BATAM
Kedatangan anggota DPRD Gunung Kidul itu bertujuan untuk silaturahmi sekaligus mempelajari Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.
Selain itu, para wakil rakyat Gunung Kidul itu ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan maupun anggota DPRD.
"Kita ingin mengetahui sejauh mana penerapan PP Nomor 18 tahun 2017 oleh DPRD Kota Batam," kata Supriadi, pimpinan Komisi C Gunung Kidul.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Harris mengatakan terkait Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, Kota Batam telah selesai dilaksanakan.
Sedangkan soal PP Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan maupun anggota DPRD, Nyanyang mengatakan sudah dibahas tinggal menunggu penerapannya. (tia)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

