BATAM
Menurut pelajar, indikator belum layaknya Batam disebut sebagai kota layak anak menyusul masih maraknya kasus eksploitasi anak. Seperti banyaknya anak gelandangan pengemis (gepeng) dan anak dipaksa menjual koran di jalanan serta penjualan anak sebagai pekerja di bar-bar dan kafe.
Ironisnya lagi, Batam masih tinggi kekerasan pada anak. Selain itu kasus pemerkosaan hingga pembunuhan para pelajar juga sangat tinggi.
Para pelajar mendesak pemerintah untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para pelajar tentang program pemerintah terkait kota layak anak tersebut.
Menyikapi aspirasi para plelajar ini, Ketua Komisi IV DPRD Batam Rikky Indrakari mengakui ada kelemahan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.
Jika Batam benar-benar dinyatakan kota layak anak maka ini harus menjadi tanggung jawab dari seluruh dinas yang ada di Batam. Pemko Batam juga dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam memberikan hak kepada seluruh anak tanpa pandang bulu.
Sebagai bentuk keprihatinan terkait maraknya kasus eksploitasi anak, para pelajar SMA 2 Belakangpadang yang menggeruduk kantor DPRD juga membawa spanduk putih untuk ditandatangani masyarakat khususnya para anggota dewan. (alfie)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

