara negara,” jelasnya.(red/jef)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kepala BP Batam Amsakar Achmad Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

