 |
| Wakil Ketua DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono (kanan) menerima rancangan KUA PPAS dari Gubernur Ansar. Foto/Bowo |
TANJUNGPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-9 dan ke-10 Masa Sidang Ke-2 Tahun Anggaran 2023 bertempat di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Senin, 31 Juli 2023.
Paripurna ini sendiri Beragendakan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 Oleh Gubernur Kepulauan Riau Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono. Dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE, MM, dan masing-masing Kepala Perangkat/Wakil dari OPD Provinsi Kepulauan Riau beserta Forkopimda dan Instansi Vertikal.
“Berdasarkan mekanisme pembahasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sebelum pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara, yang hasil pembahasannya akan disepakati dalam nota kesepakatan bersama,” ucap Raden.
Dalam rancangan KUA dan PPAS APBD 2024, Gubernur Ansar menyampaikan total kebutuhan anggaran daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp4,464 triliun.
“Kebutuhan anggaran belanja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang akan diarahkan pada Peningkatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur dan pembangunan Manusia sebagaimana yang tertuang dalam 3 (tiga) Prioritas Pembangunan RKPD,” ungkap Gubernur Ansar.
Kemudian, Gubernur Ansar menyampaikan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp4,363 triliun, belanja daerah sebesar Rp4,464 triliun, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp200 miliar dan dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp97,5 miliar sehingga kebijakan pembiayaan Netto sebesar Rp102,4 miliar.
Sementara itu, pada rancangan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA dan PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2023, Gubernur Ansar memaparkan total kebutuhan anggaran sebesar Rp4,423 triliun.
“Yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan APBD sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161, yaitu Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja, Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, Keadaan darurat: dan/atau Keadaan luar biasa,” ujarnya.
Adapun perubahan proyeksi pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp82,8 miliar dari yang semula ditargetkan sebesar Rp4,019 triliun menjadi Rp4,102 triliun. Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan PAD hingga akhir tahun 2023.
“Kemudian Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp271,7 miliar dari semula sebesar Rp4,151 triliun menjadi Rp4,423 triliun. Lalu
Pembiayaan Daerah yang naik sebesar Rp188,9 miliar dari semula sebesar Rp132,2 miliar menjadi Rp321,1 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp200 miliar menjadi Rp.388.9 miliar berdasarkan hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau,” papar Gubernur Ansar.
Adapun Kenaikan tersebut antara lain bersumber dari over target pendapatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari tunda salur DBH, over target PAD, penghematan belanja dan anggaran belanja yang tidak terealisasi
Setelah penyampaian pidato oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau Sirajudin Nur, A.Md memberikan masukan agar dokumen yang dibacakan oleh kepala daerah diberikan kepada masing-masing anggota DPRD. Dan meminta staff Sekretariat DPRD segera mendistribusikan dokumen tersebut ke masing-masing anggota DPRD.
Sebelum mengakhiri Rapat Raden Hari Tjahyono menjelaskan bahwa untuk langkah selanjutnya akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
“Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun Anggaran 2024, akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau,” ungkap Raden Hari Tjahyono
Paripurna ditutup dengan ucapan salam dan terimakasih hangat oleh pimpinan rapat atas kehadiran semua tamu undangan yang mengikuti Paripurna sampai selesai. (alf)
Editor : Rozi
