» » Ini Fakta Dugaan Korupsi Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Ini Fakta Dugaan Korupsi Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Jumat, 15 April 2016 04.45 WIB

 
Ketua BPK : Transaksi Pembayaran di Malam Tahun Baru

 

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengungkapkan, kasus lahan Sumber Waras bermula saat adanya transaksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke pihak ketiga menjelang malam pergantian tahun baru 2015.

 

Transaksi senilai Rp 755 miliar itu dilakukan Bendahara Pemprov DKI pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 WIB, yang berarti sudah lewat dari jam kerja.

 

"Uang persediaan itu yang biasanya disiapkan bendahara antara Rp20 sampai Rp40 juta tunai, ini Rp 755 miliar dilakukan transfer dari bendahara pada pihak ketiga," ujar Harry Azhar Azis, dalam perbincangan dengan tvOne, Kamis (14/4/2016).

 

"Seluruh auditor di dunia pasti akan curiga melihat transaksi seperti itu," tegasnya.


 

 

Setelah melihat transaksi itu pada laporan keuangan Pemprov DKI, auditor BPK pun menelusurinya lebih dalam, dan menemukan beragam masalah lainnya terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

 

"Auditor kita kan punya sense berdasarkan risiko audit, kami ingin memastikan, kok di ujung tahun, sebentar lagi tahun baru, ada uang tiba-tiba dari kas DKI pindah ke pihak ketiga," jelas Harry.

 

Dia lantas menambahkan, "auditor kita (BPK) bekerja profesional, dan akhirnya menemukan dari sisi perencanaan, penentuan harga, negosiasi, lokasi, dan sebagainya, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar."

 

Transaksi itu mencurigakan, karena menyangkut jumlah uang yang banyak. Selain itu, BPK tak pernah menemukan transaksi seperti itu sebelumnya. "Tidak pernah (ada sebelumnya), kemudian setelah dibayar tunai, pemakaiannya baru bisa dilakukan dua tahun kemudian," jelas Harry.

 

Untuk itu, Harry meminta agar masalah ini tidak berkembang menjadi polemik dan perdebatan belaka. Dia berharap masalah ini bisa ditelusuri lebih dalam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga indikasi kerugian negara ini bisa dibuktikan benar tidaknya di pengadilan. (red)

 

sumber : viva.co.id / tvone