Pimpinan DPRD Batam Hadiri Tasyakuran Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia

Pimpinan DPRD Batam Hadiri Tasyakuran Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia

Redaksi On 08.13

Ketua DPRD M Kamaluddin salam komando dengan Ketua MUI KH. Lukman Riva'i. Foto/Rud

BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Ketua DPRD Batam Hadiri Tasyakuran Milad ke-50 MUI Kota Batam Kamaluddin, menghadiri acara Tasyakuran Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam ke-50 tahun 2025 yang digelar di Aula Engku Hamidah, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Jumat (1/8/2025). 

Kegiatan penuh khidmat ini turut dihadiri Wali Kota Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Ketua MUI Kota Batam, KH Luqman Riva’i, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap eksistensi MUI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang mengayomi umat. Ia berharap sinergi yang terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan demi kemaslahatan bersama.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, mengucapkan selamat Milad ke-50 untuk MUI Kota Batam. Ia memberikan apresiasi atas kontribusi MUI dalam membimbing umat serta menjaga harmoni sosial dan keagamaan di tengah dinamika pembangunan kota.

“MUI telah menjadi mitra penting bagi pemerintah dan masyarakat. Kami berharap MUI semakin memperkuat peran strategisnya dalam membina umat dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Batam yang sejahtera dan religius,” ujar Kamaluddin.

Acara ini juga menjadi momentum refleksi perjalanan panjang MUI sekaligus penguatan komitmen bersama dalam merawat kehidupan beragama yang damai dan toleran di Kota Batam.(rud)

Dua Musuh Bebuyutan Politik Jokowi Resmi Dibebaskan dari Jeruji Besi

Dua Musuh Bebuyutan Politik Jokowi Resmi Dibebaskan dari Jeruji Besi

Redaksi On 23.31

Tom Lembong disambut masyarakat yang peduli keadilan hukum di luar LP Cipinang. Foto/CNN Indomesia

JAKARTA - Dua musuh bebuyutan bekas presiden Jokowi yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto resmi dibebaskan pada Jumat malam (1/8/2025) usai menerima abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Tom bebas dari LP Cipinang sekitar pukul 22.00 WIB ditemani sang istri tercinta dan Anies Baswedan yang menjenguknya sejak pagi. Mantan Menteri Perdagangan 2015-2016 tersebut menyampaikan ucapan syukur pada Tuhan dan terimakasih pada Presiden Prabowo atas kebijakan abolisi.

Ia menyadari banyak pihak yang gelisah dan mempertanyakan abolisi yang diterimanya.
Tom menghormati pandangan tersebut karena dia juga merasa proses hukum yang dijalaninya tak ideal.

"Saya sadar banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini, saya juga menghormati pandangan itu," ucap Tom setelah bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur seperti dikutip kompascom.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga dibebaskan dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam. Ia terlihat menggunakan kaus merah bertuliskan 'Soekarno Run' saat resmi bebas.

Hasto juga sempat terlihat menyibakan jas warna hitam yang ia gunakan dan memamerkan kaus tersebut kepada para awak media yang menunggu di luar rutan. "Saya ucapkan terimakasih pada pak Presiden Prabowo Subianto," ucap Hasto. (thr)

DPRD Batam Kecam Penutupan Akses Jalan oleh Perusahaan, Dukung Pelabuhan Khusus untuk Masyarakat Suku Laut

DPRD Batam Kecam Penutupan Akses Jalan oleh Perusahaan, Dukung Pelabuhan Khusus untuk Masyarakat Suku Laut

Redaksi On 19.54

Suku Laut Batu Aji minta dewan bantu akses jalan warga yang ditutup PT Batam Internasional Navale. Foto/Rud

BATAM - Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait aduan Lembaga Suku Laut Nusantara Indonesia (LSNI) atas penutupan akses jalan dan pelabuhan rakyat Pandan Bahari di Kecamatan Batu Aji, yang selama ini menjadi akses utama masyarakat Suku Laut ke pusat kota, Kamis (1/8/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Anggota Komisi I Dr Muhammad Mustofa SH MH, didampingi Sekretaris Komisi Anwar Anas serta anggota Komisi I lainnya, Muhammad Fadhli SE dan Tumbur Hutasoit SH. RDPU ini juga menghadirkan perwakilan dari BP Batam, Satpol PP, Polsek Batu Aji, dan Kecamatan Belakangpadang. Namun perwakilan dari PT Batam Internasional Navale tidak hadir meskipun sudah diundang oleh Komisi I.

Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Suku Laut, Sam Palele, dimana beliau menyampaikan keberatan masyarakat atas penutupan pelabuhan Pandan Bahari yang diduga dilakukan oleh PT Batam Internasional Navale. “Kami menolak penutupan pelabuhan karena itu adalah akses jalan kami sejak nenek moyang kami. Mohon agar keberadaan pelabuhan dan akses jalannya itu diputihkan untuk kami mudah bepergian ke kota,” singkat Sam.

Perwakilan LSLNI lainnya, Taufik, menyatakan bahwa akses jalan dari pelabuhan tersebut sempat ditutup namun kini telah dibuka kembali atas mediasi pihak Kapolsek Batu Aji. “Namun pelantar pelabuhan telah dibongkar oleh perusahaan, dan saat ini kami tidak memiliki fasilitas labuh tambat perahu,” ujarnya.

Sementara itu pihak Perwakilan Kecamatan Belakang menjelaskan bahwa secara administratif lokasi pelabuhan berada di wilayah Kecamatan Batu Aji. Namun pelabuhan tersebut digunakan oleh sekitar 600-an jiwa warga Suku Laut yang berdomisili di pulau-pulau sekitar seperti Pulau Bertam, Pulau Lingke, dan Pulau Gara. Menurutnya, pemerintah pusat sejak lama telah mendorong agar komunitas Suku Laut dapat menetap secara tetap di pulau-pulau tersebut. Untuk itu, akses menuju Batam menjadi kebutuhan vital yang harus difasilitasi.

Anggota Komisi I, Muhammad Fadhli, menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak perusahaan yang diduga membongkar pelabuhan. “Kalau di sana sudah ada jalan yang dibangun pemerintah, tidak boleh sembarangan ditutup. Apalagi ini akses masyarakat. Kami tegaskan bahwa masalah masyarakat adalah masalah kita bersama. Bapak-bapak adalah orang tempatan, kalau tidak ada Suku Laut yang mendiami dan membuka Batam, mungkin kita tak akan sampai di sini. Mereka harus kita perjuangkan,” kata Fadhli dengan tegas dalam rapat tersebut.

Sementara itu, perwakilan BP Batam, Bapak Niko, menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran sementara, lokasi pelabuhan yang dimaksud bukan berada dalam area lahan milik PT Batam Internasional Navale, sehingga secara hukum perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi I lainnya, Tumbur Hutasoit, juga menegaskan bahwa tak ada kepentingan pembangunan yang boleh mengalahkan kepentingan rakyat sehingga meskipun terkena PL (pengalokasian lahan) pihak perusahaan, BP Batam tetap bisa mengeluarkannya dari PL perusahaan atas dasar kepentingan masyarakatnya.

Sementara itu perwakilan dari kepolisian menyatakan dukungan agar dicarikan win-win solution dengan menekankan pentingnya dialog dan musyawarah. Menurutnya, kepentingan masyarakat dan investasi sama-sama penting bagi pembangunan daerah.

Pada akhir RDPU, Muhammad Mustofa menyimpulkan bahwa Komisi I akan segera melakukan peninjauan lapangan guna memverifikasi titik koordinat pelabuhan rakyat serta legalitas lahan dan kegiatan perusahaan. Apabila terbukti bahwa lokasi tersebut merupakan jalan atau fasilitas milik pemerintah, maka segala bentuk penutupan harus melalui izin resmi dari instansi terkait. Komisi juga meminta BP Batam segera memberikan kejelasan terkait status titik pelantar rakyat dan akses tersebut. Terakhir, Komisi I meminta pihak Kecamatan segera membuat usulan pembangunan pelabuhan rakyat khusus untuk masyarakat Suku Laut di lokasi berkenaan.(rud).

Gagas Program Ibu Asuh, Srikandi PLN Batam Gandeng Puskesmas Cegah Stunting

Gagas Program Ibu Asuh, Srikandi PLN Batam Gandeng Puskesmas Cegah Stunting

Redaksi On 11.21

Srikandi PLN Batam memberi bantuan panganan bergizi pada ibu dan anak untuk cegah stunting. Foto/Furqon

BATAM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, Srikandi PLN Batam menggelar Srikandi Movement dengan mengangkat tema “Mendukung Generasi Sehat Melalui Program Ibu Asuh” di Puskesmas Botania Batam Kota.

Program ini merupakan sinergi antara Srikandi PLN Batam dengan Puskesmas Botania. Melalui aksi ini, Srikandi PLN Batam menyalurkan dukungan kepada 86 anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya, antara lain berupa telur, susu, gula, dan kacang hijau, serta menyampaikan edukasi stunting melalui Koordinator Kesehatan Keluarga Puskesmas Botaniaalam sambutannya, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Nagoya sekaligus Ketua Srikandi PLN Batam, Euis Hermawati, mengungkapkan bahwa pemberian dukungan akan dijalankan secara berkesinambungan selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2025.

“Selama pelaksanaan program, akan dilakukan pengukuran pertumbuhan anak secara berkala untuk menilai perkembangan yang terjadi. Anak dengan tumbuh kembang terbaik akan mendapatkan _reward_ atau penghargaan, demikian pula dengan kader posyandu dengan kinerja terbaik,” jelas Euis, Kamis (31/7/2025).

Euis juga memaparkan bahwa suksesnya program ini tidak terlepas dari kerja sama apik dengan Puskesmas Botania dan para kader posyandu sebagai perpanjangan tangan pihak puskesmas yang memastikan dukungan tersalurkan dengan optimal.

“Kami berharap gerakan ini bisa berjalan konsisten untuk menurunkan angka _stunting_ di Kota Batam, mewujudkan generasi sehat penuh harapan sebagai tumpuan masa depan,” tutup Euis.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Botania, Fauzi Nuristianto, mengapresiasi kunjungan dari Srikandi PLN Batam. Berdasarkan statistik, tercatat ada 125 balita yang menderita _stunting_ di Kelurahan Belian sebagai lokasi Puskesmas Botania, sehingga dukungan dari Srikandi PLN Batam sangat berarti bagi upaya pengentasan stunting di wilayah kerja puskesmas.

“Sejauh ini, dukungan dari Srikandi PLN Batam adalah yang paling signifikan. Kami berkomitmen untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Semoga kontribusi ini dapat berdampak nyata kepada penanggulangan _stunting_ sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan anak yang lebih besar ke depannya,” kata Fauzi.

Dukungan ini juga dirasakan langsung oleh para penerima manfaat, salah satunya Wulan, seorang ibu peserta program yang mengikuti kegiatan dengan penuh antusiasme. Ia menilai hal ini sebagai kegiatan yang positif serta turut menyatakan harapan dan keyakinan bahwa dukungan ini dapat menjadi bagian penting dari tumbuh kembang anaknya.

“Terima kasih atas perhatian Srikandi PLN Batam terhadap peningkatan kesehatan anak di Kota Batam. Dukungan gizi dan ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Wulan.

Lewat inisiatif ini, PLN Batam melalui Srikandi-nya kembali menegaskan komitmen perusahaan untuk terus hadir membawa perubahan di tengah masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan.(thr)

Srikandi PLN Batam Edukasi Anti-Perundungan dan Salurkan Bantuan Komputer

Srikandi PLN Batam Edukasi Anti-Perundungan dan Salurkan Bantuan Komputer

Redaksi On 11.13

Srikandi PLN Batam gelar program Sahabat Anak sempena Hari Anak Nasional 2025. Foto/Furqon

BATAM - Memperingati Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli setiap tahunnya, Srikandi PLN Batam menyelenggarakan program Srikandi Sahabat Anak yang mengangkat tema “Menerangi Masa Depan Anak Lewat Energi, Edukasi, dan Empati.” 

Dalam program ini, dilaksanakan gelar wicara (talk show) anti-perundungan dan penyerahan dukungan pendidikan berupa perangkat komputer. Kegiatan berlangsung di SMPN 41 Batam, Jumat (25/07).

Bantuan fasilitas disalurkan kepada 7 sekolah di Kota Batam, yakni MTsN 2, SMPN 16, SMPN 20, SMPN 22, SMPN 32, SMPN 40, dan SMPN 41. Para perwakilan penerima dukungan, baik dari kalangan guru maupun siswa, tampak mengikuti rangkaian acara dengan antusias.

Menurut Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nagoya sekaligus Ketua Srikandi PLN Batam, Euis Hermawati, inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian Srikandi PLN Batam terhadap pendidikan dan perkembangan anak, terlebih dengan tingginya tantangan di masa sekarang.

“Di era digital saat ini, kami memahami bahwa tantangan untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak semakin tinggi. Dukungan perangkat komputer ini diharapkan dapat semakin mendorong siswa dalam menguasai teknologi, tentunya secara bertanggung jawab,” jelas Euis.

Lebih lanjut Euis mengungkapkan, pihaknya  juga menyadari bahwa perkembangan anak turut dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang suportif.

“Selain dukungan sarana, kali ini kami juga menyampaikan sosialisasi tentang anti-perundungan. Langkah ini guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghargai agar tercipta lingkungan yang menunjang tumbuh kembang anak secara menyeluruh,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Unit Subdirektorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Panit Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri), Iptu Yanti Harefa, turut menekankan pentingnya memiliki pemahaman bahwa perundungan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, khususnya secara hukum.

“Perundungan merupakan tindakan yang dapat dijerat pasal hukum, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Untuk itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk mambangun ruang aman guna mencegah dan menghentikan segala bentuk perundungan,” tegas Yanti.

Sementara itu, guru SMPN 41 Batam, Flora, menyatakan apresiasi terhadap kiprah Srikandi PLN Batam dalam memajukan pendidikan di Kota Batam.

“Mewujudkan pendidikan terbaik bagi anak membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami berterima kasih atas dukungan Srikandi PLN Batam yang telah menyentuh aspek teknologi dan pembangunan interaksi sosial yang lebih sehat bagi anak,” ujar Flora.

Flora menambahkan, SMPN 41 Batam juga telah menerapkan kampanye anti-perundungan dan menyediakan program khusus untuk melaporkan aksi perundungan di lingkungan sekolah, sehingga edukasi dari Srikandi PLN Batam dan Polda Kepri ini turut memperkuat visi tersebut.

Dengan semangat kolaborasi, PLN Batam melalui Srikandinya telah mengukir langkah penting di bidang pendidikan sebagai elemen mendasar dalam membentuk generasi penerus bangsa.(thr)