EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

26 Tahun PIKORI BP Batam: Merawat Kebersamaan dan Terus Menebar Manfaat

On 20.59



BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Persatuan Istri Karyawan Otorita (PIKORI) BP Batam memperingati Hari Jadi ke-26 di Balairungsari BP Batam, Kamis (10/9/2026). 

Mengusung tema “Merawat Kebersamaan, Menguatkan Peran PIKORI BP Batam Menebar Manfaat”, peringatan tersebut dihadiri langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

Ketua Umum PIKORI BP Batam, Erlita Amsakar, mengatakan momentum Hari Jadi ke-26 menjadi penguat semangat kebersamaan dan kekompakan seluruh pengurus. Ia mendorong setiap bidang untuk mengambil peran aktif melalui program yang sederhana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar PIKORI BP Batam maupun masyarakat.

“Tidak perlu banyak dan tidak perlu muluk-muluk program kita, tetapi harus terlaksana dengan baik. Saya berharap seluruh pengurus memiliki peran, semakin solid, dan keberadaan PIKORI BP Batam benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Erlita.

Erlita berharap seluruh unsur kepengurusan dapat saling berkoordinasi dan menjalankan peran sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, program PIKORI dapat terus berjalan secara berkelanjutan serta semakin menyentuh kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan.

Semangat tersebut mendapat dukungan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Ia mendorong PIKORI untuk terus memperluas kiprahnya sehingga keberadaan organisasi tidak hanya memberikan manfaat bagi keluarga besar BP Batam, tetapi juga semakin dirasakan masyarakat Kota Batam.

“Kami ingin PIKORI ini eksis. Kami ingin organisasi ini dirasakan kehadirannya, tidak hanya bagi pegawai BP Batam, tetapi juga bagi Kota Batam. Karena itu, harus diformulasikan apa yang menjadi kegiatan taktis dan strategis PIKORI ke depan,” kata Amsakar.

Amsakar juga menekankan pentingnya membangun we feeling atau “rasa berkita” melalui kekompakan, pembagian peran, dan keterlibatan aktif seluruh unsur organisasi. Ia turut mengapresiasi peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada para pegawai untuk menjalankan tugas dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Batam.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dalam memperkuat kolaborasi dan kebersamaan untuk mendukung kemajuan Batam. PIKORI diharapkan turut mengambil peran melalui program sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan yang konkret dan memberikan manfaat nyata.

Sementara itu, Ketua Panitia Hari Jadi PIKORI BP Batam ke-26 yang juga Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan perjalanan PIKORI tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Batam dan transformasi kelembagaan Otorita Batam menjadi BP Batam.

Sejak 7 September 2000, setiap periode kepengurusan telah memberikan warna melalui berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan, pembinaan keluarga, hingga pelestarian budaya. Meski terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman, nilai kebersamaan, kepedulian, dan pengabdian tetap menjadi kekuatan utama PIKORI.

“Dua puluh enam tahun bukan hanya tentang panjangnya perjalanan waktu. Ini tentang orang-orang yang telah mengabdikan diri, kebersamaan yang terus terjaga, kepedulian yang terus tumbuh, serta karya yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya,” ujar Ariastuty.

Peringatan Hari Jadi PIKORI BP Batam ke-26 turut diisi seminar kesehatan bertajuk “Cantik Bugar di Usia Emas” bersama dokter Rumah Sakit BP Batam, penampilan seni, serta pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Turut hadir Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Sudirman Saad; Pembina PIKORI BP Batam, Sri Sudarsono; para senior PIKORI BP Batam; jajaran pengurus dan anggota PIKORI BP Batam; pejabat di lingkungan BP Batam; serta perwakilan pegawai dari unit kerja di lingkungan BP Batam. (CM)

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Wako Batam Amsakar Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa

On 22.20



BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam untuk membahas berbagai persoalan pembangunan serta tata kelola pemerintahan di Kota Batam. Ruang dialog tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026).


Pertemuan berlangsung terbuka dan interaktif. Para mahasiswa dan pemuda menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari evaluasi kerja sama pembangunan Pasar Induk Jodoh, perizinan perusahaan yang dikaitkan dengan perkara hukum, aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering, hingga prioritas tenaga kerja lokal, dan berbagai isu lainnya.


Amsakar menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda memiliki peran penting sebagai bagian dari kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.


“Bantu abang untuk mengimplementasikan kebijakan memajukan dan mensejahterakan warga Kota Batam,” ujar Amsakar di hadapan para mahasiswa dan perwakilan kepemudaan.


Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup ruang bagi masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda, untuk menyampaikan kritik maupun masukan. Menurutnya, dialog menjadi salah satu cara untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan.


Dalam audiensi tersebut, Amsakar juga menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Salah satunya terkait revitalisasi Pasar Induk Jodoh.


Ia menjelaskan, tata kelola aset dan mekanisme lelang proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Prosesnya juga melalui tahapan penataan dan pembersihan legalitas lahan.


Pemko Batam, lanjutnya, terus berkonsultasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.

Update Peserta Perlinsos, Rudi Panjaitan: 97.997 Keluarga Batam Telah Mendaftar Bantuan

On 10.15

Rudi Panjaitan, Kadiskominfo Batam


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengingatkan masyarakat bahwa pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga pemutakhiran data per 29 Agustus 2026 pukul 09.30 WIB, sebanyak 97.997 kepala keluarga (KK) di Kota Batam telah terdaftar dalam program tersebut.


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengimbau warga yang belum mendaftar agar segera memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum pendaftaran ditutup.


“Batas akhir pendaftaran Perlinsos adalah 31 Agustus 2026. Kami mengingatkan dan mengimbau seluruh warga Kota Batam bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di basis data Perlinsos hingga batas waktu tersebut tidak dapat difasilitasi dalam program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah,” tegas Rudi di Kantor Diskominfo Batam, Minggu (30/8/2026).


Berdasarkan pemutakhiran data tersebut, jumlah KK yang telah terdaftar Perlinsos bertambah 2.680 KK dibandingkan data sebelumnya. Dari total 97.997 KK tersebut, sebanyak 84.273 KK difasilitasi melalui 3.210 Agen Perlinsos, sedangkan 13.724 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.


Rudi menjelaskan, pemutakhiran data kependudukan dan pendaftaran Perlinsos berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran program perlindungan sosial.


Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar berbagai program jaminan dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.


Dari 12 kecamatan di Kota Batam, Sagulung mencatat jumlah pendaftar Perlinsos tertinggi dengan 18.336 KK. Jumlah tersebut terdiri atas 2.033 KK yang mendaftar secara mandiri dan 16.303 KK melalui 490 agen.


Selanjutnya, Sekupang mencatat 12.553 KK, terdiri atas 2.562 pendaftar mandiri dan 9.991 KK melalui 420 agen. Kemudian Bengkong sebanyak 12.210 KK, dengan 1.216 pendaftar mandiri dan 10.994 KK melalui 394 agen.


Kecamatan Batam Kota mencatat 10.521 KK, terdiri atas 2.173 pendaftar mandiri dan 8.348 KK melalui 288 agen. Berikutnya, Sei Beduk sebanyak 9.544 KK, terdiri atas 1.034 pendaftar mandiri dan 8.510 KK melalui 379 agen.


Sementara itu, Nongsa mencatat 8.855 KK, terdiri atas 740 pendaftar mandiri dan 8.115 KK melalui 343 agen. Nongsa juga mencatat kenaikan jumlah pendaftar tertinggi pada pemutakhiran terbaru, yakni bertambah 656 KK.


Adapun jumlah pendaftar di kecamatan lainnya meliputi Batu Aji 6.251 KK, Batu Ampar 5.413 KK, Lubuk Baja 4.513 KK, Galang 4.012 KK, Belakang Padang 3.378 KK, dan Bulang 2.411 KK.


Selain perkembangan pendaftaran Perlinsos, Pemko Batam juga mencatat capaian aktivasi IKD. Dari 999.357 warga yang telah melakukan perekaman KTP-el, sebanyak 102.569 jiwa telah melakukan aktivasi IKD atau mencapai 10,26 persen.


Sekupang menjadi kecamatan dengan persentase aktivasi IKD tertinggi, yakni 12,82 persen atau 18.272 aktivasi dari 142.572 rekam KTP-el. Berikutnya Belakang Padang sebesar 12,66 persen atau 2.004 aktivasi dari 15.829 rekam KTP-el, Bulang 12,20 persen atau 1.100 aktivasi dari 9.019 rekam KTP-el, dan Galang 10,86 persen atau 1.628 aktivasi dari 14.984 rekam KTP-el.


Persentase aktivasi selanjutnya tercatat di Bengkong sebesar 10,54 persen, Sei Beduk 10,51 persen, Sagulung 10,41 persen, Batam Kota 9,97 persen, Lubuk Baja 9,83 persen, Batu Aji 9,04 persen, Nongsa 8,08 persen, dan Batu Ampar 7,84 persen.


Dengan batas akhir pendaftaran yang jatuh pada 31 Agustus 2026, Pemko Batam kembali mengajak warga yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran. Warga dapat menghubungi Agen Perlinsos di kelurahan masing-masing, menggunakan layanan pendaftaran mandiri, atau mendatangi titik pelayanan kependudukan terdekat.


Pemko Batam mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga batas akhir untuk memastikan data keluarga telah masuk dalam basis data Perlinsos.(rls)

Li Claudia Buka Ruang Dialog dengan Media, Ariastuty: Kritik Tetap Bagian dari Demokrasi

On 13.30

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra ingin akgiri polemik dengan wartawan dan berjanji akan berdialog.


BATAM – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang semakin sehat, profesional, dan saling menghormati antara pemerintah dan insan pers.


Menurutnya, hubungan yang baik dengan media merupakan bagian penting dalam memastikan informasi mengenai pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh.


Hal tersebut sejalan dengan semangat yang terus didorong Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pemimpin redaksi serta insan media di Batam.


Ariastuty mengatakan, silaturahmi tidak semata-mata berbicara mengenai pemberitaan, tetapi menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, memahami tantangan masing-masing di era digital, sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka.


Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa upaya Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, membangun silaturahmi dengan insan pers merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi antara pemerintah dan media.


Menurut Ariastuty, hubungan yang semakin dekat dan terbuka akan memberikan ruang bagi pemerintah maupun media untuk saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memahami persoalan dari perspektif masing-masing.


“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami.” Ungkap Tuty.


Ariastuty mengatakan, pemerintah sangat menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Kritik, menurutnya, merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.


Namun, ia berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan.


“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.” Kata Tuty.


Menurut Ariastuty, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai kepada media. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan insan pers menjadi penting agar berbagai informasi mengenai kebijakan maupun pembangunan Batam dapat disampaikan secara lebih lengkap.


"Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi.” Katanya.


Ia menilai, silaturahmi yang ingin dibangun Li Claudia dengan media merupakan kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih cair. Media tidak hanya hadir ketika terdapat persoalan, sementara pemerintah tidak hanya berkomunikasi ketika membutuhkan publikasi.


“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama.” Lanjut Tuty.


Ariastuty menegaskan, kemitraan dengan media tidak berarti pemerintah mengharapkan pemberitaan yang selalu positif. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan media yang tetap independen, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.


“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah.” Pungkas Tuty.


Bagi Ariastuty, tujuan akhirnya bukan sekadar membangun hubungan baik antara pemerintah dan media, tetapi menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat, di mana kritik dapat disampaikan secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, dan masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari komunikasi yang berkualitas.(gam)

DPRD Gelar Paripurna, Wali Kota Batam Usulkan Perubahan KUA/PPAS 2026 Rp 4,508 T

On 14.22



BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8/2026).


Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.


Usai membuka rapat, Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Batam Haji Amsakar Achmad menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terkait Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD 2026. Mengenakan kemeja putih, Amsakar kemudian mengambil tempat di podium dan menyampaikan sejumlah perubahan penting dalam struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.


Dalam pidatonya, Amsakar menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan KUA/PPAS dilakukan karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.


“Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan mempedomani Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026,” kata Amsakar.


Pendapatan Daerah Naik Rp71,1 Miliar

Salah satu angka penting yang disampaikan dalam paripurna tersebut adalah perubahan target pendapatan daerah. Dari semula Rp4,184 triliun, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan meningkat menjadi Rp4,255 triliun.


Secara nominal, target pendapatan bertambah sekitar Rp71,1 miliar, atau meningkat 1,7 persen. Kenaikan tersebut terutama ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD semula Rp2,581 triliun meningkat menjadi Rp2,706 triliun, atau naik 4,82 persen.


Menurut Amsakar, peningkatan PAD antara lain berasal dari optimalisasi pajak daerah, termasuk penambahan titik reklame videotron baru, potensi pencairan piutang BPHTB, penambahan objek pajak baru serta penyelarasan target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).


Namun demikian, sejumlah komponen pendapatan juga mengalami penurunan. Retribusi daerah turun karena adanya penyesuaian target sejumlah retribusi, antara lain Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Sewa Rumah Susun, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.


Selain itu, pendapatan transfer mengalami penurunan dari Rp1,602 triliun menjadi Rp1,548 triliun, atau turun 3,4 persen. Penurunan tersebut antara lain disebabkan penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan transfer antar daerah.


Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sebelumnya nihil berubah menjadi sekitar Rp1,002 miliar, antara lain berasal dari pendapatan hibah pemerintah pusat serta pengembalian hibah dari KONI dan partai politik.


Belanja Daerah Diusulkan Rp4,508 Triliun

Pada sisi belanja, Pemerintah Kota Batam mengusulkan peningkatan yang cukup signifikan. Belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp4,299 triliun, dalam rancangan perubahan menjadi Rp4,508 triliun. Dengan demikian, belanja daerah bertambah sekitar Rp208,08 miliar, atau naik 4,84 persen.


Amsakar menjelaskan, belanja tersebut diarahkan untuk mendukung tema pembangunan Kota Batam 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.” Tema tersebut diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan, yakni penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi, percepatan pemenuhan infrastruktur dasar, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah.


“Rencana belanja pada Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026,” ujar Amsakar.


Dari struktur belanja, Belanja Operasi meningkat dari Rp3,438 triliun menjadi Rp3,591 triliun, atau naik 4,45 persen. Kenaikan antara lain untuk menyesuaikan kebutuhan operasional perangkat daerah serta iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan Bukan Pekerja Kelas 3.


Sementara Belanja Modal meningkat cukup besar, dari Rp842,53 miliar menjadi Rp905,55 miliar, atau naik 7,48 persen. Tambahan belanja modal tersebut diarahkan antara lain untuk sarana pendidikan, bus sekolah, sarana kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, penanganan sampah, utilitas perumahan dan pembangunan marka jalan.


Di sisi lain, Belanja Tidak Terduga justru turun dari Rp19,24 miliar menjadi Rp11,33 miliar, atau berkurang 41,13 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya pengalihan anggaran ke sejumlah program dan kegiatan prioritas lainnya.


Penerimaan Pembiayaan Melonjak 135,91 Persen

Perubahan signifikan juga terjadi pada sisi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp115,5 miliar, dalam rancangan perubahan meningkat menjadi Rp272,48 miliar. Artinya, terdapat peningkatan sekitar Rp156,98 miliar, atau melonjak 135,91 persen. Amsakar menyebut peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja, SiLPA BLUD, serta Sisa Dana BOS.


Ekonomi Batam Diproyeksikan Tumbuh 6,4–7,4 Persen

Selain struktur APBD, Wali Kota juga memaparkan asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA/PPAS 2026. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam diproyeksikan berada pada kisaran 6,4 persen hingga 7,4 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4 persen.


Pertumbuhan tersebut diharapkan ditopang investasi, pembangunan infrastruktur, industri pengolahan, sektor konstruksi dan perdagangan, serta aktivitas pariwisata yang berdampak terhadap sektor perhotelan, restoran dan transportasi.


Batam juga disebut memiliki dukungan dari pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic.


Untuk inflasi, Pemko Batam memproyeksikan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sejalan dengan sasaran inflasi nasional. Sementara konsumsi riil per kapita 2026 diperkirakan berada pada rentang Rp20,24 juta hingga Rp20,64 juta, meningkat dibandingkan 2025 yang berada di angka Rp19,94 juta.


Usai menyampaikan pidato berkenaan, Wali Kota juga menyerahkan dokumen berkenaan langsung kepada pimpinan DPRD.


Bangar DPRD Segera Bahas Rancangan Perubahan KUA/PPAS

Dengan disampaikannya penjelasan Wali Kota tersebut, Kamaluddin mengatakan Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Batam. Sejumlah angka yang diajukan pemerintah akan menjadi bagian penting dalam pembahasan, terutama perubahan target pendapatan menjadi Rp4,255 triliun, belanja Rp4,508 triliun, serta penerimaan pembiayaan Rp272,48 miliar.


“Selanjutnya, Perubahan KUA/PPAS ini akan dibahas bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemko Batam,” ungkap Kamaluddin sembari menutup rapat berkenaan. Beliau juga secara langsung atas nama DPRD dan Sekretariat DPRD mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 kepada Wali Kota Amasakar diiringi doa dan pantun.(*)

Luruskan Persepsi Publik, Wako Amsakar Jelaskan Peran RT/RW dalam Optimalisasi PAD Batam

On 23.25

Wako Batam Amsakar Achmad menggelar jumpa pers terkait polemik pelibatan RT/RW pendataan pajak kendaraan milik warga./ Humas


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meluruskan pemahaman masyarakat terkait wacana pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penguatan basis data kemasyarakatan dan perpajakan di Kota Batam. 

Ia menegaskan, RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak, melainkan membantu pemerintah dalam pemutakhiran data.


Menurut Amsakar, pelibatan RT dan RW merupakan bagian dari koordinasi wilayah untuk meningkatkan akurasi data sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.


“RT dan RW adalah mitra pemerintah yang berada di tengah masyarakat. Perannya dalam pemutakhiran data bukan untuk melakukan penagihan pajak di lapangan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).


Amsakar menjelaskan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kewenangan pemungutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya berperan membantu koordinasi data wilayah agar pemanfaatan dana bagi hasil pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah.


Ia juga mengatakan, Pemko Batam terus melakukan penataan dan pemutakhiran data pada sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah tersebut dilakukan agar data perpajakan semakin akurat dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan.


Sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus RT dan RW yang selama ini membantu pelayanan masyarakat, Pemko Batam secara rutin mengalokasikan insentif operasional setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp51 miliar untuk insentif RT dan RW di 64 kelurahan dan 12 kecamatan.


Amsakar menegaskan, seluruh pengelolaan anggaran, termasuk insentif yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Ke depan, Pemko Batam melalui Bapenda akan terus mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital atau e-tax. Langkah ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban tugas RT dan RW.


Selain itu, Pemko Batam juga akan terus membuka ruang dialog dengan para Ketua RT dan RW agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat dipahami bersama dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, harmonis, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. (anr)

Pemko Batam Gesa OPD Percepat Realisasi 15 Program Prioritas Amsakar-Li

On 21.11

OPD Pemko Batam gelar rapat bersama Wako Amsakar/Humas


BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam pada semester II Tahun 2026. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Triwulan II/Semester I di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7/2026).


Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, para asisten, serta seluruh kepala OPD. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja semester pertama, realisasi perangkat daerah penghasil pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada semester kedua.

Dalam arahannya, Amsakar menegaskan seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kinerja agar target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan. Menurutnya, pemerintahan Amsakar-Li Claudia telah memasuki satu tahun lima bulan sehingga percepatan pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD memberikan perhatian serius terhadap setiap program yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan menunda pekerjaan, segera dipercepat agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Amsakar.

Ia menekankan bahwa 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah. Program-program tersebut perlu dikawal secara konsisten agar terlaksana sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.

“Fokus kita sekarang adalah memastikan 15 program prioritas Amsakar-Li Claudia berjalan sesuai target. Saya minta seluruh OPD bergerak lebih cepat agar pelaksanaannya semakin optimal pada semester kedua,” ujarnya.

Selain mengevaluasi capaian program, Amsakar juga mengingatkan kepala OPD agar responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik, terutama isu maupun pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

“Setiap persoalan yang berkembang di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan OPD masing-masing, harus disikapi dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang tanpa penjelasan. Berikan respons yang cepat, tepat, dan berdasarkan fakta,” katanya.

Untuk memperkuat koordinasi, Amsakar meminta setiap OPD teknis menyusun agenda pembahasan secara berkala guna mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Saya berharap OPD teknis memiliki agenda yang terjadwal untuk membahas setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam terus membangun fondasi pemerintahan yang kuat melalui kinerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.(rud)