EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Pemko Batam Bentuk Tim Kawal Hak Ribuan Buruh PT Ghim Li Indonesia

On 07.38




BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengawal persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi 1.025 pekerja PT Ghim Li Indonesia. Ia meminta para pekerja tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian persoalan tersebut kepada pemerintah.

“Percaya kepada pemerintah ya, Insya Allah, kita akan cari jalan keluar terbaik,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, Pemko Batam akan mendalami kondisi perusahaan secara menyeluruh, termasuk memastikan hak-hak pekerja menjadi perhatian dalam proses penyelesaian.

Aktivitas produksi PT Ghim Li Indonesia di Kawasan Industri Tunas, Batam Kota, dilaporkan terhenti sepenuhnya sejak 7 September 2026. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap 1.025 pekerja, baik karyawan tetap maupun pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Berdasarkan pendataan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, para pekerja menghadapi ketidakpastian, terutama terkait gaji periode Agustus 2026 dan hak ketenagakerjaan lainnya yang belum dibayarkan manajemen.

Amsakar menyampaikan, proses negosiasi terkait persoalan PT Ghim Li juga sedang berlangsung di Singapura. Pemko Batam, kata dia, tidak ingin persoalan tersebut berujung pada terabaikannya hak para pekerja.

“Kita tidak ingin perusahaan lepas tangan. Hak-hak bapak dan ibu harus kita perjuangkan,” katanya.

Untuk menelusuri persoalan secara menyeluruh, Pemko Batam akan membentuk tim yang bertugas melakukan pendalaman dan investigasi. Tim tersebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.


 Pendalaman dilakukan antara lain menyusul informasi mengenai perubahan status PT Ghim Li Indonesia. Berdasarkan informasi dari serikat pekerja, perusahaan yang sebelumnya berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) asal Singapura berubah menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 5 Agustus 2026.

Perubahan tersebut juga disebut diikuti perpindahan alamat hukum perusahaan dari Batam ke Bekasi, Jawa Barat. Pemko Batam bersama instansi terkait akan menelusuri perubahan tersebut, termasuk kaitannya dengan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.

Amsakar menegaskan, pemerintah akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut hingga ditemukan titik terang.

“Insya Allah saya tidak akan lepas dari problem yang bapak dan ibu hadapi ini. Saya akan terus dalami dan telusuri,” tegasnya.

Terkait kepesertaan BPJS, Amsakar memastikan Pemko Batam tetap menanggung pembiayaan BPJS bagi para pekerja sebagai bentuk perhatian pemerintah di tengah kondisi yang mereka hadapi.

Ia juga mengapresiasi para pekerja yang selama ini turut menjaga situasi Batam tetap kondusif.

“Terima kasih sudah menjadikan Batam tetap kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PC SPAI FSPMI Kota Batam, Hartono, mengatakan kondisi PT Ghim Li Indonesia hingga kini belum memperoleh kejelasan setelah aktivitas produksi perusahaan berhenti sejak 7 September 2026.

Menurutnya, para pekerja membutuhkan kepastian mengenai keberlangsungan perusahaan serta hak-hak yang belum mereka terima.

“Intinya kami mengadukan nasib. Kalau bisa, manajemen dipanggil untuk hadir dan memperjelas sebenarnya apa yang terjadi di PT Ghim Li,” kata Hartono.(rud)

8 Rumah Ditertibkan Timdu, BP Batam Imbau Masyarakat Berhati-Hati Membeli Kaveling

On 11.24



BATAM - Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari Ditpam BP Batam, Satpol PP, TNI, dan Polri, menertibkan delapan rumah ilegal yang berada di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kamis (17/9/2026).

Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan di Kota Batam.

Delapan rumah tersebut berdiri di atas lahan yang telah dialokasikan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kepada PT Jeni Prima Putra (JPP).

Sesuai prosedur administratif, penertiban dilakukan setelah terbitnya Surat Peringatan sejak Mei 2025 dimulai dari SP 1, SP 2, SP 3 hingga Surat Penertiban. Sebelumnya, upaya dialogis hingga penawaran sagu hati telah dilakukan oleh penerima alokasi.

Penertiban dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengamanan Aset dan Objek Vital BP Batam, I Gede Putu Dedy Ujiana.

Dalam pelaksanaannya, Timdu mengedepankan komunikasi dengan masyarakat agar proses dapat berlangsung secara tertib dan tetap menjaga suasana yang kondusif.

Putu mengatakan, penataan kawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek pemanfaatan lahan, tetapi juga bagaimana prosesnya dapat berjalan dengan baik bersama masyarakat.

“Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan agar lebih tertib dan memberikan kepastian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya,” kata Putu.

Ia menambahkan, komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap proses penataan.

Dengan adanya pemahaman bersama mengenai peruntukan lahan, diharapkan masyarakat dapat turut menjaga ketertiban dan mendukung pengembangan kawasan secara terencana.

BP Batam mengajak masyarakat berhati-hati dalam memilih dan menempati hunian kavling secara resmi serta menggunakan lahan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan produk hukum yang berlaku.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memastikan terlebih dahulu status dan informasi terkait lahan sebelum melakukan pembelian atau menempati hunian.

Penataan kawasan dilakukan secara bertahap dengan harapan pemanfaatan lahan di Batam dapat berlangsung secara tertib, memberikan kepastian, dan mendukung pengembangan kota yang lebih terencana.

Untuk memastikan informasi terkait status lahan dan peruntukannya, masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung ke kantor BP Batam atau menghubungi layanan KSB di nomor +62 811-7704-771. (rud)

Raker Bersama Komisi VI DPR, BP Batam Usul Anggaran 2027 Sebesar Rp2,44 Triliun

On 08.40

 

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).


RKA tersebut disampaikan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan jajaran.


BP Batam mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 Triliun. Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.


“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.


Ia menjelaskan, arah pembangunan BP Batam pada 2027 sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”


*Rp665,11 Miliar untuk Pengembangan Infrastruktur*


Salah satu fokus utama BP Batam dalam RKA 2027 tersebut adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Sebesar Rp665,11 miliar dialokasikan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam.


Fokus pengembangan pada fasilitas pelabuhan, infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, fasilitas bandara,  infrastruktur drainase, fasilitas air bersih dan limbah/IPAL, kawasan dan wisata serta fasilitas kesehatan.


Menurut Amsakar, pembangunan infrastruktur tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.


“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.


Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan dan membangun KPBPB Batam.


“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.


Sementara, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam dan berharap agar anggaran yang disiapkan BP Batam dapat dikelola secara akuntabel dan inklusif.


“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” harap Adisatrya.(gam)

BP Dukung Pembangunan Monumen Simpang Barelang, Bundaran Ufuk Selatan Jadi Landmark Baru Kota Batam

On 17.56

Bundaran Barelang jadi Bundaran Ufuk Selatan


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung penuh pembangunan Monumen Simpang Barelang yang berlokasi di Bundaran Tembesi, Kecamatan Sagulung.


Pembangunan monumen yang diberi nama Bundaran Ufuk Selatan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Batamindo Invesment Cakrawala ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung penataan kawasan dan memperindah wajah Kota Batam.


Di samping itu, proyek tersebut akan menjadi landmark baru bagi Kota Batam dengan luas kawasan sekitar 7.850 meter persegi. Penataannya pun tidak hanya berfokus pada bangunan utama monumen, area sekitar juga akan dirancang dengan elemen lanskap seperti planter box, plaza, hardscape, dan softscape berupa rumput. Sehingga, kawasan di sekitar monumen diharapkan tampil lebih tertata dan nyaman secara visual.


Selain itu, desain proyek turut dilengkapi dengan pencahayaan LED, signage, sistem CCTV, serta fasilitas pendukung penyiraman taman. Elemen-elemen tersebut menjadi bagian dari konsep penataan kawasan agar landmark dapat tampil lebih representatif, terutama pada malam hari.


“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ketika dunia usaha ikut mengambil bagian melalui program yang memberikan manfaat bagi kawasan, tentu ini harus kita apresiasi dan kita kawal bersama agar pelaksanaannya berjalan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan wajah Kota Batam,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Senin (14/9/2026).


Terkait persiapan pekerjaannya, termasuk pemagaran lokasi, Amsakar menyampaikan telah dimulai pada 11 September 2026 ini. Ia mengatakan bahwa pembangunan dan penataan kawasan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk menghadirkan Batam yang semakin tertata dan memiliki identitas kota yang kuat di mata investor dan wisatawan.


Dengan penataan tersebut, lanjut Amsakar, Simpang Barelang diharapkan tidak hanya menjadi titik pertemuan lalu lintas, tetapi juga memiliki identitas visual yang lebih kuat sebagai salah satu kawasan strategis di Batam.


“Yang kita bangun bukan sekadar monumen. Kita ingin setiap penataan memberikan nilai tambah bagi kawasan dan menjadi bagian dari wajah Batam yang kita banggakan. Oleh karena itu, aspek kualitas, keselamatan, ketertiban lalu lintas, dan lingkungan harus tetap menjadi perhatian,” pungkasnya. (gam)

Kurangi Durasi Genangan Banjir, BP Batam Uji Sistem Subdrain di Batam Center

On 11.41



BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai menguji sistem subdrain pada 18 titik di kawasan Central Business District (CBD) Batam Center yang selama ini memiliki persoalan genangan. Metode ini dirancang untuk mempercepat masuknya air dari permukaan jalan ke sistem drainase di bawahnya.


Uji coba dilakukan di sejumlah titik, antara lain kawasan Mega Mall, Batam City Mall (BCM), BRI, Mitra 10, Bank Mandiri, halte Pos Indonesia, serta beberapa lokasi lain di kawasan CBD Batam Center.


Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan evaluasi kondisi lapangan, termasuk titik-titik yang selama ini mengalami genangan. Melalui sistem subdrain, air dari badan jalan diarahkan agar lebih cepat masuk ke sistem drainase sehingga tidak terlalu lama tertahan di permukaan.


“Yang kami lihat adalah bagaimana air bisa lebih cepat masuk ke sistem drainase. Karena itu, sistem subdrain ini kami uji terlebih dahulu di titik-titik yang berdasarkan evaluasi memiliki persoalan genangan,” ujar Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto, didampingi Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Dahana, Selasa (15/9/2026).


Dari uji coba pada 18 titik tersebut, sistem menunjukkan bahwa air dapat lebih cepat masuk ke drainase. Kondisi ini berpotensi mengurangi durasi genangan di badan jalan, meski efektivitasnya masih akan dievaluasi berdasarkan kondisi hujan yang berbeda.


"Ini masih tahap uji coba. Hasilnya akan terus kami evaluasi, terutama saat menghadapi intensitas dan kondisi hujan yang berbeda. Dari situ akan dilihat apakah metode ini efektif untuk dikembangkan di lokasi lainnya," katanya.


Penerapan sistem subdrain dilakukan secara bertahap dengan kawasan CBD Batam Center sebagai tahap awal. Selain relatif mudah diterapkan, metode ini dipilih karena dinilai lebih efisien dari sisi biaya dibandingkan penanganan yang membutuhkan pembangunan atau perubahan sistem drainase secara besar-besaran.


Hasil uji coba 18 titik tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan BP Batam dalam menentukan lokasi pengembangan berikutnya. 


Pendekatan ini memungkinkan penanganan genangan dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing titik, sekaligus tetap mengevaluasi kinerja sistem drainase secara keseluruhan.


"Kami ingin memastikan setiap upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat di lapangan. Kalau hasil evaluasi menunjukkan metode ini efektif, tentu akan kami pertimbangkan untuk diterapkan di lokasi lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing" tutupnya. (gam)