BATAM - Perkembangan media online akhir-akhir ini rupanya jadi sorotan pentolan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Salah satunya datang dari Hendry CH Bangun, Sekretaris Jenderal PWI Pusat saat membuka Uji Kompetensi Wartawan di Batam, Sabtu (23/3/2013).
Hendri merasa risih dengan banyaknya media online 'rumahan'. Bahkan ia meminta Dewan Pers melakukan verifikasi. Verifikasi ini dibolehkan mengacu pada UU nomor 40 tahun 1999 menyangkut badan hukum, permodalan hingga konsistensi perusahaan media dalam menghasilkan produk jurnalistik.
"Dewan Pers harus tegas melakukan penegakan hukum mengenai verifikasi perusahaan pers ini. Hal ini harus dilakukan agar wartawan jangan jadi 'korban' dari perusahaan-perusahaan media yang tidak memenuhi standar sesuai aturan karena dapat mengganggu masyarakat," pintanya.
Pernyataan Hendri ini tentu saja mendapat reaksi keras dari para pemilik media online di Batam. Hendri dinilai tidak pro keterbukaan pers yang saat ini tengah digaungkan oleh masyarakat pers itu sendiri.
"Inilah kalau seorang pengurus yang hanya memikirkan perut sendiri. Mengapa PWI sibuk mengurusi perusahaan pers? Harusnya PWI itu fokus membina wartawannya, bukan mengurusi masalah perusahaan pers terutama media online. Marilah kita maju bersama, bukan hanya memikirkan kelompok atau perusahaan tertentu," kecam Rudi.
"PWI itu harus netral tidak boleh berpihak ke media tertentu. Mari membangun pers Indonesia yang bebas dan terbuka tanpa harus pakai kekuatan Dewan Pers untuk membredel media-media baru di tanah air. Jadi saran kami PWI itu fokus sajalah membina salah satunya dengan UKW dan melindungi wartawan jika ada masalah," sindirnya. (redaksi)
Hendri merasa risih dengan banyaknya media online 'rumahan'. Bahkan ia meminta Dewan Pers melakukan verifikasi. Verifikasi ini dibolehkan mengacu pada UU nomor 40 tahun 1999 menyangkut badan hukum, permodalan hingga konsistensi perusahaan media dalam menghasilkan produk jurnalistik.
"Dewan Pers harus tegas melakukan penegakan hukum mengenai verifikasi perusahaan pers ini. Hal ini harus dilakukan agar wartawan jangan jadi 'korban' dari perusahaan-perusahaan media yang tidak memenuhi standar sesuai aturan karena dapat mengganggu masyarakat," pintanya.
Pernyataan Hendri ini tentu saja mendapat reaksi keras dari para pemilik media online di Batam. Hendri dinilai tidak pro keterbukaan pers yang saat ini tengah digaungkan oleh masyarakat pers itu sendiri.
"Inilah kalau seorang pengurus yang hanya memikirkan perut sendiri. Mengapa PWI sibuk mengurusi perusahaan pers? Harusnya PWI itu fokus membina wartawannya, bukan mengurusi masalah perusahaan pers terutama media online. Marilah kita maju bersama, bukan hanya memikirkan kelompok atau perusahaan tertentu," kecam Rudi.
"PWI itu harus netral tidak boleh berpihak ke media tertentu. Mari membangun pers Indonesia yang bebas dan terbuka tanpa harus pakai kekuatan Dewan Pers untuk membredel media-media baru di tanah air. Jadi saran kami PWI itu fokus sajalah membina salah satunya dengan UKW dan melindungi wartawan jika ada masalah," sindirnya. (redaksi)
