 |
| Genjot Pendapatan Asli Daerah dari perparkiran, DPRD Batam panggil Dishub. Foto/Hasan |
BATAM - Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait persoalan lahan parkir di Pasar Mega Legenda. RDPU berlangsung di ruang rapat Komisi II dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, Safari Ramadhan.
Selain dihadiri sejumlah anggota Komisi II lainnya, di antaranya Setia Putra Tarigan SE, Yefri, Ruslan Sinaga, dan Gabriel Sianturi.
Sejumlah pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Batam hadir untuk membahas pengelolaan parkir di kawasan pertokoan Mega Legenda.
Sejumlah pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Batam hadir untuk membahas pengelolaan parkir di kawasan pertokoan Mega Legenda.
Safari Ramadhan menyoroti bahwa pengelolaan parkir di area tersebut hingga kini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Safari menegaskan perlunya koordinasi dan pengawasan serta data yang valid terkait Pendapatan dan titik parkir supaya tidak ada kebocoran. Dengan sistem pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan sektor PAD dari retribusi parkir.
“Retribusi parkir menjadi salah satu sektor PAD yang selalu menjadi sorotan DPRD karena pencapaiannya masih belum menggembirakan. Kami ingin memastikan bahwa potensi ini dikelola secara optimal,” ujarnya.
Komisi II berharap, melalui RDPU ini, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan parkir di Batam baik secara teknis dan administrasi. Pengawasan yang dilakukan Komisi II juga dalam rangka mendukung Dishub mencapai kinerja mewujudkan capaian PAD.(rud)
Editor: teguh
Safari menegaskan perlunya koordinasi dan pengawasan serta data yang valid terkait Pendapatan dan titik parkir supaya tidak ada kebocoran. Dengan sistem pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan sektor PAD dari retribusi parkir.
“Retribusi parkir menjadi salah satu sektor PAD yang selalu menjadi sorotan DPRD karena pencapaiannya masih belum menggembirakan. Kami ingin memastikan bahwa potensi ini dikelola secara optimal,” ujarnya.
Komisi II berharap, melalui RDPU ini, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan parkir di Batam baik secara teknis dan administrasi. Pengawasan yang dilakukan Komisi II juga dalam rangka mendukung Dishub mencapai kinerja mewujudkan capaian PAD.(rud)
Editor: teguh
