BATAM
"Mari kita cari solusi untuk para korban. Karena penegakkan hukum adalah upaya paling terakhir," ujar Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Memo Adrian, saat RDP di Komisi I DPRD Batam.
Menurut Memo masalah gaji, Pemko Batam bisa mencarikan solusi dimana bisa diambilkan anggaran yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Dalam penangan kasus terkait permasalahan Satpol PP, imbuhnya, ada lima laporan masuk terkait penipuan rekruitmen Satpol PP. "Banyak yang terkait yang menjadi penghubung, penghubungnya ada mulai kelurahan, kecamatan dan ada juga dari dalam Satpol sendiri," ucap Memo.
Saat ini kepolisian tengah mengumpulkan alat bukti, apakah nanti memenuhi unsur penipuan. Sementara, yang diperoleh baru keterangan dari saksi, sedangkan dari Pemko Batam dan Satpol PP tidak ada yang kooperatif.
Untuk masalah timbulnya uang Rp 500 ribu yang diperoleh anggota Satpol PP. Memo berjanji akan mengusut dari mana asal uang itu.
"Sebaiknya Pemko Batam segera buka bukaan agar mudah mengungkap siapa yang bermain dalam penerimaan anggota satpol PP," tantangnya. (alfie)
EKONOMI
- Catat Sejarah, Batam Sukses Bangun Proyek Wind Tower Senilai USD 22 Juta
- Pelantikan Pejabat Tingkat III dan IV, Kepala BP: Satukan Energi untuk Majukan Batam
- Kepala Badan Pengusahaan Amsakar Achmad Lantik dr. Tanto Sebagai Direktur RSBP Batam
- BP Batam Perkuat Sinergi Regulasi JPT Melalui FGD Bersama Pelaku Usaha
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko
- DPRD Kota Batam Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

