 |
| PN Tipikor Tanjungpinang bebaskan 5 terdakwa korupsi Rp7,7 Miliar rumah dinas Ketua dan Anggota DPRD Natuna. Foto: Slf/Kepriupdate |
“Para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan primer dan subsider jaksa penuntut umum atau JPU,” kata Ketua Hakim Anggalanton Boang Manalu membacakan amar putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Senin (6/3/2023).
Kelima terdakwa, antara lain dua mantan Bupati Natuna yaitu Raja Amirullah dan Ilyas Sabli. Kemudian Hadi Candra selaku mantan Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014, Makmur selaku mantan Sekretaris DPRD Natuna periode 2009-2012, dan Syamsurizon selaku mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna periode 2009-2016.
Hakim menilai bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider JPU . “Juga memulihkan harkat dan martabat para terdakwa atas kedudukan yang ada padanya,” ujar hakim.
Menanggapi putusan hakim, jaksa maupun terdakwa diberikan waktu selama tujuh hari untuk menentukan sikap apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi.
Kelima terdakwa tersebut sebelumnya dituntut dengan hukuman masing-masing selama empat tahun penjara oleh JPU Jimmy dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna. Selain dituntut hukuman badan, kelima terdakwa juga dituntut membayar denda senilai Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Bahkan, satu dari lima terdakwa, yakni Hadi Candra dituntut membayar uang pengganti (UP) senilai Rp345,5 juta.
Dalam tuntutannya, JPU menilai kelima terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Korupsi Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.
Kelima terdakwa tersebut sebelumnya dituntut dengan hukuman masing-masing selama empat tahun penjara oleh JPU Jimmy dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna. Selain dituntut hukuman badan, kelima terdakwa juga dituntut membayar denda senilai Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Bahkan, satu dari lima terdakwa, yakni Hadi Candra dituntut membayar uang pengganti (UP) senilai Rp345,5 juta.
Dalam tuntutannya, JPU menilai kelima terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Korupsi Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.
"Demi rasa keadilan rakyat yang haknya dikotupsi, kami warga Natuna mendesak jaksa lakukan banding," pinta Samsul, warga Ranai, Selasa (7/3/2023).
Kejaksaan Tinggi Kepri menyatakan akan mengajukan upaya kasasi atas vonis bebas hakim Tipikor Tanjungpinang itu.
Kepala kejaksaan Tinggi Kepri, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Sugeng, mengatakan pihaknya akan menempuh uapaya kasasi atas putusan PN tersebut.
“Kami akan melakukan upaya kasasi,” kata Sugeng.(alf)
Kepala kejaksaan Tinggi Kepri, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Sugeng, mengatakan pihaknya akan menempuh uapaya kasasi atas putusan PN tersebut.
“Kami akan melakukan upaya kasasi,” kata Sugeng.(alf)
Editor : Teguh
