BATAM - DPRD Batam menggelar RDP terkait masalah ratusan THL Satpol PP Batam, Rabu (12/10/2016). Rapat tersebut untuk memberikan solusi terhadap nasib ratusan pegawai yang jadi korban perekrutan secara ilegal.
"Mari kita cari solusi untuk para korban. Karena penegakkan hukum adalah upaya paling terakhir," ujar Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Memo Adrian, saat RDP di Komisi I DPRD Batam.
Menurut Memo masalah gaji, Pemko Batam bisa mencarikan solusi dimana bisa diambilkan anggaran yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Dalam penangan kasus terkait permasalahan Satpol PP, imbuhnya, ada lima laporan masuk terkait penipuan rekruitmen Satpol PP. "Banyak yang terkait yang menjadi penghubung, penghubungnya ada mulai kelurahan, kecamatan dan ada juga dari dalam Satpol sendiri," ucap Memo.
Saat ini kepolisian tengah mengumpulkan alat bukti, apakah nanti memenuhi unsur penipuan. Sementara, yang diperoleh baru keterangan dari saksi, sedangkan dari Pemko Batam dan Satpol PP tidak ada yang kooperatif.
Untuk masalah timbulnya uang Rp 500 ribu yang diperoleh anggota Satpol PP. Memo berjanji akan mengusut dari mana asal uang itu.
"Sebaiknya Pemko Batam segera buka bukaan agar mudah mengungkap siapa yang bermain dalam penerimaan anggota satpol PP," tantangnya. (alfie)
