[caption id="attachment_3496" align="alignright" width="290"]
JAKARTA - Partai politik yang telah membela koruptor dan melemahkan KPK saat ini, siap-siaplah dihukum oleh rakyat. Rakyat telah mencatatnya. Pemilu baik Pilkada, Pileg dan Pilpres jadi ajang pertaruhan bagi parpol.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, PDIP dan NasDem selaku partai penyokong utama Jokowi seharusnya mendorong presiden untuk membatalkan pelantikan Budi dan mencari penggantinya. Tapi yang dilakukan malah sebaliknya, memaksa Jokowi melempar bola panas ke KPK sehingga Polri ikut memberikan tekanan dan ingin melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut.
"Masalah ini lingkarannya ada di Polri, PDI-P, Nasdem dan Istana. PDI-P dan Nasdem tidak bisa dijelaskan enggak terlibat, saling bersinggungan dan ingin melemahkan KPK," kata Ray saat dihubungi, Jumat (23/1/2015).
Dia melanjutkan, tudingan ingin melemahkan KPK akan makin tertuju pada PDI-P ketika publik sadar semua peristiwa ini saling berkaitan. Tepat sehari sebelum Bambang ditangkap, pelaksana tugas Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menguak manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad jelang Pilpres 2014 lalu.
Tidak diketahui persis maksud Hasto membeberkan fakta-fakta tentang manuver Abraham. Hasto hanya mengaku melakukan hal itu karena kecewa Abraham membantah cerita "Rumah Kaca Abraham Samad" dan menuding menggunakan KPK untuk kepentingan politik.
"Karena bagaimanapun akan dikaitkan dengan aktivitas sebelumnya. Mereka boleh berucap ke mana-mana, tapi publik enggak akan mudah percaya," ucap Ray.
Untuk mematahkan tudingan melemahkan KPK, kata Ray, PDI-P harus memimpin komando agar partai koalisi mendorong Jokowi membatalkan pelantikan Budi. Sikap itu juga akan mempertegas posisi PDI-P sebagai partai yang pro pada pemberantasan korupsi.
"Posisinya harus jelas, mereka pro pada pemberantasan korupsi atau tidak. Ini area hitam putih, jangan jadi abu-abu," ungkapnya. (redaksi)
sumber: kompas.com
