EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Hadiri Peringatan HPN 2026, SMSI Kepri Disambut SMSI Pusat di Bandara Soekarno-Hatta

On 13.55

Ketua SMSI Kepri dipakaikan blankon Baduy Banten. Foto/Zabur


TANGERANG – Rombongan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pengurus SMSI Provinsi Kepri dan SMSI Kota Batam tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan langsung disambut oleh Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dari SMSI Pusat.


Sebanyak 20 orang rombongan SMSI Kepri hadir untuk mengikuti rangkaian peringatan HPN 2026 yang dipusatkan di Kota Serang, Provinsi Banten. 


Rombongan diberangkatkan dalam dua gelombang melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam, masing-masing pada 5 Februari 2026 dan 7 Februari 2026. Untuk rombongan SMSI Kabupaten Bintan berangkat pada 8 Februari  2026.


Penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut menjadi simbol kehangatan serta soliditas organisasi antara SMSI Pusat dan SMSI daerah dalam menyukseskan peringatan Hari Pers Nasional 2026.


Ketua Panitia HPN 2026 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Indra Helmi, mengatakan penyambutan dari panitia pusat memberikan motivasi tersendiri bagi rombongan SMSI Kepri.


“Penyambutan ini mencerminkan kuatnya sinergi antara SMSI pusat dan daerah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian HPN 2026,” ujar Indra Helmi, yang juga sebagai Ketua SMSI Kota Batam.


Selama berada di Banten, rombongan SMSI Kepri mengikuti berbagai agenda HPN 2026. 


Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.


Selain menghadiri puncak acara, rombongan SMSI Kepri juga berpartisipasi dalam Ekspedisi SMSI Sejarah Baduy di Kabupaten Lebak, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI 2026 di Kota Cilegon dengan tema “Media Baru, Menuju Pers Sehat dan Kedaulatan Digital”, serta Sosialisasi Pendataan Media Massa oleh Dewan Pers.


Agenda lainnya meliputi Peletakan Batu Pertama Museum dan Monumen Media Siber Indonesia, serta Dialog Kebudayaan SMSI bersama Menteri Kebudayaan, yang menegaskan peran pers dalam pelestarian budaya nasional.


Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Riau, Rinaldi Samjaya, menilai penyambutan rombongan SMSI Kepri sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjadi gambaran soliditas SMSI secara nasional.


“Momentum HPN 2026 ini memperkuat kolaborasi SMSI pusat dan daerah dalam menjaga marwah pers serta mendorong terwujudnya kedaulatan digital,” kata Rinaldi.


Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, diikuti oleh insan pers dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai agenda strategis yang melibatkan unsur pers, pemerintah, dan pemangku kepentingan nasional.(bur)





Editor: teguh

Tingkatkan Layanan Pertanahan, BP Batam Lakukan Pemutakhiran Akun LMS Online dan Implementasi TTE

On 23.48

Kasubdit Dokumentasi Lahan, Pesisir dan Reklamasi Danang Febrian memberi sosialisasi kepada pelaku usaha. Foto/Nova


BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memperkuat digitalisasi layanan pertanahan dan meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat serta pelaku usaha. 


Direktorat Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi, BP Batam menyelenggarakan sosialisasi pemutakhiran akun Land Management System (LMS) Online sekaligus penerapan tanda tangan elektronik (TTE) dalam proses penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah, Rabu (4/2/2026).


Sosialiasi ini dilakukan secara bertahap mulai dari Rabu, 4 Februari 2026 hingga Jum'at 6 Februari 2026 di Marketing Data Centre PDSI BP Batam.


Kasubdit Dokumentasi Lahan, Pesisir dan Reklamasi Danang Febrian membuka kegiatan ini mengatakan, BP Batam berkomitmen dalam mengelevasi layanan pertanahan dalam transformasi digital yang mudah dan efisien.


Penerapan TTE ini dilakukan melalui kolaborasi dengan penyedia teknologi digital trust terkemuka untuk keamanan dan kecepatan dalam pengurusan dokumen secara elektronik yakni Privy Indonesia. 


"Menindaklanjuti banyak masukan terhadap penerapan LMS, kami melakukan transformasi digital dengan pemutakhiran akun baru LMS dan terintegrasi dengan tanda tangan secara elektronik." Kata Danang.


Ia menjelaskan langkah ini juga dilandasi oleh komitmen pelayanan publik yang mendukung percepatan proses administrasi, peningkatan akuntabilitas data, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.


Sementara itu, Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Lahan, Pesisir dan Reklamasi Tino Chandra Siregar menjabarkan inovasi digital TTE dilatarbelakangi fakta bahwa banyaknya Penerima Alokasi Yang belum melakukan Tanda Tangan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT) pada tahun 2025 sebanyak 1.038.


Sehingga total Pemohon belum melakukan tanda tangan dokumen keseluruhan 2020-2025 yakni 1.895 Pemohon.


"Dengan TTE ini tanda tangan bisa dilakukan dimana saja, tidak perlu hadir secara fisik, dan tanpa antrian." Jelas Tino.


Tanda Tangan Elektronik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, Pasal 41 ayat 4. Adapun alur sebagai berikut :

1. Pendaftaran Akun dengan mengisi Identitas Diri, unggah KTP dan Swafoto, Persetujuan Pengguna

2. Verifikasi oleh Privy 

3. Aktivasi dengan Persetujuan Otorisasi Penandatanganan Secara Otomatis


Sementara itu, ditemui secara terpisah seusai rapat, Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi Denny Tondano mengatakan kegiatan sosialisasi menggandeng Privy Indonesia diharapkan semakin memperluas pemahaman para pemangku kepentingan dalam implementasi TTE.


“termasuk notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengembang, dan masyarakat umum, kami harapkan dapat memperoleh pemahaman lebih, mengenai mekanisme penggunaan LMS Online dan TTD elektronik dalam rangkaian proses pertanahan di kawasan Batam.” Kata Denny.


Menurutnya, kegiatan juga sekaligus menampung masukan dan saran dari peserta yang hadir mengingat pelaksanaan tanda tangan elektronik akan dilakukan secara bertahap sebagai opsi bagi pemohon yang tidak dapat hadir melakukan tanda tangan basah.


Hal ini sejalan dengan spirit Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra untuk terus meningkatkan pelayanan dengan transformasi digital pada layanan pertanahan di lingkungan BP Batam serta mendukung iklim investasi yang kondusif dan inklusif.


”Implementasi LMS Online dan TTD elektronik mencerminkan komitmen BP Batam untuk memberikan layanan publik yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.” Pungkas Denny Tondano.(nva)




Editor: teguh

Euromaritime Jadi Panggung Badan Pengusahaan Batam Tarik Investasi Sektor Maritim

On 14.49

BP Batam promosi peluang bisnis kepada investor Prancis. Foto/Taru


MARSEILLE - Batam kian mempertegas perannya sebagai simpul strategis dalam jalur perdagangan global melalui keikutsertaan BP Batam pada pameran Euromaritime 2026 di Marseille, Prancis.


Batam tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kawasan industri penunjang, melainkan diperkenalkan sebagai platform operasional industri maritim yang berada di jantung pelayaran Selat Malaka dan Singapura.


Dalam sesi forum diskusi, Anggota/Bidang Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, tampil sebagai pembicara. Ia menekankan bahwa daya saing Batam ditopang oleh kombinasi lokasi strategis, status kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), serta ekosistem industri maritim yang telah terbangun solid.


“Batam tidak hanya unggul secara geografis, tetapi juga siap dari sisi industri. Kami berada di jalur perdagangan dunia dan siap menjadi mitra strategis dalam rantai pasok global,” kata Fary, di hadapan pelaku industri maritim Eropa.


Agenda BP Batam di Marseille diawali dengan pertemuan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille yang menyatakan dukungan terhadap langkah Batam memperluas jejaring kerja sama ekonomi Indonesia di kawasan Eropa.


Partisipasi dalam Euromaritime dinilai sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi Indonesia untuk mendorong kawasan strategis nasional masuk dalam jaringan industri global.


“Kehadiran BP Batam di Euromaritime mencerminkan meningkatnya perhatian dan kepercayaan internasional terhadap Batam sebagai mitra strategis di sektor maritim dan investasi,” ujar Konsul Jenderal RI di Marseille, Dian Kusumaningsih.


Minat pelaku industri Eropa terlihat dari respons positif terhadap skala industri galangan kapal di Batam, yang menjadi salah satu yang terbesar dan paling terkonsentrasi di Asia Tenggara.


Sejumlah perusahaan maritim di Prancis menyatakan ketertarikan menjajaki peluang kolaborasi, mulai dari desain kapal, industri pendukung perkapalan, hingga layanan maritim lainnya.


Peluang tersebut akan ditindaklanjuti melalui agenda business matching yang direncanakan berlangsung di Batam pada Maret 2026.


Keikutsertaan BP Batam dalam Euromaritime 2026 turut didukung delegasi daerah dan teknis, antara lain Ketua Kadin Kepulauan Riau Mustava, Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni, serta Direktur Investasi BP Batam Dendi Gustinandar.


Kehadiran delegasi tersebut mencerminkan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat promosi investasi Batam di tingkat internasional.


Didorong realisasi investasi sebesar Rp69,3 triliun sepanjang 2025, Batam tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga naik kelas dari kawasan industri regional menjadi pemain yang mulai diperhitungkan dalam arsitektur maritim dunia.(tar)




Editor: teguh

Anggota DPRD Batam Kawal Pokir Guna Kepentingan Konstituen di Dapil Masing-Masing

On 19.02

Anggota DPRD Batam terlihat serius mengawal pokir yang mereka usulkan untuk konstituen mereka. Foto/Hasan


BATAM – DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Batam Tahun 2027, Selasa (3/2/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM, bersama Wakil Ketua III, Muhammad Yunus Muda, SE. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. 

Dalam pengantarnya saat membuka rapat, Budi Mardiyanto menegaskan bahwa ketentuan mengenai Pokok-Pokok Pikiran DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pokir merupakan hasil reses dan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, ketentuan mengenai pokir anggota DPRD juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 104 disebutkan kewajiban DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara Pasal 108 menegaskan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi melalui kunjungan kerja atau reses.

“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bentuk nyata dari hasil serapan aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Budi.

Pada kesempatan tersebut, Budi Mardiyanto memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pokir secara tertulis melalui kursi masing-masing. Secara bergantian, fraksi-fraksi partai politik di DPRD Kota Batam menyampaikan pokok-pokok pikirannya melalui pimpinan dan juru bicara fraksi, sekaligus menyerahkan dokumen resmi kepada pimpinan rapat.

Penyampaian dimulai dari Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Hanura-PSI-PKN, dan diakhiri oleh Fraksi PAN-Demokrat-PPP.

Usai seluruh fraksi menyampaikan dokumen pokir, Budi Mardiyanto menyatakan bahwa seluruh dokumen tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Dokumen tersebut akan dijadikan salah satu referensi penting dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan pembangunan Kota Batam Tahun 2027. (rud)





Editor: teguh

Wakil Kepala BP Batam Tinjau Kondisi 4 Waduk, Pastikan Wilayah Stres Area Jadi Prioritas

On 20.22

Li Claudia didampingi Astuty Sirait cek waduk air bersih. Foto/Dipa


BATAM - Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, meninjau kondisi empat waduk yang menjadi sumber air bersih masyarakat Batam.


Keempat waduk tersebut antara lain Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Duriangkang dan Waduk Nongsa.


Selain mengecek progres perbaikan pipa distribusi air di Waduk Sei Ladi, Li Claudia juga ingin memastikan ketahanan air baku bagi masyarakat tetap terjaga, baik dari aspek kualitas, kuantitas atau debit air, hingga kontinuitas distribusi.


“Kami terus bekerja untuk menuntaskan persoalan air di beberapa wilayah yang menjadi stres area,” tegas Li Claudia, Sabtu (31/1/2026).


Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra juga menginstruksikan kepada pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar terus meningkatkan pengawasan serta percepatan penanganan di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami gangguan suplai air atau masuk dalam kategori stres area.


Ia meminta pengelola SPAM untuk terus memitigasi pelbagai persoalan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui langkah-langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.


Upaya ini mendapat atensi serius mengingat ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat Batam. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur yang optimal serta pengawasan langsung di lapangan menjadi prioritas BP Batam dalam merespons persoalan air.


“Dengan meninjau langsung kondisi waduk dan pipa distribusi, seluruh proses dapat terpantau sehingga gangguan suplai air kepada masyarakat bisa segera teratasi,” tambah Li Claudia. (za)




Editor: teguh