BATAM - DPRD Kota Batam menyoroti laporan rekapitulasi anggaran Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemko Batam yang tidak mencantumkan rincian nominal.
"Harusnya nominalnya dicantumkan agar bisa diketahui, karena ini akan menjadi cacatatan buat kami," kata Ketua Komisi I, Budi Mardyanto dalam RDP, Senin (4/11/2019).
Senada dengan Budi, Anggota Komisi I DPRD Batam, Jimmy Nababan juga mempertanyakannya harga sparepart yang dicantumkan dalam laporan.
"Setelah saya baca, ini harganya sudah dua kali lipat dari harga pasaran. Lagian tak mungkin ban dan matahari kendaraan tiap tahun diganti, kan tidak tiap hari ada kebakaran. Mobil saya saja 1,5 tahun baru ganti ban, apalagi mataharinya tak mungkin tiap tahun diganti. Maaf, saya ini sebelum jadi anggota dewan, saya nyalurkan air juga dan sekali bawa airnya bisa lebih dari 5000 liter. Jadi saya tahu sekali pak," tegur Jimmy.
Selain itu, anggota Komisi I Tohap Erikson Pasaribu juga mempertanyakan soal pembayaran internet Dinas Damkar Kota Batam yang sampai Rp 44 juta per tahunnya.
"Kok bisa bayar internet sampai Rp 44 juta per tahun? Itu dipakai untuk apa?" tanya Tohap.
Anggota dewan juga meminta agar upah para honorium di lingkungan Damkar Pemko Batam ditingkatkan sebab pengupahannya di bawah UMK sedangkan resiko kerjanya sangat berbahaya.
"Harusnya nominalnya dicantumkan agar bisa diketahui, karena ini akan menjadi cacatatan buat kami," kata Ketua Komisi I, Budi Mardyanto dalam RDP, Senin (4/11/2019).
Senada dengan Budi, Anggota Komisi I DPRD Batam, Jimmy Nababan juga mempertanyakannya harga sparepart yang dicantumkan dalam laporan.
"Setelah saya baca, ini harganya sudah dua kali lipat dari harga pasaran. Lagian tak mungkin ban dan matahari kendaraan tiap tahun diganti, kan tidak tiap hari ada kebakaran. Mobil saya saja 1,5 tahun baru ganti ban, apalagi mataharinya tak mungkin tiap tahun diganti. Maaf, saya ini sebelum jadi anggota dewan, saya nyalurkan air juga dan sekali bawa airnya bisa lebih dari 5000 liter. Jadi saya tahu sekali pak," tegur Jimmy.
Selain itu, anggota Komisi I Tohap Erikson Pasaribu juga mempertanyakan soal pembayaran internet Dinas Damkar Kota Batam yang sampai Rp 44 juta per tahunnya.
"Kok bisa bayar internet sampai Rp 44 juta per tahun? Itu dipakai untuk apa?" tanya Tohap.
Anggota dewan juga meminta agar upah para honorium di lingkungan Damkar Pemko Batam ditingkatkan sebab pengupahannya di bawah UMK sedangkan resiko kerjanya sangat berbahaya.
Azman Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batam mengatakan, saat ini pihaknya memiliki 3 Pos Damkar. Pos Damkar Tembesi, Nongsa dan Pos Damkar Sei Panas.
“Kalau untuk aset ada dua di Pos, karena Pos Damkar di Sei Panas masih pinjam pakai dengan BP Batam. Sedangkan Pos Damkar milik BP Batam ada sembilan," kata Azman.
Menanggapi itu, salah satu anggota dewan mengatakan pihaknya akan berusaha menyatukan Damkar BP dan Damkar Pemko Batam dengan tujuan agar penganggaran tahunannya bisa disatukan."Sama-sama menggunakan uang rakyat dari pemerintah, kenapa Damkar BP dan Pemko Batam tidak disatukan saja, toh pimpinannya orang sama, cuma namanya beda, namun tujuannya sama yakni melayani masyarakat. Soal itu nanti akan dicoba dibahas dengan Walikota," katanya.
