EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Evaluasi PPID 2026, Sekda Batam Dorong Layanan Informasi Publik Lebih Transparan dan Responsif

On 19.51

Sekda Kota Batam Firmansyah pimpin rapat evaluasi PPID 2026. Foto/robin


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat memimpin rapat evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).


Kegiatan ini diikuti oleh jajaran PPID perangkat daerah serta pengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemko Batam.


Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan bahwa PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan keterbukaan informasi publik berjalan secara optimal. Menurutnya, transparansi informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


“Keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui PPID, masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Firmansyah.


Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi semakin tinggi. Karena itu, perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam diharapkan mampu menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.


“PPID tidak boleh hanya bersifat administratif. Kita harus mampu menghadirkan pelayanan informasi yang proaktif, responsif, serta memanfaatkan teknologi digital agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi publik,” tegasnya.


Selain itu, Firmansyah juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik. Setiap perangkat daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki kualitas, kejelasan, dan akurasi yang baik.


“Kolaborasi antarperangkat daerah sangat penting. Informasi publik harus dikelola secara profesional agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak menimbulkan multitafsir, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.


Rapat evaluasi ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Batam untuk meninjau capaian kinerja PPID di setiap perangkat daerah sekaligus merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.


Berbagai aspek pengelolaan informasi turut dibahas dalam forum tersebut, mulai dari optimalisasi layanan permohonan informasi, penguatan sistem dokumentasi, hingga peningkatan pemanfaatan platform digital sebagai sarana keterbukaan informasi pemerintah.


Firmansyah berharap seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan informasi publik serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja di lingkungan birokrasi.


“Transparansi bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga komitmen moral pemerintah dalam melayani masyarakat. Ketika informasi terbuka dan mudah diakses, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tuturnya.


Melalui penguatan peran PPID, Pemerintah Kota Batam optimistis mampu menghadirkan layanan informasi publik yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang modern. (rob)





Editor: ade

Kadiskominfo Batam Ingatkan Ancaman Malvertising, Iklan Digital Tak Selalu Aman

On 16.35

Inilah gambar yang dikirim oleh sindikat penipuan online.


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber berupa malvertising atau iklan berbahaya yang marak beredar di tengah ramainya promo Ramadan hingga menjelang Idulfitri.  

Selain itu warga diimbau hati hati menghubungi nomor kontak customer servis jasa kurir paket. Tingginya pesanan belanja online membuat pengantaran lambat, akibatnya banyak konsumen mencari nomor customer servis perusahaan jasa paket di daerah masing masing guna mencari tau keberadaan paketnya. 

Hal tersebut justeru dimanfaatkan para sindikat penipuan online untuk menguras dana yang ada di akun shopee milik konsumen, baik dana yang tersimpan di shopeepay, simpan pinjam, splayter dan sesagainya. Oleh penipu yang mengaku sebagai admin shopee express itu, calon korban akan diarahkan memperbaharui resi dengan modus agar megupdate aplikasi terbarunya agar muncul tombol pickup di bagian keuangan. 

Namun setelah shopee diupdate tombol pickup tak kunjung muncul. Lantas oleh si penipu, calon korban diarahkan menekan tombol simpan pinjam, selanjutnya diarahkan isi data dan verifikasi. Setelah berhasil limit simpan pinjam yang tersedia di shopee oleh si maling siber diminta dikosongkan sebagai formalitas agar tombol pickup muncul di aplikasi shopee sebagai syarat untuk pengantaran paket. Maling tadi membimbing calon korban mengisi nomor rekening tujuan guna mejadikan limit simpan pinjam dikosongkan. 


Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan meningkatnya aktivitas belanja daring selama Ramadan sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan tautan palsu yang mengandung malware.

“Tren belanja online biasanya meningkat pesat saat Ramadan, terutama karena adanya flash sale, diskon THR, hingga promo mudik. Namun, di sisi lain ancaman malvertising juga ikut meningkat. Ini adalah teknik penipuan melalui iklan daring yang terlihat menarik, tetapi sebenarnya bertujuan mencuri data atau menginfeksi perangkat pengguna,” ujar Rudi di Kantor Diskominfo Batam, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, ketidaktelitian saat mengklik iklan di media sosial maupun situs web dapat menimbulkan berbagai risiko. Di antaranya kebocoran data pribadi yang kemudian disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal, pengurasan saldo rekening atau dompet digital melalui akses tidak sah, peretasan akun, hingga infeksi virus atau malware yang merusak sistem perangkat.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Rudi mengingatkan masyarakat agar menerapkan beberapa langkah pencegahan saat beraktivitas di dunia digital.

Pertama, selalu memverifikasi alamat situs atau URL sebelum mengklik tautan. Pastikan situs menggunakan protokol keamanan https. Kedua, tidak mudah tergiur tawaran diskon yang tidak masuk akal. Ketiga, hindari mengklik iklan pop-up atau jendela iklan yang sumbernya tidak jelas. Keempat, akses promo hanya melalui aplikasi atau situs resmi dari merek maupun platform marketplace terkait.

Rudi berharap masyarakat Batam semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga aktivitas selama Ramadan tetap aman dan nyaman.

“Jangan sampai niat mencari diskon untuk kebutuhan Lebaran justru berujung menjadi korban penipuan. Pastikan sumbernya resmi dan lakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi,” ujarnya. (anr)




Editor: alfi

Jelang Perayaan Lebaran Idul Fitri, Pemko Batam Perketat Pengawasan Gratifikasi ASN

On 16.28



BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait perayaan hari raya keagamaan maupun hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Batam.


Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah memperkuat komitmen integritas aparatur sekaligus mencegah potensi praktik korupsi yang kerap muncul menjelang perayaan hari raya.

Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

“ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai momentum hari raya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang berpotensi koruptif,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, ASN dilarang meminta dana atau hadiah yang berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi pemerintah daerah kepada masyarakat, perusahaan, ataupun sesama ASN.

Selain itu, aparatur juga diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi serta menghindari segala tindakan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas.

Amsakar menambahkan, apabila terdapat ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Amsakar juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyosialisasikan imbauan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya serta memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Batam,” ujar Amsakar.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur bahwa gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, maupun pihak yang membutuhkan. Penyaluran tersebut tetap harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Inspektorat Daerah Kota Batam disertai dokumentasi penyerahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan, pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut sesuai arahan Wali Kota Batam.

Menurutnya, Inspektorat Kota Batam akan terus melakukan pemantauan serta menerima laporan masyarakat apabila terdapat indikasi permintaan atau pemberian gratifikasi oleh aparatur.

“Kami akan memastikan seluruh perangkat daerah mematuhi surat edaran ini. Jika terdapat laporan dari masyarakat terkait permintaan THR atau gratifikasi yang mengatasnamakan ASN atau instansi pemerintah, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yusfa.

Ia juga mengimbau masyarakat dan dunia usaha untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

"Apabila terdapat permintaan dana atau hadiah yang mengatasnamakan pejabat atau instansi pemerintah daerah, masyarakat dapat melaporkannya melalui sistem pengaduan Inspektorat Daerah Kota Batam maupun kanal pelaporan gratifikasi milik KPK," ujarnya. (rud)





Editor: teguh

Kepala BP Batam: Safari Ramadhan Momentum Perkuat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat

On 14.55

Amsakar Achmad memberi sambutan pada acara safari Ramadhan 1447 H. Foto/Dipa


BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan di Musala At-Taubah dan Masjid Nurul Falah Golden Park Nongsa, Rabu (4/3/2026).


Bukan hanya sekadar agenda seremonial, Amsakar mengatakan bahwa Safari Ramadan tahun ini sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kota Batam. Sehingga, aspirasi dari akar rumput dapat tersampaikan secara langsung dan perumusan kebijakan semakin tepat sasaran.


Amsakar pada kesempatan tersebut juga mengajak seluruh jemaah untuk tetap merawat nilai-nilai persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Salah satunya dengan menghentikan pembahasan terhadap narasi-narasi yang kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan perpecahan.


Ia menilai, stabilitas sosial dan kekompakan seluruh komponen daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan Batam sebagai kota bandar dunia madani.


“Ramadan adalah momentum untuk kita berbenah diri sekaligus mempererat tali silaturahmi. Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” pesannya.


Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan, Amsakar juga menyalurkan bantuan operasional untuk Musala At-Taubah dan Masjid Nurul Falah.


Orang nomor satu di Kota Batam ini berharap, bantuan tersebut dapat mendukung aktivitas keagamaan dan mengoptimalkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.


“Mari kita jaga kekompakan ini dan doakan agar setiap kebijakan yang kami ambil dapat berjalan optimal serta membawa kebaikan bagi Kota Batam tercinta,” tutup Amsakar. (dpn)




Editor: alfi

Rayakan Festival Cap Go Meh 2026, Wakil Kepala BP Li Claudia Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam

On 02.31

Kepala BP Batam sekaligus Wakil Walikota Li Claudia Chandra berbagi kebahagiaan bersama anak-anak merayakan festival Cap Go Meh 2026. Foto/Eggi


BATAM - Wakil Kepala BP Batam/Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra menghadiri puncak perayaan Festival Cap Go Meh 2026  di Maha Vihara Duta Maitreya.


Perayaan Cap Go Meh tahun ini disemarakan dengan tarian serta pentas budaya yang bertemakan alam semesta.


Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra mengapresiasi kemeriahan dan semangat yang ditunjukkan masyarakat. Untuk itu, semangat yang ditunjukkan dalam perayaan Cap Go Meh ini, diharapkan dapat ditularkan dalam menjaga kelestarian alam di Kota Batam.


“Mari kita semua bergandengan tangan menjaga Kota Batam yang kita cintai ini. Apa yang kita lakukan dan perjuangkan hari ini, untuk anak dan cucu kita kedepannya” ujar Li Claudia, Selasa (3/5/2026)


Li Claudia melanjutkan, jika kedepannya alam di Kota Batam dapat terjaga, tentunya akan memberikan multiplier effect kedepannya. Mulai dari peningkatan jumlah wisatawan yang masuk, peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi.


"Kalau kota ini nyaman, aman dan damai, maka investor akan senang untuk investasi di Batam. Jika banyak investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka pengangguran juga berkurang,” tuturnya.


Li Claudia menambahkan, menjaga kelestarian lingkungan di Batam ini merupakan tantangan yang hingga saat ini terus diselesaikan oleh BP Batam maupun Pemko Batam. Mulai dari pengelolaan sampah, penanganan banjir hingga pelayanan air bersih.


Berbagai langkah penanganan sudah dilakukan hingga saat ini. Mulai dari gotong royong bersama jajaran Forkopimda, normalisasi drainase hingga penganggaran untuk pembangunan jaringan pipa air bersih.


“Kami bersama bapak Amsakar (Kepala BP Batam) terus berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tantangan ini. Sehingga kedepannya, generasi penerus di Kota Batam sudah tidak lagi memikirkan tantangan yang sedang dihadapi sekarang ini,” tutup Li Claudia. (egi)



Editor: alfi

Diduga Akan Kerja Jadi Operator Judol di Kamboja, BP3MI Kepri Amankan Seorang Penumpang Ferry

On 16.38

Calon TKI Kamboja diamankan petugas BP3MI Kepri. Foto/istimewa


BATAM –  Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menggagalkan keberangkatan seorang pekerja migran Indonesia nonprosedural yang diduga akan bekerja di sektor online scam Kamboja di Helpdesk Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (28/2/2026) lalu.


Kegiatan pencegahan dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Imam Riyadi bersama tim petugas.


Warga negara Indonesia (WNI) berinisial A.C.S. awalnya mengaku hendak berlibur ke Singapura. 


Namun, hasil pemeriksaan menemukan kejanggalan pada dokumen perjalanan dan riwayat keberangkatan sebelumnya ke Kamboja melalui Malaysia–Vietnam.


Dalam pendalaman, yang bersangkutan mengaku pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja dengan tugas melakukan top up dan withdrawal dana. 


Petugas juga menemukan dua KTP resmi dengan tahun terbit berbeda serta dua KTP yang diduga palsu. 


Selain itu, warga WNI tersebut membawa ponsel baru dengan data kosong.


Atas temuan tersebut, BP3MI Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Subdit 4 Polda Kepulauan Riau. 


WNI selanjutnya diserahkan untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.


BP3MI Kepulauan Riau menegaskan komitmennya memperketat pengawasan guna mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural dan praktik ilegal yang berpotensi merugikan warga negara Indonesia.


Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, menekankan proses penempatan pekerja migran Indonesia secara prosedural. 


Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


“Sebagai daerah perbatasan, wilayah Kepri rawan menjadi jalur lintas para Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang hendak berangkat ke Malaysia dan negara tujuan lainnya,” katanya dalam keterangan pers yang diterima SMSI Kepri, Rabu (4/3/2026).


Dengan demikian, diperlukan pengawasan dan monitoring secara ketat melalui pelabuhan-pelabuhan yang berindikasi menjadi tempat pemberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural. (*)





Editor: alfi

Safari Ramadan di Pulau Karas, Amsakar Achmad Ajak Masyarakat Perkuat Energi Kolektif Bangun Batam

On 14.08

Kepala BP Batam Amsakar serahkan bantuan kepada DKM Masjid Al Hidayah Kampung Darat Galang. Foto/Dipa


BATAM – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al – Hidayah Kampung Darat Pulau Karas, Kecamatan Galang.


Selain berbuka puasa serta melaksanakan ibadah isya dan tarawih berjemaah, Amsakar juga menyerahkan bantuan sosial untuk Masjid Al – Hidayah.


Ia berharap, bantuan ini dapat mendukung kemakmuran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Pulau Karas.


“Mari kita bertekad agar ibadah ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi kemakmuran masjid,” ujar Amsakar, Senin (2/3/2026).


Pada kesempatan yang sama, Amsakar mengatakan bahwa rangkaian Safari Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk terus membangun energi kolektif ke seluruh elemen masyarakat Batam.


Menurut orang nomor satu di Batam ini, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lapisan masyarakat adalah kunci keberhasilan daerah. Khususnya dalam menuntaskan berbagai persoalan menuju pembangunan Batam sebagai kota bandar dunia madani.


“Kami memohon doa kepada seluruh masyarakat Batam agar tetap sehat, istiqomah dalam menjalankan amanah, dan diberi kekuatan untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dengan membangun energi kolektif, insyaallah Batam akan semakin maju dan sejahtera,” pesan Amsakar.(dpn)





Editor: alfi