JAKARTA - Ketidak mampuan Jokowi dalam memimpin Republik mulai tersingkap satu persatu. Selain pro kepada kejahatan HAM, dimana kroninya membebaskan terpidana pembunuh aktivis kemanusiaan Munir, dia juga dianggap lemah dalam pemberantasan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan nyali orang-orang buat melakukan tindak pidana rasuah belum menunjukkan tanda-tanda meredup. Bahkan mereka mempertanyakan peran Jokowi dalam menekan korupsi di Indonesia.
Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, sampai saat ini belum melihat ada upaya dari Jokowi dan para menterinya buat serius memberantas korupsi di tingkat pusat maupun daerah. Padahal awalnya mereka berharap Jokowi bisa membawa perubahan bagi pemberantasan korupsi.
"Pada awal kami menduga semula begitu Pak Jokowi terpilih dan para menteri ke sini itu kegiatan korupsi menurun drastis. Tapi kita dikagetkan dengan peristiwa penangkapan ini," kata Adnan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/12).
Tidak hanya itu KPK juga menyoroti soal transparansi pemilihan Dirjen Pajak yang dilakukan Kemenkeu serta program kabinet yang segudang namun tak ada satu pun yang efektif. (red/merdeka.com)
