EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Sekretaris Daerah Jefridin Apresiasi Para Pengusaha Periklanan Kota Batam

On 17.25

Pengusaha periklanan audiensi dengan Sekdako Batam. Foto/Iwan


BATAM - Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menerima silahturahmi Asosiasi Pengusaha Periklanan Batam di Ruang Kerja Setda Lantai II Kantor Walikota, Kamis (5/06/2026). 

Dikesempatan itu mereka menyatakan dukungannya terhadap penataan reklame yang dilakukan Pemerintah Kota Batam.


“Atas nama Pemerintah Kota Batam mengapresiasi dan berterimakasih kepada pengusaha periklanan yang sudah kooperatif melaksanakan kebijakan pemerintah dengan melakukan pembongkaran secara mandiri terhadap papan reklamenya,” ujar Jefridin.

Jefridin juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Batam sedang melakukan revisi terhadap Perwako Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan dalam tahap pembahasan. Ia menjelaskan ke depan untuk pengurusan perizinan dilakukan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

“Nanti pada saat melakukan pengurusan perizinan akan ditunjukkan masterplan, jika titik reklame yang akan dipasang berada di masterplan BP Batam maka wajib mengurus sewa lahan ke BP Batam, begitu juga jika berada pada masterplan Pemko Batam harus mengurus sewa lahan ke Pemko Batam,” jelasnya.

Sebagai Ketua Tim Task Force Penataan Reklame, ia juga meminta agar Asosiasi Pengusaha Periklanan mengingatkan pemilik reklame yang belum membongkar papan reklame untuk segera membongkar. Mengingat sudah melewati batas waktu yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat 68 papan reklame yang telah dibongkar secara mandiri diluar papan reklame yang telah dipasang segel pembongkaran pada Senin (2/06/2025) lalu.

“Terutama reklame yang berada di simpang-simpang jalan utama agar segera dibongkar. Penataan ini selain sebagai tindak lanjut dari temuan BPK, juga dalam rangka menjaga estetika serta meningkatkan pendapatan Kota Batam dari pajak reklame,” katanya.

Pimpinan Perangkat Daerah yang mendampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam, Abd. Malik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Imam Tohari dan Kepala DPM PTSP diwakili Sekretaris DPM PTSP, Tedy Nuh.(evi)





Editor: Ade

Langkah Konkret Sajikan Data Akurat, BP Batam-Pemko Batam Teken MoU dengan BPS RI

On 12.00

BPS RI dan BP Batam jalin kerjasama terkait penyajian data akurat dan valid. Foto/Tari


BATAM - Badan Pengusahaan Batam melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Pusat Statistik BPS RI bersamaan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pusat Statistik BPS RI.


Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad melaksanakan penandatanganan bersama dengan Ketua BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Kamis (5/6/2025) di Ruang Balairungsari.


Amsakar Achmad mengatakan MoU ini merupakan komitmen dan sinergi bersama untuk membangun desain Batam dan Republik Indonesia dengan data yang akurat, valid dan berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan.


“Seluruh kebijakan yang diambil, tidak akan tercapai kalau tidak didukung dengan data yang valid kuat dan sahih. Kami harapkan MoU ini betul-betul bisa memberikan hasil yang baik, dampak yang positif dan menggeliatkan roda investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam ini.” Kata Amsakar.


Lebih detil Amsakar berharap, kolaborasi ini akan meningkatkan hasil kualitas data yang sahih serta penguatan data investasi dan industri di Batam.


Hal ini mengingat Batam memiliki 31 kawasan industri dengan 631 industri besar dan menengah serta 135 industri galangan kapal, yang diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap data ekonomi Kota Batam.


“Batam menjadi kontributor terbesar penyumbang 66% PDRB Provinsi Kepulauan Riau, dengan didominasi oleh sektor industri dan investasi sebagai penggerak utama. Untuk itu penting rasanya, melibatkan industri di Batam ke dalam sensus, karena konstribusi industri merupakan penopang utama Batam. Dan kami BP Batam siap memberikan data yang diperlukan.” Terang Amsakar.


Sementara itu, Ketua BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi respon positif BP Batam dalam sinergi bersama BPS.


Amalia menuturkan bahwa MoU ini, penanda sinergi dan kolaborasi yang sangat kuat antara BPS RI dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam untuk menyajikan data yang berkualitas untuk Batam.


“Saya berterima kasih dapat bersinergi dengan BP Batam dan Pemko Batam. MoU ini merupakan upaya konkrit dalam rangka menyajikan data yang valid. Sehingga kita bisa menghasilkan data yang akurat untuk digunakan oleh Kota Batam mengambil kebijakan yang tepat.” Kata Amalia.


Amalia optimis dengan semangat dan sinergi yang baik antara BP Batam dan Pemko Batam, mampu menjadikan Batam sebagai Pilot Project percontohan bagi daerah lainnya. 


“Sinergi yang kuat, Statistik yang berkualitas dan akurat. Langkah baik dan contoh baik bagi daerah lain. Kota Batam dapat menjadi Pilot Project untuk daerah lain.” Tutup Amalia.


Turut hadir Pejabat Anggota/Deputi Bidang BP Batam, Pejabat Pemerintah Kota Batam, Pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pejabat Badan Pusat Statistik dan Provinsi Kepri, dan Pejabat Tingkat II BP Batam.(tar)




Editor: ade

BP Batam Apresiasi Keberhasilan PT Mc Dermott Bawa Proyek Baru ke Kota Batam

On 08.01

Alexander Zulkarnain menyalami pimpinan PT Mc Dermott Indonesia. Foto/Agam


BATAM - Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain menghadiri peluncuran "Tennet 2GW HVDC Project" yang dikerjakan di PT Mc Dermott Indonesia, Selasa (3/6/2025).


Dalam sambutannya, Alexander Zulkarnain mengatakan, proyek Tennet 2GW HVDC ini merupakan sebuah inisiatif strategis yang akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan investasi di Batam. 


Sehingga dalam hal ini, BP Batam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Mc Dermott Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1973. Selama itu pula, PT Mc Dermott Indonesia selalu menunjukkan kiprahnya dengan mendapatkan berbagai kepercayaan dalam menjalankan proyek besar di Kota Batam.


"Kami berharap proyek Tennet 2GW ini dapat berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Batam serta dapat menjadi contoh keberhasilan investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia," ujar Alexander Zulkarnain.


Alex melanjutkan, proyek Tennet 2GW ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, menciptakan lapangan kerja baru, transfer teknologi hingga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau, khususnya untuk Kota Batam.


Sebagaimana yang diketahui, Batam mempunyai letak yang strategis dan ekosistem investasi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, kehadiran proyek ini juga dapat memperkuat posisi Batam sebagai hub energi dan industri. Selain itu juga, menunjukkan bahwa Kota Batam mampu menarik investasi berskala besar dan berteknologi tinggi.


Untuk itu, tegas Alexander Zulkarnain, BP Batam terus berkomitmen dalam memberikan kemudahan perizinan, kepastian hukum dan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para investor.


"Kami percaya bahwa kemitraan yang terbangun antara sektor publik dan swasta seperti yang terlihat dalam proyek ini, adalah kunci untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi yang unggul," tutupnya.


Sementara itu, Fabrication Project Director PT Mc Dermott Indonesia, Emha Antariksa mengatakan, proyek Tennet 2GW ini merupakan proyek pembangunan transmisi listrik dari Offshore Wind Farm yang akan dialirkan ke Jerman. 


"Untuk jenis proyek ini kita menyebutnya HVDC dan ini merupakan yang pertama kali di Kota Batam. Nantinya kebutuhan tenaga kerja akan mencapai 6.000 orang hingga tahun 2029,"ujar Emha. (gam)



Editor: taher

Kunjungi Kawasan Industri, BP Batam Serap Aspirasi Pelaku Usaha

On 12.37

Tingkatkan komunikasi dengan industri, BP Batam jemput bola tampung masukan pebisnis. Foto/Dipa


BATAM - Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Tunas Prima, Kabil pada Senin (2/6/2025).


Fary mengatakan bahwa kunjungan pihaknya ingin membangun komunikasi dan sekaligus mendengar persoalan dari para pelaku usaha/tenan di kawasan industri kota Batam.


"Kami mendapat tugas dari Bapak Presiden agar bagaimana bisa mengoptimalkan sektor strategis seperti kawasan industri, shipyard dan logistik sebagai pilar ekonomi nasional," katanya.


“Oleh karenanya, kedatangan kami di sini untuk berkenalan dan membahas isu strategis serta juga berdialog menyerap aspirasi atau persoalan dari para pelaku usaha yang kiranya dapat kami fasilitasi dan selesaikan,” katanya lagi.


Pemerintah pusat, tambahnya, telah memberikan target pertumbuhan ekonomi Batam Tahun 2025 sebesar 7,35 persen. Sehingga, Batam butuh sinergi semua pihak untuk akselerasi angka pertumbuhan tersebut.


"Kami harap kawasan industri bisa ikut berkontribusi banyak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam," ujarnya.


Merespon upaya jemput bola BP Batam,  Direktur Tunas Grup, Albert mengapresiasi peran BP Batam tersebut dalam menjaga iklim investasi di Kota Batam hingga saat ini.


"Upaya yang tengah dilakukan akan berdampak positif bagi perkembangan kota Batam, semua program yang telah direncanakan bisa sama-sama kita dukung untuk kemajuan Batam," pungkas Albert. 


Sebelumnya, BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia melalui Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fary Francis telah mengunjungi Kawasan Industri Batamindo dan Kawasan Industri Panbil. Sebanyak 31 kawasan industri di Batam akan mendapat kunjungan dari BP Batam. (dpn)




Editor: teguh

DPRD Gelar Paripurna Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025, Ini Kata Wako Amsakar

On 22.26

DPRD Batam gelar rapat paripurna KUA PPAS 2025. Foto/Rum


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (2/6/2025).


Penyampaian ini mengacu pada ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wali Kota Amsakar menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam melakukan penyesuaian asumsi ekonomi makro serta kebijakan pendapatan dan belanja daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.

“Penyesuaian ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap realitas dan tantangan ekonomi yang kita hadapi bersama,” ujar Amsakar.

Dalam paparannya, Amsakar mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 6,8% hingga 7,5%, sedikit direvisi dari proyeksi awal 6,8% hingga 7,6%. Revisi ini mempertimbangkan perkembangan terkini, meskipun sektor investasi, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta sektor pariwisata masih menunjukkan tren positif.

Inflasi Kota Batam diperkirakan tetap stabil dalam rentang 1,5%–3,5%, sejalan dengan target inflasi nasional. Adapun konsumsi riil per kapita tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi Rp19,87 juta hingga Rp20,07 juta, naik dari Rp19,67 juta pada tahun sebelumnya.

Dalam Perubahan KUA dan PPAS 2025, Rencana Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar 5,15%. Semula ditargetkan Rp3,96 triliun, kini menjadi Rp4,17 triliun. Kenaikan ini mencerminkan optimisme terhadap peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, dan dana transfer.

Rencana belanja pada Perubahan
KUA/PPAS Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan daerah yaitu “Peningkatan Daya Saing melalui Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.” Tema ini dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan:

• Peningkatan daya saing daerah,
• Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi,
• Reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik,
• Pembangunan infrastruktur yang modern, merata, dan berkelanjutan,
• Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Batam berjalan merata dan berkelanjutan, dengan didukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” tegasnya.

Wali Kota Amsakar menutup penyampaiannya dengan penekanan pada pentingnya forum sidang sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

“Sidang paripurna ini bukan hanya bentuk formalitas, tetapi bagian penting dari komitmen kita semua untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.(gio)




Editor: teguh

68 Reklame Tidak Berizin Dibongkar Mandiri, Pemko Batam Apresiasi Kepatuhan Biro Reklame

On 12.56

Wako Amsakar dan Sekdako cek lokasi papan reklame yang akan dibongkar. Foto/Adher


BATAM - Pemerintah Kota Batam melalui Tim Penertiban Reklame terus bergerak menertibkan reklame tidak berizin dan belum membayar pajak. Sebagai bentuk percepatan penertiban, hingga Minggu, 1 Juni 2025 tercatat sebanyak 68 unit reklame telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya, dari total 681 reklame tak berizin yang terdata di Kota Batam.


Ketua Tim Penertiban Reklame, yang juga Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menyampaikan laporan langsung kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.


Ia mengungkapkan, bahwa pembongkaran mandiri ini merupakan bentuk kepatuhan para biro reklame setelah menerima surat pemberitahuan resmi.


“Kami mengapresiasi langkah kooperatif para biro reklame yang membongkar sendiri papan reklame mereka. Ini menunjukkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap Kota Batam,” ujar Jefridin.


Jefridin melaporkan, percepatan pembongkaran ini dilakukan secara bertahap sejak 27 Mei hingga 1 Juni 2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari sejumlah biro reklame, seperti PT Cendana, CV Sun Li, dan beberapa biro lainnya.


Adapun papan reklame yang dibongkar umumnya berukuran besar, mulai dari 4×6 hingga 5×10 meter, yang selama ini terpasang di kawasan-kawasan strategis Kota Batam.


Jefridin menegaskan bahwa batas waktu pembongkaran mandiri hanya sampai akhir Juni 2025. Jika tidak diindahkan, maka Tim Penertiban akan mengambil tindakan tegas berupa penyegelan hingga pembongkaran paksa.


“Ini bukan sekadar soal penegakan aturan, tapi juga untuk menjaga keamanan, estetika kota, dan optimalisasi pendapatan daerah,” tegasnya.


Ia juga mengingatkan bahwa bagi pihak yang ingin membangun kembali reklame harus melalui prosedur perizinan resmi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, termasuk pengurusan PBG dan jaminan teknis lainnya.


Tambahnya, penertiban ini juga merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Batam.(rud)



Editor: Ade

Tampung Aspirasi Pelaku Industri di Batam, BP Batam Segera Ambil Langkah Strategis

On 21.08

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis. Foto/Egi


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya untuk terus menjaga iklim investasi di Kota Batam. Dengan tujuan, agar Batam dapat menjadi lokomotif utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.


Oleh karena itu, aspirasi dari para pelaku usaha di Kota Batam akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah, mengenai kenaikan harga gas alam cair (LNG) yang mencapai lebih dari USD 16 per MMBTU.


Kenaikan LNG ini, disampaikan pelaku usaha saat Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis mengunjungi sejumlah kawasan industri, beberapa waktu yang lalu. 


Dikatakan pelaku usaha, Kenaikan LNG ini menambah struktur biaya energi pabrik jika tidak dapat teratasi dengan cepat.


Oleh karena itu, BP Batam akan segera mengambil langkah-langkah strategis, untuk menjaga daya saing industri yang ada di Kota Batam.


"Kami melihat ini sebagai persoalan serius yang menyentuh langsung terhadap keberlanjutan industri nasional. BP Batam segera bergerak untuk mencari solusi yang terukur dan inklusif,” ujar Fary dalam pernyataan resminya, Sabtu (31/5/2025).


BP Batam, lanjut Fary, akan segera berkoordinasi dengan asosiasi industri seperti KADIN, Apindo dan HKI, serta membuka jalur diskusi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk mendorong kebijakan harga gas khusus untuk Kota Batam.


Selain itu, BP Batam akan memfasilitasi negosiasi antara pelaku industri dengan PGN dan PLN agar sektor padat karya dan ekspor mendapat relaksasi atau subsidi harga LNG.


Selanjutnya, BP Batam juga akan mendorong percepatan pembangunan terminal mini regasifikasi LNG dan membuka peluang investasi pembangunan jaringan pipa gas dari Natuna ke Batam. 


Sementara dalam jangka panjang, Batam akan diarahkan menjadi bagian dari peta besar ketahanan energi nasional dan akan dikembangkan sebagai kawasan industri hijau berbasis energi terbarukan.


"Kota Batam adalah simpul strategis industri nasional. Kami tidak ingin persoalan ini terus berlanjut dan harus segera diselesaikan,” tegas Fary.


Sebagaimana diketahui, Batam merupakan salah satu kawasan industri utama di Indonesia. Batam menjadi rumah bagi ribuan perusahaan manufaktur dan ekspor, dengan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan nasional. 


Lokasinya yang strategis di Selat Malaka menjadikan Batam salah satu pintu utama ekspor Indonesia ke pasar Asia dan global, dengan hubungan logistik langsung ke Singapura, Malaysia, dan Tiongkok. (egi)




Editor: Joko