BATAM - Puluhan pelajar Batam menggeruduk kantor DPRD Batam. Mereka mempertanyakan alasan kota ini dipilih sebagai kota layak anak, sementara realita di lapangan justru sebaliknya.
Menurut pelajar, indikator belum layaknya Batam disebut sebagai kota layak anak menyusul masih maraknya kasus eksploitasi anak. Seperti banyaknya anak gelandangan pengemis (gepeng) dan anak dipaksa menjual koran di jalanan serta penjualan anak sebagai pekerja di bar-bar dan kafe.
Ironisnya lagi, Batam masih tinggi kekerasan pada anak. Selain itu kasus pemerkosaan hingga pembunuhan para pelajar juga sangat tinggi.
Para pelajar mendesak pemerintah untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para pelajar tentang program pemerintah terkait kota layak anak tersebut.
Menyikapi aspirasi para plelajar ini, Ketua Komisi IV DPRD Batam Rikky Indrakari mengakui ada kelemahan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.
Jika Batam benar-benar dinyatakan kota layak anak maka ini harus menjadi tanggung jawab dari seluruh dinas yang ada di Batam. Pemko Batam juga dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam memberikan hak kepada seluruh anak tanpa pandang bulu.
Sebagai bentuk keprihatinan terkait maraknya kasus eksploitasi anak, para pelajar SMA 2 Belakangpadang yang menggeruduk kantor DPRD juga membawa spanduk putih untuk ditandatangani masyarakat khususnya para anggota dewan. (alfie)
