EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Melihat Serunya Lomba Agustusan di Blok Mancis Perumahan Cipta Asri 3 Tembesi Batam

On 14.50



BATAM - Sehari menjelang HUT RI ke-81, namun kemeriahannya telah terasa. Salah satunya di Blok Mancis RT 04/29, Perumahan Cipta Asri Tahap 3  Tembesi.

Puluhan anak-anak terlihat tumpah ruah mengikuti lomba Agustusan yang digelar panitia. Mulai lomba makan kerupuk yang penuh perjuangan tanpa tangan.

Ada juga lomba memasukkan paku dalam botol, lomba lari masukkan bola dalam kardus, lomba kotak logika dan lomba menarik lainnya. Peserta lomba mulai anak pra TK hingga SD kelas 6.

Suasana dan keseruan di lapangan semakin seru dimana para orang tua ikut menyemangati.
Tak ayal sorak-sorai penonton dan warga yang ikut memberi semangat tampak gelak tawa melihat tingkah lucu peserta saat berlomba.

"Syukur Alhamdulillah, cuaca siang ini sejuk setelah hujan tadi. Sehingga anak anak tidak kepanasan," ujar Agung, Ketua Panitia Agustusan RT 04/29 Blok Mancis.

Menurut Agung, lomba sengaja diadakan di hari Minggu (16/8/2026) siang, atau tepatnya sehari menjelang peringatan hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak yang ikut lomba tidak terlalu lelah.

"Sebab hari Senin (17/8/2026) banyak anak-anak kita yang ikut upacara di sekolah masing-masing. Tapi kalau hari ini lomba tidak selesai, besok kita lanjutkan sekaligus perlombaan emak emak dan bapak bapaknya," tegasnya.

Acara lomba Agustusan tahun ini kata Agung bersumber dari iuran warga sebesar Rp30.000/kk disubsidi iuran keamanan bulan Agustus 2026 serta sumbangan dari PT Signal Kabel Rp750.000.(thr)

52.835 Peserta Didik Baru Terima Seragam Gratis, Tunaikan Program Prioritas Amsakar-Li

On 11.45

Pawai budaya Pemko Batam dan pelajar


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026/2027. 

Program yang menjadi salah satu prioritas pasangan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, itu dihadirkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan belajar dengan dukungan yang setara.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program seragam sekolah gratis sebagai bentuk keberpihakan kepada dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus didukung melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Program ini merupakan komitmen kami bersama Ibu Li Claudia agar tidak ada orang tua yang terbebani biaya seragam ketika anaknya memasuki tahun ajaran baru. Pemerintah harus hadir memberikan solusi sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah dengan nyaman,” ujar Amsakar.

Pada tahun ajaran baru 2026/2027, Pemerintah Kota Batam akan menyalurkan 26.501 set seragam sekolah dan 26.501 baju Melayu untuk siswa SMP, serta 26.334 set seragam sekolah dan 26.334 baju Melayu bagi siswa SD. Total, 52.835 siswa baru SD dan SMP penerima dengan masing-masing menerima dua set seragam. Program tersebut menjangkau seluruh siswa baru sekolah negeri serta sekolah swasta yang berpartisipasi.

Selain membantu mengurangi pengeluaran keluarga, Amsakar menilai program tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan. Dengan seragam yang diterima secara gratis, orang tua dapat mengalokasikan kebutuhan pendidikan lainnya, sementara siswa dapat mengikuti proses belajar sejak hari pertama tanpa terkendala perlengkapan sekolah.

Adapun, distribusi pakaian seragam ini diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir September atau awal Oktober 2026. Saat ini Pemko Batam masih melaksanakan proses pendataan ukuran/size kepada masing-masing siswa penerima, karena tahun ajaran baru 2026/2027 yang baru saja dimulai 20 Juli 2026.

“Dengan demikian, kami mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di tingkat SD dan SMP negeri dan swasta untuk tidak memaksakan siswa baru untuk menggunakan seragam sekolah sampai dengan seragam gratis didistribusikan,” ujar Amsakar.

Amsakar menambahkan, komitmen Pemerintah Kota Batam terhadap dunia pendidikan tidak berhenti pada penyediaan seragam sekolah gratis. Pada tahun 2026, pemerintah juga melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga rehabilitasi ruang belajar di sejumlah SD dan SMP di Kota Batam. 

Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia Batam yang unggul dan berdaya saing.

“Kami ingin setiap anak di Batam memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendidikan adalah fondasi kemajuan daerah. Karena itu, pemerintah akan terus hadir melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Amsakar. (rud)

Percepat Penurunan Angka Stunting, Pemerintah Kota Batam Perkuat Layanan Posyandu

On 12.50

Ketua TP PKK Batam Erlita Amsakar berfoto bersama balita dan ibu peserta posyandu 


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan layanan Posyandu. 

Langkah tersebut diwujudkan melalui Kampanye dan Penggerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat yang dirangkaikan dengan Pencanangan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Mawar 46, Bengkong Sadai, Jumat (7/8/2026).


Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, mengatakan, pencanangan intervensi serentak merupakan bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu hingga tingkat Posyandu.


Menurutnya, intervensi dilakukan melalui pengukuran dan penimbangan balita, edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, serta pelayanan kesehatan yang terintegrasi.


“Pencanangan intervensi serentak se-Indonesia merupakan gerakan nasional dalam pencegahan dan penanganan stunting melalui pengukuran, penimbangan, edukasi, serta pelayanan kesehatan terpadu yang berpusat di Posyandu,” ujar Erlita.


Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi langkah deteksi dini terhadap permasalahan gizi dan tumbuh kembang anak. Sasaran intervensi meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga balita.


Selain melakukan pemantauan kesehatan dan pertumbuhan anak, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemenuhan gizi seimbang serta penanganan bagi anak yang terindikasi mengalami masalah gizi.


Erlita menegaskan, keberhasilan pencegahan stunting memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga serta masyarakat.


“Melalui Posyandu, kita berharap berbagai persoalan kesehatan dan gizi dapat dideteksi sejak dini sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” katanya.


Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Batam, Nurzalie, mengatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.


Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.


“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Karena itu, selain membangun infrastruktur, Pemerintah Kota Batam juga berkomitmen meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program, termasuk pencegahan stunting,” ujarnya.


Ia berharap pelaksanaan intervensi serentak tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh elemen dalam mencegah stunting sejak dini. (mad)

BP Batam Dukung Penertiban Pemanfaatan Ruang Laut Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

On 07.55

 

Kepala BP Batam Amsakar dan wakilnya Li Claudia tanggapi isu kaveling pulau

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bapak Nusron Wahid, dalam memperkuat penataan administrasi pertanahan serta pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa upaya penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang semakin tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

“BP Batam mendukung penuh langkah Pemerintah Pusat dalam melakukan penataan pemanfaatan ruang laut dan administrasi pertanahan. Penataan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan iklim investasi di Kota Batam,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan bahwa sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, BP Batam terus melakukan penyesuaian terhadap sistem pelayanan dan tata kelola pengelolaan lahan sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah.

Berbagai penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor, tanpa mengurangi pemenuhan seluruh persyaratan administratif, teknis, maupun lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku saat ini, setiap kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir melalui reklamasi wajib melalui tahapan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), penerbitan Izin Reklamasi, pelaksanaan dan verifikasi hasil reklamasi, pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada BP Batam atas hasil reklamasi, Pengalokasian Tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), pemberian hak atas tanah sesuai ketentuan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurut Amsakar, terhadap alokasi lahan pada kawasan perairan yang diterbitkan pada masa sebelumnya dan hingga kini belum direklamasi, penyelesaiannya perlu dilakukan secara cermat, komprehensif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditempuh tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan rasa keadilan, melindungi kepentingan negara, masyarakat, serta menjaga kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi yang sehat dan kompetitif,” jelasnya.

Sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, BP Batam telah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN guna memohon arahan terkait status alokasi tanah pada kawasan perairan yang hingga saat ini belum dilakukan reklamasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi kelembagaan agar penyelesaian terhadap alokasi yang telah diterbitkan sebelumnya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amsakar menambahkan bahwa BP Batam akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang laut yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Batam dibangun sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pintu utama investasi Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan harus berlandaskan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan koordinasi antarlembaga yang kuat. Kami percaya, penataan yang dilakukan Pemerintah akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Batam sebagai kawasan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang,” tutup Amsakar.

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, BP Batam berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan dan pemanfaatan ruang yang akuntabel, transparan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. (NA)

BP Batam Pastikan Perbaikan Jalan Gajah Mada Hadirkan Jalan yang Lebih Berkualitas dan Nyaman

On 14.05

Perbaikan jalan depan waduk Seiladi terus digesa BP Batam


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan bahwa perbaikan Jalan Gajah Mada pada ruas Pura Agung Amertha Buana hingga Taman Kota merupakan komitmen menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih aman, nyaman dan andal bagi masyarakat.


Perbaikan tersebut dilaksanakan sebagai solusi atas kerusakan jalan yang tengah dikeluhkan para pengguna jalan. Pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan dalam kondisi cuaca normal.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, mengatakan perbaikan dilakukan secara menyeluruh agar memberikan manfaat jangka panjang.

“Tujuan utama pekerjaan ini adalah meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kami memahami proses pelaksanaannya menimbulkan ketidaknyamanan sementara, namun perbaikan ini diperlukan agar masyarakat memperoleh infrastruktur jalan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkualitas,” ujarnya, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, sebelum pekerjaan dimulai, BP Batam telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan skema rekayasa lalu lintas serta melaksanakan pemberitahuan melalui media sosial dan mitra media BP Batam kepada masyarakat guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas pengguna jalan.

“Kami berterima kasih atas pengertian dari masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak sangat kami harapkan agar proses rekonstruksi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi standar mutu maupun aspek keselamatan,” katanya.

Lebih lanjut ditekankan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek terus ditingkatkan agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan memenuhi standar keselamatan.

Terkait laporan insiden kecelakaan yang terjadi di sekitar lokasi proyek pada Senin (27/7), BP Batam menyampaikan rasa prihatin dan simpati kepada korban beserta keluarga.

“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi dan mendoakan agar korban segera pulih. Peristiwa ini menjadi catatan bagi kami untuk terus memperkuat aspek keselamatan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur,” ucapnya.

BP Batam juga telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban dan melakukan kunjungan kepada korban beserta keluarga untuk menyampaikan dukungan secara langsung.

BP Batam mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses rekonstruksi berlangsung demi keselamatan bersama. (AP)

Jelang Agustusan 2026, Pemko Batam Gelar Pawai Pembangunan Daerah

On 19.26

Rute pawai pembangunan yang digelar Pemko Batam


BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pawai Pembangunan Kota Batam yang akan digelar pada Minggu, 9 Agustus 2026, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Batam.

Wali Kota Amsakar mengatakan, pawai pembangunan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana memperkuat semangat nasionalisme, kebersamaan, serta menampilkan capaian pembangunan dan kreativitas berbagai elemen masyarakat.

“Momentum ini menjadi ajang untuk memperkuat rasa cinta tanah air sekaligus menunjukkan semangat gotong royong dan kemajuan Batam. Kami mengajak seluruh masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan berbagai komunitas untuk bersama-sama menyukseskan pawai pembangunan ini,” ujar Amsakar, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, pawai akan terdiri atas pawai budaya dan pawai kendaraan hias. Pemerintah Kota Batam juga mengundang Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, kawasan industri, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Selain menjadi bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kolaborasi seluruh komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Batam yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing. Ketentuan pelaksanaan, jadwal, serta mekanisme pendaftaran telah diatur melalui Surat Edaran Wali Kota Batam tentang penyelenggaraan Pawai Pembangunan HUT ke-81 RI dan HUT ke-81 Kota Batam Tahun 2026.(rud)

Batam Tuan Rumah Rakorwil ADKASI 2026, Siap Tunjukkan Sebagi Kota Destinasi MICE

On 18.18

Sekda Batam Firmansyah optimis siap layani peserta ADKASI


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyambut baik terpilihnya Kota Batam sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sumatera Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Tahun 2026. Kegiatan berskala regional tersebut resmi dibuka di Hotel Pacific Palace, Jodoh, Kecamatan Batuampar, Sabtu (27/6/2026).


Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Batam menjadi kehormatan sekaligus bukti semakin kuatnya posisi kota ini sebagai pusat penyelenggaraan berbagai agenda nasional maupun internasional.


“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami menyambut baik kehadiran seluruh peserta Rakorwil Sumatera ADKASI. Penunjukan Batam sebagai tuan rumah sejalan dengan visi pembangunan yang diusung Wali Kota Batam, yakni menjadikan Batam sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” ujar Firmansyah.


Menurutnya, Batam memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar. Mulai dari kemudahan akses transportasi, ketersediaan hotel, hingga fasilitas pertemuan yang representatif, seluruhnya menjadi modal penting dalam mendukung suksesnya agenda pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun internasional.


Pembukaan Rakorwil Sumatera ADKASI 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Umum ADKASI Siswanto, Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Purwanto, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan.


Sementara itu, Ketua ADKASI Wilayah Sumatera, Anto, mengatakan Rakorwil tahun ini mengangkat tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Asimetris, dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”


Menurutnya, tema tersebut sangat relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah, budaya, dan kondisi geografis yang beragam.


“Indonesia memiliki karakteristik wilayah, budaya, dan geografis yang sangat beragam sehingga pendekatan otonomi daerah tidak dapat diseragamkan. Konsep otonomi daerah asimetris menjadi penting untuk mengakomodasi kebutuhan khusus setiap daerah dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Anto.


Ia juga menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan DPRD agar semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan regulasi, serta didukung sumber daya manusia yang kompeten sebagai mitra strategis pemerintah daerah.


Anto menjelaskan, meski belum seluruh DPRD kabupaten dari 10 provinsi di Sumatera dapat menghadiri Rakorwil tahun ini, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antardaerah melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Menutup sambutannya, Anto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam dan seluruh panitia atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam beserta seluruh panitia yang telah memberikan dukungan penuh sehingga Rakorwil Sumatera ADKASI 2026 dapat terlaksana dengan baik. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi strategis yang memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mhi)