TANJUNGPINANG
Yang menjadi pertimbangan tuntutan JPU, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah merugikan negara dan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal yang meringankan, terdakwa tidak berbelit-belit dan punya tanggungan keluarga.
Usai mendengarkan tuntutan jaksa penuntut, Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata meminta terdakwa Hedriyanto berkonsultasi dengan penasehat hukumnya Bastari Majid SH. Melalui penasehat hukumnya, terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada 12 Sepetmber nanti. "Sidang kita ditunda dan dilanjutkan Kamis mendatang," ujar Hakim Jarihat.
JPU Pofrizal SH usai sidang mengatakan, terdakwa tidak dikenakan uang pengganti karena uang tersebut sudah dihabiskan oleh Syarifuddin (mantan sekretaris KPUD Batam) dan Dedi Saputra (mantan bendahara KPUD Batam).
Sebelumnya Syarifuddin divonis selama tiga tahun penjara. Sedangkan Dedi dihukum selama dua tahun dan empat bulan penjara. Keduanya divonis pada 25 Februari lalu. Uang negara yang dinikmati Syarifuddin sebesar Rp1.227.000.081.225. Sementara itu, Dedi Saputra menikmati uang negara sebesar Rp275.951.200. (Ogas Jambak)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

