BATAM - DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Batam dan pihak sekolah terkait rumor penahanan ijazah para siswa.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ides Madri tersebut meminta agar pihak sekolah untuk tidak menahan ijazah atau rapor gegara tak bayar uang SPP.
“Jangan ada kami dengar sekolah menahan ijazah atau rapor anak sekolah hanya karena uang SPP tak dibayar. Jika ada, kami siap tampung aspirasi masyarakat. Kami panggil sekolahnya,” kata politisi Partai Golkar ini, Jumat (26/6/2020).
Ides meminta, agar sekolah tidak memberatkan orangtua. Sebab, dampak Covid-19 ini memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, agar sekolah lebih mengutamakan solusi.
“Jangan sampai ada yang menahan. Karena itu adalah hak setiap anak. Jangan sampai muncul persoalan baru gegara tahan ijazah atau rapor anak didik,” katanya./rl
