EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Suzuki Fronx Diganjar Rookie Of The Year Ajang Indonesia Automotive Awards 2025

On 14.53

Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales menerima penghargaan unit Fronx. Foto/SIS


JAKARTA - Memasuki arus kuat tren SUV pasar otomotif nasional, Suzuki Fronx muncul sebagai pendatang baru yang sangat cepat mencuri perhatian. Baru tiga bulan sejak diluncurkan, model terbaru dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meraih gelar Rookie of The Year. Penghargaan ini diberikan di Indonesia Automotive Awards 2025 di iNews Tower, Jakarta, pada 14 Agustus 2025.


Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales menyampaikan apresiasinya, “Suzuki Indonesia sangat bangga bisa menerima penghargaan yang didedikasikan oleh iNews Media Group kepada Suzuki Fronx sebagai Rookie of the Year. Sejak awal, kami sangat yakin model baru ini sanggup merebut perhatian publik dan mudah dicintai berkat nilai dan segala kelebihannya.”

Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan industri dan respons positif konsumen terhadap Fronx. Di luar dari segala keunggulannya, Fronx hadir sebagai representasi gaya hidup mobilitas baru yang mengedepankan kenyamanan sekaligus kepraktisan.
Sebagai pabrikan otomotif yang selalu menghadirkan kendaraan baru, Suzuki menyatakan bahwa penghargaan tersebut mendorong perusahaan untuk terus maju. Produsen berpengalaman lebih dari 5 dekade di Indonesia ini selalu berkomitmen menyajikan produk berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Indonesia Automotive Awards 2025, digagas oleh iNews Media Group sebagai salah satu barometer kredibilitas tertinggi dalam industri otomotif. Ajang ini memberikan lebih dari 20 apresiasi, tidak hanya untuk kendaraan terbaik, tetapi juga untuk inovator dan figur berpengaruh.

Angela Tanoesoedibjo, CEO iNews Media Group menyampaikan sambutan kepada para pemenang, “Industri otomotif bukan hanya soal kendaraan, ia adalah gabungan dari teknologi, desain, keamanan, keberlanjutan, dan tentu saja gaya hidup. Sektor ini juga punya peran strategis dalam perekonomian kita. Menciptakan lapangan kerja, menggerakkan rantai pasok, hingga mendorong inovasi teknologi yang kian relevan di era elektrifikasi dan digitalisasi.” 

Menurut catatan, raihan Rookie of the Year untuk Suzuki Fronx tersebut merupakan penghargaan ke-3 yang telah diperoleh dalam kurun waktu sekitar 3 bulan sejak kelahirannya di pasar Indonesia. (thr)





Editor: taher

Badan Pengusahaan Batam Mantapkan Langkah Bebaskan Kawasan dari Banjir

On 20.45

Petugas BP Batam mengorek drainase cegah banjir. Foto/Tari


BATAM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) meninjau lima titik rawan banjir di Kota Batam sebagai upaya pengendalian dan pencegahan banjir.


Adapun lokasi yang menjadi fokus peninjauan yakni Area Jalan Sekolah Mondial, Jalan Kawasan Sei Nayon, Jalan Perumahan Orchid Park, Jalan Raja Isa (Simpang Helm), dan Kolam Retensi Simpang Kepri Mall.


Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, didampingi oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait; Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto; Direktur Pembangunan Infrastruktur, Boy Zasmita; serta Direktur Badan Usaha SPAM Fasilitas dan Lingkungan, Iyus Rusmana beserta jajaran.


Direktur Pembangunan Infrastruktur, Boy Zasmita, menjelaskan bahwa beberapa titik mengalami banjir akibat sedimentasi dan penyempitan saluran (bottleneck) hingga perlambatan laju air karena banyaknya belokan menuju hilir sehingga diperlukan penyesuaian dimensi saluran dan bangunan pelintas.


Selain itu, pihaknya juga telah meninjau kondisi eksisting di lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan saluran di tiap titik, dimana salah satu saluran baru saat ini tengah dibangun dengan panjang lebih dari 300 meter dengan dimensi saluran 10 x 3 meter. 


“Untuk di titik Sekolah Mondial, sudah dilakukan pekerjaan pembuatan saluran ke arah laut bersama Pemerintah Kota Batam dan dukungan CSR industri. Pekerjaan ini ditargetkan selesai Oktober 2025,” ungkap Boy.


“Kami juga sudah menghitung kebutuhan saluran untuk mengatasi banjir di tiap-tiap titik. Selain menyiapkan crossing jalan di beberapa lokasi, kami juga membangun kolam retensi di Simpang Kepri Mall,” lanjutnya.


BP Batam juga tengah melakukan penyesuaian bangunan pelintas agar mampu menampung debit air sesuai dengan catchment area. 


Dengan adanya kegiatan normalisasi dan pembersihan saluran, Boy optimistis wilayah terdampak dapat terbebas dari genangan banjir.


Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Batam menjadi prioritas bersama, mengingat perkembangan infrastruktur dan utilitas di bawah tanah yang semakin pesat.


“BP Batam berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam mengendalikan banjir di Kota Batam. Penanganan ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, industri, dan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan kota dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan,” ujar Li Claudia.


Ia juga menambahkan bahwa seluruh pemilik utilitas di bawah tanah telah dikoordinasikan agar penyesuaian teknis pembangunan drainase dapat berjalan sesuai kebutuhan lapangan.(ari)





Editor: taher

Ratusan Mahasiswa Berbagai Elemen Unjuk Rasa di Kantor DPRD Batam, Sampaikan 8 Poin Tuntutan

On 14.18

Mahasiswa Batam sampaikan 8 tuntutan kepada Pemerintah APH dan Legislatif. Foto/Hasan


BATAM – Aksi unjukrasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (1/9/2025) berlangsung damai. Para mahasiswa diterima langsung Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto.


Sejumlah pimpinan daerah terlihat turut menyambut mahasiswa seperti Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Walikota Batam Amsakar Achmad, Wakil Walikota Li Claudia Chandra, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, Wakapolda Kepri Brigjen Anom Wibowo, Dandim Batam Letkol Arh Yan Eka Putra, Dankodaeral IV Laksma TNI Berkat Widjanarko.

“Kami mengapresiasi kedatangan adek-adek mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kita juga sangat prihatin dengan kejadian di Jakarta serta berbagai daerah dan ikut berdukacita atas munculnya korban jiwa, ” ungkap Kamaluddin.

Sementara itu para mahasiswa terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, dan perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas.

Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Muryadi Agustiawan, menyampaikan rasa kecewanya karena beberapa hari menjelang aksi ini, ia menduga ada intimidasi dan intervensi.

“Kami melakukan aksi demonstrasi ini dilindungi Undang-undang. Tapi setelah saya mengantarkan surat pemberitahuan aksi ke Polres, saya mendapatkan intervensi luar biasa sampai kepada keluarga saya,” ungkap Muryadi.

Muryadi juga menyatakan bahwa pihak mahasiswa menerima dengan arif masukan agar unjuk rasa dilaksanakan di satu titik saja. Padahal aksi hari ini direncanakan digelar di Mapolda Kepri, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor DPRD Batam.

Terakhir, ia mengapresiasi kepada seluruh pimpinan daerah yang mau menemui mahasiswa untuk penyampaian tuntutan aksi yang mengangkat isu daerah hingga nasional. Dalam kesempatan itu, Ketua HMI Kota Batam membacakan delapan poin tuntutan mahasiswa.

Delapan Poin Tuntutan Mahasiswa

Adriansyah Saputra yang juga Ketua HMI Batam menyampaikan delapan poin tuntutan. Pertama, mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.
Kedua, mahasiswa juga mendesak reformasi Polri dan mencopot Kapolri. Ketiga, mendesak pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan pengemudi ojek online (Ojol) yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis milik Polri saat unjuk rasa beberapa hari lalu.

Keempat, hentikan represifitas aparat kepada massa aksi di seluruh Indonesia. Kelima, bebaskan massa aksi yang ditahan. “Ada sekitar 400 bahkan lebih massa aksi yang ditahan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Andriansyah.

Selain itu, mereka juga meminta Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad untuk mengevaluasi Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam buntut tindakan represif terhadap mahasiswa di forum konsultasi publik.

Tuntutan keenam, mahasiwa menolak RUU KUHAP. Ketujuh, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Kedelapan, meminta pejabat publik tidak flexing di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil.

Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam ikut memberikan tanggapan atas tuntutan mahasiswa. Keduanya, mengajak mahasiswa untuk menjaga iklim kondusif mengingat Batam adalah rumah kita bersama.

Sebelumnya, Muryadi juga menyampaikan tuntutan mengenak operasional truk-truk besar yang mengakibatkan banyak lakalantas di Kota Batam. Dia meminta Pemko membatasi jam operasional truk berkenaan. Dia juga mengaku sangat memahami masukan untuk menjaga iklim kondusif di Kota Batam sebagai gerbang investasi nasional.
Pada akhir pertemuan, mahasiswa meminta Kapolda Kepri, Wagub Kepri dan Walikota Batam ikut menandatangani tuntutan mereka.(rud)





Editor: taher

Bahas Penataan Sistem Pemilu Pasca Putusan MK, UMJ Siap Gelar Seminar Nasional

On 13.18

Gaung pemilu 2029 sudah bergema di kalangan cendikia dan pelaksananya. Foto/SMSI


BATAM - Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemisahan Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi) dan Pilkada tahun 2029, beberapa penyesuaian skema pelaksanaan pemilu tentu harus dilakukan.


Berangkat dari realita tersebut, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 5 September 2025 mendatang akan menggelar Seminar Nasional bertajuk "Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat" di Hotel Jayakarta Hayam Wuruk, Jakarta.


Menurut agenda, kegiatan akan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)  Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.


Selain itu, dalam gelaran nasional yang akan mengupas tuntas soal sistem penataan pemilu ini, juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Drs Firdaus, M.Si sekaligus memberikan sambutan.


Kegiatan yang akan dipandu oleh Djoni Gunanto ini, akan diisi oleh para tokoh kompeten di bidangnya sebagai narasumber diantaranya, anggota DKPP RI dr Ratna Dewi Pettalolo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sodikin, Komisioner KPU RI Dr. H. Idham Holik, Guru Besar  Prof Taufiqurrahman Fisip UMJ dan Andi Kurniawan, SH. MH.(tur)




Editor: taher

Prihatin Eskalasi Politik Nasional, BP Batam dan Pemko Batam Batalkan Pesta Rakyat HUT RI ke-80

On 20.11

ASLI sampaikan pembatalan acara akibat demo ricuh nasional. Foto/Dipa


BATAM - BP Batam dan Pemerintah Kota Batam resmi membatalkan/menunda sampai waktu yang ditentukan penyelenggaraan “Pesta Rakyat Rangkaian Perayaan HUT RI ke-80” yang berlangsung di Dataran Engku Putri, Sabtu (30/8/2025).


Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa keputusan ini sebagai bentuk penghormatan dan empati terhadap kondisi nasional saat ini.


Lebih lanjut, Amsakar menyebut bahwa keputusan ini juga merupakan bentuk keprihatinan atas eskalasi politik yang terjadi di beberapa daerah.


“Kami bersama unsur Forkopimda sudah sepakat dengan ini. Semoga keputusan ini mampu menumbuhkan rasa empati kita terhadap eskalasi politik nasional,” ujar Amsakar bersama Li Claudia Chandra.


Amsakar juga memohon maaf kepada seluruh tamu undangan, panitia pelaksana dan masyarakat Batam atas keputusan ini. Ia berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut dan bersama-sama mendoakan kondisi bangsa segera kembali kondusif.


Di samping itu, Amsakar mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, dan situasi kondusif di Kota Batam.


Dengan harapan, seluruh elemen masyarakat dapat menjaga stabilitas daerah guna membangun Batam sebagai kota ramah investasi.


“Mari bersama-sama kita menjaga situasi kondusif Kota Batam tercinta dan mendoakan kebaikan bagi kondisi bangsa Indonesia,” harapnya. (dpn)




Editor: taher

BP Batam-Mayapada Lakukan Peletakan Batu Pertama RS Internasional MABIH di KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Sekupang

On 14.15

Jajaran direksi Mabih dan Kepala BP Batam lakukan seremonial batu pertama. Foto/Agam


BATAM – BP Batam mengapresiasi langkah cepat Mayapada Healthcare menyelenggarakan seremoni peletakan batu pertama rumah sakit berstandar internasional, Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, Sekupang.


Acara ini dipimpin oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Achmad, bersama Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang, dan Presiden Komisaris Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir.


Dimulainya pembangunan MABIH menandai langkah besar Indonesia dalam memperkuat ekosistem layanan kesehatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan di luar negeri.


*Kepala BP Batam Amsakar Achmad* memberikan apresiasi  pada seremoni peletakan batu pertama Mayapada Apollo Batam International Hospital.


"Kami menyambut baik, setelah ditetapkan KEK 2024, Mayapada melakukan langkah cepat pada 2025 ini sudah memulai groundbreaking. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden bagaimana Batam dapat berkontribusi signifikan dalam mendorong ekonomi dan menarik investasi." Kata Amsakar.


Ia mendukung percepatan pembangunan MABIH menjadi salah satu bagian dari partner yang akan berinvestasi di Batam dan menjadikan Batam sebagai Hub Kesehatan Internasional.


"Kehadiran Mayapada yang berstandar internasional, maka yang sebelumnya menyebrang keluar negeri untuk berobat, nanti cukup di sini. Bahkan kita optimis dapat menarik pasien luar negeri untuk berobat kesini. Mayapada akan jadi destinasi baru bagi wisata kesehatan Batam." Ujar Amsakar.


Ia juga berharap, MABIH dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Batam melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi ratusan tenaga professional dan peningkatan daya saing daerah.


MABIH akan dibangun di dalam Kawasan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Sekupang, lokasi tepatnya berada disamping taman wisata taman rusa. 


Lahir dari kolaborasi Mayapada Healthcare bersama Apollo Hospitals India, MABIH akan hadir dengan konsep green hospital yang didesain oleh HKS Singapore, Medical Planner; memiliki 11 lantai, 1 semi basement, dan berkapasitas 250 tempat tidur.


Dengan nilai investasi lebih dari 1 Trilliun Rupiah, MABIH ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi rumah sakit internasional swasta pertama di kawasan ekonomi khusus, menyusul Bali International Hospital milik pemerintah di KEK Sanur, Bali. 


*Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili oleh Rizal Edwin Manansang, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)* mengungkapkan bahwa hampir dua juta masyarakat Indonesia setiap tahunnya masih berobat ke luar negeri, dengan potensi kebocoran devisa mencapai Rp200 triliun.


 “Kehadiran rumah sakit berstandar internasional di dalam negeri akan menjadi solusi untuk mengurangi fenomena tersebut, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional." Kata Rizal Edwin Manasang.


KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam merupakan terobosan strategis pemerintah, melanjutkan KEK kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan di Sanur Bali, untuk menghadirkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional. 


"Dengan inisiatif ini, Batam dapat menghadirkan layanan kesehatan berkelas internasional bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional.” ujar Rizal. 


*MABIH Investasi 1 Trilliun, Kolaborasi Klinis Bersama Apollo Hospitals India*


Sementara itu, *Jonathan Tahir, Presiden Komisaris Mayapada Healthcare* menjelaskan bahwa pembangunan Mayapada Apollo Batam International Hospital bukan sekadar investasi di bidang kesehatan, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa. 


"Kami percaya setiap orang Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan berstandar internasional tanpa harus pergi jauh ke luar negeri." Kata Jonathan Tahir. 


"Kenapa di Batam, kami ingin menjawab tantangan dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto bahwa bagaimana kami swasta bisa berkontribusi bagi negeri menahan devisa keluar dimana banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri akan memilih berobat ke dalam negeri.” Kata Jonathan Optimis.


MABIH akan dilengkapi dengan peralatan medis mutakhir di setiap layanan unggulannya, menjadi solusi nyata untuk menekan arus pasien berobat ke luar negeri.


Mulai dari kardiovaskular, onkologi, neurologi, gastrohepatologi, hingga ortopedi, seluruh center of excellence dirancang untuk menangani kasus kompleks seperti transplantasi organ dan pengobatan kanker dengan pendekatan komprehensif dan berbasis teknologi terkini.


Teknologi-teknologi maju seperti pemantauan jantung berbasis AI, terapi sel dan genetik, pencitraan diagnostik presisi, hingga bedah robotik generasi terbaru akan menjadi bagian integral dari layanan. (gam)




Editor: taher

BP Batam Gelar Konsultasi Publik Rancangan Perubahan PP 46 Tahun 2007 Terkait Perluasan Wilayah

On 13.46

Para peserta sosialisasi tampak khusuk mendengar pemaparan BP Batam. Foto/Nova


BATAM - Badan Pengusahaan Batam menggelar acara Konsultasi Publik Rancangan Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.


Kegiatan digelar di Ruang Balairungsari pada Selasa siang (26/8/2025) dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Elen Setiadi melalui virtual zoom dan melibatkan seluruh partisipan publik.


Konsultasi Publik ini digelar guna menyerap aspirasi dan masukan berbagai pihak dalam rancangan perubahan PP 46 Tahun 2007. Dengan harapan perluasan wilayah mampu membuka peluang investasi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan internasional.


Hadir secara daring dan luring diantaranya perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jajaran dan pimpinan BP Batam, Forkopimda Kota Batam, akademisi, asosiasi dan perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepri serta Lembaga Adat Melayu Kepri.


Elen Setiadi dalam sambutannya mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada Batam agar dapat menjadi Kawasan andalan di Indonesia dalam pengembangan Kawasan ekonomi dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat.


 “Arahan Presiden tanggal 13 Maret dan 22 Mei 2025 agar BP Batam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, simplifikasi regulasi dan perizinan, penyelesaian lahan, optimalisasi sektor strategis dan destinasi pariwisata.” Kata Elen.


Pemerintah memberikan target perekonomian Batam dapat tumbuh 2% diatas nasional, yakni sebesar 10%. 


Sehingga, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan dengan penerbitan PP 25 Tahun 2025 dan PP 28 Tahun 2025 untuk mendorong peran KPBPB berperan lebih optimal sebagai pusat logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


“Berdasarkan arahan tersebut, kami telah mendiskusikan perubahan dalam PP 46 Tahun 2007, dengan pokok perubahan yakni perluasan wilayah KPBPB Batam yang sebelumnya 8 Pulau saat ini ditambah 14 pulau dan sebagian kecil wilayah perairan.” ujar Elen Setiadi.


Dengan perluasan tersebut, Elen menjelaskan diharapkan investasi yang tidak tertampung di Batam, bisa dioptimalkan ke wilayah sekitar yang juga memiliki fasilitas KPBPB dengan adanya perluasan ini.


“Wilayah baru akan diberikan fasilitas sama dengan wilayah FTZ Batam. Artinya akan ada Kawasan unggulan baru dengan adanya fasilitas dan kemudahan." Kata Elen.


Konsultasi publik dilanjutkan dengan Pemaparan Rancangan Perubahan PP 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disampaikan oleh Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad.


Sudirman Saad menegaskan dalam paparan dan sesi tanya jawab bahwa hak-hak terhadap swasta dan masyarakat sekitar akan dihormati dan diberikan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.


“hak warga yang belum punya hak milik, namun secara substantif telah berada disana, akan diprioritaskan.” Tutur Sudirman Saad.


Ia menambahkan, “Meskipun akan dikembangkan sebagai daerah investasi, masyarakat dapat hidup secara alamiah dan perlu diproteksi lingkungan di pesisir, serta wilayah tangkapan nelayan akan tetap dihormati.” terang Sudirman Saad.


Sementara bagi swasta yang telah ada di sana, Sudirman menjelaskan bahwa Hak Atas Tanah yang sudah ada sebelum masuk ke FTZ, akan diakui sampai selesai jangka waktunya. 


Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta dari berbagai lembaga dan asosiasi mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan maupun pertanyaan secara langsung.


Harapan utama publik adalah agar dalam Pembangunan Perluasan Wilayah tersebut, BP Batam dapat mengedepankan kehidupan masyarakat pesisir dan kampung tua, mengedepankan mediasi dengan pihak swasta yang telah ada di sana, serta memperhatikan keselamatan lingungan pesisir, hutan dan laut.


Masukan komprehensif dari konsultasi publik ini ditampung secara baik oleh BP Batam guna menyempurnakan Rancangan Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.


Revisi PP ini membawa beberapa tujuan utama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Batam agar lebih kompetitif, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, manufaktur, perdagangan internasional dan pariwisata, serta memberikan kepastian hukum melalui integrasi wilayah darat dan laut dalam satu kesatuan KPBPB Batam.(nva)




Editor: taher