BATAM - DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Camat Sagulung dan Camat Belakangpadang terkait pendistribusian paket sembako kepada warga masyarakat terdampak Covid-19.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Anggota Komisi I DPRD Batam Harmidi Umar Husen didampingi Utusan Sarumaha dan Muhammad Fadhli, Rabu (10/6/2020).
"Dari data yang ada di Sagulung sekitar 3 ribuan KK saja yang menerima bantuan sembako, begitu juga kita lihat di Belakangpadang ada 5.600 KK semua dapat. Jadi kalau cara itu dilakukan jelas memubazirkan anggaran,” tegas Muhammad Fadhli.
Menurut Fadhli, memubazirkan anggaran itu lantaran orang yang tidak berhak menerima akan tetapi mendapatkan sembako.
"Ya memang sih masyarakat yang dapat itu senang menerimanya, seharusnya cara pembagian itu harus jelas peruntukannya sebab ini bisa menjadi preseden di kemudian hari," katanya.
Selain itu Fadhli juga mengecam keras adanya stiker bantuan bergambar HMR di kotak mie instan yang dibagikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut sangat tidak etis dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.
"Kalau saya lihat ini sangat kental nuansa politiknya, apalagi ini tahun pilkada yang sebentar lagi incumbent akan mencalonkan dirinya maju di Pilwako Batam 2020." cibirnya.(kal)
