EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

ASN Batam Kembali Bekerja dengan Skema WFA, Pelayanan Publik Tetap Optimal

On 16.17

Wako Amdakar Achmad dan Li Claudia. Foto/Rizka


BATAM - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai kembali bekerja pada Rabu (25/3/2026) dengan menerapkan skema work from anywhere (WFA).


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, penerapan WFA tetap mengutamakan optimalisasi pelayanan publik. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) telah mengatur pembagian tugas bagi pegawai yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal dan bertanggung jawab,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Ia menambahkan, Pemko Batam akan menggelar apel gabungan ASN pada 30 Maret 2026. Apel tersebut akan dipimpin Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta dirangkai dengan kegiatan halalbihalal.

Lebih lanjut, Rudi menyampaikan pesan Wali Kota Batam agar seluruh ASN segera kembali fokus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat setelah libur Idulfitri.

“Semangat Idulfitri harus menjadi energi baru untuk meningkatkan etos kerja dan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Pemko Batam berharap peningkatan kinerja ASN dapat mendorong pelayanan yang lebih cepat dan responsif, serta berdampak pada percepatan pembangunan daerah. (rka)





Editor: alfi

43 Ribu Penumpang Keluar Batam, Arus Mudik Lebaran 2026 Berjalan Lancar dan Kondusif

On 14.57

Ribuan pemudik padati pelabuhan pada H-3 Lebaran 1447 H. Foto/Aida


BATAM - Arus mudik Lebaran 2026 di pelabuhan Batam menunjukkan mobilitas yang tinggi dengan tetap diiringi kondisi yang aman dan kondusif. Tercatat sebanyak 43.791 penumpang meninggalkan Batam melalui pelabuhan domestik dalam wilayah kerja BP Batam selama periode 13 hingga 16 Maret 2026.


Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan Benny Syahroni mengatakan angka ini mengalami peningkatan sebesar 4,8% dibandingkan periode yang sama Tahun 2025.


Sementara itu, sebanyak 23.981 penumpang tercatat tiba di Batam melalui Pelabuhan Domestik dalam wilayah kerja BP Batam yang mencerminkan tingginya pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Laut Lebaran tahun ini.


“Penumpang yang datang ke Batam melalui Pelabuhan Domestik justru mengalami kenaikan sangat signifikan yakni mencapai 18%. Hal ini menandakan antusiasme masyarakat pada musim mudik ini cukup tinggi,” ujar Benny dalam keterangan resminya, Selasa (17/3/2026).


Ia menambahkan bahwa berdasarkan tren tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 27 hingga 29 Maret 2026.


Benny pun mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan.


“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli tiket dari pihak yang tidak resmi. Pastikan pembelian dilakukan melalui loket resmi maupun platform daring yang telah bekerja sama dengan operator, demi keamanan dan kenyamanan bersama,” tegas Benny.


Imbauan ini pun sejalan dengan pernyataan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad yang menegaskan bahwa optimalisasi pelayanan merupakan prioritas utama selama periode Angkutan Laut Lebaran. 


BP Batam telah menyiagakan Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 di sejumlah titik strategis sebagai pusat kendali operasional antara lain Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Sekupang, Harbour Bay, serta Terminal Bintang 99 Persada (Pelni).


“Kami memastikan seluruh fasilitas pelabuhan, jadwal kapal, serta sistem pelayanan berjalan optimal. Posko Angkutan Laut Lebaran menjadi pusat kendali untuk merespons cepat setiap dinamika di lapangan,” ujar Amsakar.


Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa kesiapan layanan terus diperkuat di seluruh titik pelabuhan. Ia bersama Kepala BP Batam dan jajaran juga telah melakukan peninjauan langsung ke Terminal Ferry Domestik Sekupang pada Minggu, 15 Maret 2026, guna memastikan pelayanan berjalan optimal.


“Kami terus memperkuat koordinasi antar-instansi demi menjamin perjalanan masyarakat yang aman, nyaman, dan lancar. Keamanan di titik-titik padat penumpang menjadi atensi khusus kami,” tegas Li Claudia Chandra.


Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, BP Batam bersama seluruh stakeholder akan terus meningkatkan pengawasan, kesiapan operasional, serta kualitas layanan di seluruh pelabuhan, khususnya dalam menghadapi puncak arus balik mendatang.(nva)





Editor: alfi

Sah, Perda Adminduk Lindungi Warga Batam Mendapat Layanan Terbaik

On 23.46

Pimpinan DPRD bersama Wako Batam usai sahkan perda adminduk. Foto/Alfi


BATAM – DPRD Kota Batam mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam rapat paripurna, Senin (16/3/2026).

Rapat paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan penting, yakni laporan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sekaligus pengambilan keputusan, serta laporan Pansus pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sekaligus pengambilan keputusan.

Sebelum rapat paripurna dilaksanakan, terlebih dahulu digelar rapat konsultasi terkait kedua agenda tersebut. Usai menuntaskan agenda pertama, di mana DPRD memberikan tambahan waktu 60 hari kerja kepada Pansus PSU Perumahan untuk melanjutkan pembahasan, rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda kedua.

Dalam pengantarnya pada agenda kedua, Ketua DPRD Kota Batam Kamaluddin menjelaskan bahwa pada rapat paripurna sebelumnya Pansus Ranperda Adminduk meminta penundaan penyampaian laporan karena masih harus menjalani mekanisme fasilitasi ke Gubernur Kepulauan Riau. Namun, proses fasilitasi tersebut kini telah selesai sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/100.2.2.2/21/B.HUKUM-SET/2026 tanggal 28 Februari 2026.

“Untuk itu kami persilakan Pansus Ranperda Administrasi Kependudukan menyampaikan laporan hasil kerja Pansus,” ujar Kamaluddin.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pansus Ranperda Adminduk Muhammad Fadhli SH. Dalam laporannya, Fadhli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

“Adminduk yang tertib memastikan alokasi sumber daya seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tepat sasaran. Data kependudukan yang akurat juga memungkinkan pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk sebenarnya,” ujarnya.

Dalam pembahasannya, kata Fadhli, Pansus menemukan sejumlah persoalan administrasi kependudukan di Kota Batam. Di antaranya rendahnya kepemilikan akta kelahiran yang baru mencapai 58,6 persen dari jumlah penduduk, rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 58,1 persen, serta masih adanya perkawinan tanpa akta yang mencapai 21,5 persen.

Selain itu, tingginya kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan layanan administrasi belum optimal. Tingginya arus migrasi juga menyulitkan pemetaan tenaga kerja, sementara data kependudukan yang belum sepenuhnya mutakhir berdampak pada akurasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk indikator pembangunan manusia.

Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut, Pansus melakukan pembahasan bersama berbagai instansi terkait serta melakukan konsultasi dan studi banding ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta ke Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai memiliki tata kelola administrasi kependudukan yang baik.

Dari hasil pembahasan tersebut, Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memuat sejumlah ketentuan penting, di antaranya rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil di kecamatan tertentu, pelayanan dokumen kependudukan yang gratis bagi masyarakat, kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan, penguatan kerja sama lintas sektor, pelayanan dokumen kependudukan secara daring, hingga integrasi penerbitan akta kelahiran dan akta kematian dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Ranperda ini juga mendorong peningkatan sosialisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak, pendataan penduduk nonpermanen, peningkatan kesadaran hukum pencatatan perkawinan, hingga penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari digitalisasi administrasi kependudukan.

Sementara itu Amsakar menyampaikan bahwa persetujuan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan hasil dari proses pembahasan yang strategis dan komprehensif antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam. Ia menilai kesepakatan tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Batam.

“Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus DPRD, Tim Pemerintah Kota Batam, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam proses penyusunan Ranperda ini sejak awal hingga disepakati bersama,” ujar Amsakar.(alf)






Editor: ade

Evaluasi PPID 2026, Sekda Batam Dorong Layanan Informasi Publik Lebih Transparan dan Responsif

On 19.51

Sekda Kota Batam Firmansyah pimpin rapat evaluasi PPID 2026. Foto/robin


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat memimpin rapat evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).


Kegiatan ini diikuti oleh jajaran PPID perangkat daerah serta pengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemko Batam.


Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan bahwa PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan keterbukaan informasi publik berjalan secara optimal. Menurutnya, transparansi informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


“Keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui PPID, masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Firmansyah.


Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi semakin tinggi. Karena itu, perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam diharapkan mampu menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.


“PPID tidak boleh hanya bersifat administratif. Kita harus mampu menghadirkan pelayanan informasi yang proaktif, responsif, serta memanfaatkan teknologi digital agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi publik,” tegasnya.


Selain itu, Firmansyah juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik. Setiap perangkat daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki kualitas, kejelasan, dan akurasi yang baik.


“Kolaborasi antarperangkat daerah sangat penting. Informasi publik harus dikelola secara profesional agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak menimbulkan multitafsir, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.


Rapat evaluasi ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Batam untuk meninjau capaian kinerja PPID di setiap perangkat daerah sekaligus merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.


Berbagai aspek pengelolaan informasi turut dibahas dalam forum tersebut, mulai dari optimalisasi layanan permohonan informasi, penguatan sistem dokumentasi, hingga peningkatan pemanfaatan platform digital sebagai sarana keterbukaan informasi pemerintah.


Firmansyah berharap seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan informasi publik serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja di lingkungan birokrasi.


“Transparansi bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga komitmen moral pemerintah dalam melayani masyarakat. Ketika informasi terbuka dan mudah diakses, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tuturnya.


Melalui penguatan peran PPID, Pemerintah Kota Batam optimistis mampu menghadirkan layanan informasi publik yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang modern. (rob)





Editor: ade

Ekonomi Batam Tumbuh 6,76%, Tertinggi di Kepri dan Lampaui Nasional

On 13.45

Jajaran Kepala BP Batam Amsakar Achmad sampaikan progres pertumbuhan ekonomi. Foto/Nova


BATAM - Perekonomian Kota Batam menunjukkan kinerja yang semakin solid sepanjang tahun 2025. Tanpa bergantung pada sektor minyak dan gas, Batam berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen (year-on-year), menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercatat 5,88 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka 5,11 persen.


Di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Batam terus memperkuat perannya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.


Jika dibandingkan dengan daerah lain di Kepulauan Riau, Batam menempati posisi teratas dalam pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Kabupaten Bintan mencatat pertumbuhan 6,43 persen, diikuti Kabupaten Karimun 5,44 persen, Kota Tanjungpinang 3,31 persen, Kabupaten Lingga 3,53 persen, serta Kabupaten Kepulauan Anambas 2,87 persen. Sementara itu Kabupaten Natuna mengalami kontraksi -1,61 persen akibat dinamika sektor ekonomi tertentu.


Selain mencatat pertumbuhan tertinggi, Batam juga menjadi penyumbang terbesar perekonomian Kepulauan Riau, dengan kontribusi mencapai 66,44 persen terhadap total ekonomi provinsi pada tahun 2025.


Kinerja ekonomi Batam didorong oleh meningkatnya aktivitas industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan logistik, serta arus investasi yang terus menguat. Struktur ekonomi yang berbasis manufaktur, perdagangan internasional, dan jasa logistik memberikan fondasi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.


Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tanpa migas tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Batam semakin bertumpu pada sektor industri dan investasi.


“Pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 6,76 persen tanpa migas menunjukkan bahwa mesin ekonomi Batam digerakkan oleh sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, perdagangan, logistik, serta investasi yang terus meningkat. Ini menjadi bukti bahwa Batam berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan internasional yang semakin kompetitif,” ujar Fary.


Menurutnya, pengukuran pertumbuhan ekonomi tanpa migas penting untuk menggambarkan kekuatan ekonomi daerah secara lebih nyata dan berkelanjutan.


“Sektor migas sangat dipengaruhi oleh harga energi dunia dan volume produksi, sehingga sering menimbulkan fluktuasi yang tidak mencerminkan aktivitas ekonomi lokal. Dengan melihat pertumbuhan tanpa migas, kita dapat melihat secara lebih jelas bahwa ekonomi Batam tumbuh karena kekuatan industri, perdagangan, dan investasi,” tambahnya.


Ia juga menegaskan bahwa posisi strategis Batam di jalur perdagangan internasional, kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia, serta pengembangan kawasan industri yang terus dilakukan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.


“Batam memiliki keunggulan geografis dan ekosistem industri yang kuat. Dengan dukungan infrastruktur, kemudahan investasi, dan konektivitas logistik internasional, Batam semakin memperkokoh perannya sebagai hub investasi dan industri berdaya saing global,” kata Fary.


Capaian pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang tertinggi di Kepulauan Riau ini menjadi sinyal kuat bahwa Batam terus melaju sebagai pusat aktivitas ekonomi modern, kawasan industri strategis, serta gerbang investasi internasional di wilayah barat Indonesia.(nva)




Editor: ade

Lonjakan 7,49%, Batam Tutup 2025 dengan Akselerasi Ekonomi Terkuat dalam Lima Tahun

On 16.44

Amsakar Achmad Kepala BP Batam


BATAM - Perekonomian Batam menutup tahun 2025 dengan kinerja impresif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada Triwulan IV 2025 mencapai 7,49 persen (year-on-year), melonjak tajam dibandingkan 3,27 persen pada Triwulan IV 2024.


Akselerasi kuat pada akhir tahun tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang 2025 sebesar 6,76 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp253,64 triliun.


Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Batam menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari 5,17 persen pada Triwulan I, 6,66 persen pada Triwulan II, 6,89 persen pada Triwulan III, hingga mencapai puncaknya 7,49 persen pada Triwulan IV.


Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kinerja tersebut mencerminkan kuatnya peran industri dan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan Batam.


“Batam tumbuh karena industri dan investasi. Ketika investasi meningkat 9,53 persen dan industri pengolahan menyumbang lebih dari 57 persen terhadap PDRB, itu menunjukkan mesin produksi Batam benar-benar bergerak,” ujarnya.


Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, menilai lonjakan pada Triwulan IV menjadi indikator bahwa investasi yang masuk mulai terkonversi menjadi output produksi.


“Pertumbuhan yang melonjak di akhir tahun menunjukkan ekspansi industri di Batam mulai menghasilkan aktivitas ekonomi riil dan menjadi fondasi kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan pada 2026,” ujarnya.


Sementara itu, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi yang mendekati dua digit menandakan Batam mulai memasuki fase ekspansi kapasitas produksi.


“Manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi Batam dengan kontribusi 57,01 persen terhadap PDRB. Pertumbuhan sektor listrik dan gas sebesar 11,90 persen serta real estate 14,70 persen mencerminkan meningkatnya aktivitas industri dan pengembangan kawasan ekonomi,” jelasnya.


Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat setiap triwulan, Batam diproyeksikan tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di Indonesia, terutama dengan dukungan investasi yang terus menguat.(gam)




Editor: alfi

Kadiskominfo Batam Ingatkan Ancaman Malvertising, Iklan Digital Tak Selalu Aman

On 16.35

Inilah gambar yang dikirim oleh sindikat penipuan online.


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber berupa malvertising atau iklan berbahaya yang marak beredar di tengah ramainya promo Ramadan hingga menjelang Idulfitri.  

Selain itu warga diimbau hati hati menghubungi nomor kontak customer servis jasa kurir paket. Tingginya pesanan belanja online membuat pengantaran lambat, akibatnya banyak konsumen mencari nomor customer servis perusahaan jasa paket di daerah masing masing guna mencari tau keberadaan paketnya. 

Hal tersebut justeru dimanfaatkan para sindikat penipuan online untuk menguras dana yang ada di akun shopee milik konsumen, baik dana yang tersimpan di shopeepay, simpan pinjam, splayter dan sesagainya. Oleh penipu yang mengaku sebagai admin shopee express itu, calon korban akan diarahkan memperbaharui resi dengan modus agar megupdate aplikasi terbarunya agar muncul tombol pickup di bagian keuangan. 

Namun setelah shopee diupdate tombol pickup tak kunjung muncul. Lantas oleh si penipu, calon korban diarahkan menekan tombol simpan pinjam, selanjutnya diarahkan isi data dan verifikasi. Setelah berhasil limit simpan pinjam yang tersedia di shopee oleh si maling siber diminta dikosongkan sebagai formalitas agar tombol pickup muncul di aplikasi shopee sebagai syarat untuk pengantaran paket. Maling tadi membimbing calon korban mengisi nomor rekening tujuan guna mejadikan limit simpan pinjam dikosongkan. 


Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan meningkatnya aktivitas belanja daring selama Ramadan sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan tautan palsu yang mengandung malware.

“Tren belanja online biasanya meningkat pesat saat Ramadan, terutama karena adanya flash sale, diskon THR, hingga promo mudik. Namun, di sisi lain ancaman malvertising juga ikut meningkat. Ini adalah teknik penipuan melalui iklan daring yang terlihat menarik, tetapi sebenarnya bertujuan mencuri data atau menginfeksi perangkat pengguna,” ujar Rudi di Kantor Diskominfo Batam, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, ketidaktelitian saat mengklik iklan di media sosial maupun situs web dapat menimbulkan berbagai risiko. Di antaranya kebocoran data pribadi yang kemudian disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal, pengurasan saldo rekening atau dompet digital melalui akses tidak sah, peretasan akun, hingga infeksi virus atau malware yang merusak sistem perangkat.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Rudi mengingatkan masyarakat agar menerapkan beberapa langkah pencegahan saat beraktivitas di dunia digital.

Pertama, selalu memverifikasi alamat situs atau URL sebelum mengklik tautan. Pastikan situs menggunakan protokol keamanan https. Kedua, tidak mudah tergiur tawaran diskon yang tidak masuk akal. Ketiga, hindari mengklik iklan pop-up atau jendela iklan yang sumbernya tidak jelas. Keempat, akses promo hanya melalui aplikasi atau situs resmi dari merek maupun platform marketplace terkait.

Rudi berharap masyarakat Batam semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga aktivitas selama Ramadan tetap aman dan nyaman.

“Jangan sampai niat mencari diskon untuk kebutuhan Lebaran justru berujung menjadi korban penipuan. Pastikan sumbernya resmi dan lakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi,” ujarnya. (anr)




Editor: alfi

Apresiasi Kerja Sama Lintas Negara, Persim Malaysia Anugerahkan Plakat untuk SMSI Kepri

On 16.36

Delegasi SMSI Kepri terima plakat dari TMIYC Johor. 


JOHOR BAHRU – Delegasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan dari Pertubuhan Kebajikan Sinar Insan Islam Malaysia (Persim) dalam acara buka puasa bersama yang digelar di Dewan Kenanga, Majlis Bandaraya TMIYC Iskandar Puteri, Johor Bahru, Sabtu (7/3/2026).


Penghargaan berupa plakat tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Persim Malaysia, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, kepada perwakilan SMSI Kepri yang diwakili Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman bersama Ketua SMSI Batam. 


Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin selama beberapa tahun antara Persim Malaysia dan SMSI Kepri.


Acara buka puasa bersama itu dihadiri sekitar 1.200 warga Malaysia dari berbagai latar belakang suku dan komunitas. 


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Sigit, serta sejumlah delegasi dari Indonesia.


Suasana kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya yang menyemarakkan momen Ramadhan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat Malaysia dan Indonesia.


Selain sebagai ajang silaturahmi, Persim juga menyalurkan bantuan sosial berupa Duit Raya dan infak Ramadhan kepada lebih dari 100 anak yatim dan penghuni panti asuhan dari berbagai wilayah di Negeri Johor.


Presiden Persim, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah berdiri sekitar 15 tahun lalu dengan tujuan memperkuat kegiatan kebajikan masyarakat.


“Persim menjadi wadah untuk memperkukuh kebajikan, menyatukan NGO serta mengangkat peranan belia dan seni budaya Melayu, terutama dalam semangat Ramadhan,” ujarnya.


Sementara itu, Adun Kota Iskandar, Tuan Haji Pandak bin Haji Ahmad, yang hadir sebagai tamu kehormatan memberikan apresiasi terhadap peran Persim dalam mempererat persatuan masyarakat.


Menurutnya, Persim telah menjadi ruang silaturahmi bagi berbagai suku bangsa untuk bersama-sama berkontribusi dalam kegiatan sosial demi kepentingan rakyat.


Menanggapi penghargaan tersebut, Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman menyampaikan rasa terima kasih kepada Persim Malaysia atas apresiasi yang diberikan kepada SMSI Kepri.


Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama antara organisasi masyarakat di Malaysia dengan insan pers di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.


“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi kami di SMSI Kepri. Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, terutama dalam membangun kerja sama di bidang sosial, budaya, dan informasi antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Allib.


Ia juga berharap silaturahmi antara SMSI Kepri dan Persim Malaysia dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.(*)




Ediuor: alfi

Jelang Perayaan Lebaran Idul Fitri, Pemko Batam Perketat Pengawasan Gratifikasi ASN

On 16.28



BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait perayaan hari raya keagamaan maupun hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Batam.


Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah memperkuat komitmen integritas aparatur sekaligus mencegah potensi praktik korupsi yang kerap muncul menjelang perayaan hari raya.

Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

“ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai momentum hari raya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang berpotensi koruptif,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, ASN dilarang meminta dana atau hadiah yang berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi pemerintah daerah kepada masyarakat, perusahaan, ataupun sesama ASN.

Selain itu, aparatur juga diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi serta menghindari segala tindakan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas.

Amsakar menambahkan, apabila terdapat ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Amsakar juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyosialisasikan imbauan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya serta memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Batam,” ujar Amsakar.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur bahwa gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, maupun pihak yang membutuhkan. Penyaluran tersebut tetap harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Inspektorat Daerah Kota Batam disertai dokumentasi penyerahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan, pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut sesuai arahan Wali Kota Batam.

Menurutnya, Inspektorat Kota Batam akan terus melakukan pemantauan serta menerima laporan masyarakat apabila terdapat indikasi permintaan atau pemberian gratifikasi oleh aparatur.

“Kami akan memastikan seluruh perangkat daerah mematuhi surat edaran ini. Jika terdapat laporan dari masyarakat terkait permintaan THR atau gratifikasi yang mengatasnamakan ASN atau instansi pemerintah, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yusfa.

Ia juga mengimbau masyarakat dan dunia usaha untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

"Apabila terdapat permintaan dana atau hadiah yang mengatasnamakan pejabat atau instansi pemerintah daerah, masyarakat dapat melaporkannya melalui sistem pengaduan Inspektorat Daerah Kota Batam maupun kanal pelaporan gratifikasi milik KPK," ujarnya. (rud)





Editor: teguh

Kepala BP Batam: Safari Ramadhan Momentum Perkuat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat

On 14.55

Amsakar Achmad memberi sambutan pada acara safari Ramadhan 1447 H. Foto/Dipa


BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan di Musala At-Taubah dan Masjid Nurul Falah Golden Park Nongsa, Rabu (4/3/2026).


Bukan hanya sekadar agenda seremonial, Amsakar mengatakan bahwa Safari Ramadan tahun ini sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kota Batam. Sehingga, aspirasi dari akar rumput dapat tersampaikan secara langsung dan perumusan kebijakan semakin tepat sasaran.


Amsakar pada kesempatan tersebut juga mengajak seluruh jemaah untuk tetap merawat nilai-nilai persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Salah satunya dengan menghentikan pembahasan terhadap narasi-narasi yang kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan perpecahan.


Ia menilai, stabilitas sosial dan kekompakan seluruh komponen daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan Batam sebagai kota bandar dunia madani.


“Ramadan adalah momentum untuk kita berbenah diri sekaligus mempererat tali silaturahmi. Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” pesannya.


Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan, Amsakar juga menyalurkan bantuan operasional untuk Musala At-Taubah dan Masjid Nurul Falah.


Orang nomor satu di Kota Batam ini berharap, bantuan tersebut dapat mendukung aktivitas keagamaan dan mengoptimalkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.


“Mari kita jaga kekompakan ini dan doakan agar setiap kebijakan yang kami ambil dapat berjalan optimal serta membawa kebaikan bagi Kota Batam tercinta,” tutup Amsakar. (dpn)




Editor: alfi

Komisi I DPRD Batam Panggil Beberapa Pengembang Perum Marchelia Tahap 2

On 02.36

Suasana rapat dengar pendapat umum di Komisi I DPRD Batam terkait Perum Marchelia Tahap 2. Foto/Hasan


BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan membahas permasalahan lahan di Perumahan Marchelia Tahap II antara pihak perusahaan dan warga, Rabu (4/3/2026).


Rapat dipimpin anggota Komisi I Muhammad Fadli SH, didampingi Wakil Ketua Komisi I Jimmi Simatupang serta Sekretaris Komisi I Anwar Anas.

Sejumlah anggota Komisi I turut hadir dalam rapat tersebut, yakni Dr Muhammad Mustofa SH MH dan Tumbur Hutasoit SH. RDPU terkait persoalan lahan di Perumahan Marchelia Tahap II ini diketahui telah beberapa kali dilakukan sebagai upaya mediasi antara warga dan pihak pengembang.

Dalam RDPU kali ini, Komisi I kembali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan warga yang membeli rumah dan lahan di kawasan tersebut dengan para pengembang, yakni Pimpinan PT. Anugrah Cipta Artha Segara, Pimpinan PT. Karimun Pinang Jaya, Pimpinan PT. Putri Selaka Kencana, serta Pimpinan PT. Putra Jaya Bintan.

Sementara itu, warga diwakili oleh Pimpinan Forum Komunikasi Penyelesaian Perumahan Marchelia Tahap II (FORKOM). Turut hadir pula Ketua RT/RW 004/009 Kelurahan Taman Baloi, pejabat Direktorat Lahan BP, perwakilan BPN Kota Batam, perwakilan Satpol PP, Camat Batam Kota, serta Lurah Taman Baloi.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Fadli berharap agar antara warga dan pihak pengembang dapat mencapai kesepakatan terkait pendataan warga yang memiliki bangunan maupun yang memiliki lahan di kawasan Perumahan Marchelia Tahap II. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah memiliki putusan dari Mahkamah Agung (MA), sehingga diharapkan seluruh pihak dapat membuka diri demi penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

“Kita harapkan dalam pertemuan ini terkait data warga sudah dapat disepakati sehingga kita bisa membahas hal teknis lainnya,” tegasnya.

Komisi I DPRD Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga tercapai solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat maupun pihak pengembang. (tgh)





Editor: alfi

Rayakan Festival Cap Go Meh 2026, Wakil Kepala BP Li Claudia Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam

On 02.31

Kepala BP Batam sekaligus Wakil Walikota Li Claudia Chandra berbagi kebahagiaan bersama anak-anak merayakan festival Cap Go Meh 2026. Foto/Eggi


BATAM - Wakil Kepala BP Batam/Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra menghadiri puncak perayaan Festival Cap Go Meh 2026  di Maha Vihara Duta Maitreya.


Perayaan Cap Go Meh tahun ini disemarakan dengan tarian serta pentas budaya yang bertemakan alam semesta.


Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra mengapresiasi kemeriahan dan semangat yang ditunjukkan masyarakat. Untuk itu, semangat yang ditunjukkan dalam perayaan Cap Go Meh ini, diharapkan dapat ditularkan dalam menjaga kelestarian alam di Kota Batam.


“Mari kita semua bergandengan tangan menjaga Kota Batam yang kita cintai ini. Apa yang kita lakukan dan perjuangkan hari ini, untuk anak dan cucu kita kedepannya” ujar Li Claudia, Selasa (3/5/2026)


Li Claudia melanjutkan, jika kedepannya alam di Kota Batam dapat terjaga, tentunya akan memberikan multiplier effect kedepannya. Mulai dari peningkatan jumlah wisatawan yang masuk, peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi.


"Kalau kota ini nyaman, aman dan damai, maka investor akan senang untuk investasi di Batam. Jika banyak investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka pengangguran juga berkurang,” tuturnya.


Li Claudia menambahkan, menjaga kelestarian lingkungan di Batam ini merupakan tantangan yang hingga saat ini terus diselesaikan oleh BP Batam maupun Pemko Batam. Mulai dari pengelolaan sampah, penanganan banjir hingga pelayanan air bersih.


Berbagai langkah penanganan sudah dilakukan hingga saat ini. Mulai dari gotong royong bersama jajaran Forkopimda, normalisasi drainase hingga penganggaran untuk pembangunan jaringan pipa air bersih.


“Kami bersama bapak Amsakar (Kepala BP Batam) terus berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tantangan ini. Sehingga kedepannya, generasi penerus di Kota Batam sudah tidak lagi memikirkan tantangan yang sedang dihadapi sekarang ini,” tutup Li Claudia. (egi)



Editor: alfi

Anggota Komisi IV DPRD Batam Desak Rumah Sakit Tak Bedakan-Bedakan Golongan Pasien

On 02.30

Taufik Ace Muntasir, Anggota Komisi IV DPRD Batam. Foto/Ace


BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Batam, Taufik Ace Muntasir, menekankan bahwa rumah sakit tetap harus berorientasi sebagai lembaga sosial yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.


Hal tersebut ia kemukakan merespons berbagai keluhan masyarakat khususnya pasien pengguna BPJS Kesehatan. Pasalnya banyak warga Batam yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit pemerintah maupun swasta.


“Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin baik pula citra rumah sakit di mata masyarakat. Jangan membeda-bedakan antara pasien BPJS dan non BPJS," tutur Taufik.


Khusus bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), politisi NasDem itu menyarankan agar dapat mencontoh pengelolaan RSUD di daerah yang sudah maju, seperti di Tulungagung. 


"Dengan anggaran yang cukup besar, saya menilai kualitas pelayanan RSUD seharusnya terus mengalami peningkatan," pungkasnya. (tgh)





Editor: alfi

Tingkatkan Kualitas Layanan Purna Jual, Suzuki Asah Keahlian Teknisi Sepeda Motor

On 01.45

Hariadi, Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)


PURWOKERTO - Guna menjaga kualitas serta kompetensi para tenaga ahli di Bengkel Resmi, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menyelenggarakan Suzuki Victorious Contest 2025 kategori Teknisi Sepeda Motor. 

Babak final nasional kompetisi ini sukses dilaksanakan 11 Februari 2026 lalu di SMK Wiworotomo Purwokerto. Sekolah tersebut juga merupakan mitra strategis SIS dalam pengembangan pendidikan vokasi otomotif.

Hariadi, Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), menyampaikan bahwa kompetisi ini adalah agenda krusial bagi perusahaan. 

"Suzuki Victorious Contest merupakan salah satu upaya Suzuki untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas teknisi yang merupakan ujung tombak layanan aftersales. Lewat cara ini, kami memotivasi para teknisi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi konsumen. Sejak babak penyisihan awal, kompetisi ini diikuti oleh 246 teknisi sepeda motor Suzuki,” ujarnya.

Ajang ini merupakan puncak dari rangkaian seleksi berjenjang yang dimulai dari kompetisi teknisi pada masing-masing main dealer, kemudian dilanjutkan ke tingkat regional hingga akhirnya terpilih teknisi terbaik untuk bertanding di tingkat nasional. 

Proses penyaringan yang ketat memastikan bahwa para finalis merupakan teknisi dengan kompetensi unggul di jaringan Suzuki. Final nasional tahun ini diikuti oleh perwakilan teknisi terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Cirebon, Semarang, dan Samarinda. Acara ini semakin meriah berkat penampilan Dalang Cilik dan Lengger Banyumasan.

Seluruh finalis diuji secara komprehensif melalui empat tahapan materi, yaitu:

Tes Teori: Mengukur pemahaman mendalam terhadap produk dan teknologi sistem sepeda motor Suzuki.

Tes Pengukuran: Menilai ketepatan penggunaan alat ukur sesuai standar operasional (SOP).

Tes Praktik: Menguji keterampilan teknis dalam melakukan pekerjaan servis.

Troubleshooting: Menguji kemampuan analisis dan kecepatan dalam mendiagnosis serta menyelesaikan permasalahan kendaraan secara tepat dan efisien.

Seluruh rangkaian pengujian dirancang menyerupai kondisi nyata di bengkel resmi Suzuki, sehingga aspek ketelitian, keselamatan kerja, kecepatan, dan ketepatan prosedur menjadi parameter penilaian utama. 

Berdasarkan hasil akumulasi penilaian dari seluruh tahapan tersebut, Juara Pertama berhasil diraih oleh Heru Khabib Muslim dari PT Indo Sunmotor Gemilang Jakarta. Disusul oleh Harsono dari PT Indo Sunmotor Gemilang Semarang sebagai Juara Kedua, dan Rajiman dari PT Insan Sarana Maju Cirebon yang menempati posisi Juara Ketiga.

Pemilihan SMK Wiworotomo Purwokerto sebagai lokasi final nasional juga menjadi simbol kuat sinergi antara dunia industri dan pendidikan vokasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia otomotif, khususnya di sektor sepeda motor. Selain itu, upaya ini mampu membuka peluang bagi generasi muda untuk berkembang bersama industri.

“Melalui ajang yang telah berlangsung sejak tahun 1999 ini, kami ingin memastikan kualitas teknisi selalu terjaga untuk memberikan hasil kerja yang presisi bagi pelanggan. Di samping itu, kompetisi ini juga menjadi bentuk apresiasi Suzuki bagi para teknisi yang selama ini telah berkontribusi memberikan pelayanan terbaik di seluruh jaringan resmi,” tutupnya.

Melalui Suzuki Victorious Contest 2025, PT Suzuki Indomobil Sales kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan aftersales yang profesional, andal, dan berkualitas tinggi bagi seluruh pelanggan Suzuki di Tanah Air. (thr)





Editor: alfi

Komisi III DPRD Batam Peringatkan Pengusaha Shipyard Bertanggungjawab Pada Lingkungan Sekitar

On 01.38

Muhammad Rudi ST, Ketua Komisi III DPRD Batam asal Fraksi Partai Gerindra. Foto/Hasan


BATAM - Menyoroti dampak pencemaran laut akibat limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) akhir-akhir ini, Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi menegaskan bahwa nelayan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pencemaran ini.


"Tentu dalam hal ini nelayan dirugikan akibat pencemaran. Kita harap pihak perusahaan sudah memiliki mekanisme untuk menanggung kerugian ini," kata Rudi.


Limbah B3 yang dibuang beberapa galangan kapal tentu saja membuat kehidupan sosial dan ekonomi warga terutama nelayan terganggu. Menyusul para nelayan selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil laut di kawasan tersebut.


"Komisi III sudah intensifkan sidak ke beberapa galangan kapal yang diduga buang limbah B3. Kita  berharap seluruh pihak terkait dapat bertanggung jawab," imbuhnya.


DPRD Batam mendesak pengusaha yang buang limbah secara serampangan ke laut, dapat secara penuh bertanggungjawab dalam penanganan pencemarannya. 


"Mulai dari proses pembersihan, pemulihan lingkungan, hingga pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak," tegasnya. 


DPRD juga berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan penyelesaian masalah ini demi menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan warga pesisir Batam. (tgh)



Editor: alfi

Diduga Akan Kerja Jadi Operator Judol di Kamboja, BP3MI Kepri Amankan Seorang Penumpang Ferry

On 16.38

Calon TKI Kamboja diamankan petugas BP3MI Kepri. Foto/istimewa


BATAM –  Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menggagalkan keberangkatan seorang pekerja migran Indonesia nonprosedural yang diduga akan bekerja di sektor online scam Kamboja di Helpdesk Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (28/2/2026) lalu.


Kegiatan pencegahan dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Imam Riyadi bersama tim petugas.


Warga negara Indonesia (WNI) berinisial A.C.S. awalnya mengaku hendak berlibur ke Singapura. 


Namun, hasil pemeriksaan menemukan kejanggalan pada dokumen perjalanan dan riwayat keberangkatan sebelumnya ke Kamboja melalui Malaysia–Vietnam.


Dalam pendalaman, yang bersangkutan mengaku pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja dengan tugas melakukan top up dan withdrawal dana. 


Petugas juga menemukan dua KTP resmi dengan tahun terbit berbeda serta dua KTP yang diduga palsu. 


Selain itu, warga WNI tersebut membawa ponsel baru dengan data kosong.


Atas temuan tersebut, BP3MI Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Subdit 4 Polda Kepulauan Riau. 


WNI selanjutnya diserahkan untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.


BP3MI Kepulauan Riau menegaskan komitmennya memperketat pengawasan guna mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural dan praktik ilegal yang berpotensi merugikan warga negara Indonesia.


Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, menekankan proses penempatan pekerja migran Indonesia secara prosedural. 


Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


“Sebagai daerah perbatasan, wilayah Kepri rawan menjadi jalur lintas para Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang hendak berangkat ke Malaysia dan negara tujuan lainnya,” katanya dalam keterangan pers yang diterima SMSI Kepri, Rabu (4/3/2026).


Dengan demikian, diperlukan pengawasan dan monitoring secara ketat melalui pelabuhan-pelabuhan yang berindikasi menjadi tempat pemberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural. (*)





Editor: alfi

Klarifikasi Dugaan Penimbunam Limbah B3, Komisi III DPRD Sidak Shipyard Nanindah

On 13.26

Anggota Komisi III DPRD Batam mengajak media dan mitra sidak PT Nanindah. Foto/Rud


BATAM - Komisi III DPRD Batam melakukan kunjungan kerja ke PT Nanindah Mutiara Shipyard, Selasa (3/3/2026). Langkah tersebut guna mengklarifikasi dugaan adanya penimbunam limbah bahan berbahaya beracun (B3) di kawasan galangan kapal tersebut.

Rombongan dewan yang dipimpin Arlon Veristo itu diterima manajemen PT Nanindah Mutiara Shipyard. Selanjutnya Komisi III DPRD Batam diantar menggunakan mini bus ke areal belakang perusahaan.

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi III DPRD Batam terlihat mengenakan helm putih dan kacamata pengaman sebelum memasuki areal galangan kapal tersebut.

Tim Komisi III DPRD Batam terbagi dua yaitu tim yang melakukan pengecekan dokumen administrasi di kantor PT Nanindah dan tim yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek dugaan limbah yang dilaporkan ke komisi III DPRD Batam.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Arlon Veristo menyampaikan bahwa tidak ada limbah B3 seperti yang dilaporkan ke pihak dewan.

“Seperti yang kita lihat bersama sama, dari Komisi III, PaxOcean dan kawan-kawan media. Dari kasat mata tidaklah sesuai yang disampaikan ke kami. Iya, artinya penimbunan limbah itu tidak ada. Yang kedua yang disampaikan sampah berserak, mungkin kemarin ada tapi sekarang sudah dibersihkan," katanya.

"Ini juga sudah lama ditimbun, bukan baru ditimbun. Dan saya jamin tidak ada penimbunan limbah B3 di sini. Untuk hari ini clear-lah,"pungkasnya.

Pihaknya berharap PaxOcean menjaga lokasi baik-baik. Karena menurutnya kalau akses orang luar bisa masuk, akan berpotensi memunculkan hal negatif lainnya.

“Kalau orang bebas masuk bisa saja penyelundup disini. Jangan sampai tempat ini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” pesannya.

“Intinya kita sudah turun melaksanakan fungsi dan tugas kita. Secara visual kasat mata  kita tidak menemukan hal-hal yang negatif,” tambahnya.

Legislator partai Nasdem itu kembali menyampaikan bahwa Komisi III tidak menemukan penimbunan limbah B3, tidak sesuai apa yang dilaporkan ke Komisi III DPRD Batam.

“Mungkin ada yang salah, itu ada sampah. Sampah ini masalahnya sudah cukup serius di Batam ini. Jangan terulang lagi. Tidak ditemukan semacam limbah terkontaminasi,” sebutnya.

Sementara itu, Rolas Saragih, GM  PT Nanindah Mutiara Shipyard mengatakan bahwa perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan. Ia menegaskan PaxOcean sangat menghargai lingkungan, terbukti pernah mendapat apresiasi ISO tentang lingkungan.

“Dan itu menjadi syarat utama untuk memperoleh proyek,” tegas Rolas. (tgh)





Editor: alfi

Fraksi Gerindra DPRD Batam Inisiasi Bantuan Beras Ramadhan di Kecamatan Sekupang

On 11.23

Penyerahan beras Ramadhan inisiatif Fraksi Gerindra DPRD Batam. Foto/Robi


BATAM - Kolaborasi legislator dan eksekutif patut diapresiasi. Salah satunya menyalurkan bantuan beras Ramadan kepada masyarakat Sekupang di Aula Kartini, Kecamatan Sekupang.


Kegiatan ini merupakan inisiatif anggota DPRD Batam dari Fraksi Gerindra yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam. Seperti diketahui Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra juga berasal dari partai besutan Presiden Prabowo tersebut.


Bantuan beras diserahkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu kebutuhan pokok warga selama Ramadan. 


Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah mengatakan, bulan Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi di tengah masyarakat.


“Ramadan mengajarkan kita untuk saling berbagi. Bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa,” ujar Firmansyah, Selasa (3/3/2026). 


Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar program bantuan sosial dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran.


Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif juga menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.


“Dengan sinergi yang baik, program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.


Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Warga yang hadir menyambut baik bantuan tersebut dan berharap kegiatan serupa terus berlanjut.


Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Batam berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, terutama pada bulan Ramadan yang identik dengan berbagi dan mempererat silaturahmi. (rob)





Editor: alfi


Bazaar Murah Ramadhan 1447 H, BP Batam Hadirkan Pangan Terjangkau untuk Pegawai dan Masyarakat

On 11.03

Kepala BP Batam Amsakar Achmad meninjau stand bazar didamp8ngi pejabat BP Batam. Foto/Nova


BATAM - Dalam suasana sukacita bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Bazaar Murah Ramadhan yang berlangsung di pelataran Lobi Gedung Bida Utama, mulai 3 hingga 7 Maret 2026.


Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad pada Selasa siang (3/3/2026). 


Turut hadir mendampingi dalam pembukaan tersebut para Anggota/Deputi BP Batam, yakni Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Alexander Zulkarnain, Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad, Anggota Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi Syarlin Joyo, serta Anggota Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis.


Dalam sambutannya, Kepala BP Batam menyampaikan bahwa Bazaar Murah Ramadhan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya menyemarakkan bulan suci dengan menghadirkan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.


“Melalui bazaar ini, kami ingin menghadirkan semangat Ramadhan dengan harga yang lebih murah sehingga dapat meringankan pegawai maupun masyarakat yang hadir. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memacu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.


Bazaar menghadirkan 12 tenant yang menyediakan beragam kebutuhan pangan, mulai dari sembako, daging, sayur-mayur, buah-buahan, hingga aneka kue takjil untuk berbuka puasa.


Pengunjung juga dapat menikmati potongan harga hingga 10 persen untuk berbagai produk pilihan.


Kepala BP Batam juga menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan IV, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,49 persen tahun 2025, dengan capaian kumulatif 6,89 persen year-on-year. Momentum positif ini diharapkan dapat terus dijaga melalui sinergi dan kekompakan seluruh elemen masyarakat.


“Silakan berkreasi dan manfaatkan peluang yang ada. Semangat bersama membangun kekompakan untuk Batam harus terus kita jaga,” tambahnya.


Usai pembukaan, Kepala BP Batam bersama jajaran Anggota/Deputi menyempatkan diri meninjau satu per satu tenant yang berpartisipasi, sekaligus berdialog dengan pelaku usaha dan pengunjung.


Bazaar Murah Ramadhan BP Batam terbuka untuk masyarakat umum dan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus memberikan manfaat nyata di bulan penuh berkah ini.(nva)




Editor: alfi

Ketua Komisi II Desak Dinas Perhubungan Kota Batam Transparan Soal Retribusi Parkir

On 00.36

Poltisi Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi II DPRD Batam, Joko Mulyono. Foto/Daeng


BATAM - Menyikapi minimnya pendapatan asli daerah terutama dari perparkiran, Ketua Komisi II DPRD Batam, Joko Mulyono, turut menekankan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam pengelolaan retribusi parkir. 


Politisi kawakan Partai Golkar Batam itu meminta Dishub memiliki standar target capaian yang jelas serta sistem pengawasan yang ketat, termasuk evaluasi terhadap jukir dan pengelola lapangan. 


“Kalau ada indikasi kebocoran, jangan dibiarkan. Harus ada pembenahan. Target sudah ditetapkan, potensi kendaraan jelas bertambah. Pendapatan juga harus naik,” ujarnya. 


Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Batam, Leo, sebelumnya menyatakan komitmennya untuk membenahi sistem pengelolaan parkir, termasuk memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerapan pembayaran non-tunai. 


Namun DPRD menilai komitmen tersebut harus dibarengi langkah konkret. Penataan ulang manajemen UPT Parkir dinilai perlu dilakukan apabila ditemukan kelemahan dalam pengawasan atau dugaan praktik kecurangan. 


Komisi II pun menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka tidak menutup kemungkinan merekomendasikan evaluasi jabatan apabila pembenahan tidak menunjukkan hasil signifikan, demi memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tidak bocor dan dikelola secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (tgh)



Editor : alfi