EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Bahas Perubahan Perda Pengelolaan Sampah, Pansus DPRD Kota Batam Jaring Informasi Stakeholder

On 19.00

Ketua Pansus Muhammad Rudi memimpin FGD dengan OPD, pelaku usaha dan masyarakat. Foto/Hasan


BATAM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Perda No.11 Tahun2013 tentang pengelolaan sampah, menggelar rapat dan Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah stakeholder antara lain OPD, pelaku usaha serta unsur masyarakat, Selasa (2/6/2026).


Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus, Muhammad Rudi, ST, dan dihadiri sejumlah anggota Pansus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaring masukan berbagai pihak guna menyempurnakan substansi Ranperda yang tengah dibahas.


Dalam pengantarnya, Muhammad Rudi menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Batam sudah sangat mendesak untuk ditangani secara komprehensif. Menurutnya, penanganan sampah tidak hanya berfokus pada aspek hulu seperti pengangkutan dari rumah tangga, tetapi juga harus menyentuh pengelolaan di hilir, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).


“Ini sudah menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk segera menuntaskan masalah sampah secara menyeluruh dan kami harapkan dari persoalan landasan hukum yakni Perda dapat mendorong terwujudnya Batam yang bersih dan asri,” tegas Rudi.


Beliau menambahkan, revisi Perda Pengelolaan Sampah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Rudi juga mengakui bahwa pengelolaan sampah merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.


“Memang rumit dan menantang persoalan sampah ini, namun jika kita semua bersinergi dengan iktikad baik bersama mewujudkan Batam yang bersih dan asri, insyaallah persoalan sampah ini bisa kita atasi bersama,” ujarnya.


Ia menilai keberhasilan penanganan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan efek positif terhadap sektor ekonomi daerah. “Jika Batam bersih, asri, dan indah, sudah tentu semakin banyak orang tertarik berkunjung ke Batam, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.


Melalui rapat dan FGD ini, Pansus DPRD Kota Batam berharap dapat memperoleh berbagai masukan konstruktif dari OPD terkait, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan di Kota Batam. (rud)

DPRD Kota Batam Apresiasi PJBTL PLN Batam–EGS AI Data Center, Nilainya Capai USD 5 Miliar

On 11.39

Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan hadiri acara PLN Batam/Hasan


BATAM – Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN Batam dan PT Equator Gate System Batam (EGS AI Data Center) dengan total nilai investasi mencapai USD 5 miliar.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, dan turut disaksikan oleh Plh Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta sejumlah unsur Forkopimda dan stakeholder terkait.


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya PJBTL tersebut yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan investasi sektor digital di Kota Batam.


“Kita sangat apresiasi dan ini menunjukkan peran besar PLN Batam dalam ikut mendorong pertumbuhan investasi sektor digital di Kota Batam,” ungkapnya.


Menurut beliau, kehadiran investasi besar di sektor pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI Data Center) menjadi sinyal positif bagi perkembangan ekonomi Batam, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu kawasan investasi unggulan di Indonesia.


Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra juga berharap PLN Batam terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kota Batam, BP Batam, serta seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait guna mendorong pelayanan yang semakin baik dan meningkatkan daya saing investasi Kota Batam.


“Sinergi yang baik antara PLN Batam, pemerintah daerah, BP Batam, dan seluruh stakeholder sangat penting agar pelayanan terus meningkat dan daya saing investasi Kota Batam semakin kuat,” ujarnya.


Beliau menambahkan, investasi di sektor digital seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat Batam sebagai pusat investasi digital dan teknologi di kawasan. (rud)

Kementerian Perhubungan Apresiasi Langkah Progresif Pemko Batam Bangun Transportasi Massal

On 12.05

Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan saat resmikan bus transbatam baru.


BATAM - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat sistem transportasi publik melalui pengembangan layanan Bus Trans Batam berbasis Buy The Service (BTS) serta rencana integrasi Koridor Nongsa–Batam Centre menuju Bandara Internasional Hang Nadim.


Apresiasi tersebut disampaikan Aan saat menghadiri peluncuran 19 armada baru Trans Batam dan penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS Tap di Dataran Engku Putri.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin, Plh. Wali Kota Batam diwakili Asisten Pemerintahan, Yusfa Hendri dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.


Menurut Aan, Batam menunjukkan komitmen kuat dalam membangun transportasi publik yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.


“Tidak banyak pemerintah daerah yang berani berinvestasi di sektor transportasi karena secara bisnis tidak selalu menguntungkan. Namun, dampaknya sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pengurangan beban konsumsi bahan bakar masyarakat,” ujar Aan.


Ia menilai pendekatan yang dilakukan Pemko Batam sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi massal perkotaan.


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan pengembangan angkutan massal di 20 kota selama lima tahun ke depan dan Batam menjadi salah satu daerah yang masuk dalam prioritas tersebut.


“Batam menunjukkan kesiapan membangun sistem transportasi yang berorientasi jangka panjang untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus mendukung kenyamanan wisatawan yang datang,” katanya.


Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Batam, Yusfa Hendri, mengatakan penambahan armada dan pembaruan sistem pembayaran merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.


“Ciri kota modern adalah masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Melalui peluncuran ini, Pemko Batam terus berkomitmen meningkatkan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi,” ujar Yusfa.


Untuk diketahui, hingga 2026, Trans Batam melayani sekitar 6.000 penumpang per hari dengan dukungan 52 armada dan 120 halte yang terus dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah dan badan usaha.(ans)

Semarak Idul Adha 1447 Hijriah, BKDI Badan Pengusahaan Batam Sembelih 33 Hewan Kurban

On 08.23

 

Pegawai BP Batam berjibaku menggulingkan seekor sapi yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Qurban 2026/Dipa


BATAM - Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) menyembelih 33 hewan kurban yang terdiri dari 15 ekor sapi dan 18 ekor kambing, Jumat (29/5/2026).

Ketua Panitia Kurban sekaligus Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rully Syah Rizal, menjelaskan bahwa hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran Anggota/Deputi Bidang, serta pegawai di lingkungan BP Batam yang berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini.

Ia menambahkan, daging-daging kurban itu nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima, termasuk kepada petugas kebersihan dan tenaga pendukung operasional di lingkungan BP Batam dan media mitra BP Batam.

“Kami berharap, penyaluran daging kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat dan penerimanya,” ujar Rully.

Lebih lanjut, Rully mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan BP Batam tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian sosial antarpegawai. Selain bentuk ketaatan kepada Allah SWT, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Di samping itu, kata Rully, pelaksanaan kurban bukan sekadar kegiatan tahunan atau rutinitas keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui semangat berbagi dan kebersamaan.

“Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang bagaimana kita memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan antar sesama,” pesan Rully. (dn)

Serikat Media Siber Indonesia Dukung ADI Perjuangkan Kelayakan Gaji Dosen

On 20.28

 


BATAM Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) saat ini tengah  memperjuangkan kesejahteraan dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen.

ADI mendesak MK menetapkan aturan agar gaji pokok dosen minimal dua kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, belum lama ini,  Senin (25/5/2026), Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Mohammed Ali Berawi mengungkapkan banyak dosen di Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi demikian menurut Ali,  berdampak langsung pada kemampuan dosen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ditegaskan Ali, bagaimana dosen dapat menjalankan tugas akademik secara optimal jika pada saat yang sama masih harus memikirkan kebutuhan dasar keluarganya.

Untuk itu, ADI meminta negara lebih berpihak pada kesejahteraan dosen melalui reformasi pendidikan tinggi.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), konstituen Dewan Pers, turut menyatakan dukungannya terhadap usulan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dalam memperjuangkan standar gaji para dosen di tanah air.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus dalam keterangannya pada awak media menyebut, sudah selayaknya para pengajar di universitas (dosen) mendapatkan kenaikan  gaji/upah.  

"Bukan hanya tentang  peningkatan kesejahteraan, hal ini menyangkut masa depan pendidikan di Indonesia," ujar Firdaus, Jumat (29/5/2026).

Firdaus menyebut, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara paling buncit dalam standar upah para dosen.

"Rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya berkisar Rp 3,36 juta per bulan, jauh dari layak dibandingkan negara-negara tetangga yang memberikan standar gaji yang layak untuk dosen. Untuk itu, SMSI mendukung perjuangan kawan-kawan ADI dalam memperjuangkan standar gaji yang layak bagi para dosen di MK. Nah hal ini juga tentunya akan berdampak pada sumberdaya SMSI dimasa akan datang," pungkas Firdaus.(*)