TANJUNGPINANG - Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto melalui sidang paripurna terbuka DPRD Kepri, Kamis (11/7) menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepri tahun anggaran 2018 bertempat di ruang rapat utama DPRD di Dompak.
Dalam kesempatan ini Isdianto berterimakasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kepri yang senantiasa memberikan masukan berupa kritik dan saran terhadap Pemprov Kepri demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik kedepan.
Dari pemandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD terkait Ranperda LPJP APBD 2018, dalam sambutannya Isdianto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah merangkumnya menjadi empat kelompok permasalahan penting yang harus diperhatikan.
Kelompok permasalahan dimaksud adalah meliputi permasalahan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan; masalah pendapatan daerah ; masalah belanja daerah ; dan masalah pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Isdianto ada sektor yang potensial untuk mendongkrak PAD Kepri, yakni pariwisata dan manufaktur. Keduanya masih berpotensi tinggi untuk dikembangkan.
“Untuk hal ini Pemprov Kepri sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah stakeholder, seperti BP Batam dan sebagainya. Selain itu Pemprov juga sedang gencar meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah guna mendongkrak PAD,” kata Isdianto.
Dalam kesempatan ini Isdianto juga mengakui jika industri dan manufaktur di Kepri sedang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah permintan pasar yang melemah. Hal ini berkaitan erat dengan suasana ekonomi global yang kurang sehat. Kemudian hal ini berdampak pula terhadap kemiskinan. Penyebabnya karena banyak tutupnya perusahaan dan pemutusan hubungan kerja.
“Namun demikian selama 2018 kita menemukan solusi. Diantaranya melalui pengembangan UMKM. Dan hasilnya tercatat data penduduk miskin hanya tersisa 125.362 jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6324 dari tahun sebelumnya yang mencapai 131.686 jiwa,” terang Isdianto.
Adapun masalah Pendapatan Daerah di Kepri menurut Isdianto juga mengalami peningkatan. Yakni mencapai Rp3,5 triliun dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp3.25 triliu. Atau selama 2018 telah mengalami peningkatan sebesar 7.62 persen.
“Adapun masalah belanja daerah Kepri 2018 adalah sebesar Rp3.4 triliun deegan porsi sebesar 68.07 persen adalah belanja operasional. Dalam belanja operasional tersebut didalamnya juga ada hibah, bansos, belanja pegawai dan barang dan sebagainya. Kedepannya untuk porsi belanja infrastruktur akan terus kita tingkatkan agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Adapun masalah yang keempat yakni masalah pengelolaan keuangan daerah. Beberapa diantaranya yang sudah diupayakan oleh Pemprov Kepri adalah berupaya mempertahankan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan nomor 21 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
“Kita juga berupaya agar program-program pembangunan bisa dilaksanakan lebih awal. Tujuannya agar tidak ada tunda bayar dan proses penganggaran di tahun berikutnya juga bisa lebih lancar,” kata Isdianto. (hmk)
