BATAM - DPRD Batam menolak Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru Pemko Batam sesuai PP 18 tahun 2016.
Hal tersebut dilakukan menyusul Walikota Batam Muhammad Rudi sudah menandatangi surat rekomendasi Pansel Sekda Kota Batam. SK itu kemudian dibawa ke Jakarta untuk mendapat rekomendasi dari pusat.
Komposisi Pansel khusus pejabat eselon II A ini tak hanya dari kalangan pejabat saja. Namun juga dari BKN Kanreg 2 Riau Kepri, Pengamat, Akademisi serta budayawan
Namun Pemko belum juga memperbaikinya. Padahal intruksi Kementrian Dalam Negeri meminta pengesahan SOTK harus selesai awal September yang juga disertai dokumen perencanaan pembangunan.
Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman mengatakan SOTK masih dalam tahap penyempurnaan. Ada beberapa hal yang harus disempurnakan lagi setelah mendapat penolakan dewan.
"Masih belum, masih ada penyempurnaan teknis. Mudah-mudahan secepatnya,” ujar Agussahiman. (alfie)
Berita Terkait:
Pelajari Penyusunan APBD, Anggota Dewan Tangsel Studi Banding di DPRD BatamWakil Ketua III DPRD Tangsel Maria Teresia Suhardjo serius menyimak pemaparan Wakil Ketua III DPRD Batam Hendra Asman. Foto/WaldiBATAM ... 
Ketua DPRD Natuna Hadiri Upacara Peringatan HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional 2024Ketua DPRD Natuna Rusdi menyerahkan piagam penghargaan pada guru. Foto/RusdiNATUNA – Ketua DPRD Natuna, Rusdi, menghadiri upacara peri ... 
DPRD Batam dan Pemerintah Kota Sepakati 18 Propemperda Tahun 2025Pimpinan DPRD Batam bersama Sekdako menunjukkan draf Ranperda yang akan dibahas. Foto/Waldi
BATAM - Paripurna DPRD Kota Batam menyepak ... 
DPRD Kota Batam Usulkan 10 Ranperda Inisiatif, Pemko Fokus Angkutan Umum MassalPimpinan DPRD Batam didampingi Sekdako terlihat serius memimpin Rapat Paripurna. Foto/WaldiBATAM - DPRD Kota Batam menggelar rapa ... 
Kepala BP Amsakar Achmad dan Wakilnya Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota BatamKepala BP Batam, Amsakar Achmad hadiri paripurna DPRD semepena Pidato Perdana Wako Batam 2025-2030. Foto/TariBATAM - Kepala Badan Peng ...
