BATAM - DPRD Kota Batam telah mensahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daearh (RAPBD) menjadi APDBD tahun 2017 sebesar Rp 2,5 triliun.
Angka tersebut berasal dari hasil finalisasi RAPBD untuk pendapatan sebesar Rp 2,4 triliun dimana pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.1 triliun dana perimbangan Rp 1.4 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 278 milyar.
Belanja tidak langsung sebesar Rp 859 milyar dan untuk belanja langsung sebesar Rp 1,6 triliun. Jumlah tersebut mengalami defisit sebesar Rp 10 milyar.
Sementara untuk pembiayaan netto sebesar Rp 100 milyar, dan penerimaan sebesar Rp 108 milyar, sedangkan pengeluaran Rp 3 milyar rupiah.
"Sejumlah catatan penting untuk Pemko Batam adalah agar mempercepat pengusulan KUA PPAS tahun 2018 dan perlunya landasan hukum pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelurahan (PPIK)," ujar Zainal Abidin, juru bicara Banggar DPRD Batam.
Sementara itu Walikota Batam Muhammad Rudi menyatakan bahwa pengesahan APBD tahun 2017 ini akan diberikan kepada Gubernur Kepri untuk dilakukan evaluasi selama tiga hari kerja.
"Setelah ditandatangi Gubernur baru akan disahkan menjadi Perda. Mudah-mudahan pembangunan Batam bisa sesuai target," pungkas Rudi.
